Imam Syafii dan Pemikiran Sintesisnya; Studi Analisis Pemikiran Imam Syafii dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Diskursus Keislaman

Oleh. M Sofi Mubarok. M.H.I,

 

  1. Pendahuluan

Membaca perjalanan panjang sejarah terbentuknya fikih Imam Syafii tidak terlepas dari pembacaan atas sejarah munculnya ijtihad pada masa awal tabiin, dimana Imam Syafii lahir dan terbentuk dalam ruang diskursus pemikiran fikih yang sudah dapat dikatakan cukup mapan. Islam, yang pada masa itu mulai muncul sebagai agama yang mapan secara intelektual dan mampu bersaing dalam ranah kebudayaan serta memiliki sosio-kultural yang khas, menawarkan suatu corak pemikiran keberagamaan yang mengejutkan banyak bangsa di dunia lainnya.

Perkembangan intelektualitas umat Islam mengalami masa keemasan ketika kekhilafahan Islam jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Kota Baghdad dijadikan pusat pemerintahan dalam rangka menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia, namun tetap berada dalam kerangka mainset kaum Muktazilah sebagai sekte Islam yang dijadikan madzhab resmi pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah.

Namun anehnya, corak yurisprudensi Islam tidak banyak terpengaruh sebagaimana pengaruh pemikiran rasionalisme Muktazilah terhadap pemikiran akidah dan filsafat Islam. Madzhab fikih senantiasa berada pada jalur yang ditempuh para sahabat dan tabiin, yaitu berada dalam koridor yang lebih dulu ditetapkan nabi dan para sahabat, terutama dalam menganalogikan suatu kejadian baru yang tidak ditemukan landasannya dalam al-Qur’an maupun hadits nabi.

Dibandingkan dengan ranah skolastik Islam (filsafat dan kalâm), yurisprudensi Islam atau yang dikenal dengan sebutan fikih Islam, tidak dibatasi perkembangannya. Selain karena dianggap tidak berbahaya bagi stabilitas kekuasaan khalifah, perkembangan madzhab fikih memang sesuai dengan fitrah umat Islam yang saat itu mengalamai masa perkembangan yang sangat pesat. Oleh karenanya, tiap-tiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing dalam mengembangkan madzhab fikih. Pembicaraan mengenai madzhab fikih ini menjadi relevan jika dirunut terlebih dahulu bagaimana sejarah menceritakan perjalanan panjang kelahiran yurisprudensi Islam generasi awal sampai kelahiran Syafii, yang dikenal banyak mensintesiskan dua kubu besar dalam pemikiran Islam; madzhab ahli hadits dan ahli ra’yi.

 

  1. Kehidupan Imam Syafii dan Latar Belakang Sosio-Kultural Pemikiran Islam Saat Itu

 

Sejarah Perkembangan Madzhab Fikih Sebelum Kelahiran Imam Syafii

            Sebagai bagian dari estafet kewenangan berijtihad dalam rangka memperkokoh Islam sebagai solusi atas persoalan umat, tepat pada masa ini para ulama madzhab mulai bermunculan secara massif. Namun tidak berarti, kerangka acuan dasar para sahabat dalam menetapkan sebuah keputusan hukum tidak serta-merta ditinggalkan. Justru dari sinilah semangat ijtihad kaum tabiin berlanjut.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, ada sebuah paradigma umum yang menyatakan bahwa metode pemikiran (manhaj al-fikr) yang digunakan oleh para sahabat itu ada tidak keluar dari dua kerangka besar, yaitu menetapkan segala sesuatu sesuai dengan tuntutan teks-teks skriptural (baca: al-Qur’an dan al-hadits), serta menggunakan metode ijtihad jika landasannya tidak ditemukan dalam teks wahyu. Dua kerangka metodologi ijtihad ini tertuang dalam dua model besar fikih sahabat, yaitu corak pemikiran fikih ahli Madinah yang dinakhodai oleh Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar serta Abdullah bin Abbas, dan madzhab Irak yang dipunggawai oleh Abdullah bin Mas’ud.[1]

Dua kerangka besar inilah yang kemudian dijadikan tradisi paten bagi generasi setelahnya, dan tidak banyak melakukan banyak perubahan paradigma. Hanya saja, pergeseran metode sudah mulai banyak terjadi dalam kerangka fikih tabiin namun tetap mengekor pada pendapat-pendapat sahabat nabi dalam menetapkan sebuah hukum tertentu. Madzhab Irak, yang fatwa-fatwanya mengikuti Abdullah bin Mas’ud dan dalam putusan peradilannya mengikuti pendapat Ali, diketuai oleh Ibrahim an-Nakha’i. Sedangkan madzhab Madinah lebih banyak terpengaruh pada pendapat-pendapat sahabat yang tinggal di Madinah, dan mufti tabiin yang terkenal dengan madzhab ahli Madinah ialah Sa’id bin Musayab.

Namun ketika masa tabiin berlalu dan digantikan dengan masa para imam mujtahid, pemikiran yurisprudensi Islam banyak mengalami pergeseran metodologi. Penetapan metode (manhaj) mengalami perubahan menjadi polarisasi madzhab fikih. Corak pemikiran fikih terbagi ke dalam madzhab-madzhab besar.

Abu Zahrah mencatat, setidaknya terjadi lima tahapan terbentuknya madzhab fikih dalam khazanah Islam.[2] Tahap yang pertama ialah masa dimana muncul madzhab fikih dan mulai adanya kaitan antar corak pemikiran madzhab fikih dengan kota tempat tinggal para pendirinya. Tahap pertama ini ditandai dengan generasi awal munculnya pemikiran yang mengedepankan qiyâs (analogi) yang diawali oleh Abu Hanifah, yang kemudian dikenal dengan madzhab Kufah, dan madzhab Madinah yang diketuai oleh Imam Malik bin Anas yang lebih banyak menetapkan madzhabnya berdasarkan hadits nabi. Kemudian di Syam diketuai oleh Imam Al-Auza’i, dan di Mesir dikepalai oleh Imam Al-Laits. Sedangkan generasi berikutnya ditandai dengan munculnya Imam Syafii, Imam Ahmad, Abu Daud. Tahap kedua ialah tahap dimana kecenderungan mengikuti para imam madzhab semakin kental. Penamaan istilah mujtahid mutlak hilang sehingga para imam tidak lagi berijtihad secara bebas, akan tetapi berijtihad seputar madzhab tertentu yang ia ikuti. Tahap yang ketiga ialah masa terjadinya pergeseran ijtihad seputar dasar-dasar suatu madzhab menjadi terikat dengan madzhab tertentu. Ijtihad, pada tahapan ini, hanya bisa dilakukan pada hal-hal yang yang belum ditetapkan oleh para imam madzhab. Tahap yang keempat ialah terikatnya pendapat para imam pengikut madzahab tertentu dengan pendapat para imam. Pada tahap ini, ijtihad sudah mulai berkurang, dan yang berkembang hanyalah mengomentari dan menginterpretasikan pendapat para imam madzhab.[3] Sedangkan tahap terakhir ialah munculnya fanatisme bermadzhab dan terjadinya kejumudan dan statisme umat Islam atas ijtihad, sehingga berkembang suatu paradigma di masyarakat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, dan berpegang pada suatu madzhab merupakan suatu keharusan.

 

Sejarah Singkat Biografi Imam Syafii

Imam Syafii, yang memiliki nama lengkap Muhamad bin Idris, lahir pada tahun 150 hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Sebagian riwayat yang tidak begitu masyhur bahkan menyebutkan, hari lahirnya Syafii bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah.[4] Beliau lahir di sebuah kota di tanah Palestina, yaitu Gaza. Dalam usianya yang masih dalam buaian ibundanya, Syafii hidup dalam keadaan serba kekurangan dan menjadi anak yatim. Meski demikian, beliau memiliki garis keturunan terhormat, karena ayahnya merupakan keturunan Muthalib, salah satu putra dari Abdu Manaf, sedangkan jalur keturunannya dari ibu bersambung pada Bani Azdi. Selain itu, garis keturunannya juga bersambung pada Hasyim.[5] Ketika menginjak usia dua tahun, beliau pindah bersama ibunya ke Mekah.

Di sinilah beliau memulai pergumulannya dalam dunia intelektualitas Islam. Beliau memulainya dengan menghafal al-Qur’an. Di masa kehidupannya di Mekah pula beliau banyak mempelajari hadits dari para guru hadits, serta mempelajari bahasa Arab dari orang-orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab; kaum Badui.[6] Pada usia tujuh tahun, beliau sudah menghafal al-Qur’an, dan tepat ketika berusia tiga belas tahun, beliau sudah mampu menghafal kitab hadits Imam Malik, yaitu Muwaththa’.[7]

Imam Syafii tergolong imam yang sangat mumpuni dalam keilmuan Islam, sampai-sampai ketika berusia 15 tahun, beliau telah menjadi seorang mufti di Mekah.[8] Namun di usia yang relatif muda itu, Imam Syafii tidak serta merta menyelesaikan studinya begitu saja. Hasrat untuk menimba ilmu lebih dalam beliau tunjukkan dengan melakukan perjalanan ke Madinah, tempat dimana Imam Malik, pengarang kitab hadits al-muwaththa’ yang terkenal itu tinggal. Selama sembilan tahun Imam Syafii belajar kepada Imam Malik. Namun salah satu riwayat yang cukup populer menyebutkan, beliau belajar kepada Imam Malik selama kurang lebih 16 tahun hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H, dan pada saat yang bersamaan beliau belajar kepada Ibrahim bin Sa’ad al-Anshari dan Muhamad bin Sa’id.

Setelah mempelajari fikih dari Imam Malik, beliau melanjutkan studinya ke Irak. Irak, yang sebagai pusat pemerintahan kekhilafahan Bani Abbasiyah terkenal dengan fikih rasionalnya (ra’yi). Dalam pengembaraannya inilah beliau memperdalam fikih ra’yi kepada para pengikut madzhab Abu Hanifah. Di antaranya ialah Muhamad bin Hasan as-Syaibani (w. 189 H)[9], salah satu murid kesayangan Imam Abu Hanifah. Sejarah mencatat, setidaknya Imam Syafii singgah ke Irak selama tiga kali. Yang pertama tepat adalah pada saat beliau remaja, pada tahun 184 H saat pemerintahan Harun Ar-Rasyid, kemudian tahun 195 H dan sempat bermukim di sana selama dua tahun. Selama dua tahun bermukimnya di Baghdad, beliau menulis kitab ar-Risalah dan menyebarkan madzhab qadim-nya. Kemudian yang terakhir ialah 198 H dan tinggal selama beberapa bulan.[10] Tepat di kota inilah seorang ahli hadits besar berguru kepada Imam Syafi’I, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.

Berguru kepada As-Syaibani membuat Imam Syafii banyak sekali menyerap metodologi dan corak yurispruden Islam rasional (madzhab ra’yi). Akan tetapi, bukan berarti Imam Syafii hanya mempelajari fikih ra’yi dan metode qiyâs saja kepada As-Syaibani, akan tetapi juga mempelajari riwayat-riwayat yang sudah dikenal oleh ulama-ulama Irak yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali oleh ulama Hijaz.[11] Sembari mempelajari fikih dari as-Syaibani, Imam Syafii menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan ulama Irak, terutama yang menyangkut fikih mereka, yaitu fikih ra’yi seraya memperkenalkan dirinya sebagai pengikut Imam Malik. Saat itu, bakat Imam Syafii dalam mengungkapkan suatu metode tertentu belum ditunjukkan kepada ulama Irak. Meski banyak mengkritik fikih ra’yi yang menjadi tradisi ulama Irak saat itu, Imam Syafii tidak bersedia berdebat dengan orang-orang yang seusia dengan As-Syaibani, bahkan tidak melakukan perdebatan dengan Imam Syaibani sendiri karena Imam Syafii memandangnya sebagai seorang guru.[12]

Di pengembaraannya yang terakhir, Imam Syafii melabuhkan hidupnya di kota suci umat Islam, yaitu Madinah. Di sinilah beliau melihat konsep baru yang ditawarkan Imam Malik, yaitu diterimanya pendapat ahli Madinah meski memiliki kontradiksi dengan hadits ahad dan tidak melalui jalur ‘an’anah sesuai dengan metode kritik dalam ilmu hadits. Syafii melihat hal itu sebagai sebuah krisis (azma’). Dari sinilah kemudian Syafii membangun madzhabnya dengan mencoba mensintesiskan kubu Abu Hanifah yang rasional dan Imam Malik yang banyak menekankan hadits sebagai pondasi bermadzhab.

Atas dasar inilah, ulama mengkategorikan Imam Syafii sebagai seorang mujtahid mustaqil, yang berarti seorang mujtahid yang tidak mentendesikan ijtihadnya pada seorang mujtahidpun.[13]

 

  1. Pemikiran-pemikiran Syafii dalam Khazanah Keislaman

Imam Syafii termasuk salah seorang pendiri madzhab yurispruden Islam yang sangat cerdas. Tak kurang dari beberapa khazanah keilmuan Islam yang dikuasai, dari mulai pemikiran fikih klasik, kalâm, politik (siyasah) Islam, studi al-Qur’an (ulumul dur’an), hadits, dsb. Beliau meninggalkan banyak karya dalam berbagai literatur Islam, seperti al-Umm, Ahkam al-Qur’an, Ikhtilaf al-Hadits, al-Imla’, al-Asma’ wa al-Qobail fi Ikhtilaf al-‘Iraqiyyin, al-Kitab al-Jadid dan kitab al-Qodim yang berisi pendapat-pendapat seputar qoul qodim dan qoul jadid, Musnad al-Imam as-Syafii, yaitu karya beliau seputar hadits-hadits nabi, dan ar-Risalah yang menjadi kitab prototipe filsafat hukum Islam (ushul fikih).[14]

            Betapa besar sumbangsih pemikiran Imam Syafii, sehingga para ulama mengelompokkan beliau sebagai mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang tidak menyandarkan ijtihadnya kepada siapapun. Beliau merupakan salah satu imam mujtahid yang memiliki pengikut terbanyak sepanjang sejarah Islam hingga saat ini. Tak heran jika Imam Abdurrahman Bin Mahdi senantiasa mendoakan beliau sepanjang sholatnya,[15] begitupun dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang mendoakan Imam Syafii dalam sholatnya selama empat puluh tahun.[16]

Beberapa poin penting dari pemikiran Imam Syafii akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya, di antaranya adalah:

 

Sintesis antara Metode Imam Malik (Fikih Hadits) dan Imam Abu Hanifah (Fikih Ra’yi)

Dasar utama pijakan Imam Syafii dalam menetapkan madzhabnya adalah sintesis dan keseimbangan antara penetapan suatu hukum berdasarkan kaidah-kaidah tekstual (al-Qur’an dan hadits) dan kaidah-kaidah rasio (qiyâs). Sintesis yang dihasilkan oleh Imam Syafii ini dibangun berdasarkan beberapa kaidah baku antara berbagai teori-teori fikih klasik dan metodologinya untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang lebih dekat kepada kebenaran dan mana yang sesuai dengan tujuan dari syariah itu sendiri (maqashid syari’ah).

Sebagai pijakan madzhabnya, Imam Syafii berhasil menyusun dua kerangka besar pemikirannya. Petama, beliau mengeluarkan sebuha madzhab baru, dengan terlebih dahulu mengatakan bahwa beliau adalah murid dari Imam Malik yang menyeru untuk mengikuti pendapat-pendapat Malik, namun kemudian menjadi seorang guru yang bebas dan merdeka. Pendapat-pendapat Imam Malik kemudian dianalisis secara mendalam oleh Imam Syafii, dan berakhir dengan sebuah keputusan pro maupun kontra dengan pendapat Imam Malik tersebut. Kemudian, hasil analisisnya beliau tuangkan dengan mengeluarkan sebuah buku Khilaf Malik. Di samping itu, beliau juga menganalisis teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Syaibani dengan metode analisis-kritis, untuk menetapkan kesamaan maupun perbedaan pandangannya dengan teori-teori tersebut. Beliau akhirnya menulis buku yang ia beri nama Khilaf al-‘Iraqiyyin.

Yang kedua, Imam Syafii mengeluarkan penjelasan atas berbagai kaidah penalaran induksi (istinbath), yang kemudian dikenal dengan ushul fiqih. Dalam konteks keilmuan ini, Imam Syafii telah mengabadikan namanya sebagai prototipe mujtahid penggagas ilmu ushul fikih. Hal ini dilakukan oleh beliau karena para ulama generasi sebelumnya menetapkan berbagai metode untuk menetapkan sebuah hukum dalam kerangka global belaka. Hal inilah yang menjadi acuan Imam Syafii untuk membuat suatu karya ilmiah yang dapat dijadikan standar bagi para mujtahid dalam membuat kerangka hukum dengan memberikan aturan-aturan dan kaidah-kaidah terperinci agar seorang mujtahid tidak keliru dalam memformulasi suatu hukum. Oleh karenanya, kebenaran dalam ijtihad merupakan suatu yang sangat diutamakan oleh Imam Syafii.[17]

Boleh jadi Imam Syafii adalah seorang motor penggerak bagi pemikiran ijtihad. Semangatnya untuk mensintesiskan dua kubu besar pemikiran Islam kemudian diadopsi oleh penerus-penerusnya.

 

Kerangka Madzhab Imam Syafii

Imam Syafii mengkonstruk madzhabnya dengan meletakkan lima kerangka dasar. Beliau berkata demikian:

“Ilmu memiliki banyak tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama ialah al-Qur’an dan hadits nabi apabila hadits itu telah kokoh dan telah tetap (otentisitasnya). Di tingkatan yang kedua, terdapat ijma’ (konsensus) atas suatu persoalan yang tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan hadits. Sedangkan di tingkat ketiga ialah sebagian sahabat nabi yang mengemukakan suatu pendapat, dan pada saat yang sama tidak ada satupun pendapat sahabat lain yang memperselisihkannya. Tingkat yang ke empat ialah pendapat sahabat yang berbeda dengan pendapat tersebut, jika memang terdapat pendapat lain yang berseberangan dengan pendapat awal tadi. Dan yang terakhir ialah qiyâs (analogi). Dan segala sesuatu tidak diperkenankan untuk merujuk selain kepada al-Qur’an dan hadits nabi selama keduanya menyuguhkan substansi dasarnya. Dan dari tingkat tertinggi itulah (baca: al-Qur’an dan hadits), ilmu itu diambil”.[18]

 

Dari perkataan Imam Syafii di atas, dapat kita lihat bahwa Imam Syafii menganggap tingkatan pertama yang digunakan untuk mengambil sebuah ketetapan hukum ialah berasal dari teks-teks wahyu (al-Qur’an dan hadits). Imam Syafii, selanjutnya, menjadikan keduanya sebagai sumber utama dalam yurisprudensi Islam (fikih), sedangkan sumber hukum lainnya merupakan cabang dari al-Qur’an dan hadits. Oleh karena itu, pendapat-pendapat para sahabat, baik pro maupun kontra satu sama lainnya tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits, bahkan keduanya menjadi sumber inspirasi dan sumber bagi mereka, yaitu dengan menjadikan teks-teks al-Qur’an dan hadits sebagai sumber hukum, maupun hanya mengambil substansi dan esensi dasar yang disediakan oleh keduanya.

Secara garais besar, menurut Imam Syafii, terdapat empar sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur’an, hadits atau sunnah, ijma’ (konsensus) dan qiyâs (analogi).

 

Al-Qur’an

Al-Qur’an mendapat tempat yang pertama sebagai sumber hukum Islam dalam madzhab Imam Syafii. Menurutnya, sumber hukum yang mesti digali pertama kali oleh seorang muslim ialah al-Qur’an, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafii dalam al-umm.[19] Namun agar tidak terjerumus ke dalam pemahaman keliru atas al-Qur’an, Imam Syafii mengatakan, masing-masing ayat yang terdapat dalam suatu teks memiliki karakteristik masing-masing. Tiap-tiap ayat berbeda satu dengan lainnya, sehingga melahirkan hukum yang berbeda-beda pula.

Kaidah al-Qur’an ini, yang kemudian dikembangkan para pakar ilmu studi al-Qur’an (‘ulum al-Qur’an) semisal As-Suyuthi dalam al-Itqannya menjadi kaidah baku dalam memahami karakteristik dan kandungan al-Qur’an. Penggunaan kaidah ini, walau bagaimanapun, oleh Imam Syafii bertujuan untuk menghindari pemahaman literal atas al-Qur’an yang sangat kaya dengan kandungan makna. Selain itu, faktor eksternal (sabab an-nuzul) dan kondisi sosio-historis juga mutlak diperlukan, sehingga kebenaran al-Qur’an yang jauh dari kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya terbukti.[20]

 

Hadits Nabi

Pada masa di mana Imam Syafii hidup, banyak sekte-sekte bermunculan. Di antara sekte yang muncul, terdapat sebuah sekte yang yang menyerang eksistensi dan keberadaan sunnah sebagai salah satu pijakan utama dalam menetapkan hukum. Terdapat sebuah keterangan yang dikutip dari kitab Jama’ al-‘Ilmi, sekte ingkar sunah terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:[21]

  1. Kelompok yang mengingkari sunah secara keseluruhan dan totalitas
  2. Kelompak yang menolak sunah, kecuali jika muatan makna yang terkandung dalam sunah itu adalah al-Qur’an
  3. Menerima sunah atau hadits mutawatir,[22] dan menolak hadits-hadits yang tidak sampai pada derajat otentik (mutawatir). Mereka menamakan hadits mutawatir sebagai hadits atau khabar umum, dan menamakan selain hadits mutawatir itu sebagai hadits atau khabar khusus.

Tepat pada masa itu, banyak sekali sekte-sekte Islam menyebar di berbagai penjuru dunia Islam. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mendapat pengakuan dari masyarakat, termasuk memalsukan hadits-hadits nabi; mereka membuat suatu hadits dan menisbatkannya kepada Nabi dan para sahabat. Pada taraf di mana hadits sudah sangat bercampur dengan kebohongan dan kekaburan, Imam Syafii memandang hal ini sebagai sebuah krisis yang harus segera diselesaikan. Hadits nabi, menurutnya, harus segera disterilkan dari hadits maudlu’ (palsu), dengan melacak silsilah atau mata rantai hadits sehingga dapat dipastikan apakah hadits tersebut sampai kepada nabi atau tidak.[23]

Selain menghadapi para pemalsu hadits, Imam Syafii juga berhadapan dengan kelompok ingkar sunnah yang menolak menjadikan hadits nabi sebagai argumentasi sumber hukum Islam. Setidaknya, kelompok ingkar sunnah mendasarkan argumentasinya pada empat hal pokok; Pertama, Dalam al-Qur’an, terdapat pernyataan yang konkret akan cakupan al-Qur’an yang meliputi segala sesuatu.[24] Ayat-ayat tersebut dengan tegas menunjukkan al-Qur’an telah mencakup segala sesuatu yang terkait dengan persoalan agama, hukum dan undang-undang, sehingga al-Qur’an yang akan merinci ketentuan-ketentuannya berdasarkan keterangan dalam al-Qur’an itu sendiri. Oleh karena itu, peran sunnah sebagai spesifikator kaidah al-Qur’an tidak dibutuhkan. Kedua, perintah menghafal wahyu hanya ditujukan kepada al-Qur’an,[25] dan tidak untuk menghafal hadits nabi. Ketiga, jika hadits/sunnah merupakan argumentasi bagi umat Islam, maka nabi pasti akan memerintahkan para sahabat kala itu untuk menuliskan hadits, dan sahabat pasti akan melakukan kodifikasi sunnah agar tidak terjadi distorsi dan perubahan teks hadits. Sedangkan untuk menjaga otentisitas hadits, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan membukukannya.[26]

Dari tiga kelompok di atas, Imam Syafii menganggap dua dari tiga kelompok yang berada di urutan yang pertama dan kedua sebagai kelompok yang tidak dapat dijadikan sandaran untuk dipegang pendapat-pendapatnya karena mendestruksi sunnah yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama. Sedangkan untuk menyanggah kelompok ingkar sunnah, beliau mengatakan bahwa bagaimana mungkin umat Islam dapat melaksanakan tata cara sholat, zakat dan manasik haji, misalnya, jika pendapat dari kelompok pertama dan kedua dibenarkan, karena tata ritual peribadatan tidak dijelaskan secara terperinci dan lebih spesifik oleh al-Qur’an, dan al-Qur’an sendiri telah menyerahkan kewenangan untuk menjelaskannya kepada nabi melalui hadits-haditsnya.

Untuk kelompok yang tidak menerima selain hadits mutawatir, Imam Syafii berpendapat demikian,

“Dalam seruan dan ajakan terhadap ajaran Islam, terkadang Nabi Muhamad mengirim beberapa orang utusan yang tidak sampain pada derajat mutawatir. Seandainya konsep mutawatir itu merupakan suatu kebutuhan aksioma (dloruriy), maka pasti beliau tidak akan mencukupkan untuk mengirimkan satu atau dua orang utusan saja. Kemudian di sisi lain dapat kita temukan bahwa nabi sering memutuskan persengketaan masalah harta, hukum qishosh dengan hanya berpegang pada dua orang saksi saja. Dan derajat khabar ini tidak mencapai derajat mutawatir. Atas dasar itulah kemudian nabi menetapkan sebuah hukum syara’. Sedangkan kritik yang ketiga ialah Nabi Muhamad memperbolehkan sahabat yang mendengar langsung suatu hadits dari nabi untuk kemudian diajarkan kembali kepada sahabat lain yang belum mendengarnya, meskipun hanya satu orang. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda demikian:[27]

نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، والنصيحة للمسلمين ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم[28]

Imam Syafii mengakui banyaknya hadits yang tidak dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya. Untuk itu, beliau menetapkan beberapa kaidah yang dipakai untuk mensortir hadits mana yang memang berasal dari nabi dan mana yang bukan. Oleh kalangan ahli hadits di kemudian hari, metode ini disebut dengan ilmu hadits dirayah dan ilmu hadits riwayah.

 

 

Ijma’ (Konsensus)

Ijma’ merupakan argumen selanjutnya yang digunakan Imam Syafii dan para pengikutnya dalam menetapkan sebuah hukum. Ijma’ dalam pandangan Imam Syafii merupakan argumen yang sangat penting setelah al-Qur’an dan hadits dalam menetapkan sebuah hukum, jika argumen penetapan hukum tersebut tidak ditemukan dari keduanya. Ijma’ yang dimaksud Imam Syafii pada mulanya berasal dari kesepakatan yang terjadi di antara para sahabat[29] setelah wafatnya nabi, dengan mempertimbangkan ketiadaan rujukan bagi para sahabat dalam menetapkan hukum dari al-Qur’an maupun hadits.

Pada dasarnya, ijma’ merupakan kesepakatan bersama para imam mujtahid atas sebuah hukum syariah dalam kaitannya dengan realitas yang terjadi pada periode setelah wafatnya Nabi Muhamad. Maksudnya ialah, jika ada satu kasus terjadi dalam masyarakat, kemudian dihadapkan kepada para mujtahid dan mereka berkonsensus atas hukum kasus tersebut, maka inilah yang kemudian dinamakan ijma’ yang dapat dijadikan salah satu sumber hukum Islam.[30]

Akan tetapi terdapat tiga poin yang perlu dipertimbangkan di sini mengenai teori ijma’ yang dikemukakan oleh Imam Syafii. Pertama, ijma’ yang dapat dijadikan sandaran argumen hanyalah ijma’ yang tidak menyalahi ketetapan yang sudah baku di dalam al-Qur’an dan hadits, sehingga apabila terjadi suatu konsensus yang menyalahi keduanya, maka tidak dikategorikan ijma’. kemudian yang kedua adalah, Imam Syafii berbeda pandangan dengan gurunya sendiri, Imam Malik yang menganggap konsensus penduduk Madinah sebagai sebuah ijma’. Meski demikian, dari persfektif praksis Imam Syafii mengakui bahwa penduduk Madinah tidak menyepakati suatu hal kecuali jika hal demikian telah disepakati oleh penduduk Islam di wilayah lain, seperti bilangan empat rokaat dalam sholat dzuhur, dsb. Hal ini mengindikasikan kesamaan beliau dengan Imam Malik dalam persfektif praksis, namun berbeda di ranah teoritis. Dan yang terakhir, jika terdapat seorang mujtahid yang memperselisihkan ijma’ yang telah disepakati mayoritas dan dengan tegas mujtahid tersebut menolaknya, maka ijma yang dikemukakan oleh mayoritas menjadi batal. Sehingga realitas ijma’ yang diharapkan oleh Imam Syafii sangat jarang sekali terjadi.[31]

Meski terkesan sangat sulit untuk dilaksanakan, teori ijma’ yang dilontarkan Imam Syafii diikuti oleh pengikut madzhabnya. Meski pada dasarnya ijma’ berasal dari rasio, akan tetapi kedudukannya menjadi sangat penting bila dibandingkan dengan pendapat pribadi, karena pendapat mayoritas dan terjadinya kesepakatan bersama lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan dengan pendapat personal. [32]

 

Qiyâs (Analogi) dan Ijtihad

Qiyâs berasal dari kata qosa – yaqisu – qoisan dan qiyâsan, yang berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang sepadan.[33] Menurut terminologi filsafat hukum Islam, qiyâs adalah menyamakan suatu kejadian yang belum memiliki ketetapan hukumnya dari teks syar’i dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena adanya persamaan ‘illat di antara kedua kejadian tersebut.[34]

Tidak ada sumber yang jelas tentang Imam Syafii dalam hal ini, baik yang menyebutkannya sebagai pencetus term qiyâs atau hanya mengutip pendapat imam lain. Hanya saja, patut diakui bahwa beliau adalah seorang mujtahid yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas makna teks-teks syariah, atau melakukan tarjih (determinasi) terhadap suatu pendapat fikih para sahabat maupun para ulama.

Sedangkan Imam Syafii merupakan seorang mujtahid dalam mengeluarkan sebuah pendapat dengan metode qiyâs, atau yang disebutnya sebagai ijtihad. Menurutnya, kedua kata tersebut memiliki esensi yang sama, sehingga Imam Syafii tidak berbeda dengan pendapat mayoritas ulama.

Tak seperti para pendahulunya, Imam Syafii berbeda dalam menerapkan metode qiyâs. Ia lebih suka menjadi seorang madzhab tengah antara kubu Hanafi dan Maliki.[35] Teori qiyâs Imam Syafii didasarkan pada dua hal utama. Pertama, pernyataannya dalam ar-Risalah, bahwa sejatinya segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat sudah memiliki hukum pasti dan memiliki dalilnya tersendiri. Apabila teks berbicara secara eksplisit tentang sebuah hukum, maka hukum tersebut harus diikuti. Sedangkan apabila tidak ada dalil eksplisitnya, maka seseorang mesti mencari dalilnya dengan cara ijtihad. Dan ijtihad inilah yang kemudian dinamakan qiyâs.[36] Dari pernyataan ini, ia menyatakan syariat Islam memiliki dimensi yang sangat umum dan wilayah hukumnya tidak terbatas pada hal-hal yang dijelaskan secara eksplisit saja, akan tetapi melampaui segala sesuatu secara keseluruhan.

Yang kedua ialah, ilmu syariat yang terkait dengan hukum terbagi menjadi dua kategori, ilmu qath’i yang sudah memiliki argumentasi syar’i-nya dalam al-Qur’an dan hadits secara mutlak dan pasti, dan ilmu dzanniy (spekulasi) yang memiliki kekuatan dalil yang relatif dan nisbi. Dari sini beliau menyimpulkan bahwa apabila ilmu qath’i terputus, maka seorang mujtahid hendaknya mengorientasilkan argumentasinya pada dalil-dalil relatif yang kuat.[37] Imam Syafii mentendensikan pendapatnya dari perintah nabi untuk menggali potensi dalil yang pasti di dalam al-Qur’an dan hadits untuk menjawab persoalan baru yang muncul kemudian.

Namun demikian, Imam Syafii  menyadari tidak semua hukum yang datang kemudian dapat begitu saja diqiyâskan kepada hukum asal. Tentu ada beberapa kriteria baku yang dijadikan sebagai standar seorang mujtahid dapat menggunakan metode qiyâs untuk menetapkan sebuah hukum. Oleh sebab itulah Imam Syafii menyanggah istihsan yang oleh pengikut madzhab Hanafi diakui dan boleh dijadikan sumber hukum Islam.

 

 

 

Penolakan Imam Syafii terhadap Teori Istihsan Imam Hanafi

Terdapat pernyataan Imam Syafii yang sangat terkenal menolak pemakaian istihsan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Beliau berkata:

من استحسن شيئا فقد شرع

“Barang siapa menganggap sesuatu sebagai sebuah kebaikan, maka sesungguhnya ia telah membuat syariat baru (heretik)”.

 

Pernyataan ini menunjukkan penolakan Imam Syafii atas metode yang digunakan Imam Abu Hanifah yang banyak sekali mendasarkan fatwa dan pendapat fikihnya dengan metode istihsan. Selain itu, Imam Syafii juga menganggap istihsan sebagai salah satu argumen cacat yang tidak boleh dipakai untuk menetapkan suatu hukum. Pendapat ini diikuti oleh sebagian besar ushuli, karena istihsan merupakan bentuk mengambil kesenangan dan mendasarkan hukum sesuai dengan keinginan sendiri.[38]

Berbeda dengan klaim yang dilontarkan oleh Imam Syafii, Istihsan dalam pandangan penggagasnya ditekankan pada berpalingnya seorang mujtahid dari analogi universal (qiyâs kulli) menuju analogi parsial (qiyâs juz’iy) dikarenakan adanya illat (sebab) lain yang mengharuskan mujtahid untuk merubah qiyâs jaliy menuju qiyâs khofiy.[39] Maka sebenarnya terdapat titik temu antara penolakan Imam Syafii terhadap istihsan yang beliau maksud, dengan istihsan menurut Hanafiyah.

Tentu saja dalam pandangan Hanafiyah, istihsan bukanlah bentuk mengambil suatu hukum berdasarkan kesenangan. Karena dengan beberapa contoh yang dikemukakan, semua bentuk istihsan yang dipraktekkan oleh Hanafiyah terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak. Di sinilah letak persamaan antara Imam Syafii dan Hanafiyah.

 

 

 

Munculnya Qoul Qodim dan Qoul Hadits dalam Tradisi Madzhab Skolastik Imam Syafii

Qoul qodim adalah fatwa-fatwa Imam Syafii yang beliau kemukakan ketika beliau berada di Baghdad. Terdapat 24 fatwa yang yang dikenal dengan qoul qodim. Para perawi dari qoul qodim Syafii itu ada empat, dan yang paling masyhur ialah Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Karobisi, Imam Za’faroni, dan juga Imam Abu Tsaur. Sedangkan qoul jadid ialah fatwa-fatwa Syafii yang beliau kemukakan di Mesir dan meralat kembali fatwa-fatwa yang telah beliau kemukakan di Baghdad  karena beliau menemukan kelemahan dalil-dalilnya. Di antara para perawi qoul jadid beliau ialah Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaithi, Imam Ar-Rabi’ Al-Jizi, dan Imam Imam Ar-Rabi’ bin Sulaiman Al-Murodi, perawi kitab al-‘Ummnya Syafii.

Riwayat menyebutkan, Syafii meralat keseluruhan qoul qodim kecuali pada 17 masalah, yang menurutnya masih berpegang pada dalil yang kuat. Namun ada juga yang berpendapat, hanya 14 qoul qodim yang tidak dirubah, namun yang jelas bilangannya lebih banyak dari pendapat-pendapat di atas, sesuai dengan keterangan dalam berbagai kitab turats.[40] Dari sinilah muncul pernyataan Imam Syafii yang menyebutkan:

إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

            Artinya: “apabila (terdapat) sebuah hadits shohih, maka itulah madzhabku”.[41]

 

Penolakan Imam Syafii terhadap Ilmu Kalâm

Di masa Imam Syafii hidup, terdapat banyak sekali diskursus dan perdebatan seputar persoalan ilmu kalâm yang melahirkan sekte-sekte skolastik Islam (mutakallimin), seperti Muktazilah, Khawarij, dsb. Perdebatan mereka berkutat pada persoalan dasar menyangkut kalâm Tuhan, apakah menjadi bagian dari sifat-Nya ataukah tidak, juga apakah al-Qur’an itu diciptakan atau tidak.

Di ranah ini, Imam Syafii banyak mengemukakan pendapatnya, baik sebagai pihak yang pro maupun kontra dengan diskursus tersebut. Salah satu pendapatnya yang cukup kontroversial adalah penolakan Imam Syafii terhadap orang-orang yang banyak menghabiskan waktu dan energi untuk mempelajari kalâm. Beliau menyebutkan demikian:

“Hindarilah oleh kalian berdebat dalam persoalan kalâm, karena sesungguhnya jika seorang laki-laki yang ditanya tentang persoalan fikih, kemudian ia salah dalam memberikan jawaban, maka maksimalnya konseksuensi yang ia dapatkan adalah ditertawakan, namun jika ia ditanya mengenai hukum orang yang membunuh orang lain dan ia menjawab diyatnya orang yang membunuh adalah membayar sebuah telur. Namun jika ia ditanya tentang persoalan kalâm dan ia keliru menjawab, maka ia akan terjerumus ke dalam bid’ah (heretik).”

 

            Sebagai seorang mujtahid dan salah satu orang yang paling mengetahui ilmu kalâm, Imam Syafii boleh jadi benar dalam kaitannya dengan penolakannya terhadap ilmu kalâm. Karena saat itu terjadi fitnah besar yang disebabkan oleh banyaknya kelompok Islam yang mendalami persoalan al-Qur’an. Di satu sisi, banyak di kalangan kaum bid’ah yang meminta suaka politik dan berlindung di balik kekuasaan khilafah Islam, dan mereka cenderung mendiskreditkan ulama yang benar. Mereka juga tidak berpaling kepada argumen yang benar. Pada saat Imam Syafii mengetahui bahwa pembahasan mengenai ilmu kalâm tidak dimaksudkan untuk memperolah ridla Tuhan, akan tetapi untuk memperoleh dunia dan kekuasaan, maka tak salah jika beliau meninggalkan persoalan kalâm dan berpaling dari ilmu kalâm, juga mencela orang-orang yang mendalaminya.[42]

Namun penolakan Imam Syafii atas ilmu kalâm dapat dilihat dan dipahami dari berbagai sisi. Di antaranya ialah: Pertama, terjadi fitnah yang sangat besar kala itu karena banyak kalangan mendalami persoalan al-Qur’an (apakah ia hadits atau qadim). Pada saat yang bersamaan, kalangan heretik (ahlu bid’ah) meminta suaka kepada penguasa untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok yang benar. Mereka sama sekali tidak mempedulikan argumentasi-argumentasi yang kokoh. Melihat realitas yang terjadi dimana mempelajari kalâm bukan dalam rangka mencari ridla Allah, melainkan untuk mencari pamor di hadapan para penguasa, maka tidak heran jika Imam Syafii mencela orang-orang yang banyak menghabiskan waktu mempelajari kalâm. Yang kedua, sangkalan Imam Syafii terhadap ilmu kalâm itu hanya ditujukan kepada para pembuat bi’dah saja, bukan untuk keseluruhan. Realitas ini sama seperti ahli fikih yang menggunakan metode qiyâs, dan di satu sisi mereka menemukan adanya kabar otentik dari sahabat dan tabiin yang menegasikan metode qiyâs, mereka berkata bahwa larangan menggunakan wiyas ditujukan pada qiyâs fasid (analogi keliru) yang menyalahi ketentuan nash. Sedangkan yang terakhir ialah penolakan Imam Syafii terhadap ilmu kalâm menjadi salah satu landasan madzhabnya; menerima dalil yang disebutkan oleh al-Qur’an adalah suatu keharusan, dan menambah-nambahkan serta mendalami persoalan yang tidak ada ruang bagi akal untuk berijtihad merupakan sesuatu yang terlarang. Oleh karena itulah, mendalami ilmu kalâm menjadi tercela dalam pandangan Imam Syafii. [43]

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pad dasarnya ilmu kalâm memiliki kedudukan yang terhormat dalam pemahaman Imam Syafii. Seseorang dapat mengenal Tuhan rasul melalui ilmu kalâm. Oleh karena itu, mempelajari ilmu kalâm harus dijauhkan dari niat mencari kekuasaan dan tidak menjerumuskan ke dalam heretisme agama, melainkan semata-mata untuk mencari kebenaran dan ridla Tuhan.

 

Pendapat Imam Syafii terhadap Imamâh (Kepemimpinan Politik)

Persoalan yang tidak luput dari perhatian Imam Syafii adalah kepemimpinan (imamâh) karena keterkaitannya dengan fikih, baik dekat maupun jauh. Setidaknya, terdapat tiga teori yang dimunculkan Imam Syafii terkait masalah politik, yaitu:[44]

  1. Imam Syafii meyakini bahwa kepemimpinan termasuk ke dalam persoalan agama yang patut untuk diberlakukan. Konsep imamâh diaplikasikan agar orang mu’min melakukan aktivitas di bawah naungan seorang imam atau pemimpin.
  2. Imam Syafii tidak berpendapat bahwa seorang imam harus berasal dari Quraisy. Pendapatnya ini mengacu pada hadits yang bersumber dari Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Syihab Az-Zuhri dengan sanad bersambung pada Nabi Muhamad.
  3. Selain itu, beliau juga menganggap sahnya kepemimpinan seorang khilafah yang berkuasa tanpa melalui proses pembaiatan, dan menganggap pembaiatan bukan bagian dari syarat sah kekhilafahan, akan tetapi sebatas wilayah keutamaan saja. Kemudian Syafii menambahkan, seandainya terdapat seorang raja yang menaklukan suatu daerah dan dia adalah seorang yang memiliki nasab Quraisy dan mendirikan pemerintahan di daerah tersebut kemudian didukung oleh rakyat, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin (imam). Prasyarat inilah yang diajukan oleh Imam Syafii untuk menolak prasyarat Quraisy bagi seorang khalifah yang tidak mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan.

Tampak jelas Imam Syafii bersikap moderat dalam politik. Baginya, sistem pemerintahan bukanlah sesuatu yang esensi dalam agama. Prinsip-prinsip universal seperti keadilan, persamaan dan kebebasan berpendapat menjadi prioritas Imam Syafii. Baginya, pemerintahan yang merealisasikan keadilan bagi masyarakat memiliki legalitas untuk dipatuhi, sebagaimana kelaliman yang tidak bisa dibiarkan terus-menerus.

 

  1. Penutup

Membicarakan Imam Syafii merupakan persoalan yang sangat kompleks. Ini dikarenakan  peranannya yang sangat besar dalam memajukan khazanah keilmuan Islam, sehingga pembicaraannya tidak cukup berhenti sampai di sini.

Sebagai kesimpulan, setidaknya terdapat dua poin utama yang dapat dipaparkan dalam makalah ini. Pertama, terlepas dari kritik yang ditujukan kepada Imam Syafii, beliau adalah seorang mujtahid yang memperkenalkan Islam sebagai agama yang solutif. Pemikirannya yang luas memberikan inspirasi dan sumbangsih yang sangat berharga bagi kemajuan pemikiran Islam. Madzhabnya banyak dianut oleh umat Islam dan madzhabnya menelurkan karya-karya besar yang diperhitungkan. Kedua, kehidupan Imam Syafii yang tidak terjebak pada ambisi kekuasaan mengajarkan umat Islam untuk mendalami ilmu-ilmu Islam dalam rangka mencari ridla Allah. Moralitas dan etika yang beliau terapkan dalam keseharian membuatnya senantiasa dikenang. Sehingga tidak berlebihan jika banyak pengikutnya yang senantiasa mendoakan Imam Syafii sepanjang hidupnya. Wallahu a’lam.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Adz-Dzahabi, Syamsuddin, Siyar A’lam an-Nubala (Tt: Muassisah ar-Risalah, 1405 H)

Al-Ghozali, Abu Hamid, Ihya ‘Ulum ad-Din (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt)

Ar-Razi, Fakhruddin, Manaqib al-Imam as-Syafii, hal. 34.

As-Siba’i, Mushtafa, As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri’ al-Islamiy (Damaskus: Dar Al-Warraq, tt)

As-Syafi’i, Muhamad bin Idris, ar-Risalah, tahqiq Ahmad Muhamad Syakir (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

___________________________, Musnad as-Syafii, vol. III, tersedia dalam www.alsunnah.com

___________________________, al-Umm (Beirut: Darul Ma’rifah,  1393 H)

As-Syarbini, Muhamad Al-Khatib, al-Iqna’ fi Hall Alfadz Abi Syuja’I, tahqiq Ali Muhamad Mu’awad dan Adil Ahmad Abdul Maujud (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, cet. Ke-3, 2004 M)

Bujairomi, Hasyiyah al-Bujairomi ‘ala al-Khotib, tersedia dalam: www.al-islam.com

Hudlori Bik, Muhamad, ‘Ilm Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Hadits, 2003 M)

Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar Shodir, tt)

Imam, Muhamad Kamaluddin, Nadzariyyat al-Fiqh fi al_Islam: Madkhal Manhajiy, kitab acuan Universitas Iskandariyah dan Beirut al-‘Arabiyah, tidak diterbitkan

Zahrah, Muhamad Abu, Tarikh al-Madzahib as-Siyasiyyah fi as-Siyasah wa al-‘Aqaid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah (Beirut: Darul Fikr al-‘Arabi, tt)

[1] Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib as-Siyasiyyah fi as-Siyasah wa al-‘Aqaid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah (Beirut: Darul Fikr al-‘Arabi, tt), vol. II, hal. 30.

                [2] Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib…, vol. II, hal. 56-57.

                [3] Di masa ini, karangan para imam pengikut madzhab fikih kebanyakan berkutat para syarah dan hasyiyah atas karya para imam madzhab.

                [4] Fakhruddin Ar-Razi, Manaqib al-Imam as-Syafii (Kairo: Maktabah Al-Kuliyah Al-Azhariyah, 1406 H/1986 M), hal. 34.

                [5] Ar-Razi, ibid., hal. 23.

                [6] Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib…, vol. II, hal. 229.

                [7] Al-Imam as-Syafii, kitab diambil dari maktabah syamilah, tanpa pengarang, hal. 2.

                [8] Ar-Razi, Manaqib…,hal. 37.

                [9] Syamsuddin adz-Dzahabi, Siyar A’lam an-Nubala (Tt: Muassisah ar-Risalah, 1405 H),vol. IX, hal. 136.

                [10] Muhamad bin Idris As-Syafi’I, ar-Risalah, tahqiq Ahmad Muhamad Syakir (Beirut: Dar al-Fikr, tt), dalam catatan kaki, hal. 6.

                [11] Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib…, vol. II, hal. 235.

                [12] Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib…, vol. II, hal. 236.

[13] Muhamad Al-Khatib As-Syarbini, al-Iqna’ fi Hall Alfadz Abi Syuja’I, tahqiq Ali Muhamad Mu’awad dan Adil Ahmad Abdul Maujud (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, cet. Ke-3, 2004 M), hal. 7.

                [14] Untuk lebih lengkap mengenai karangan Imam Syafii serta intisarinya, lihat kitab yang membahas secara detail karya-karya turats Islam, Kasyfu adz-Dzunun, karangan Haji Khalifah..

                [15] Komentar yang diberikan oleh pentahqiq kitab ar-Risalah Imam Syafii, hal. 4.

                [16] Abu Hamid Al-Ghozali, Ihya ‘Ulum ad-Din (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), juz. I, hal. 26.

                [17] Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib…, vol. II,

                [18] As-Syafi’I, al-Umm (Beirut: Darul Ma’rifah,  1393 H), vol. VII, hal. 265.

                [19] As-Syafi’I, ibid..

[20] QS. An-Nisa/04: 82.

                [21] As-Syarbini, a-Iqna’…, vol. I, hal. 13-14.

                [22] Hadits otentik, yaitu hadits yang dapat dipastikan berasal dari nabi, karena diriwayatkan berdasarkan jalur periwayatan yang banyak sekali, sehingga tidak ada celah pagi seorangpun dari para periwayat hadits itu untuk berdusta.

[23] Metode klarifikasi hadits ini kemudian dikenal dengan ilmu jarh wa at-ta’dil. Inti pembahasan cabang keilmuan ini adalah menjelaskan kecacatan dan karakteristik seorang periwayat hadits, dalam rangka meminimalisasi pemalsuan hadits dan menjaga otentisitas suatu hadits yang disandarkan kepada nabi.

                [24] QS. Al-An’am/06: 38, dan QS. An-Nahl/16: 89.

                [25] QS. Al-Hijr/15: 8.

                [26] Dr. Mushtafa as-Siba’I, As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri’ al-Islamiy (Damaskus: Dar Al-Warraq, tt), hal. 176-177.

[27] As-Syafii, al-Umm, Dalam As-Syarbini, al-Iqna’…, hal. 14.

                [28] Muhamad bin Idris As-Syafii, Musnad as-Syafii (), vol. III, hal. 59, nomer hadits 1110, tersedia dalam www.alsunnah.com

[29] As-Syafii, ar-Risalah, hal. 597.

                [30] Abdul Wahab Kholaf, Ilm Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010 M) hal.34.

                [31] Abu Zahrah, Tarikh Madzahib., vol. II, hal. 259-260.

[32]  Abdul Wahab Kholaf, Ilm Ushul al-Fiqh, hal. 50.

                [33] Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar Shodir, tt), vol. VI, hal. 185.

                [34] Abu Zahroh, Tarikh al-Madzahib…, vol. II, hal. 263.

                [35] Muhamad Kamaluddin Imam, Nadzariyyat al-Fiqh fi al_Islam: Madkhal Manhajiy, kitab acuan Universitas Iskandariyah dan Beirut al-‘Arabiyah, tidak diterbitkan, tt, Hal. 271.

                [36] Imam Syafii, ar-Risalah, hal. 477.

                [37] Abu Zahroh, Tarikh al-Madzahib., vol. II, hal. 264.

                [38] Abdul Wahab Kholaf, ‘Ilmu Ushul Fiqh, hal. 62.

                [39] Hudlori Bik, ‘Ilm Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Hadits, 2003 M), hal.

                [40] Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib., vol. II, hal. 273.

                [41] Imam Bujairomi, Hasyiyah al-Bujairomi ‘ala al-Khotib, Juz. 1, hal. 171, tersedia dalam: www.al-islam.com

[42] Ar-Razi, Manaqib al-Imam as-Syafii, hal. 103.

[43] Ar-Razi, Manaqib al-Imam as-Syafii, hal. 103-104.

                [44] As-Syarbini, al-Iqna’…, vol. I, hal. 11.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *