AL-FIQH AL-DUSTURI SEBAGAI ALTERNATIF

Oleh: Ahmad Fadholi, Lc.

  1. Pendahuluan

Melihat konteks sejarah, bahwa keadaan mendesak merupakan sebuah tendensi terbentuknya sistem kerajaan yang dijadikan sebagai sarana pemersatu rakyat. Namun, karakteristik kerajaan bersifat menguasai dan memaksa yang merupakan pengaruh dari ambisi-ambisi dan sifat hewani. Sistem hukum yang diterapkan oleh penguasa pada umumnya menyimpang dari kebenaran, sebuah sistem hukum yang merugikan orang-orang di bawah kekuasaannya. Penguasa sering membebani rakyat dengan sesuatu yang memberatkan bahkan di luar kemampuan mereka demi memenuhi tujuan dan ambisi-ambisinya. Rasa fanatisme telah menimbulkan gejolak kekacauan, kekerasan dan kelaliman,  sehingga rakyat merasa berat untuk bisa patuh kepada penguasa. Sistem kekuasaan seperti ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan. Maka, sudah seharusnya sistem kukuasaan tersebut dikembalikan kepada undang-undang perpolitikan yang tepat yang bisa diterima dan dianggap layak sebagai sebuah sistem hukum dalam kekuasaan.[1]

Ketika undang-undang dirancang dan ditetapkan oleh tokoh-tokoh rasionalis dan kalangan parlemen, maka keberadaan undang-undang akan menjadi undang-undang politik rasional. Ketika dirancang, dibentuk dan ditetapkan oleh Allah SWT maka undang-undang tersebut menjadi undang-undang politik agama yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Karena tujuan manusia tidak sekedar duniawi yang mengandung kepalsuan dan kesia-siaan kemudian berujung kebinasaan dan kematian, tetapi yang dikehendaki adalah aturan agama yang menghantarkan mereka menuju kebahagiaan akhirat. Maka datangnya “Syariat” sebagai undang-undang agama Islam memenuhi keinginan mereka untuk dijadikan aturan hidup dalam berbagai aspek yang berupa ibadah dan hubungan interaksi sosial, bahkan bisa diterapkan dalam tatanan kekuasaan yang dikatakan sebagai central pemersatu umat sehingga pemerintahan bisa berjalan berdasarkan metode agama dan semuanya berada dalam ruang lingkup syariat Islam. Sistem inilah yang kemudian disebut sebagai sistem “khilafah”, kepemiminan berdasarkan syari’at Islam.

Disamping itu dalam khilafah terdapat sistem perundang-undangan yang disebut dengan al-ahkam al dusturuiyah (hukum perundang-undangan), dimana dustur ini berdasarkan asas Islam yang membedakan dengan perundang-undangan lainya. Dari sini, layakkah ketika dustur Islam menjadi sebuah alternatif?

 

  1. Sejarah Pembukuan Hukum Islam

Hadirnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulallah menjadi sumber utama atas lahirnya tasyri’ di dalam Islam. Darinya diambil hukum-hukum berdasarkan wahyu, tidak ada seorang muslim dalam suatu peristiwa memakai hukum tersendiri. Ketika muncul suatu problem dikalangan muslim yang menuntut suatu hukum, mereka mengembalikannya kepada Rasulallah, karena Rasulallah sebagai satu-satunya sumber hukum bagi mereka, Rasul memberikan keputusan kepada mereka dan mengatasi perselisihan yang terjadi diantara mereka melalui wahyu yang diturunkan, yaitu wahyu  yang di dalamnya terkandung jawaban terhadap apa yang mereka pertanyakan dan menjelaskan tentang apa yang mereka persoalkan. Kondisi semacam ini membuat tidak ada yang menentang ijtihadnya Rasulallah sehingga terkadang Rasulallah SAW melakukan ijtihad, bahkan Rasulallah melatih para sahabatnya dalam berijtihad, maka merekapun berani untuk berijtihad, lebih-lebih ketika posisi mereka berada di tempat-tempat yang jauh.

Ijtihad ialah mengerahkan kemampuan dalam menggali hukum syara’ berdasarkan dalil syara’, sedangkan dalil yaitu berupa kitab Allah SWT dan sunnah Nabi SAW.[2] Hikmah dari ijtihad Rasulallah dan pemberian izin kepada para sahabat dalam berijtihad bertujuan agar para ahli fikih dan ahli pengetahuan setelahnya mampu untuk berijtihad dan bisa terjun langsung menghadapi peristiwa berdasarkan keuniversalan kitab dan sunnah. Dengan demikian,  keberadaan hukum Islam mampu mengatasi problematika-problematika dengan berjalannya masa dan bangkitnya kondisi umat.

Periode awal tasyri’ berakhir tanpa menulis sesuatu apapun dari hukum Islam, hanya saja hukum Islam masih tetap terjaga dalam dada para  sahabat yang kemudian mengalir kepada para tabi’in dan seterusnya hingga sampai kepada kita berdasarkan  jalur riwayat. Hukum Islam pada periode awal ini hanya bersifat waqi’i, datang berdasar apa yang muncul dari peristiwa-peristiwa dan masih belum berdiri dalam merumuskan masalah-masalah, baik dari sisi  peristiwanya maupun teori hukumnya.

Pada masa sahabat dan tabi’in, barulah muncul langkah dalam pembentukan fiqh ijtihadi dimana pada periode ini lahir madrasah-madrasah yang populer dengan sebutan madrasah Ahlu al-Ra’yi dan madrasah Ahlu al-Hadist. Natijah (hasil)  yang dimunculkan dari dua kubu madrasah ini; meluasnya bidang-bidang fiqh Islam di tangan para fuqaha (ulama fiqh) madrasah al-ra’yi dalam segala aspek kehidupan. Adapun banyaknya perselisihan dalam cabang-cabang fiqh sebagai hasil dari perpecahan politik dan hijrahnya ulama dari madinah ke kota-kota yang berbeda.

Pada masa awal Abbasiyah, mengalami kolaborasi ijtihad. Sebagian ulama mulai mengerahkan upaya yang mengarah kepada apa yang belum tersebar di masa ulama dulu, kemudian mereka banyak menyempurnakan usaha-usaha ulama sebelumnya dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam (fiqh), mereka mengumpulkan dan merumuskan dari berbagai sisi. Upaya ini mempunyai pengaruh besar terhadap kodifikasi tasyri’ (pembukuan hukum Islam). Maka, terwujudlah kodifikasi hukum Islam sehingga suasana ijtihad menjadi hidup dan menyebarlah area fiqh sehingga dapat mencakup semua aspek kehidupan. Kodifikasi tasyri’ terjadi sekitar awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Masa ini layak disebut  sebagai “masa kebangkitan, kekuatan dan kematangan berfikir” dalam segala bidang.

Masa ini, telah melahirkan para pakar fiqh yang mendirikan madzhab-madzhab, mayoritas muslimin menyebutnya “al-Imamah fi al-Fiqh”. Menurut Abdul Aziz dalam Qawa’id Fiqihnya, ada sekitar 13 madzhab fiqh diantaranya: Madzhab yang empat, Dzohiriyah, Untsa ‘Ashriyah, Ibadiyah, Zaidiyah, Imamiyah dari kalangan Syi’ah dan lain-lain. Hanya saja diantara madzhab-madzhab tersebut yang populer dan terpercaya adalah madzhab yang empat, yaitu: Malikiyah, Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Keberadaannya mengandung kekuatan dalam menetralisir kekuatan hadist-hadist, karena  telah sampai kepada kita secara mutawatir dari generasi ke generasi

 

  1. Hukum-Hukum dalam Islam

Hukum-hukum yang yang terdapat dalam al-Qur’an menurut Abdul Wahab Khalaf di golongkan terhadap tiga hal:

  1. Al-ahkam al- i’tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan apa yang wajib atas mukallaf untuk diyakini; Allah, Malaikat, Kitab, Rasul dan Hari akhir.
  2. Al-ahkam al-Khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan apa yang wajib atas mukallaf untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat kerendahan.
  3. Al-ahkam al-amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan apa yang muncul dari mukallaf berupa; ucapan, perbuatan, akad dan pentasharupan. Macam yang ketiga ini disebut “fiqhul qur’an”, dan ini yang dimaksud metode memahami al-Qur’an dengan metode ushul fiqh.

Al-ahkam al-amaliyah dalam al-Qur’an mengatur dua hal: pertama, hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hukum-hukum mu’amalah yang mengatur hubungan antar manusia sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Dari hukum-hukum mu’amalah ini berkembang bedasarkan hubungan dan tujuannya sehingga memunculkan hukum-hukum yang bermacam-macam, yaitu: ahkam al-akhwal al-syakhsiyah (hukum-hukum keluarga),  al-ahkam al-madaniyah (hukum-hukum perdata), al-ahkam al-jina’iyah (hukum-hukum pidana), al-ahkam al-murafa’at (hukum-hukum acara), al-ahkam al-dusturiyah (hukum-hukum perundang-undangan), al-ahkam al-dauliyah (hukum-hukum internasional), al-ahkam al-iqtisodiyah wal maliyah (hukum-hukum ekonomi dan keuangan). [3]

Dari macam-macam hukum diatas, al-ahkam al-dusturiyah masuk dalam ruang lingkup hukum-hukum mu’amalah yang membahas tentang dasar-dasar pemerintahan (negara) dan sistemnya. Ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, memilih wakil-wakil rakyat, memilih kepala negara, syarat-syarat bagi seorang pejabat, hak-hak pribadi dan masyarakat serta kewajiban-kewajiban mereka.[4]

 

  1. Pemahaman al-Fiqh al-Dusturi

       “Dusur” atau “al-qanun al-dusturi” merupakan cabang dari cabang-cabang qanun yang bersifat umum. Dustur suatu negara menggambarkan buah pemikiran dari Negara tersebut dan orientasinya terhadap agama dan masyarakat.

Kata “dustur” bukan merupakan asli bahasa Arab, kamus-kamus bahasa Arab klasikpun tidak menyebutkan kata ini. Qaul rajih mengatakan bahwa kata dustur berasal dari bahasa Persia yang berarti “pemilik kekuasaan”, kemudian merasup kedalam bahasa Arab melalui bahasa Turki. Arti kata dustur yang dimaksud adalah fundamen, struktur atau peraturan. Dalam kaidah-kaidah umum dasar perundang-undangan, “al-qanun al- dusturi” disebut sebagai dustur karena ia merupakan kumpulan kaidah-kaidah dasar yang mengatur kekuasaan Negara, membangun hak-hak tiap hakim (pemutus hukum) dan mahkum (penerima putusan hukum) dan peletak dasar-dasar kepemimpinan yang mengatur hubungan antara kekuasan-kekuasaan lain yang bersifat umum, atau ia sebagai peringkas kerangka-kerangka yang diimplementasikan oleh Negara dalam berbagai hal yang berkaitan dengan urusan internal dan eksternal.

  Dustur adalah kumpulan kaidah-kaidah perundang-undangan yang bersifat tertulis atau tanpa tertulis yang mengatur tatanan politik dalam suatu Negara dan membatasi struktur negaranya (independen-kombinasi), struktur pemerintahannya (kerajaan-republik), struktur tatanan politiknya (presidensil-parlemen) sebagaimana membatasi pembagian fungsi-fungsi antara kekuasaan dan mekanisme hukum.[5] Muhammad al-Buzidi dalam Mukhtasor fi al-Qanun al-Dusturi wa al-Andhzimah al-Dusturiyah  mengatakan bahwa  sebagian dustur juga mengarah kepada tatanan ekonomi (sosialistis-kapitalistik), kebebasan umum yang bisa dinikmati oleh penduduk wilayah (kebebasan ekspressif, berpindah…), sebagaimana mengarah kepada pendirian Negara sesuai agama. Maka, sebagian dustur mengarah kepada agama Negara sebagaimana yang terjadi di Marokko yang menetapkan dustur Islam sebagai Negara dimana dustur-dustur lain menetapkan faham sekuler  (faham yang memisahkan antara agama dan Negara).

Ketika kita menlontarkan pandangan tentang cakupan tatanan perundang-undangan, kita akan menemukan bahwa secara garis besar dustur tebagi ke dalam tiga aspek:

  1. Aspek yang mengkhususkan tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan tata perundang-undangan pemerintah.
  2. Aspek yang berhubungan dengan hak-hak, kebebasan dan pertanggung jawaban.
  3. Aspek yang mengkhususkan tuntutan-tuntutan terhadap watak perundang-undangan dan bentuk (hukum) yang murni.[6]

Maksud dari “fiqh al-dusturi” disini ialah usaha-usaha ilmiah untuk mempertimbangkan dan meneliti secara cermat tentang pemahaman-pemahaman, istilah-istilah dan nilai-nilai tata perundang-undangan sebagai kontribusi dalam mendirikan tatanan pemerintahan dalam suatu Negara, menutupi kekurangan dan menyadari kecacatannya.

Dustur merupakan prinsip pokok yang harus didirikan dalam sebuah Negara sebagai pondasi dalam tatanan pemerintahan, atau sebagai dokumen yang menjelaskan dan membatasi hubungan antara hakim dan mahkum, begitu juga ketika terjadi  pembaharuan  tatanan perundang-undangan.

  1. Tujuan Dustur Islam

Tujuan dustur Islam ialah sebagaimana tujuan dasar penciptaan manusia, yaitu progresifitas yang berkesinambungan di penjuru dunia yang tidak terbatas dan sublimasi yang tak berujung, dalam al-Qur’an dikatakan:

(الإنشقاق/۸٤/٦)

 “Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.”

Hanya dengan wasilah (perantara/jalan) Allah, manusia dapat menghantarkan dirinya kepada kedekatan terhadap Tuhannya dan pengharapan rahmat-Nya.  Wasilah  ini tersimpul dalam ilmu dan amal saleh dan disebut juga sebagai “ibadah” yang dijadikan tujuan luhur atas penciptaan manusia.[8]

Dustur Islam yang dimaksud ialah dustur yang merealisasikan progresifitas yang langgeng bagi umat Islam dalam kerangka kemajuan umat bukan atas dasar seluruh manusia, slogannya adalah kemuliaan, tiang kemuliaan manusia adalah kemerdekaannya dari kebohongan dan penyimpangan dan kemajuannya dalam menaklukan apa yang ada di bumi supaya selamat dari bahaya-bahaya zaman yang berupa kefakiran, sakit dan musibah-musibah. Menurut Sayyid Muhammad Tuqa, kemerdekaan dan kemajuan tidak akan terwujud kecuali dengan tiga aspek; kebebasan, keadilan dan keamanan.[9]

Kebebasan berkaitan dengan sensitifitas seseorang, pembelaan atas haknya, kebebasan seseorang masuk dalam naungan kebebasan universal. Pada akhirnya,  kebebasan berkaitan dengan tatanan perundang-undangan yang mengatur sebagian manusia dengan yang lain dengan menegakkan nilai-nilai keadilan dan keamanan. Keadilan dalam masyarakat tidak hanya meletakakan peraturan yang memerintahkan persamaan dan menghormati perbedaan. Lebih dari itu, keadilan harus diposisikan secara benar, mempertimbangkan hak-hak orang lemah dari yang kuat dan melakukan penyadaran dalam membangun umat. Keamanan merupakan gabungan tanggung jawab antara umat dan Negara. Hal ini ditopang oleh nilai kebebasan dan keadilan, tanpa keamanan bagaimana seseorang akan memperoleh kebebasan dan keadilan.

  1. Pinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan Islam
  2. Syari’at, Fiqh dan Qanun

Syari’at Islam ialah kumpulan perintah-perintah dan hukum-hukum aqidah dan amaliyah yang menurut Islam wajib diterapkan  untuk mewujudkan kemashlahatan dalam masyarakat.[10]

Al-qanun al-Islami (perundang-undangan Islam) sebagamana ulama fiqh menyebutnya  dengan kata “fiqh” cakupannya lebih luas dari pada  qanun modern.  Qanun dalam kacamata modern mencakup dua bagian; undang-undang umum dan undang-undang khusus. Adapun fiqh Islam tidak terbatas pada dua macam ini, bahkan lebih luas, karena fiqh mempelajari masalah-masalah eksternal yang mencakup perundang-undangan  dengan makna terdahulu. Seperti hukum-hukum ibadah, beberapa kaidah-kaidah keotentikan umum, tata cara suluk dan akhlak. Fiqh Islam juga mencakup sisi lain yaitu “ilmu ushul” dimana ilmu ini mempelajari sumber-sumber tasyri’ (al-Qur’an, sunnah, ijma’, qiyas dan lainnya) membahas metode penggalian hukum-hukum parsial dari sumber-sumber tersebut. Sebagaimana ulama fiqh mengkategorikan pelajaran akidah merupakan ilmu tersendiri yang disebut ilmu kalam atau tauhid.

  1. Qanun Umum dan Dustur dalam fiqh Islam

Hukum-hukum khilafah (tatanan pemerintahan) dalam Islam masuk dalam wilayah pembahasan ilmu furu, dari sisi pembatasannya yang berhubungan dengan undang-undang umum dan tata perundang-undangan pemerintahan, meskipun ulama fiqh menganggapnya masuk dalam pembahasan ilmu kalam.

Undang-undang umum dan tata perundang-undangan pemerintah dalam fiqh Islam tidak bisa dibantah lagi, meskipun ulama fiqh tidak menggunakan istilah-istilah ini dan tidak menetapkan secara jelas sisi perbedaannya dalam undang-undang modern antara undang-undang umum dan khusus, bahkan mereka menempuh pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dua cabang ini secara bersamaan tanpa memilah masing-masing dari keduanya. Mereka mempelajari kesepakatan-kesepakatan  beserta batasan-batasannya yang mengarah kepada sisi-sisi prinsip ketatanegaraan, peradilan dan ranah kekuasaan.

Oleh karena itu, pembatasan pembahasan undang-undang umum dalam fiqh Islam dan penggalian kaidah-kaidah perundang-undangan pemerintah, ketatanegaraan atau keuangan berdasarkan asas tersendiri yang berbeda dari undang-undang khusus  sangat penting meskipun mengalami  kesusahan untuk menemukan jalan yang berasaskan  fiqh Islam. Lebih mempersulit lagi, permasalahan undang-undang umum tidak mengambil bagian dari fuqaha Islam pada masa terdahulu atas jerih payahnya menyikapi permasalahan-permasalahan untuk dipertemukan dengan permasalahan undang-undang khusus.

  1. Pemerintahan dalam Islam (khilafah)

Pembahasan khilafah bisa meluas kepada kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tatanan pemerintahan Islam, baik masuk dalam pembahasan perundang-undangan pemerintah, undang-undang ketatanegaraan atau keuangan, hanya saja tidak seperti kaidah-kaidah undang-undang pemerintah pada umumnya dan bukan pula seperti dalam pandangan fiqh Islam dimana permasalahan khilafah memilki pembahasan tersendiri.

  1. Independensi Syari’ah

Kaidah-kaidah yang mengatur kekuasaan tasyri’ dianggap penting dalam pembahasan perundang-undangan modern, begitu juga dalam bab-bab fiqh. Namun demikian, dalam pandangan ulama fiqh pembahasan ini tidak masuk dalam pembahasan tatanan pemerintahan yang tergambar dalam hukum-hukum pemerintahan, karena hukum-hukum pemerintahan tidak memiliki ciri-ciri otoritas  tasyri’ dalam Islam.

Dasar independensi syari’ah tentang pemerintahan membatasi otoritas pemerintahan, maka posisi penguasa tidak bisa dikatakan sebagai orang yang memberi keputusan hukum (hakim) secara mutlak. Hal ini merupakan kriteria penting dalam tatanan pemerintahan di dalam Islam, karena otoritas penguasa terbatas kepada masalah-masalah pelaksanaan dan penentuan para qadhi (ahli perundang-undangan fiqh), meskipun peran-perannya lebih luas  dari kedua ranah ini, tetapi peran-peran tersebut tidak mencakup hak tasyri’, maka tidak ada bagi penguasa muslim mempunyai otoritas mutlak. Syari’at Islam pada dasarnya merupakan syari’at samawi, al-Qur’an dan sunnah menjadi sumber utama dalam tasyri’. Setelah wafatnya Nabi SAW, disana terdapat sumber baru yang mengurusi bimbingan umat yaitu ijma’ yang dianggap sebagai sumber ketiga dari syari’at Islam. Kesepakatan umat dianggap sebagai sumber tasyri’ karena ia merupakan inti dasar pembaharuan  yang menjadikan kehendak umat sebagai sumber otoritas dan sumber kepemimpinan umat dalam peraturan-peraturan modern.

Ijma, yang dijadikan dasar syari’at Islam sama halnya dengan dasar yang diterapkan peraturan parlemen. Yang menjadi ciri peraturan Islam ialah sebagaimana yang menjadi contoh umat Islam dalam pelaksanaan tugas tasyri’ yaitu para “mujtahid”, ulama yang sampai pada derajat ijtihad.

  1. Pemilahan otoritas dalam syari’at Islam

Prinsip pemilahan otoritas ke dalam; tasri’iyah (perundang-undangan), qadhaiyah ( peradilan) dan tanfidziyah (pelaksanaan) dianggap sebagai dasar utama dalam tatanan perundang-undangan modern.

Tatanan perundang-undangan modern telah sampai kepada taraf penerapan secara sempurna, tetapi untuk saat ini cenderung mengalami pergeseran, dan lebih kepada kebutuhan kerja sama antar lembaga-lembaga yang melangsungkan tiga kekuasaan ini.

Adapun perundang-undangan Islam menggabungkan antara kekerasan dan keadilan. Disana terdapat pemilahan yang sempurna antara kekuasaan perundang-undangan dan pelaksanaan, bahkan bisa sampai kepada derajat yang tidak bisa dicapai oleh undang-undang parlemen saat ini, yang pada umumnya untuk  penguasa Negara dengan sebagian fungsi-fungsinya dalam perundang-undangan dengan memberikan saran, rekomendasi,  memunculkan atau menetapkannya sebagai kekuatan hukum. Dasar pemilahan kekuasaan terhadap dasar perundang-undangan pemerintah Islam, lebih khusus terhadap apa yang berhubungan dengan kekuasaan perundang-undangan karena bersifat independen dari prinsip pemerintahan (khilafah).

Berkaitan dengan undang-undang peradilan, meskipun masuk dalam daerah kekuasaan khalifah dalam menguasai qudhat (para hakim), hanya saja fuqaha menetapkan bahwa qudhat tidak berakhir dengan wafatnya khalifah, ini dikuatkan dengan jelasnya prinsip Islam dalam khalifah, karena tiadalah khalifah melainkan naib umat (wakil rakyat) dalam memberlangsungkan pelaksanaan kekuasaan, begitu juga dalam menentukan para hakim. Disitu mengandung pengertian bahwa pemilahan antara kekuasaan tanfidziyah dan qadha’iyah tidak sempurna dalam perundang-undangan Islam, hanya saja keduanya memiliki keterkaitan, dimana keduanya berdiri dengan menerapkan syari’at dan ketundukan secara utuh.

Khalifah pada masa Khulafa al-Rasyidin, posisi khalifah tidak menempati posisi hakim secara mutlak yang memegang tiga kekuasaan; tasyri’, idarah dan qadha. Tasyri pada masa ini dilaksanakan oleh kelompok mujtahidin dengan prinsip-prinsip dasar, sedangkan posisi qadha bersifat independen. Islam dikenal dengan prinsip pemilahan kekuasaan, dimana kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau satu lembaga, tetapi harus membagi kekuasaan-kekuasaan kepada lembaga-lembaga terkait. Meskipun posisi qudhat dibawah naungan khalifah, hanya saja mereka bukanlah naib khalifah, melainkan mereka adalah naib umat.

  1. Umat adalah Obyek dari Kehendak Ilahi

Umat secara universal dianggap sebagai obyek dari kehendak ilahi, bukanlah khalifah ataupun hakim dengan kekuasaanya. Ijma (konsensus) merupakan  suatu macam dari ungkapan kehendak ilahi dimana khalifah tidak memiliki kekuasaan dalam memposisikan dirinya sebagai obyek dari kehendak ilahi karena ia tidak memiliki kekuasaan tasyri’.

Bentuk demokrasi modern apapun tidak mungkin naik pada tingkatan apa yang telah ditetapkan Islam, dimana kehendak umat yang tersimpul dalam ijma (dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan) merupakan bentuk dari kehendak Ilahi, para hakim bahkan khalifah sekalipun tidak memiliki hak atas itu setelah al-Qur’an dan sunnah. Dalil-dalil syariat selamanya bersifat tetap, tetapi dalam penunjukan ayat-ayatnya membutuhkan orang yang mampu mengarahkannya dan sosok tersebut ialah “al-mujtahid”, dimana mujtahid menyaksikan peristiwa-peristiwa secara langsung yang kemudian ditemukan dengan sumber-sumber syari’at sampai membentuk format yang sempurna.

  1. Pandangan Kepemimpinan dalam Islam; Kepemimpinan Umat Merupakan Kepemimpinan Syariat

Syari’at Islam menyatakan bahwa kepemimpinan mutlak adalah kepemimpinan yang tak terbatas, yaitu Allah SWT, hanya Dialah pemilik kepemimpinan dan raja dari segala raja. Kehendak-Nya adalah syari’at yang mempunyai wewenang dalam memimpin umat, sumbernya adalah al-Qur’an, sunnah dan Ijma’. Ijma berarti bahwa umat adalah pemegang kepemimpinan, seakan-akan kepemimpinan Tuhan yang terdapat dalam syari’at setelah berakhirnya wahyu merupakan titpan di tangan umat, bukan di tangan para hakim meskipun mereka adalah para pemimpin.

Kepemimpinan dalam Islam tidak dimiliki hanya oleh seorang meskipun ia penguasa, hakim, atau kepala lembaga, tetap ia milik Allah yang diberikan kepada umat secara universal. Pada realitanya bahwa orang yang mengikuti pendapat fuqaha berkaitan dengan hakim atau penguasa hukum, tidak diragukan lagi bahwa umat dalam pemahaman mereka adalah pemilik kekuasaan politik dan yang menetapkannya, karena posisi hakim tidak lain hanyalah sarana dalam genggaman umat yang memberlangsungkan kekuasaan.

  1. Sumber-Sumber Syari’at terhadap Qanun Dusturi

Para pakar  qanun pada umumnya memberikan perhatian dengan menjelaskan  sumber-sumber perundang-undangan bagi furu’ atau cabang-cabang qanun lainya, karena sumber-sumber  tersebut bisa berbeda dengan berbedanya furu’. Qanun dusturi al-wadh’i menyimpulkan sumber-sumbernya dalam tatanan perundang-undangan  (dustur) dan sebagian qanun-qanun ‘urf (adat) seperti qanun elektif, begitu juga ‘urf (dengan memperhatikan bahwa ‘urf dusturi berbeda dengan adat sebagaimana yang dikenal dalam tatanan perundang-undangan khusus. Al-‘urf al-dusturi  yang dimaksud ialah apa yang berlaku pada lembaga kehakiman. Sumber-sumber hukum wadh’i bisa bebeda sebab furu’, sedangkan sumber-sumber syari’at yaitu satu berkaitan dengan semuanya; al- Qur’an, sunnah, ijma’ dan sumber-sumber hukum tab’iyah.

Begitu pentingnya sumber-sumber syari’at terhadap qanun dusturi, maka sudah sepatutnya kaidah-kaidah dan batasan-batasan fiqh diperhatikan dalam rangka menyikapi kasus-kasus baru yang muncul.

  1. Ijma’ Sebagai Dasar Tatanan Pemerintahan dalam Islam

Ijma’ ialah kesepakatan antara kaum muslimin setelah wafatnya Rasul SAW dalam menghukumi suatu peristiwa dari beberapa peristiwa yang bersifat syar’i.[11]

Ijma’ merupakan sumber perundang-undangan fiqh yang baru, pentingnya ijma’ sebagai sumber syari’at yang berkembang serupa dengan  musyawarah sebagai dasar tatanan parlemen dalam Islam. Oleh karena itu, ijma’ disifati orang orientalis dengan “kunci perkembangan sejarah Islam dari sisi politik, keilmuan, dan perundang-undangan.”

Keberadaan ijma’ dapat memenuhi kebutuhan umat Islam menuju hukum-hukum baru yang berkembang mengikuti masa, ijma’ merupakan sarana bagi kebutuhan mendesak dalam menciptakan hukum-hukum syariat dan menetapkannya.

  1. Tiang Penyangga Islam dalam Pemerintahan Khilafah

Tiang pengangga disini ialah akhlak, suatu prinsip yang sudah menjadi ketetapan dan mendasari bangunan nilai Islam dan ditekankan kepada umat Islam khususnya dalam menata pemerintahan. Bangunan nilai Islam berasaskan ilmu dan amal dengan segala tuntutannya, prinsip akhlak  mencakup prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sesuai tuntutan teks-teks kitab dan sunnah. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan, pertama, meletakkan dasar pendidikan keagamaan menyangkut keimanan dan kedua, berkaitan dengan nilai akhlak yang diterapkan dalam tindakan sehingga mampu menegakkan kekuasaan politik dan administrasi negara, pendidikan yang benar yaitu sesuai fitrah yang berlandaskan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bukan berlandaskan sistem kekuasaan yang dibuat manusia.

Merupakan suatu hal yang harus diperhatikan apabila kebutuhan mendesak menuntut diadakannya pemerintahan Islam yang mengatur orang-orang Islam dan memperdulikan  kemaslahatan Islam, yaitu tatanan pemerintahan harus benar-benar memperhatikan dalam menentukan hakim dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, masa penentuan dan berlangsungnya jabatan, hubungannya dengan nara pidana dan kasus yang akan diadili. Kalau tidak, maka akan sia-sia dan akan bertentangan dengan dasar-dasar Islam.

Setiap peraturan dari peraturan-peraturan pemerintahan dimanapun keberadaannya, memilki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan lainnya.  Memperhatikan Islam dan realita kehidupan menghantarkan kita untuk mengetahui tabi’at tatanan pemerintahan dalam Islam secara khusus dan esensi yang harus ditebarkan. Sebagaimana kita tahu, agama Islam tidak terbatas pada pembelajaran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, lebih dari itu Islam telah membuat tatanan politik dan sosial. Adapun yang menjadi orientasi Islam adalah membentuk masyarakat yang ideal dan hal ini bisa terwujud dengan memenuhi unsur etika dalam diri manusia.[12]

Tatanan pemerintahan dalam Islam harus terikat dengan dasar-dasar Islam dengan format yang tepat dan sempurna. Ketika mensifati tatanan pemerintahan dengan sifat “Islam”, maka harus memenuhi syarat yang berupa unsur etika, karena Islam dengan kemuliaan etika tidak terpisahkan.  Apabila tidak dipenuhi, maka akan terputus hubungannya dengan agama Islam dan tidak layak diakatakan sebagai tatanan pemerintahan Islam.

  1. Berpegang Teguh kepada Maqasid Syar’iyah

Mengetahui tujuan syar’i (maqasid syari’at) dalam pembentukan hukum merupakan suatu hal yang terpenting, guna memahami nash-nashnya untuk menerapkan pada berbagai permasalahan dan mengistinbathkan hukum dalam kasus yang tidak ada nashnya.[13]

Berpegang teguh kepada tujuan syar’i menjadi prinsip dasar, dimana pandangan apapun yang dilontarkan di dalamnya harus terdapat maqasid syari’at dan merealisasikannya demi mewujudkan tujuan-tujuan hidup di muka bumi. Maka sudah semestinya dasar pandangan Islam terhadap pemerintahan harus dalam naungan maqasid syar’iat.

  1. Prinsip-Prinsip Dasar Tatanan Perundang-undangan Syari’at Islam
  2. Hak-Hak Khusus
  3. Hak-hak Keluarga (ahwal syakhsiyah)

Syari’at Islam dalam perundang-undangan datang diantaranya dengan peraturan yang mencakup posisi-posisi keluarga dan hubungannya yang saat ini dikenal dengan al-ahwal al-syakhsiyah  (status personnels). Ini berangkat dari sikap Islam terhadap sikap penyelamatan hak perempuan yang diperlakukan tidak adil dalam suatu keluarga, perempuan tidak bisa menikmati hak hidup, kemudian al-Qur’an mengharamkan membunuh perempuan yang biasa dilakukan orang arab jahiliyah dan benar-benar mencela perbuatan ini. Tidak cukup dengan itu, syari’at  menganggap perempuan memiliki kelayakan atas hak-haknya terhadap suami sehingga ditetapkan baginya hak waris yang semula dilarang, begitu juga ia diberi kebebasan dalam hak nikah dan memilih calon suami, kelayakan berwasiat kepada anak-anaknya atau selainya, hak mengatur harta dan menginfestasikannya,  dan seterusnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Syariat juga telah memberikan kekuasan kepada laki-laki dalam mengatur urusan keluarga karena ia dianggap mampu tanpa menyentuh atau melanggar hak-hak khusus perempuan. Kemudian syari’at mengatur hak-hak keluarga tanpa membatasi hak-hak adat keluarga sebelum Islam. Peraturan ini mencakup hak-hak keluarga dalam tiga tahapan: hak pernikahan dan perceraian, hak kewalian dan wasiat terhadap orang-orang yang tidak kuasa disebabkan masih kecil atau mengalami kecacatan akal, dan hak warisan.

  1. Hak-hak madaniyah (mu’amalat)
  • Dalam ketetapan-ketetapan

Syari’at menganggap setiap perbuatan yang membahayakan orang lain menetapkan adanya tanggung jawab pelaku atau penyebab, menetapkan padanya akan ganti rugi terhadap tindakan bahaya (dharar) meski karena kekeliruan (tidak sengaja), apabila disengaja syari’at juga menetapkan sanksi bagi pelaku. Dasar ini tercakup dalam hadist Nabi yang mengatakan “لا ضرر ولا ضرار”. Adapun apa-apa yang ditetapkan syari’at yang berupa ketetapan-ketetapan yang bersumber dari kehendak individu seperti wakaf, atau bersumber dari syari’ seperti memberi nafkah kepada keluarga terdekat tidak masuk dalam ruang lingkup ini. Ketetapan-ketetapan yang tercakup didukung dengan adanya pengadilan, seorang qadhi (orang yang memberi putusan hukum) mempunyai kekuasan penuh untuk melaksanakan kewajibannya  dalam memaksa setiap manusia yang terkena kasus hukum sekalipun ia seorang pemimpin.

  • Dalam akad

Syari’at Islam menetapkan prinsip-prinsip dalam akad, yaitu: pertama, akad yang ditetapkan kepada ‘aqid (pelaku transaksi) sebagaimana yang ditetapkan kepada seseorang yang berlaku pada dirinya dan hak-haknya. Ketetapan ‘aqid bisa berpindah kepada orang yang menggantikannya seperti ahli waris atau orang yang diwasiatkan, prinsip ini tercakup dalam ayat al-Qurr’an ayat pertama surat al-Maidah. Kedua, syarat akad bersifat bebas bagi dua orang yang bertransaksi kecuali melanggar ketentuan umum dan adab. Ketiga, akad semuanya bersifat ridlo, artinya akad bisa sah dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa mensyaratkan sesuatu. Kempat, dalam pelaksanaan akad disertai niat yang baik, ketika terjadi penipuan atau tekanan harus ada khiyar (pilihan) atau akad menjadi batal. Kelima, ‘urf dan adat dianggap sebagai asas dalam membatasi ketetapan-ketetapan dan hak-hak akad ketika tidak ada nash seperti: cara dalam membayar upah mengikuti keumuman manusia.

  1. Hak-Hak Jinayat (Kriminal dan sanksi)

Syari’at menetapkan peraturan ini terhadap dua dasar:

  • Setiap perbuatan yang dilarang dianggap kriminal, setiap tindakan kriminal dikenakan sanksi seadil-adilnya sesuai perbuatan. Hal ini bisa diantisipasi dengan mewujudkan keamanan dan pelajaran bagi pelaku, meskipun syari’at tidak memberikan batasan-batasan terhadap perbuatan tersebut.
  • Syari’at memberi keluasan untuk sanksi-sanksi berat (selain yang lima), karena sanksi bersifat kondisional. Sanksi yang tidak dibatasi oleh syari’at dan diberikan kepada para penguasa hukum disebut ta’zir.

 

  1. Hak-Hak Umum
  2. Hak-hak Internal
  • Dari sisi Dustur

Disini syari’at menetapkan tiga prinsip dasar: pertama, kebebasan penuh untuk manusia dengan memperhatikan peraturan dan adab yang bersifat umum, begitu juga tidak melampaui batas kebebasan yang lain. Kedua, persamaan dihadapan qanun dalam segala hak tanpa membedakan nasab dan tingkatan manusia, karena dalam pandangan syari’at kedudukan yang paling tinggi disisi Allah ialah ketqwaan. Ketiga, pemerintahan dalam Negara Islam wajib berdiri berdasarkan asas syura (musyawarah), sebagaimana Rasulallah dan para sahabat menerapkan asas ini, maka posisi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Tetapi syari’at tidak membatasi metode pelaksanaannya karena hal ini bisa berbeda berdasarkan masa dan tempat.

  • Dari Sisi Idariyah

Syari’at menetapkan kapada kekuasan tinggi (imam/hakim) dalam Negara untuk memperbaiki pelaksanaan keadministrasian Negara tanpa batas. Semua kekuasaan pelaksanaan terpusat kepadanya, diantaranya; kekuasaan dalam merekomendasikan peraturan-peraturan temporal yang dalam adat Negara bersifat perundang-undangan. Syari’at memberikan wewenang kepada imam tentang pengaturan kekuasaan dengan cacatan sesuai dengan nash nash syari’at secara umum dan melaksanakan tujuan-tujuan umum dalam mengatur kemaslahatan umat sesuai tuntutan kondisi. Hakim, dalam pandangan syari’at bertanggung jawab dihadapan Allah dan umat dalam mengatur kemaslahatan.

  • Dari Sisi Perekonomian dan Keuangan

Syrai’at datang dengan prinsip pemilahan baitulmal (khas negara) dari kekuasaan tinggi Negara, dimana keuangan khas negara datang dari umat dan untuk kemaslahatan umat, sedangkan Imam ialah orang yang dipercaya tentang mekanisme pengumpulan dan pembelanjaannya terhadap kemaslahatan umat dan lembaga keadministrasiannya, tidak ada hak baginya selain standar gaji pokok yang telah ditetapkan untuk kehidupannya.

  1. Hak-Hak Eksternal

Dari sisi ini syari’at menetapkan prinsip-prinsip berikut:

  • Seluruh bangsa sama dalam hak-hak kemanusiaan
  • Menjalin interaksi antar Negara Islam dan selainnya harus berdasarkan asas keadilan dalam perdamaian dan peperangan
  • Mengadakan perjanjian terhormat antara negara-negara Islam dan selainnya dan ditetapkan, seperti transaksi antar individu, kewajiban memenuhi dan melaksanakan dengan niat yang baik
  • Tidak boleh memerangi tanpa ada peringatan
  • Melakukan tindakan serupa dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

 

Kesimpulan

Dustur merupakan prinsip pokok yang harus didirikan dalam sebuah Negara sebagai pondasi dalam tatanan pemerintahan atau sebagai dokumen yang menjelaskan dan membatasi hubungan antara hakim dan mahkum, begitu juga ketika terjadi  pembaharuan  tatanan perundang-undangan.

Dustur Islam mempunyai tujuan menciptakan progresifitas yang berkesinambungan di penjuru dunia yang tidak terbatas dan sublimasi yang tak berujung, dimana jalan yang diberikan Allah kepada manusia adalah jalan yang tepat dan manusia harus menampilkannya dalam bentuk amal saleh demi menggapai ridlo dan rahmat-Nya.

Dustur Islam pada umumnya berbeda dengan dustur-dustur yang lain, dimana seorang khalifah atau hakim tidak mempunyai wewenang penuh, melainkan mereka hanyalah amanat dalam menata Negara Islam dengan segala cakupannya, begitu juga dalam mengatur atau mengurusi kemaslahatan rakyat.

Dalam tatanan pemerintahan Islam semuanya berpusat pada satu sumber yaitu; al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan juga hukum-hukum tab’iyyah. Semua berjalan dalam naungan syari’at, syari’at memberi hak kuasa kepada para pemegang kekuasaan untuk melaksanakan secara benar, rakyatpun mempunyai hak dalam menegur dan mengganti kekuasaan ketika berseberangan dengan syari’at. Para pemegang kekuasaan akan dimintai pertanggung jawaban dalam mengatur kemaslahatan rakyatnya, begitu juga rakyat harus patuh ketika mereka dalam posisi benar, karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Demikianlah undang-undang  yang Allah berikan kepada umat Islam di muka bumi.

Dustur yang dibuat manusia sering terjadi perubahan, bahkan bisa saja dipengaruhi oleh ambisi kekuasaan atau kepentingan-kepentingan, sedangkan dustur Islam senantiasa terjaga, maka sudah selayaknya dustur Islam dijadikan sebuah alternatif dalam menata pemerintahan dan kemaslahatan. Wallahu ‘alam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim

Al-Mukhtar, Muthi’, al-Qanun al-‘Am; Mafahim wa Muasasat (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Thiba’ah wa al-Nasr wa al-Tauzi’, 2007)

Az-Zain, Samih Atif, Ilmu Ushul al-Fiqhi (Kairo: Dar al-Kitab al-Mashri, 1990)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (Kairo: Dar al-Hadist, 2005)

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, al-Madkhol al-Fiqhi al-‘Am (Damaskus; Dar al-Qalam, 1998)

Djafar, Muhammadiyah, Penghantar Ilmu Fiqhi (Jakarta: Kalam Mulia, 1993)

Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh (Surabaya: al-Haramain, 2004), h. 32-33.

Kholdun, Ibnu, Muqoddimah (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006)

Nahe’i, Imam  dan Dr. Wawan Juandi, Revitalisasi Ushul Fiqh; Dalam Proses Istinbath Hukum Islam (Situbondo; Ibrahimy Press, 2010)

Syamsudin, Muhammad Mahdi, Nidzom al-Hukmi wa al-Idarah fi al-Islam (Beirut: al-Muassasah al-Dauliyah li al-Dirasat wa al-Nashr, 1991).

 

 

 

 

[1] Lihat Muqoddimah Ibnu Kholdun (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), h. 150.

[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (Kairo: Dar al-Hadist, 2005), h. 9.

[3] Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Surabaya: al-Haramain, 2004), h. 32-33.

[4] Muhammadiyah Djafar, Penghantar ilmu Fiqhi (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), h. 16.

[5] Muthi’ al-Mukhtar, al-Qanun al-‘Am; Mafahim wa Muasasat (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Thiba’ah wa al-Nasr wa al-Tauzi’, 2007), h. 66.

[6] ibid., h. 68.

[7] QS. Al-Insyiqaq/84:06.

[8] Q.S. Adz-Dzariyat/51:56.

[9] Lihat al-Wajiz fi al-Fiqhi al-Islami; Fiqhu al-Dustur wa Ahkam al-Daulah al-Islamiyah, h. 60.

[10] Mustafa Ahmad az-Zarqa, al-Madkhol al-Fiqhi al-‘Am (Damaskus; Dar al-Qalam, 1998), h. 48.

[11] Samih Atif az-Zain, Ilmu Ushul al-Fiqhi (Kairo: Dar al-Kitab al-Mashri, 1990),  h. 344.

[12] Lihat Nidzom al-Hukmi wa al-Idarah fi al-Islam karya Syekh Muhammad Mahdi Syamsudin (Beirut: al-Muassasah al-Dauliyah li al-Dirasat wa al-Nashr, 1991), h. 43.

[13] Imam Nahe’i dan Dr. Wawan Juandi, Revitalisasi Ushul Fiqh; Dalam Proses Istinbath Hukum Islam (Situbondo; Ibrahimy Press, 2010), h. 293.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *