LEGISLASI HUKUM ISLAM; SEJARAH DAN TANTANGANYA

Oleh: Muhammad Zubad, M.H.I

 

Latar Belakang

Dalam sejarah hukum Islam, Al-Qur’an adalah sumber utama yang mengajarkan minimal 3 hal, akidah, akhlak, dan mu’amalah. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, hukum Islam tidak mengalami masalah yang berarti, karena setiap permasalahan langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan jawabannya. Seiring perkembangan dunia Islam, dimana Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, maka permasalahan yang dihadapi umat semakin kompleks, ditambah sang penafsir Al-Qur’an sejati telah dipanggil Allah SWT.

Secara prinsipal, ajaran Islam yang dibawah oleh Rasulullah SAW sudah sempurna. Ketika Rasulullah SAW hidup, beliau telah memerankan dua tipe kepemimpinan, sebagai Imam Agama yang mengajarkan pemeluk agama untuk menjadi hamba Allah SWT yang taat dan patuh, dan sebagai imam negara yang selalu mengayumi, menjaga, dan melindungi rakyatnya dari kejahatan-kejahatan yang bersifat internal maupun eksternal. Model kepemimpian Rasulullah yang menyatukan agama dan negara dalam tatanan negara Madinah inilah yang setidaknya menjadi cita-cita dan harapan masyarakat Islam sekarang.

Hubungan antara agama dan Negara selalu mengalami pasang surut, hal ini disebabkan tarik-menarik kepentingan politik dalam menjalankan undang-undang. para agamawan mengajak masyarakatnya untuk melaksanakan hukum agama yang bersumber dari Tuhan dan mutlak kebenarannya, di samping itu Negara juga harus mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya yang heterogen dengan menjadikan hukum Negara sebagai hukum mutlak yang harus dipegang oleh seluruh rakyat dengan latar belakang agama yang berbeda.

Hukum merupakan instrumentasi keputusan politik. Pembentuk hukum mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan politik. Pembentukan hukum merupakan arena perbenturan dan pergumulan kepentingan. Perbedaan mendasar antara hukum positif dengan hukum Islam adalah bahwa hukum positif merupakan pernyataan kehendak manusia yang terhimpun dalam wadah bernama negara, sedangkan hukum Islam merupakan hukum ketuhanan. Agama memiliki peran dalam sistem hukum.

Di negara-negara di mana Islam berpengaruh kuat, hukumnya juga akan banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Semula, di dunia Islam, banyak persesuaian antara syar’i (شرع) dan qanun (قانون). Ketegangan antara keduanya muncul akibat pengaruh Barat melalui kolonialismenya, yang mengakibatkan penggantian hukum di berbagai negara Muslim dengan hukum Eropa. Ketika masyarakat muslim berkesempatan membina hukumnya sendiri, mereka kembali menjadikan hukum Islam sebagai sumber penting legislasi.[3]

Kalau kita perhatikan sejenak dan sebagai contoh proses legislasi hukum Islam di Indonesia. Kita akan dapati bagaimana pergoulatan kepentingan politik yang menyertai pembentukan hukum islam di Negara ini. Perjuangan sebagian kalangan yang menamakan organisasi Islam mencoba memainkan peran dakwanya dalam membentuk partai politik dan pada akhirnya dengan kekuasaan politik itu, mereka memiliki kesempatan untuk memasukkan gagasan-gagasan hukum yang bersumber dari agamanya. Dan sejalan dengan itu, pro dan kontra dalam legislasi hukum Islam tersebut telah mewarnai debat di gedung DPR, apakah hukum Islam masih relevan jika digunakan sebagai hukum positif negara?.

Usaha dalam melegislasikan hukum Islam bukan suatu yang baru dalam sejarah hokum Islam. Ibnu Muqaffa’ dan Khalifah Abu Ja’far al-Mansur perna punya ide ke situ, namun usaha tersebut mendapat tantangan, baik tantangang yang bersifat idealogis, maupun prgmatis. Lalu bagaimana sebetulnya sejarah awal legislasi hukum Islam? Sumber-sumber apa saja yang dijadikan rujukan dalam legislasi tersebut? Dan apa saja draft awal yang menjadi pembahasan dalam proses legislasi itu?, dan bagaimana implikasi legislasi Hukum Islam dalam tatanan lembaga kenegaraan ?. makalah  yang sederhana ini, akan mencoba mengkaji ulang seputar permasalahan di atas. Semoga bermanfaat.

 

Fiqih, Tasyri‘, dan Taqnin(Legislasi): Tinjauan Makna

Sering kita mendapati kebingunan dengan istilah fiqih, tasyri’, qanun, dan legislasi (taqnin).karena ada sebagian buku yang membahas sejarah hukum Islam dengan menerjemahkan tasyri’ sebagai legislasi. Maka sebelum membahas permasalahan yang berhubungan dengan tema makalah ini, ada baiknya kita perdalam dulu pemahaman makna kata-kata di atas.

  1. Fiqih

Fiqih berasal dari akar bahasa arab faqiha-yafqahu-fiqhun yang artinya pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu.[4] Makna tersebut dipertegas oleh Abi Al-Husan Ahmad, bahwa fiqih menunjuk pada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut fiqih.[5] Istilah fiqih sebetulnya digunakan dalam tradisi orang yang ahli dalam mengawinkan unta, yaitu mengetahui perbedaan unta betina birahi dan unta betina yang sedang bunting. Dari situ kemudian fiqih digunakan sebagai pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu.[6] Term fiqih sudah digunakan pada masa Rasul, dan fiqih yang dimaksud pada masa itu adalah setiap pemahaman terhadap nash-nash Kitab dan Sunnah, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, syariah, maupun adab atau akhlak.[7] Lafadh “al-fiqh” pada awal tasyri’ dalam tradisi Islam memiliki makna yang sama (muradif) dengan lafadh “’ilmu”.[8] Para fuqaha dan ulama’ dari Sahabat Nabi SAW disebut sebagai Qurra’ bentuk plural dari qari’, mereka hafal al-Qur’an, karena al-Qur’an adalah sumber pertama dalam memahami syariah, disamping hafal ayat-ayat al-Qur’an, mereka juga memahami kandungan hukmu-hukumnya, maka dari itu gelar Qurra’ adalah ulama dan fuqaha syariah.[9]

Secara terminologi, banyak ulama yang memberikan devinisi tentang fiqih, antara lain :

  1. Abu Hanifah memberikan definisi fiqih sebagai berikut, معرفة النفس مالها وما عليها (Pengetahuan tentang hak dan kuwajiban manusia).[10]
  2. Imam Syafi’i memberikan batasan fiqih sebagai berikut, العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية (suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari’ah amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci).[11]
  3. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ tentang perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.[12]
  4. Sedikit berbeda definisi yang diberikan Al-Jurjani, menurutnya, fiqih adalah sebagaimana ungkapan di bawah ini:

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل (ilmu tentang hukum-hukum syari’ah amali (praktis) diambil dari dalil-dalil terperinci yang dihasilkan dengan pemikiran dan ijtihad melalui analisis dan perenungan mendalam.[13]

 

Dari beberapa definisi di atas , dapat ditarik benang merah bahwa ruang lingkup fiqih secara gradual mulai menyempit dan akhirnya diaplikasikan secara khusus dalam masalah-masalah hukum. Analisis ini bukan tanpa alasan, mengingat bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa penggunaan fiqih pada masa awal memiliki makna yang sangat luas, mencakup semua hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia, termasuk aqidah, muamalah, dan akhlak. Dan data ini didukung oleh al-Qur’an surat At-Taubah ayat 122, “…..agar mereka memperdalam (pengetahuan) dalam urusan agama…..”.

Istilah fiqih telah mengalami pergesaran makna dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja, hal ini bisa kita lihat dalam pernyataan Abu Hanifah tentang fiqih, bahwa fiqih mencakup hukum-hukum i’tiqadiyah, akhlak, dan amaliyah.[14] dan definisi fiqih seperti ini memiliki implikasi dalam penulisaan kitab al-fiqh al-kabir yang dikarang oleh Abu Hanifah yang memasukkan tema akidah di dalamnya walaupun hanya sedikit.[15]

 

  1. Tasyri’

Tasyri’ adalah bentuk masdar dari akar kata syarra’a-yusyarri’u-tasyri’ yang berarti membuat jalan raya, suatu jalan besar yang menjadi jalan utama. Dengan demikian tasyri’ adalah pembuatan jalan raya itu. Secara terminologi, tasyri’ adalah penetapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusunan perundang-undangan.[16]

Secara umum, tasyri’ dibedakan menjadi dua, tasyri’ ilahi mahdi dan tasyri’ wad’i. meminjam istilah Jaih Mubarak, at-tasyri’ al-islami min jihat an-nash(tasyri’ dilihat dari sudut sumber) dan tasyri’ al-islami min jihat al-tawassu’ wa al-syumuliyah(tasyri’ dari sudut keluasan dan kandungan). Tasyri’ model pertama dibatasi pada sumber tasyri’ yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Adapun tasyri’ model yang kedua, yaitu tasyri’ dari sudut keluasan dan kandungan, mencakup ijtihad sahabat, tabi’in, dan ulama sesudahnya.[17]

Secara sederhana dapat kita katakana bahwa tasyri samawi adalah aturan atau undang-undang yang dibuat oleh Allah SWT berupa ayat-ayat al-Qur’an dan wahyu kepada Rasul-Nya.[18] Sedangkan tasyri’ wad’i adalah tasyri’ yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini oleh para ulama, mujtahidin dengan istinbat dari nash-nash syara’ dan semangatnya, rasionalnya, serta petunjuk-petunjuk hukumnya.

Perbedaan antara tasyri’ samawi dan tasyri’ wad’i adalah :[19]

Pertama, Tasyri’ wad’i adalah aturan yang dibuat oleh manusia, sedangkan manusia adalah makhluk Allah, tentulah aturan yang dibuat antara Allah sebagai Khalik berbeda dengan yang dibuat oleh makhluknya.

Kedua, Aturan yang dibuat oleh manusia selalu berubah dan berganti, aturan ini banyak dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu dan pertentangan, sehingga tidak dapat mengetahui hakikat permasalahan atau urusan,berbeda dengan aturan yang dibuat oleh Allah yang bersifat sabit,terbebas dari itu semua yang diturunkan oleh zat Tuhan yang maha bijaksanan dan maha mengetahu. Tasyri’ samawi bertujuan untuk kebahagian manusia di dunia dan di akhirat, berbeda dengan tasyri’ wad’I yang dibuat sekedar untuk kemaslahatam manusia di dunia.

Ketiga, tasyri’ wad’i atau qanun wad’i adalah aturan yang memiliki kaidah terbatas, sesuai dengan kebutuhan kelompok untuk mengatur kehidupan mereka yang akan datang, dan selalu berubah dan berkembang. Kaidah atau prinsip dasar qanun wad’i temporar untuk kelompok tertentu dalam suatu masa tertentu pula. Berbeda dengan tasyri’ samawi  yang berlaku umum untuk segala aspek kehidupan.

Keempat, Qanun wad’i tidak membahas kecuali hal yang berkaitan dengan mu’amalah madaniyah (mu’amalah umum), termasuk membahas urusan sosial kemasyarakatan, ekonomi. Berbeda dengan tasyri’ samawi yang mengatur hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, alam ghaib, akhlak.

Fiqih dan legislasi termasuk dalam katagori tasyri’ wad’i. dan untuk membedakan fiqih dan tasyri’ samawi (syariat), Umar Sulaiman al-Asyqari memberikan beberapa perbandingan antara fiqih sebagai produk buatan manusia dengan syariat sebagai tasyri’ samawi produk Allah SAW :[20]

Pertama, fiqih dan tasyri’ berkumpul dalam hukum-hukum yang memiliki kebenaran yang diistinbatkan para mujtahid dari hukum Allah. Fiqih dan tasyri’ berbeda dalam hokum-hukum yang mana para mujtahid salah dalam mengistinbatkan hokum-hukum Allah SWT. Syari’at berhubungan dengan I’tiqad, akhlak, dan kisah-kisah umat lampau.

Kedua, Syari’at sempurna, sedangkan fiqih tidak

Ketiga, Syari’at bersifat umum, berbeda dengan fiqih yang khusus untuk golongan tertentu dengan mempertimbangkan maslahat umat.

Keempat, Syari’at semua memiliki kebenaran mutlak, berbeda dengan fiqih yang terkadang benar, dan terkadang salah.

 

  1. Legislasi (Taqnin)

Dalam Faruqi’s Law Dictionary, kata legislasi dimaknakan yasyra’u yang berarti mengundangkan, disebut juga qanunan, taqninan, tasyri’an.[21] Sedangkan qanun adalah bentuk masdar dari qannana yang berarti meletakkan qanun (undang-undang). kata ini sendiri bukan berasal dari bahasa arab asli. Dan ada yang mengatakan bahwa term kata ini adalah berasal dari bahasa Romawi (latin), dan pendapat lain dari bahasa Persia, dan ada juga yang mengatakan bahwa qanun berasal dari bahasa Yunani yang berarti kaidah, dan kemudian masuk dalam perbendaharaan bahasa Arab. Ahli bahasa menyatakan, bahwa qanun adalah istilah yang masuk ke dalam bahasa. Ibnu Mandhur mengatakan bahwa istilah itu bukan berasal dari bahasa Arab, sebagian yang lain menganggap istilah tersebut diambil dari bahasa Suryani sebagaimana yang dikatakan oleh Abu al-Baqa’.[22] Ulama Islam pada generasi awal belum menggunakan istilah ini dalam hukum syar’i atau kaidah fiqih dan ushul. Term ini baru dipakai oleh ulama muta’akhirin seiring dengan adanya pembahasan tentang hukum-hukum manusia (al-qawanini al-wadhiyah).[23] Dan diperkuat oleh Al-Maradi al-Hadhrami,[24] dengan stetementnya, “ hendaknya sebuah pemerintahan politik dibangun atas hukum-hukum (qawanin) yang dibuat dan tidak sering mengalami perubahan”. Dalam arti lain qanun adalah ukuran standar segala sesuatu dan metode.[25] Secara istilah legislasi (taqnin) adalah sebagaimana ungkapan bahasa arab :

تعريف التقنين اصطلاحاً : صياغة الأحكام في صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة، على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وإدارية… الخ. وذلك لتكون مرجعا سهلا محددا، يمكن بيسر أن يتقيد به القضاة، ويرجع إليه المحامون، ويتعامل على أساسه المواطنون.[26]

Taqnin adalah pembentukan hukum-hukum dalam bentuk materi undang-undang yang disusun secara berurutan dan dengan menggunakan penomoran sesuai dengan bentuk undang-undang positif tentang hokum perdata, pidana(jinayah), dan administrasi, dan lain-lain. Qanun tersebut digunakan sebagai sumber(marja’) yang mudah dan terbatas yang memudahkan para hakim menggunakannya, dan menjadi dasar bagi perbuatan rakyat.

Dalam definisi lain juga disebutkan:

تعريف التقنين اصطلاحاً : يقصد بالتقنين بوجه عام جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من مجالات العلاقات الاجتماعية، وتبويبها وترتيبها وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة في بنود تسمى ( مواداً ) ذات أرقام متسلسلة، ثم إصدارها في صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة، يلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس.[27]

 

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa taqnin(legislasi) secara umum adalah mengumpulkan hukum-hukum dan kaidah-kaidah tasyri’iyah yang berhubungan dengang permasalahan masyarakat yang penyusunan dan sistematikanya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat mengikat, singkat dan padat, jelas dalam materi yang memiliki sistem penomoran yang bersambung, yang dikeluarkan dalam bentuk perundang-undangan atau aturan yang diharuskan oleh Negara dan harus dijalankan oleh para hakim di antara manusia (masyarakat).

Istilah legislasi(taqnin) ini dalam kamus edisi lengkap : Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, sering disebut dengan wet giving” yang bermakna perundang-undangan. Legislasi adalah proses pembentukan hukum tertulis dengan/melalui Negara. Rousseau, sebagaimana dikutib John Bell dan Sophie Boyron,[28] mendefininiskan legislasi sebagai berikut :

” legislation is an expression of the general will, such that a free people is only bound by the laws which they made for themselves.”

Jadi legislasi adalah suatu ekspresi keinginan bersama, yang mana kebebasan orang kemudian diikat dalam sebuah hukum yang dibuat oleh mereka sendiri. Dalam Black’s Law Dictionary, legislasi adalah proses pembuatan hukum maupun produk hukum.[29] Dalam kepustakaan hukum Islam, padanan kata legislasi adalah tasyri’, walaupun terkadang banyak penulis buku pembahasan tentang tasyri’ dan legislasi berbeda maksud dan ruang lingkupnya. Sedangkan qanun adalah produk dari legislasi yang dartikan sebagai aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh raja-raja atau negara-negara Islam yang telah mempergunakan tatanan-tatanan hukum barat yang disahkan oleh perlemen.[30]

 

Hukum Islam dan Legislasi

Dalam al-Qur’an istilah hukum Islam tidak disebutkan secara jelas, yang ada adalah kata syari’at yang disebut 5 kali dengan derivasinya. Hukum Islam secara sederhana kita terjemahkan sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Hukum Islam kemudian oleh ulama diperiodesasikan dalam beberapa fase atau masa.

Ada beberapa tradisi hukum, seperti civil law, common law, dan socialist law, hukum adat, dan hukum Islam.[31] Dibanding common law[32]  dan socialist law,  civil law adalah “the oldest, most widely distributed, and most influential of them. Tradisi civil law  merupakan gabungan dari beberapa subtradisi yang berbeda, dengan asal-usul dan perkembangan yang berbeda pula. Subtradisi yang tertua secara langsung mengikuti hukum Romawi yang dihimpun dan dikodifikasikan oleh Justinian pada abad keenam.[33]

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa legislasi hukum Islam lebih mendekati civil law dari pada jenis-jenis hukum yang disebutkan di atas. Ada beberapa ciri dari civil law sebagaimana yang disebutkan oleh Joseph Dainow

Generally, in civil law jurisdictions the main source or basis of the law is legislation. And large areas are codified in a systematic mannaer. These codes constitute a very distinctive feature of a Romanist legal System, or the so-called civil law”.[34] The protagonist of the legal process in the civil law tradion is the legislator. It was hoped for a time that the legislature would produce bodies of law that were complet, coherent, and clear, so that interpretation would be unnecessary.

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui, bahwa pada umumnya sumber utama civil law adalah legislasi yang dikodifikasikan secara sistematis, hal ini berbeda dengan common law yang tidak terkodifikasikan dan hanya berupa keputusan-keputusan kehakiman.[35]  Dalam kaitannya dengan, apakah hukum Islam itu mengikuti sistem civil law?. Imran Ahsan Khan Nyazee menyatakan,[36]

Islamic law has no parallel in history. It is the only legal system that has accommodated a large variety of races, peoples, and cultures for such a long time. Some of its features, however may be compared to those of English common law. Like the common law, Islamic law has not been enforced by the state through codified law. It relies for adjudication on a body of principles that are upheld by the system. While the principles of common law may be found in ancient decisions, the principles of Islamic law are laid down in the Qur’an and the Sunnah of the prophet

Gagasan pembentukan hukum tertulis (kodifikasi) telah melalui perjalanan sejarah yang panjang. Bermula dari Roma, yang hukumnya adalah serangkaian kebiasaan tidak tertulis yang dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang diakui sebagai bagian dari warisan Roma. Namun sejarah kodifikasi hukum Modern bermula di Perancis. Pembentukan hukum Perancis modern berawal dari Revolusi Perancis pada tahun 1789. Di Perancis, pada masa revolusi (1789), kamu revolusioner meragukan partisipasi para hakim dalam pemerintahan revolusioner karena dianggap sebagai pendukung orde lama (monarki) yang ditumbangkan, sehingga mereka tidak menghendaki peran besar kekuasaan kehakiman dalam masalah yang berkaitan dengan pemerintahan. Di Inggris yang hukumnya berdasar pada tradisi common law yang kuat, justru kedudukan dan peranan hakim merupakan titik sentral. Inggris tidak mengenal masa-masa penuh curiga terhadap hakim sebagaimana yang terjadi di Perancis. Hal inilah yang membuat system hokum Perancis lebih berkembang dari pada di Inggris.

Revolusi Perancis telah mengubah sistem undang-undangnya dan mulai banyak berpengaruh di berbagai penjuruh dunia, dan hal ini dudukung oleh berlangsungnya kolonialisasi yang secara tidak langsung atau langsung telah melakukan eropanisasi sistem hukum. Kodifikasi hukum model Perancis ini juga berpengaruh dan diikuti di negara-negara Muslim sebagaimana yang katakan oleh Nathan J. Brown :[37] “most countries in the Arab world share comprehensive legal codes, on the continental model, that combine elements of French and Islamic law. Sederhananya, bahwa banyak negara arab yang sistem hukumnya menggunakan model kombinasi hukum Perancis dan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam legislasi hukum Islam telah terjadi pengaruh eropa, dan fakta sejarah telah menunjukkan bahwa Majallatul Ahkam Adliyah adalah kodifikasi hukum pertama ynag dibentuk pada masa dinasti Utsmani dengan mengikuti bentuk code Napoleon.[38]

 

Sejarah legislasi Hukum Islam dan Perkembangannya

Sebenarnya pemikiran legislasi itu sudah lama, dan usaha legislasi yang paling lama sebagaimana diketahui dalam sejarah legislasi adalah qanun hamurabi tahun 2000 SM,[39] kemudian muncul qanun al-alwah al-itsna ‘asyara di Ruman tahun 450 SM. Lalu lahir qanun Mudawwanah Justiniyah pada tahun 534 M. dan dalam sejarah qanuniyat, qanun yang paling terkenal adalah Qanun Manu al-Hindi, Majumu’ah Bukhuris al-Fir’uniyah, dan Majmu’ah Shalun al-Ighriqiyah.[40]

Dalam sejarah hukum modern, yang pertama kali memiliki gagasan atau usaha legislasi adalah Perancis, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Sebagai penjelasan detailnya. Pada saat Napolean memerintah, Ia mengumpulkan empat orang ahli dalam undang-undang yang ditugasi untuk membuat kumpulan (majmu’ah) tentang hukum perdata (qanun al-madani), kemudian usaha tersebut menghasilkan undang-undang yamg diberi nama majmu’ah Napuleon pada tahun 1804. setelah itu diterbitkan lagi di Perancis qanun al-Murafa’at (undang-undang hukum acara) pada tahun 1807, pada tahun 1807 lahirlah qanun tijari (perdagangan) dan bahari (pelayaran), dan qanun tahqiq al-jinayat(peradilan kejahatan) pada tahun 1809, dan terakhir qanun al-Jina’i (pidana) pada tahun 1810.[41]

 Dalam sejarah hukum Islam, ulama membuat periodesasi sejarahnya menjadi lima. Yaitu, periode permulaan hukum Islam, periode persiapan hukum Islam, periode pembinaan dan pembukuaan , periode kemunduran, dan terakhir periode kebangunan hukum Islam.[42] Sedangkan Musthafa Ahmad Zarqa’[43] membagi periode sejarah perkembangan fiqih Islam menjadi 7. Pertama, periode Rasul (‘ashr risalah). Kedua, periode sahabat samapi pertengan abad pertama hijriyah(‘ashr khulafaur rasyidin). Periode pertama dan kedua oleh Zarqa disebut sebagai marhalah tamhidiyah dalam hukum fiqih Islam. Ketiga, periode ta’sisiyah (mulai dari pertengahan abad pertama – awal abad kedua). Keempat, periode penyempurnaan(daur kamal) dari awal abad kedua sampai pertengahan abad ke empat. Kelima, dari pertengahan abad ke-empat sampai runtuhnya Baghdad ke dalam kekuasaan Tatar, pada periode ini lahir gerakan takhrij, tarjih dalam mahzhab. Keenam, periode kemunduran(daur al-hinthitat) mulai pertengahan abad ketujuh samapi lahirnya majalah al-ahkam al-adliyah.ketujuh, munculnya majalah al-ahkam al-adliyah sampai sekarang. legislasi hukum Islam adalah merupakan salah satu dari proses kebangunan hukum Islam setelah lama mengalam masa taqlid terhadap produk hukum yang ditulis oleh empat madzhab fiqih.

Dalam sejarah Islam, gagasan untuk menyeragamkan hukum (melalui legislasi) sudah ada sejak dulu. Gagasan unifikasi dan kodifikasi hukum Islam telah perna dilontarkan pada abad ke II H oleh Ibnu Muqaffa’[44] yang dituduh sebagai orang zindiq (w. 144 H/ 761 M).[45] pada tahun 757 M,  beliau mengusulkan lewat suratnya yang berjudul “ Al-Risalah fi Shahabah [46] kepada khalifah Abu Ja’far Al-Mansur (136 H/ 158 H) dari daulah  Abbasiyah agar pemerintah melakukan penyeragamaan hukum dengan menghadirkan sebuah kodifikasi hukum yang menjadi panduan dan berlaku si seluruh wilayah negara, dan agar menjadi pegangan para hakim.[47] Hukum tersebut diambil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan Al-Ra’yu dengan memperhatikan kaidah-kaidah umum dan kemaslahatan umat apabila dalam hal tersebut tidak didapati ketentuan nash. Tujuan dari gagasan ini adalah, agar masyarakat pencari keadilan memperoleh kepastian hukum dan tidak ada perbedaan pendapat, sebagaimana yang terjadi dalam kitab-kitab fiqih.[48]

Alasan yang paling urgen dari gagasan Ibnu Muqaffa’ ini adalah sebagaimana ia tulis dalam al-Bidayah tentang perbedaan para hakim dalam keputusan hukum yang melahirkan pertumpahan darah tanpa bukti dan argumentasi sebagaimana yang terjadi pada masa daulah umaiyah. Ibnu Muqaffa’ menyatakan :

 

أما من يدعي لزوم السنة منهم فيجعل ما ليس له سنة سنة حتى يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجة على الأمر الذي بزعم أمه سنة, وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يقول أهريق فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أئمة الهدي من بعده. وإذا قيل له: أي دم سفك على هذه السنة التي تزعمون؟ قالوا: فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض أولئك الأمراء. وإنما يأخذ بالرأي به الاعتزام على رأيه أن يقول فى الأمر الجسيم من أمر المسلمين قولا لا يوافقه عليه أحد من المسلمين ثم لا يستوحش لانفراده بذلك وامضائه الحكم عليه وهو مقر أنه رأي منه لا يحتج بكتاب ولا سنة.

 

Menurut Ibnu Muqaffa’ hak seorang imam tidak terbatas pada pengaturan sanksi-sanksi hukum (sebagaimana yang disepakati umum), tetapi juga memberikan pertimbangan mengenai masalah-masalah yang tidak diungkapkan secara khusus oleh wahyu. Selain itu harus menjelaskan dan menyusun secara sistematis seluruh kerangka syariat, dan ia harus menciptakan sendiri kodifikasi hukumnya yang otoritatif. Karena itu, Ibnu Muqaffa’ menyarankan untuk mengalihkan otoritas pengembangan syariat dari para ulama dan mazhab-mazhab yang bertikai kepada Amirul Mukminin dengan menyatakan :

فلو رأي أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه فى كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس, ثم نظر أمير المؤمنين فى ذلك وأمضى فى كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم عليه وينهى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتابا جامعا لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكما واحدا صوابا, ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه ثم يكون ذلك من امام آخر آخر الدهران إن شاء الله

Bila Amirul Mukminin memutuskan bahwa akan lebih bermanfaat untuk memberikan perintah agar segala keputusan hukum dan praktek umat Islam yang berbeda-beda diserahkan kepadanya dalam bentuk dokumen-dokumen hukum, yang diajukan oleh setiap mazhab disertai oleh (sunah) dan argument-argumennya; bila Amirul Mukminin berkehendak untuk menguji dokumen-dokumen itu dan mengemukakan pendapatnya tentang setiap masalah yang diperselisihkan yang mungkin diilhamkan oleh Allah kepadanya; bila ia memegang teguh pendapatnya itu dan melarang para fuqaha untuk mengubahnya; bila ia menyusun suatu kompilasi hokum yang lebih detail tentant keputusan-keputusannya it, maka kita bias berharap bahwa Tuhan akan mengubah keputusan-keputusan, yang saat ini bercampur antara yang benar dan batil, menjadi satu hokum yang adil. Kita bias berharap bahwa penyatuan praktik-praktik peradilan akan menjadi sarana untuk menyelaraskan keadilan menurut pandangan, dan melalui lisan sang Amirul Mukminin.(paragraph 34) Namun, usulan itu tidak diterima lantaran ada anggapan bahwa Ibn Muqaffa’ adalah pengikut Syi’ah yang pada waktu itu kekhalifaan dipegang oleh Sunni.[49]

Dalam versi lain dikatakan, bahwa Khalifah al-Mansur perna mengajak seluruh umat Islam untuk berpedoman pada kitab “Al-Muwatha’” karangan Imam Malik, namun tak kala Khalifah meminta pandangan kepada Imam Malik, beliau tidak setuju, dengan pertimbangan maslahah bagi umat Islam yang kemungkinan besar akan mengalami perbedaan pendapat, hal ini didukung para sahabat tersebar dimana-dimana, dan tentunya dalam masalah hukum mereka akan mendapati hukum yang berbeda pula. Pandangan arif inilah yang menggagalkan proses legislasi pertama dalam hukum Islam.[50]

Sejarah legislasi hukum Islam berawal dari usaha As-Sulthan Muhammad Alamkir, dimana pada abad kesebelas hijriyah (1038-1118 H.), dia termasuk salah satu raja India yang mempunyai ide dan gagasan untuk membentuk suatu panitia yang terdiri dari ulama-ulama India terkenal dengan diketuai oleh Syekh Nazzan. Panitia tersebut diberi tugas untuk membuat satu kitab yang menghimpun riwayat-riwayat (pendapat-pendapat) yang disepakat oleh madzhab Hanafi. Kitab tersebut kemudian terkenal dengan nama al-Fatawi al-Hindiyah. Fatwa-fatwa tersebut berkenaan dengan undang-undang masalah ibadah(‘ibadat), pidana(‘iqabat), dan mu’amalah.[51]

Walaupun usaha pembuatan kitab tersebut setengah resmi, namun kitab tersebut belum bersifat mengikat hakim-hakim dan pemberi fatwa. Dan kalau dilihat dari bentuk dan sistematika penyusunannya, kitab ini seperti kumpulan beberapa pendapat tentang suatu persoalan, apakah persoalan tersebut telah terjadi atau diperkirakan bisa terjadi. Kemudian pada akhirnya disebutkan pendapat atau konklusi pendapat dari panitia dengan mempertimbangkan atau memilih pendapat yang dipandang kuat.

Usaha legislasi hukum Islam yang nyata dan resmi baru terwujud dengan munculnya kitab “Majallatul Ahkam Al-Adliyah” dan “Qanunul ‘Ailat” di Turki. Dua kitab Inilah yang menjadi tanda permulaan masa kebangunan hukum Islam. usaha penyeregamaan hukum Islam dengan cara memasukkan hukum Islam menjadi undang-undang negara bukan tanpa alasan. Kalau Imam malik menolak kitab Muwattha’ dijadikan sebagai kitab induk pijakan hukum dalam pemerintahan Al-Mansur dan Harun karena alasan toleransi pendapat ulama fiqih, berbeda dengan pemerintahan Turki Utsmani yang merealisasikan ide Muqaffa’, agar dibuat undang-undang yang seragam yang bersifat mengikat masyarakatnya. Selama ini, masyarakat dibuat bingung dengan kitab-kitab fiqih yang banyak memuat pendapat imam madzhab, dan sering terjadi perbedaan pendapat, kesulitan dalam mengambil pendapat yang kuat, disamping kurangnya efesiensi dalam menentukan hukum suatu permasalahan yang dialami para hakim karena mereka harus menyelami sendiri kitab-kitab fiqih yang tebal. Maka Pemerintahan Turki membentuk  suatu panitia yang bertugas untuk mengumpulkan ketentuan hukum syara’ yang banyak terjadi, yaitu dalam hal Mu’amalah (Perdata), dengan diambilkan dari mazdhab Hanafi yang menjadi madzhab resmi negara, namun bukan berarti mengambil mentah-mentah dan terikat dengan pendapat yang kuat, mereka lebih mempertimbangkan aspek kemaslahatan orang banyak.[52]

Ada dua alasan yang yang penting dalam kodifikasi kitab Majallah Al-Ahkam Al-Adliya, yaitu :

  1. Meluasnya hubungan perdagangan dan semakin berkembangnya hubungan dengan dunia internasional (ittisa’ al-mu’amalat at-tijariyah wa izdiyad al-ittisalat bi alam al-kharij)
  2. Eksistensi para hakim dalam suatu majelis atau lembaga peradilan yang tidak memiliki keilmuan kuat dalam dalam ilmu fiqih dan hukum-hukum fiqih (wujud al-qudhat fi al-majalis aw al-mahakim an-nizamiyah la ithla’ lahum ‘ala ilmi al-fiqh wa ahkamihi). Maka legislasi adalah langkah bijak untuk memudahkan mereka dalam mengambil istinbat hukum.[53]

Panitia tersebut menyelesaikan tugasnya selama delapan tahun (1285-1293 H.), dengan mengalami pergantian beberapa anggota kepanitiaan. Maka setelah selesai proyek tersebut, maka pada tanggal 26 Sya’ban  tahun 1293 H, pemerintah Turki Utsmani mengeluarkan surat keputusan untuk menjadikan kitab “Majallatul Ahkam al-Adliyah” sebagai kitab undang-undang yang berlaku untuk negeri Turki dan negeri-negeri yang tunduk kepada kekuasaan Turki Utsmani, seperti Libanon, Siria, tetapi undang-undang tersebut tidak berlaku di Mesir, karena sudah melepaskan diri dari kekuasaan Turki.[54]

Materi Majallatul Ahkamil ‘Adliyah bersifat Islami, tetapi bentuknya mengikuti code Napoleon.[55] Tidak bisa dipungkiri, bahwa proses kolonialisasi Negara eropa (dalam hal ini Prancis) ke beberapa Negara Islam, ikut mempengaruhi sistem hukum Islam. sebaliknya, Islam juga memiliki pengaruh besar di Eropa. Mengenai pengaruh Islam di Eropa ini, GUl Muhammad Khan mengungkapkan fakta bahwa Islam dan kebudayaannya pada abad 8 memiliki pengaruh besar di Eropa setelah Islam berhasil menaklukan Spanyol (Andalusia) dan Sisilia, dan kemudian memasukkan suatu peradaban Islam menjadi bagian dari Eropa termasuk pendidikan di bidang sains, budaya, dan administrasi.[56]

Di samping telah muncul kitab Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah sebagai kitab atau qanun resmi Negara di turki Utsmani. Para ulama fiqih juga ada yang membuat kitab undang-undang bersifat pribadi dengan mengikuti bentuk dan sistematika seperti majalah dan bukan kitab fiqih lagi. Mereka adalah :

  1. Muhammad Qadri Pasya membuat tiga qanun bersumber dari syariat Islam : pertama, Mursyid al-Hairan ila ma’rifati huquq al-insan fi al-mu’amalah asy-syar’iyah berdasarkan madzhab Abu Hanifah An-Nu’man yang terdiri dari 1045 materi pembahasan. Kedua, Al-Ahkam Asy-Syar’iyah fi Al-Ahwal Asy-Syahsyiyah berdasarkan madzhab Abu Hanifah An-Nu’man. Dan kemudia disyarah oleh Muhammad Zaid Al-Abyani dalam tiga majalah. Ketiga, Qanun Al-‘Adl wa Al-Inshaf Lil Qudha’ ‘ala Musykilah al-Auqaf. Kitab ini ada 646 materi pembahasan, dan dicetak oleh pemerintahan Mesir pada tahun 1893.[57]
  2. Ahmad bin Abdullah Al-Qari’ (w. 1309). Dia adalah ketua mahkamah syari’ah di Mekah. Dia menulis kitab Majallatuh Al-Ahkam Asy-Syar’iyah berdasarkan madzhab Imam Ahmad bin Hanbali yang terdiri dari 2382 meteri pembahasan. Pengarangnya menyusun kitabnya dengan menggunakan metode dalam kitab Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah.[58]
  3. Muhammad Muhammad ‘Amir, dia menulis kitab Mulakhas Al-Ahkam Asy-Syar’iyah bersandar pada madzhab Malik yang disusun dalam bentuk qanuniyah.[59]

 

Kaidah dan Prinsip Legislasi

Untuk menjelaskan bab ini, minimal ada dua kaidah yang dijadian rujukan dalam usaha legislasi hukum Islam. Pertama, bahwa tunduk dan taat kepada perintah pemerintan (wali amri) adalah wajib, dengan catatan bahwa perintah dan larangannya tidak mengandung unsur kemaksiatan, dan harus berlandaskan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Kedua,bahwa keputusan hukum harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat dan menerima perubahan sesuai perubahan waktu, tempat, dan peristiwa yang dialami oleh umat.

Dari dua kaidah dasar di atas, maka gerakan legislasi hukum Islam melahirkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan bagi legislatornya, antara lain:[60]

  1. Legislasi hukum Islam harus tetap bersumber dari sumber-sumber syariah Islam (Qur’an, Sunnah, Ijma, dan pendapat Ulama Fiqih yang terpercaya(mautsuq).
  2. Legislasi tidak boleh terikat dengan mazhab tertentu dari mazhab Islam, walapun ada sistem pemerintahan dulu yang terikat dengan satu madhab, hal itu hanya pengecualian yang bertujuan untuk meminamilisir perbedaan pendapat yang terjadi di pemerintahannya.
  3. Istinbat hukum-hukum fiqih harus berdasarkan dalil maslahah mursalah, tentunya apabilah permasalahan yang muncul tidak ditemukan dalilnya dalam sumber-sumber hukum islam, legislasi harus menjamin keberlangsungan hidup masyarakat, disinilah hukum harus mempertimbangkan maslahah umat.

 

Tentang Kitab Majallatul Ahkam al-Adliyah.

Kitab majalatul ahkam al-adliyah adalah usaha yang dilakukan ulama pembaharu hukum Islam dalam rangkah memenuhi kebutuhan hukum dalam dunia Islam yang selama ini mengalami stagnasi, dan untuk memudahkan para hakim dalam mengambil keputusam perundang-undangan tentang suatu permasalahan.

Kitab ini dinamakan majallah karena mengikuti bentuk majalah, seperti adanya bab-bab pembahasan yang dikelompokkan secara sistematis yang berisi :[61]

  1. Muqaddimah,terdiri dari dua materi pembahasan, pertama membahas masalah definisi (ta’rif) ilmu fiqih dan pembagiannya,[62] dan juga membahas tentang penjelasan kaidah-kaidah umum fiqih.[63] kaidah umum fiqih ini berjumlah 99 kaidah. Majalah ini berbeda dengan majallatul ahkam al-Hanabilah yang tidak menuangkan muqaddimah dan cukup dengan menyebutkan kaidah-kaidah fiqih ringkasan dari kaidah Ibnu Rajab al-Hanabil sebanyak 160 kaidah.[64]
  2. Abwab al-Mu’amalah(bab hukum mu’amalah) yang berbeda-beda, setiap bab ada sub bab (kitab). Dan dalam setiap muqaddimah tiap-tiap bab disertakan istilah-istilah fiqih yang berhubungan dengan pembahasan.
  3. Kitab Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah terdiri dari 16 kitab
  4. Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah terdiri dari 1851 materi. Hal ini berbeda dengan majalah ahkam hanabil yang hanya terdiri dari 2382 materi dalam muqaddimah dan 21 kitab.
  5. Hukum-hukum disusun dalam bentuk materi yang umum, dan hukum tersebut berisi satu pendapat saja.
  6. Ulama yang terlibat dalam pembuatan majalah tersebut ada delapan

Isi atau meteri yang dibicarakan dalam kitab tersebut tidak banyak berbeda dengan kitab-kitab fiqih sebelumnya. Yang menjadi perbedaan adalah pada sistematika penyusunannya, dimana dalam kitab tersebut, sudah mengikuti kitab undang-undang hukum positif, dengan meletakkan tema pembicaraan yang dipisah-pisahkan satu sama lain dengan menyertakan pasal-pasal yang memakai nomor berturut-turut. Majalah tersebut terdiri dari 16 kitab yang terbagi dalam beberapa bab, dan setia bab terdiri dari beberapa pasal, Jumlah pasalnya ada 185 pasal, dimulai dari kitab “Jual beli” (al-buyu’) dan diakhiri dengan kitab “peradilan”(al-qadha). Perinciannya adalah sebagai berikut :

  1. Jual beli (al-buyu’) dari 101 sampai 403
  2. Sewa-menyewa(al-Ijarah) dari 403 sampai 611
  3. Tanggungan (al-Kafalah) dari 612 sampai 672
  4. Pemindangan hutan dan Piutang (al-Hiwalah) dari 673 sampai 700
  5. Gadai (Al-Rahn) dari 701 sampai 761
  6. Titipan (Al-Amanat) dari 762 sampai 832
  7. Hibah (al-Hibah) dari 833 sampai 880
  8. Rampasan dan Pengrusakan (al-Ghasab wal Itlaf) dari 881 sampai 940
  9. Pengampunan, paksaan dan hak beli dengan paksa ( al-Hajr, al-ikrah, dan as-syuf’ah) dari 941 sampai 1044
  10. Serikat dagang (asy-syirkah) dari 1045 sampai 1448
  11. Perwakilan (al-Wakalah) dari 1449 sampai 1530
  12. Perdamaain dan pembebasan hak (as-Shulhu wal ibra’) dari 1531 sampai 1571
  13. Pengakuan( al-iqrar) dari 1572 sampai 1612
  14. Gugatan (ad- da’wa) dari 1613 sampai 1675
  15. Pembuktian dan sumpah (al-bayyinah wat- tahlif) dari 1676 sampai 1783
  16. Peradilan, pemeriksaan di pengadilan (al-qadla) dari 1784 sampai 1851

 

 

Kitab Majallat al-Ahkam al-Adliyah tersebut mencakup semua masalah hukum mu’amalah selain hukum al-ahwal asy-syahsyiyah. Majalah tersebut merupakan kitab undang-undang perdata umum yang pertama yang diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Islam, apabila ada ketentuan lain yang berlawanan dengan kitab undang-undang ini, maka  ketentuan tersebut dibatalkan, karena undang-undang ini bersifat mengikat semua. Perbedaan pembahasan antara kitab ini dengan kitab fiqih lainnya adalah perhatian penyusunnya dalam tema pembicaraan, misalkan tentang akad mudharabah tidak dibicarakan dalam bab serikat dagang oleh para fuqaha, tetapi dalam kitab tersebut dimasukkan, dengan alasan akad mudharabah adalah suatu perjanjian dagang, antar pemilik modal dan pihak lain.[65]

 

Metode dan kaidah Penyusunan kitab Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bentuk kitab majallah ini berbeda dengan kitab-kitab fiqih yang suduh dibukukan oleh ulama fiqih. Minimal ada tiga metode penyusunan kitab Majallah ini antara lain:[66]

Pertama: pada hakikatnya, kitab Majallah disusun berdasarkan madzhab Imam Abu Hanifah. Hal ini dikarenakan sebagai madzhab resmi pemerintahan namun penyusun kitab ini juga melihat kitab-kitab mazhab lainnya selama proses penyusunannya.

Kedua: penyusun kitab Majallah ini menggunakan metode tarjih dengan mengambil pendapat yang hukumnya sesuai dengan tradisiI(’urf) yang berjalan di masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Ketiga: Penitia penyusun kitab ini mecukupkan pada Mukaddimah yang mencakup kaidah-kaidah ushuliyah dan tidak merubah bentuk umum dari teori-teori lama, agar metode yang dibuat ulama fiqih masih melekat di dalamnya khususnya, dan urutan materi pembahasan dalam kitab Majallah tersebut mengikuti kitab-kitab fiqih dahulu.

Selain kitab majallatul ahkam al-adliyah, pemerintah Turki juga mengeluarkan undang-undang keluarga (qanunu ‘ailat) pada tahun 1326 H. Undang-undang tersebut khusus berisi masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan putusnya perkawinan, banyak ketentuan yang diambil bukan dari mazhab Hanafi, seperti tidak-sahnya perkawinan orang yang dipaksa dan tidak sahnya talak yang dijatuhkan.[67]

 

Implikasi Lahirnya Kitab Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah

Untuk menjelaskan bagaimana implikasi dari lahirnya kitab Majallah ini setelah kondisi Umat Islam dalam masa kemunduran yang cukup lama. Ada dua bentuk implikasi dari usaha legislasi hukum Islam dengan Kitab Majallah sebagai produk utama ini:

Pertama: Implikasi dari sudut pandang Syariat, penerbitan kitab Majallah menjadi terobosan baru dalam sejarah hukum Islam dan menjadi pintu lebar bagi Negara-negara Islam lainnya untuk merubah metode istinbat hukum-hukum dari Syariat Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan lahirnya kitab “Majallah Al-Iltizamat At-Tunisiyah” yang penyusunannya mengacu ke Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah.[68]

Kedua: Implikasi dari sudut pandang fiqih, lahirnya Majallah telah membawa pengaruh besar dalam pemikiran  hukum Islam, telah muncul beberapa gerakan untuk menulis kitab-kitab syarah dari Majallah tersebut. Ada lebih dari  seratus kitab syarah yang ditulis maupun yang sudah dicetak. Ada beberapa kitab syarah yang terkenal seperti : sarah “’Ali Haidar, Rustum Baz, Al-Utasi, Munir al-Qadhi,  dan sebagian ahli fiqih juga ada yang memusatkan perhatiannya dalam menyusun Syarah-syarah mufradat kaidah Al-Majallah al-Fiqhiyah, seperti kitab syarah karangan Musthafa Al-Zarqa.

Disamping implikasi di atas ada pengaruh positif yang timbul dari legislasi ini seperti: ajakan atau dorongan untuk melakukan pembaharuan dalam fiqih Islam, termasuk tokoh yang gencar melakukan pembaharuan ini adalah Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Musthafa Al-Maraghi di Mesir dan Syakib Arsalan, ‘Abdur Rahman Al-Kawakibi di Syam. Mereka semua mencoba melakukan pembaharuan fiqih , baik dalam masalah ushul maupun furu’.[69] Diamping pengaruh di atas, legislasi juga melahirkan gerakan studi komparatif(fiqh al-muqaranah), dan lahirnya ensiklopedi fiqih sejak awal abad ke dua puluh mula-mula dilakukan oleh Said’Afif yang menulis maqalah tentang fiqih Islam tahun 1938 dan mendorong syekh al-Azhar untuk membentuk semacam kumpulan fiqih (majma’ fiqih).[70]

 

RPA (Republik Persatuan Arab)

Walaupun Turki sudah membuat majallatul ahkam al-adliyah, namun Khodewi Ismail tidak mau mengambil undang-undang tersebut sebagai tanda kepribadiannya. Dia lebih mengambil kitab undang-undang dari Napoleon (prancis), alasannya, bahwa hukum Islam dalam bentuknya yang ada tidak bisa dijadikan sebagai bahan perundang-undangan. Hal in menimbulkan kritikan dan tantangan dari masyarakat.

Dalam pada itu, Muhammad Qadri Pasya menjadikan kitab majallatul ahkam al-adliyah sebagai pedoman untuk membuat kumpulan undang-undang yang diambilkan dari madzhab Hanafi yang terdiri dari :

  1. Kitab Undang-undang Mu’amalat (perdata), dan dinamakan “Mursyidul Hairah”, terdiri dari 64 pasal
  2. Kitab Undang-undang Wakaf dan dinamakan “Kitabil Adli wal Inshaf Fi Masyakilil Awqaf”, terdiri dari 646 Pasal
  3. Kitab Undang-undang Keluarga (al-Akhwal Syahshiyyah), terdiri dari 647 pasal, dan meliputi masalah Hibah, Wasiat, dan pengampunan, dan warisan.

Kitab-kitab di atas dikarang perorang, walaupun pembuatananya sudah mengikuti bentuk kitab undang-undang, namun pada prakteknya belum dijadikan sebagai kitab undang-undang resmi negara. namun kitab tersebut memberi sumbangan yang besar untuk pengembangan hukum Islam sesudahnya.

Sebelum RPA dikuasai Turki, pemerintah mengikuti madzhab Syaf’i. Dan setelah dikuasai, mereka menjadikan madzhab Hanafi sebagai ketentuan hukum negara. Namun karena adanya kepincangan-kepincangan dan keluhan masyarakat, maka pemerintah membantuk panitia yang terdiri dari para fuqaha dan anggota majlis perundang-undangan untuk membuat undang-undang yang tidak terikat dengan mazhab tertentu dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat, maka dibentuklah undang-undang sebagai berikut :

  1. Rencana undang-undang keluarga 1912, rencana ini mendapatkan kritikan keras dari kalangan ulama, sehingga tidak diundangkan
  2. Sebagai revisi dari RUU 1912, maka keluarlah UU keluarga pada tahun 1920 terdiri dari empat bab,dimana bab keempat berisi tentang cra pelaksanaan undang-undang, bab pertama berisis 6 pasal, 3 pasal diambil dari madhab Syafi’i dan Maliki, dan 3 pasal kedua tentang putusnya perkawinan karena tidak sanggup memberi nafkah, atau disebabkan karena suami pergi lama dan tidak meninggakan harta, bab kedua berisi tentang orang yang hilang, bab ketiga berisi putusnya perkawinan karena cacat dengan mengambil pendapat Muhammad ibn Al-Hasan (murid Abu Hanifah). Pasal-pasal undang-undang 1920 ini tidak keluar dari empat madzhab sedangkan pada undang-undang tahun 1923 yang secara khusus berisi batas usia terendah bagi perkawinan,  diambil dari pendapat Abu Hanifah dan fatwa Abdullah bin Syubrumah, Uslam al-Batti, dan Abu Bakar Al-Ashnamm.
  3. Undang-undang keluarga 1929. Undang-undang ini dibuat dengan ketentuan baru dan pembatalan terhadap undang-undang sebelumnya, dan ketentuan hukumnya bukan hanya berasal dari mazhab empat, tapi berasal dari pendapat lain di luar mazhab. Undang-undang tersebut terdiri dari 25 pasal yang meliputi : talak, syiqaq, putus perkawinan karena suami pergi, gugatan nasab, batas pemeliharaan anak, dan kedudukan orang yang hilang
  4. Undang-undang warisan tahun 1943. Diantara hasil kerja panitia pembentukan undang-undang pada tahun 1936 oleh Depertemen kehakiman adalah undang-undang warisan tahun 1943. Hal yang berbeda dari UU ini adalah tentang Radd, apabila harta warisan masih ada kelebihan, sedang keluarga yang berhak mewarisi tidak ada, maka suami atau istri selain menerima bagian yang biasa. Alasanya mereka lebih dekat dari ashabab-sababi. Ketentuan lain bahwa pembunuhan tidak langsung dianggap menjadi penghalang menerima warisan, dan pembunuhan karena kelalaian tidak dianggap sebagai penghalang juga.
  5. Undang-undang wakaf 1946. Ketentuan-ketentuan undang-undang ini banyak diambil dari pendapat fuqaha dan berbagai mazhab, banyak mendekati ketentuan hukum dalam waris, dalam undang-undan ini waqaf dibedakan menjadi dua, wakaf untuk kebaikan umum, dan waqaf untuk keluarga atau keturunana, namun pada undang-undang 1952, waqaf keturunan dibatalkan.
  6. Undang –undang hukum perdata R.P.A. sebagai akibat dari kolonialisasi barat terhadap R.P.A. maka pada tahun 1853 M. R.P.A. mengambil kitab UU hukum perancis, baik hukum perdata maupn pidana-nya.. hal nilah yang mendasari tersisihnya hukum Islam dari peradilan-peradilan negara. Hukum Islam hanya terbatas pada pengadilan agama saja , dan pelajaran hukum Islam hanya terdapat di universitas al-Azhar dan sekolah-sekolah bawahnya. Namun setelah munculnya kesadaran dan kebangkitan, maka mereka memperjuangkan legislasi hukum Islam. usaha ini juga didukung oleh sarjana-sarjana hukum positif, dan pada tahun 1948, hukum perdata baru itu dikeluarkan. Yang membedekan dari hukum sebelumnya adalah, dlam UU perdata ini banyak didapati di sela-sela pasalnya corak obyektifitas yang banyak dianut oleh fiqih islam dan hukum jerman. Hal ini berbeda dengan hukum latin (romawi) yang mengutamakan corak subyektifitas.[71]
  7. Undang-undang hukum pidana R.P.A. hampir dkatakan tidak ada pengaruh yang signifikan dalam hukum pidana ini, namun ada dalam satu pasal yang berisi tentang adanya pembebasan terhadap pelaku jarimah, apabilah perbuatan tersebu dilakukan untuk kebaikan.

Pendapat Ulama tentang legislasi hukum Islam

            Pro dan kontra tentang legislasi hukum Islam ini telah terjadi seiring dengan sejarah awal legislasi hukum Islam ini, baik secara resmi maupun tidak resmi. Para ulama mutaqaddimin, walaupun istilah ini belum terkenal pada masanya, namun esensi dari legislasi yang menyatukan pendapat dan tidak memberikan kebebasan bagi para hakim untuk berijtihad lagi sudah menimbulkan pro dan kontra ulama mutaqaddimin, minimal ada dua pendapat tentang masalah ini :

  1. Tidak diperbolehkan bagi hakim memberikan persyaratan kepada qadhi untuk memberikan hokum suatu masalah dengan madzhab tertentu. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama (jumhur) dari malikiyah, syafi’iyah, dan Hanabilah, sebagaimana pendapat qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan sahabat Abu Hanifah. Ibnu Qadamah berkata,” dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini “.[72] Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah yang disepakati.[73]

Alasan pendapat ini adalah berdasarkan Firman Allah SWT Q.S. shad :26: ”dan hendaklah kamu memutuskan suatu hukum di antara manusia denga benar”. Dan kebenaran tidak ditentukan oleh satu mazhab, mungkin kebenaran itu ada dalam mazhab lain.

  1. Pendapat kedua memperbolehkan seorang qadhi menghukumi suatu masalah dengan menggunakan satu mazhab tertentu. Pendapat ini diambil dari Abu Hanifah walaupun bertentantangan dengan pendapat sahabatnya pada pendapat pertama. Alasannya adalah bahwa putusan peradilan(hakim) itu sesuai dengan zaman, tempat, dan masyarakat. Dan pemerintah adalah wakil dari masyarakat berhak mengangkat seorang qadhi memberikan ketentuan-ketentuan hokum untuk waktu, tempat, dan masyarakat tertentu.

Dua pendapat diatas yang dianggap paling kuat adalah pendapat jumhur, namun bukan berarti pendapat Abu Hanifah tidak dipergunakan. Seorang qadhi yang tampak darinya kebenaran dan mengetahui hukum Allah, maka wajib bagi kita mengikutinya. Dan inilah yang dimaksud dengan bunyi nash  surat An-Nisa’ ayat 58.

Disamping dua pendapat di atas, ada beberapa pendapat yang memberikan dukungan dalam legislasi hukum Islam ini, yaitu pendapat beberapa ulama besar seperti Shalih bin Ghaswan, ‘Abdul Majid bin Hasan, ‘Abdullah bin Muni’, ‘Abdullah bin Khiyat, Rasyid bin Khunain.[74] dan juga Mustafa Zarqa’,[75] dan Muhammad Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi. Dan Wahbah Zuhaili.[76] Mereka sepakat dengan hukum bolehnya legislasi hukum Islam dengan beberapa alasan:

  1. S. An-Nisa’ : 59
  2. Kebijakan legislasi adalah sebuah kebijakan yang tepat untuk mencari kemaslahatan umat sebagaimana hal ini perna terjadi pada masa khalifah Utsman bin Affan dalam menjadikan mushaf utsmani mushaf rasmi. Dan membakar mushaf yang berbeda untuk menjaga kesatuan umat.[77]
  3. Perbedaan pendapat di kalangan para madzhab membuat masyarakat dan para hakim bingung dalam memutuskan suatu hukum permasalahan, apalagi para hakim bukan orang yang ahli dalam bidang fiqih. Adanya legislasi akan memudahkan mereka dalam mengambil langkah pasti untuk melindungi lima maqashid syari’ah.

Tidak semua pakar hukum sepakat terhadap legislasi ini, ada beberapa kelompok ulama besar yang tidak setuju dengan usaha legislasi ini. Mereka adalah ulama besar pemerintahan Saudi Arabia selain yang sepakat. Yang termasuk katagori ulama tidak sepakat adalah syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid,[78] Shalih bin Fauzan al-Fauzani,[79] ‘Abdullah bin ‘Abdul Rahman al-Bisami,[80] Abdullah bin Abdurrahman al-Jibril, ‘Abdurahman bin Abdillah al-‘Ajalani, Abdullah Ibnu Muhammadal-Ghuniman, Abdul Aziz bin Abdillah al-Rajihi.

Alasan mereka menolak legislasi hukum Islam ini berdasarkan argumentasi yang bersumber dari Al-Qur’an, Al-Sunnah, Ijma’, dan Rasio (akal). Yaitu :

  1. S. Al-Maidah ayat 42. dalam ayat tersebut ada perinta adil dalam memberi keputusan peradilan. Yang dimaksud dengan adil adalah keputusan yang diambil oleh seorang qadhi yang meyakini kebenarannya dari sisi dali syari’ah, bukan keputusan yang diambil berdasarkan ilzam (keharusan mengikuti satu madzhab tertentu).
  2. S. Al-Hujarat ayat 1. dalam penjelasannya seorang qadhi atau hakim pengadilan harus memurnikan tauhidnya dengan mengikuti keyakinan hatinya untuk mengedepankan keputusan undang-undangnya berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan pendapat yang dipaksakan.
  3. Hadis Nabi yang menjelaskan: hakim itu ada tiga, dua di neraka, dan satu di surga. Yang masuk katagori di surga adalah seseorang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukum dengan benar. Dua di neraka adalah seseorang yang mengetahui kebenaran (fakta) dan melanggarnya atau kebalikan pertama, dan yang ketiga adalah seseorang yang memberi keputusan hukum kepada manusia dengan kebodohan. Maka dia di neraka.[81]
  4. legislasi bertentangan dengan syariat yang di bawah oleh Rasulullah SAW, dan ijma Kholifah Rasyidin, dan ulama salaf. Sejarah khalifah Abbasiyah Abu Ja’far Mansur perna menyuarakan ide ini kepada Imam Malik, namun ditolak.
  5. Bahwa perbedaan pendapat tentang hukum sudah terjadi pada masa Khalifah Rasyidin dan ulama salafus shalih. Bahkan seorang qadhi yang dihadapkan pada dua masalah yang sama bisa membuat dua keputusan hukum yang berbeda dan tidak menghapus keputusan yang lain.[82]
  6. Legislasi akan menutup pintu ijtihad para hakim dan bertentangan dengan hadis Nabi SAW :

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)[83]

Artinya : apabilah seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala, dan apabilah berijtihad, dan ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan satu pahala.

Kesimpulan

            Legislasi adalah usaha mengundang-undangkan hukum Islam ke dalam hukum positif yang bersumber dari sumber-sumber asal hukum Islam, beberapa pendapat dari madzhab-mazhab Islam yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat. Legislasi hukum Islam adalah langkah maju dalam sejarah pemikiran hukum Islam setelah lama mengalam masa kejumudun dan taqlid. Lahirnya kitab qanun Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah merupakan hasil legislasi hukum Islam pertama pada masa pemerintahan Turki Utsmani dan juga menjadi embrio bagi sarjana Muslim untuk melahirkan karya-karya besar dalam fiqih Islam yang sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan masyarakat. Kitab Majallat al-Ahkam al-Adliyah tersebut mencakup semua masalah hukum mu’amalah selain hukum al-ahwal asy-syahsyiyah yang sistemetika penyusunannya menggunakan metode hukum positif khususnya code Napoleon. Namun dilihat muatan atau isinya, masih mengikuti urutan materi pembahasan seperti dalam kitab-kitab fiqih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Isma’il, Sya’ban Muhammad, At-Tasyri’ Al-Islamy Mashadiruhu wa Athwaruhu, (Kairo: An-Nahdhah Al-Mishriyah, 1985).

Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqhu wa Adillatuhu,(Beirut: Dar Al-Fikr,tt).

Ahmad, Abi Al-Husan,( Mu’jam Maqayis Al-Lughah, Dar al-Fikr, 1979, IV).

Hasan, Ahmad, Pintu Ijtihad Tertutup, (Bandung: Salman, 1994).

Al-Jurjani, Kitabu At-Ta’rifat, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiah, 1988).

Zaidan, Abdul Karim, al-madkhal lidirasat asy-syari’ah asl-islamiyah, (Iskandariyah: Dar Umar ibn Al-Khattab,1969).

Musa, Kamil, Al-Madkhal ila At-tasyri’ Al-Islami, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1989).

Mubarok, Jaih, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Rosdakarya, 2000).

Khallaf, Abdul Wahab, Tarikh At-Tasyri’ Al-Islami, diterjemahkan oleh Imron, Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam(Surabaya: Bina Ilmu, 1988).

Al-Qathan, Manna’, At-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam: ta’rikhan wa minhajan,(Beirut: Muassisah al-Risalah, 1986).

Faruqi, Harith Suleiman, Faruqi’s Law Dictionary English-Arabic, ed. IV, (Beirut: Librarie Duliban, 1991).

John Bell, Sophie Boyron, dan Simon Whittaker, Principles of French Law, (Oxford: Oxford University Press, 1998).

Black, Henry Campbell,  Black’s Law Dictionary, ed. VI, ( St. Paul, Minn: West Publishing, 1990).

Gilissen Emeritus John, Prof. DR., Gorle  Emeritus Frits, Prof. DR., Sejarah Hukum: Sebuah Pengantar , terj oleh Drs. Freddy Tengker, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).

Merryman, John Henry, The Civil Law Tradition: An Introduction to the legal Systems of Western and Latin America, ( California: Stanford University Press, 1969).

Kusumah, Mulyana W. dan Paul S. Baut (ed), Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988).

Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Nasional, cetakan I, (Bandung: Alumni, 1991).

Dainow, Joseph, The Civil and The common Law: Some Points of Comparison”, The American Journal Of Comparative Law,  Volume 15, 1967.

Jazuni,DR.,  Legislasi Hukum Islam Di Indonesia

Nyazee, Imran Ahsan Khan, Theories of Islamic Law: The Methodology  if ijtihad, ( Kuala Lumpur: The Other Press, 2002).

  1. Brown, Nathan, The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf, first Published, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hal. 5-6

al-Asyqary, Umar Sulaiman, Ta’rikh Al-Fiqh al-Islamy

Abdul Wahhab Khallaf, Ringkasan Sejarah Perundang-undangan Islam (Khulashah Tarikh Tasyri’ Islami), diterjemahkan oleh Aziz Masyhuri, cet. 3, (Solo: Ramadhani, 1988).

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, cet. 1 edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putar, 1997).

Hanafi, Ahmad, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,  cet. 5, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Shiddiqi, Nourouzzaman, Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya, cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Ash-Shiddieqy, Hasby, Pengantar Ilmu Fiqih, cetakan I, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

  1. Hanafi, M.A, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, cetakan ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

Gul Muhammad Khan, The Concept of Justice in Islam, (Islamabad: Federal Shariat Court, 1981).

Black, Antony, Pemikiran Politik Islam: dari masa Nabi Hingga Masa Kini, cet.I, terj Abdullah Ali (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006).

Imam, Muhammad Kamaluddin, Nadhriyah Al-Fiqh fi Al-Islam:Madkhal Manhaj(Beirut: Jami’ah Iskandariyah.tt).

 

 

 

ابن المنظور, لسان العرب, 13/350 . والكفوى, الكليات ص 734.

نظر : أبحاث هيئة كبار العلماء 3/269

فقه النوازل 1/ 9-100

مقال الشيخ حفظه الله الذي نشر في جريدة الجزيرة عدد 11913 في 3/4/1426 هـ

كتاب تقنين الشريعة أضراره ومفاسده للشيخ البسام

رواه أهل السنن والحاكم في المستدرك من حديث بريدة رضي الله عنه

في أدلة المانعين من التقنين : فقه النوازل للشيخ بكر ص 57 وما بعدها، أبحاث هيئة كبار العلماء 3/234 وما بعدها ، تقنين الشريعة بين التحليل والتحريم ص 19 وما بعدها

رواه أهل السنن من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه

مواهب الجليل للحطاب 8/78 ، المجموع شرح المهذب 20/128، المغني 14/91 بتحقيق التركي ، حاشية ابن عابدين 1/163

مجموع الفتاوى 35 / 357، 360، 372، 373

أبحاث هيئة كبار العلماء 3/260 وما بعدها

المدخل الفقهي 1/230، 231

مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر ص 438

المحاميد، مسيرة الفقه الإسلامي، ص 459، 460.

أحمد بن عبد الله مجلة، الأحكام الشرعية، مقدمة التحقيق، ص 30، 31.

مسيرة الفقه الإسلامي، ص 460.

البداية والنهاية 13/384 بتحقيق الدكتور التركي

القضاء في الإسلام لمحمد سلام مدكور ص 115 ، بواسطة كتاب التقنين بين التحليل والتحريم لعبدالرحمن الشثري ص 12.

المرادي, الإشارة فى تدبير الإمارة ص 108.

مصطفى: إبراهيم وزملاؤه، المعجم الوسيط، مادة قنن، 2 / 769.

يوسف القرضاوي” مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص 297، مكتبة وهبة- القاهرة.

المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا 1/313.

المدخل الفقهي العام 1/243 وما بعدها بتصرف ، مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملاحه  لشويش المحاميد ص 468، التشريع والفقه في الإسلام للشيخ مناع القطان ص 404

سليم الباز، شرح المجلة ص 10، دار إحياء التراث العربي، بيروت. المحاميد: مسيرة الفقه الإسلامي ص 464.

 

 

 

[1] Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas akdemik mata kuliah Sejarah Hukum Islam yang diampuh oleh Dr. Abu Yasid untuk dipresentasikan di depan peserta program pasca Sarjana Kader Ulama IAI Ibrahimy  Sukerejo Situbondo Jawa Timur pada hari Selasa, 16 Januari 2012

[2] Mahasiswa Pasca Sarjana Kader Ulama IAI Ibrahimy Sukerejo Situbondo Jawa Timur periode 2011-2013

[3]  Data yang diyakini kebenarannya menunjukkan, bahwa pada akhir abad ke tujuh belas, ada perintah dari pemerintahan Sunni yang berisi kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengikat sebagian negara Eropa yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan daulat Utsmaniyah. Lihat Muhammad Kamaluddin Imam dalam makalah Nadhariyah Al-Fiqh Al-Islam (Beirut: Jami’ah Iskandariyah), hal.304

[4]  Sya’ban Muhammad Isma’il, At-Tasyri’ Al-Islamy Mashadiruhu wa Athwaruhu, (Kairo: An-Nahdhah Al-Mishriyah, 1985), hal.10 dan Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqhu wa Adillatuhu,(Beirut: Dar Al-Fikr,tt), hal. 15

[5]  Abi Al-Husan Ahmad, Mu’jam Maqayis AL-Lughah, Dar al-Fikr, 1979, IV: 442

[6]  Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Tertutup, (Bandung: Salman, 1994), hal. 1

[7] Musthafa Ahmad al-Zarqa’, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Am(Beirut: Dar al-Fikr.tt), hal.148

[8] Ibid, hal. 148

[9]  Ibid, hal. 148, Al-Zarqa lebih jelas menerangkan, bahwa Istilah fiqih pada masa awal Syariat lebih bersifat praktis ketimbang teoris, berkenaan dengan perkembangan dan pergeseran istilah Fiqh lihat dalam Al-Zarqa’, Al-Madkhal……, hal. 148-210

[10]  Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqhu wa Adillatuhu,(Beirut: Dar Al-Fikr,tt), hal. 15

[11]  Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqhu wa Adillatuhu, hal. 16

[12]  Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Jakarta: Al-Majlis Al-A’la Al-Indunisi, 1972), hal. 11

[13]  Al-Jurjani, Kitabu At-Ta’rifat, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiah, 1988).

[14]  Abdul Karim Zaidan, al-madkhal lidirasat asy-syari’ah al-islamiyah, (Iskandariyah: Dar Umar ibn Al-Khattab,1969), hal. 62

[15] Fiqih akbar dinisbatkan kepada Abu Hanifah, dalam kitab tersebut memuat 60 ribu permasalahan atau lebih, namun penisbatan kitab ini ke Abu Hanifah masih diragukan, ada yang mengatakan, bahwa kitab tersebut dikarang oleh ashabu  Abu Hanifah. Lihat : Manna AL-Qathan, At-Tasyri’ wa Al-Fiqh Al-Islami, hal. 289

[16]  Kamil Musa, al-madkhal ila At-tasyri’ Al-Islami, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1989), hal. 17

[17]  Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Rosdakarya, 2000), hal. 45

[18]  Abdul Wahab Khallaf, Tarikh At-Tasyri’ Al-Islami, diterjemahkan oleh Imron, Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam(Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hal. 1

[19] Manna’ Al-Qathan, At-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam………………,(Beirut: Muassisah al-Risalah, 1986), hal.21-23

[20] Manna’ Al-Qathan, At-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam………………,(Beirut: Muassisah al-Risalah, 1986), hal.19-20

[21] Harith Suleiman Faruqi, Faruqi’s Law Dictionary English-Arabic, ed. IV, (Beirut: Librarie Duliban, 1991), hal. 415

[22] ابن المنظور, لسان العرب, 13/350 . والكفوى, الكليات ص 734.

[23] Manna’ Al-Qathan, At-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam: ta’rikhan wa minhajan,(Beirut: Muassisah al-Risalah, 1986), hal.14

[24]  المرادي, الإشارة فى تدبير الإمارة ص 108.

[25] مصطفى: إبراهيم وزملاؤه، المعجم الوسيط، مادة قنن، 2 / 769.

[26] انظر: يوسف القرضاوي” مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص 297، مكتبة وهبة- القاهرة.

[27] انظر : المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا 1/313.

[28]  John Bell, Sophie Boyron, dan Simon Whittaker, Principles of French Law, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hal. 14.

[29]  Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, ed. VI, ( St. Paul, Minn: West Publishing, 1990), hal. 899, dalam kamus tersebut dijelaskan, bahwa legislation is the act of giving or enacting laws, the power to make laws; the act of legislating; preparation and enactment of laws; the making of laws via legislation, in contrast to court-made laws. Formulation of rule for the future. Laws enacted by lawmaking body.

[30]  Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, Sejarah Hukum: Sebuah Pengantar , diterjamkan oleh Drs. Freddy Tengker, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal.391

[31]  John Henry Merryman, The Civil Law Tradition: An Introduction to the legal Systems of Western and Latin America, ( California: Stanford University Press, 1969), hal. 1; dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed), Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hal. 269; Sunaryati Hartono, PolitikHUkum Menuju Satu Sistem Nasional, cetakan I, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 62-64

[32] Common law adalah nama yang diberikan kepada tatanan hukum yang sejak abad XII bertumbuh-kembang di Inggris dari putusan-putusan pengadilan kerajaan, dan dalam arti yang lebih luas lagi. Istilah commen law dipergunakan sejak abad XII untuk menyebutkan hukum Inggris secara keseluruhan sebagai maqabalah kebiasaan-kebiasaan lokal yang berlaku di daerah-daerah, kemudian orang menyebutnya sebagai commune loy (loi commune) selama berabad-abad. Pada hakikatnya common law adala sebuah judge made law yaitu hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada presede-preseden (putusan) hakim-hakim.dalam sejarah common law tidak mengalami romanisasi, yaitu dipengaruhi oleh hukum romawi.

[33]  Ibid, hal. 7

[34]  Joseph Dainow, The Civil and The common Law: Some Points of Comparison”, The American Journal Of Comparative Law,  Volume 15, 1967, hal. 424

[35]  Jazuni, Legislasi Hukum Islam DI Indonesia, hal. 34

[36]  Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law: The Methodology  if ijtihad, ( Kuala Lumpur: The Other Press, 2002), hal. 55

[37] Nathan J. Brown, The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf, first Published, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hal. 5-6

[38]  Nathan J. Brown, The Rule of Law in the Arab World………….., hal. 2, 149.

[39]  Lihat The Code of Hammurabi Translated by L. W. King 1910

[40] Umar Sulaiman al-Asyqary, Ta’rikh Al-Fiqh al-Islamy, ………., hal. 188

[41] Ibid, hal. 188

[42] Lihat periodesasi hukum Islam dalam: Abdul Wahhab Khallaf, Ringkasan Sejarah Perundang-undangan Islam (Khulashah Tarikh Tasyri’ Islami), diterjemahkan oleh Aziz Masyhuri, cet. 3, (Solo: Ramadhani, 1988, hal. 8; Hudhari Bik, Sejarah Pembinaan Hukum Islam (Tarikh al-Tasyri’ al-Islami), dialih-bahasakan oleh Muhammad Zuhri, (Ttp: Daarrul Ihya, tth), hal. 4, 243, 280, 327. 519, 572; Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, cet. 1 edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putar, 1997), hal. 31-32. sebagai perbandingan atas periodesasinya, Hasbi menyebutkan bahwa Ali as Sa’is membagi periode tasyri’ menjadi 6 periode, Ali Ayali dan Yusuf Musa membagi menjadi empat periode, lihat hal. 96; Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,  cet. 5, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal. 181 dan seterusnya; Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal.137; Khudri Bek, Ta’rikh Tasyri’ al-Islam, alih bahasa oleh Mhd. Zuhri, (Indonesia: Darul Ihya, t.t.), hal. 4.

[43]Musthafa Ahmad al-Zarqa’ Al-Madkhal al-Fiqh al-‘am, juz II (Beirut: Dar al-Fikr.tt), hal.146-147

[44] Ibnu Muqaffa’ adalah sekretaris berbakat yang membaktikan dirinya kepada dua dinasti: Umyyah dan Abbasiyah yang memimpin proyek penerjemahan karya-karya dari bahasa Persia ke bahasa Arab; karya-karyanya merupakan sarana paling penting untuk mentransmisikan sejarah epic dan lembaga-lembaga di Iran kepada bangsa Arab, bahwa tulisan-tulisannya banyak mendengungkan semangat moral.

[45] البداية والنهاية 13/384 بتحقيق الدكتور التركي

[46] Al-Risalah fi Shahabah merupakan pesan-pesan Ibnu Muqaffa’ yang ditulis pada tahun 754-756 dan pesan langsung kepada Al-Manshur yang diharapkan bias menerima secara terbuka gagasan-gagasannya untuk memperbaiki pemerintahan, dia mengkritik para mantan serta pejabat-pejabat tinggi yang sedang berkuasa, walaupun kritikannya itu mengantarkannya pada penyiksaan dan hukuman mati. Dalam al-Risalah, Ibnu Muqaffa’ menawarkan sebuah program yang jelas seperti: penerapan prinsip-prinsip pemerintahan patrimonial yang dipraktikkan pada zaman iran kuno ke dalam system kekhalifaan yang sedang berjalan. Al-Risalah adalah karya paling sistematis, disegani,dan tidak retoris dari masa awal sejarah pemikiran politik Islam. Walaupun budaya keimuan seperti hadis, fiqih, qur’an, kalam mencapai perkembangan yang mapan, namun belum ada fuqaha yang memformulasikan teori pemerintahan. Lihat : Natony Black, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Kini,cet.I, terj Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2006), hal.56-63

[47] انظر : القضاء في الإسلام لمحمد سلام مدكور ص 115 ، بواسطة كتاب التقنين بين التحليل والتحريم لعبدالرحمن الشثري ص 12.

[48]  Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya, cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 75-76

[49]  Informasi ini penulis dapatkan dalam kuliah tentang sejarah Hukum Islam bersama Prof. Tolhah Hasan tersebut di Unisma Malang pada tanggal 8 Januari 2011 di gedung PPs Unisma., beliau menyampaikan alasan mengapa khalifah tidak mengabulkan usulan Ibn Muqaffa’.

[50]  Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, cetakan I, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 31-32.

[51] المدخل الفقهي العام 1/243 وما بعدها بتصرف ، مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملاحه  لشويش المحاميد ص 468، التشريع والفقه في الإسلام للشيخ مناع القطان ص 404

[52] A. Hanafi, M.A, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, cetakan ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 218

[53] انظر: سليم الباز، شرح المجلة ص 10، دار إحياء التراث العربي، بيروت. المحاميد: مسيرة الفقه الإسلامي ص 464.

[54] Ibid, hal. 219, lihat juga dalam makalah Muhammad Kamaladdin  Imam, Nadhariyah al-Fiqh fi al-Islam: Madkhal Manhaji(Beirut: Jami’ah al-Iskandariyah,tt), hal.305

[55]  Nathan J. Brown, The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf, firs published, (Cambridge: Cammbridge University Press, 1997), hal. 2, 149

[56]  Gul Muhammad Khan, The Concept of Justice in Islam, (Islamabad: Federal Shariat Court, 1981), hal. 2

[57] المحاميد، مسيرة الفقه الإسلامي، ص 459، 460.

[58] انظر: القارئ: أحمد بن عبد الله مجلة، الأحكام الشرعية، مقدمة التحقيق، ص 30، 31.

[59] مسيرة الفقه الإسلامي، ص 460.

[60]  Muhammad Kamaluddin Al-Imam, Nadhariyah ……,hal. 310-311

[61]  Manna al-Qattan,……………, hal. 337-338

[62]  Musthafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal Al-Fiqh al-Islami…., hal.198

                [63] Ibid, hal. 198

[64]  Manna al-Qattan,……………, hal. 200

[65] Ibid, 220

[66] Muhammad Kamaluddin Imam, Nadhariyah……, hal.306

[67] Ibid, 221

[68] Kamaluddin, ……., hal. 307

[69]  Ciri metode yang digunakan mereka adalah tetap menjaga hubungan sinergitas antara nash dan fakta, metode pembahasan masalah dalam pembaharuan fiqih mereka adalah untuk menghilangkan fanatisme madhbah (al-Ashabiyah al-madhabiyah), dan mencoba melakukan pendekatan antara madhab- madhab islam seperti antara madhab Syi’ah dan Sunni. Dan ajakan ini diuikuti oleh para ahli fiqih(fuqaha’) dunia yang tujuan mereka adalah melepaskan fiqih dari pengaruh pergulatan politik.

[70] Usaha ini kemudian berkembang dengan metode yang pasti yaitu mengumpulkan fiqih Islam dengan pendapat dan madhab yang berbeda dan disusun dengan menggunakan metode huruf seperti kamus bahasa, dan terbit peraturan legislasi tentang maushu’ah dengan ketetapa pemerintah Mesir (3/5/1956), dan setelah itu mesir mulai membentuk panitia untuk membuat maushu’ah al-fiqh al-Islam, dan menghasilkan 23 juz.

[71] Abdurrazaq  A-Sanhuri lebih lanjut mengatakan, soal-soal kejadian yang tejadi dengan tidak diduga-duga yang dipakai oleh beberapa hukum barat, kemudian diubah dengan menjadikan teori erpaksa (dharurat) dan teori pemaafan (al-‘Udzr) dalam fiqih ( lihat Hanafi  hal. 230-232

[72] انظر : مواهب الجليل للحطاب 8/78 ، المجموع شرح المهذب 20/128، المغني 14/91 بتحقيق التركي ، حاشية ابن عابدين 1/163

[73] مجموع الفتاوى 35 / 357، 360، 372، 373

[74] انظر : أبحاث هيئة كبار العلماء 3/260 وما بعدها

[75] المدخل الفقهي 1/230، 231

[76] مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر ص 438

[77] انظر : أبحاث هيئة كبار العلماء 3/269

[78] فقه النوازل 1/ 9-100

[79] انظر : مقال الشيخ حفظه الله الذي نشر في جريدة الجزيرة عدد 11913 في 3/4/1426 هـ

[80] انظر : كتاب تقنين الشريعة أضراره ومفاسده للشيخ البسام

[81] رواه أهل السنن والحاكم في المستدرك من حديث بريدة رضي الله عنه

[82] انظر في أدلة المانعين من التقنين : فقه النوازل للشيخ بكر ص 57 وما بعدها، أبحاث هيئة كبار العلماء 3/234 وما بعدها ، تقنين الشريعة بين التحليل والتحريم ص 19 وما بعدها

[83] رواه أهل السنن من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *