MEKANISME DEMOKRASI DALAM HUKUM ISLAM

Disusun Oleh: Dwi Aprilianto. Lc

 Tradisi ijma atau konsensus bersama dan ijtihad yang diputuskan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pandangan di dalam ajaran Islam, merupakan corak dari demokrasi ( John Louis Esposito)

abstrak

Rasulullah SAW adalah perpaduan sosok sakralitas wahyu dan profanitas dunia nyata.: sebagai nabi, negarawan, legislator, penyeru moral, pembaharu, ahli politik dan ekonomi. Beliau mewariskan prinsip-prinsip Demokrasi yang tahan banting dalam menegakkan masyarakat pluralistik yang harmonis Dan Beliaupun berhasil menetapkan norma-norma hukum yang lebih kosmopolit dan manusiawi daripada hukum yang telah ada pada saat itu. Dan kita ketahui bahwasanya syariat islam berlaku hingga hari Kiamat. Sementara itu, banyak kasus hukum yang muncul tidak ada nash yang qath’i, baik dari al-Kitab dan Sunnah, untuk itu para ulama dan para mujtahid  berijma’ terhadap suatu hal tertentu untuk memberi solusi hukum pada beberapa hal hal baru yang muncul. Sehingga menjadikan Ijma’ para  mujtahid sebagai hujjah adalah suatu kemutlakan, agar ajaran syariat bertahan selamanya.

 

Pendahuluan

Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu: musyawarah (syura), kesepakatan (ijma), dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad). Ijtihad ialah mencurahkan seluruh kemampuan berpikir untuk menentukan hukum suatu perkara berdasarkan Al-qur’an atau Sunnah Demokrasi dalam Islam bukan semata-mata suara rakyat, tetapi suara rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sepanjang suara rakyat itu sesuai dengan aturan agama, maka Islam dapat menerimanya.sebaliknya jika tidak sesuai dengan aturan agama, maka Islam tidak dapat menerimanaya sekalipun itu merupakan aspirasi orang banyak.

Sebenarnya, ditilik secara doktrinal, tidak ada teks-teks keagamaan yang bisa ditafsirkan sebagai justifikasi sikap sewenang-wenang dan otoritarian. Semua indikator yang disebut demokratik dalam masyarakat poliarkis, seperti diyatakan oleh pakar demokrasi Robert Dahl (1989), bukan saja Islam, bahkan, agama Islamlah yang memperkenalkannya secara deskriptif keagamaan. al-Qur’an menjadikan musyawarah yang melibatkan publik secara kolektif (syura) sebagai kewajiban keagamaan.[1]

Meskipun kedaulatan mutlak dan tidak tertandingi berada di tangan Allah serta menyerahkan otoritas negara Islam kepada manusia dengan tidak boleh menggunakan otoritas yang dimilikinya kecuali di bawah rambu-rambu hukum yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi-Nya. Seorang individu bukan berarti tidak mempunyai wewenang sama sekali dalam wilayah hukum. Mereka memiliki wewenang yang besar untuk menjalankan kekuasaan dan melakukan perubahan serta menciptakan sebuah hukum berdasarkan tuntutan-tuntutan keadaan, konsensus publik atau ijma’ sebagai sebuah sumber hukum memberikan komunitas Muslim sebuah kedaulatan politik ”dalam kewenangan mereka sendiri[2]

Kenyataan tersebut tidak mengecualikan pada masyarakat Islam. Di dorong oleh keinginan untuk menghadirkan Islam sebagai ideologi modern dan sistem pemerintahan yang progresif, para ilmuan dan penulis muslim telah menafsirkan kembali teori dalam yuridis Islam dalam istilah-istilah demokrasi. Paham-paham seperti “pengakuan akan otoritas (bai`ah), musyawarah (syura), dan konsensus (ijma)”, “kesejajaran manusia di hadapan Tuhan tanpa perbedaan ras, warna kulit dan etnis”, “kebebasan berkepercayaan dan berpikir baik muslim maupun non-muslim”, dan sejenisnya secara luas diajukan. Semua dinyatakan untuk membuktikan watak Islam yang humanistik dan demokratis dalam konstitusi politik dan kehidupan sosialnya.[3]

Pro kontra demokrasi

Para pemikir muslim di Indonesia memberikan pandangan yang bervariasi dalam masalah demokrasi. Ada yang menolak, menerima dalam hal-hal tertentu dan menerima secara penuh bahkan menyatakan bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip prinsip Islam. Pertama, yang menolak, antara lain Jalaluddin Rahmad. Menurutnya, politik Islam tidak bisa dibandingkan dengan demokrasi karena dua hal: (1) demokrasi adalah system politik sekuler yang kedaulatannya berada ditangan rakyat sedang kedaulatan dalam Islam berada di tangan Tuhan. Suara mayoritas dalam demokrasi tidak dapat digunakan untuk mengubah syariat. (2) Dalam prakteknya, suara rakyat yang merupakan perwujudan demokrasi bisa dimanipulasi lewat ancaman atau rayuan.[4]

Tokoh lain yang menolak demokrasi adalah M. Thahir Azhari. Menurutnya, tidak jauh berbeda dengan Jalal, system politik Islam yang essensial bukan demokrasi, bukan pula teokrasi, melainkan “nomokrasi”, yakni bahwa kedaulatan didasarkan atas hukum yang berasal dari Tuhan. Kedaulatan rakyat seperti dalam demokrasi bisa dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur`an dan Sunnah[5] Pandanganya ini sejalan dengan Fauzi M. Najjar. Menurutnya, umat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan membuat keputusan-keputusan politik dan teologis yang desesif, tetapi semuanya hanya bisa dijalankan dalam kerangka syariat. Dengan kata lain, masyarakat Islam tidak dibenarkan mengeluarkan undang-undang apapun yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan[6]

Kedua, menerima dalam hal-hal tertentu. Ini antara lain disampaikan oleh M. Natsir. Ia menerima prinsip demokrasi (syura) hanya dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara spesifik dalam syariah sehingga tidak ada keputusan demokratis, misalnya, pada soal larangan judi dan zina. Menurut Natsir, Islam tidak secara vis a vis identik dengan demokrasi. Islam mempunyai konsep dan karakteristik tersendiri, begitu pula demokrasi. Islam adalah Islam dan demokrasi adalah demokrasi, hanya pada beberapa bagian mungkin bisa bertemu.[7] Pernyataan yang sama juga disampaikan Nurcholish Madjid. Menurutnya, nilai-nilai Islam tidak sejalan dengan demokrasi secara utuh, bahkan ada yang bertentangan dengannya. Namun, beberapa bagian diantaranya memang ada yang berkesesuaian.[8]

Ketiga, menerima secara penuh, dilakukan oleh Amin Rais. Amin menerima demokrasi dengan tiga alasan utama: (1) al- Qur`an memerintahkan umat Islam untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dan demokrasi menggunakan asas ini dalam operasionalisasinya. (2) Secara historis Rasul saw menerapkan musyawarah dengan parasahabat dalam menyelesaikan masalah mereka, (3) Secara rasional, ketika umat Islam diperintah untuk menyelesaikan  masalah-masalah mereka menunjukkan bahwa sistem yang demokratis adalah bentuk tertinggi mengenai sistem politik dalam sejarah umat manusia. Berdasarkan alasan ini, Amin berpendapat bahwa demokrasi paling sesuai dengan semangat dan substansi al-Qur`an dan Sunnah.[9]

Dari berbagai definisi demokrasi, ada satu kesamaan yaitu bahwa istilah demokrasi berkaitan dengan kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan yang bebas dan bertanggung jawab. Pengertian ini lebih bersifat pragmatis dibanding pemahaman yang ada pada masa kelahirannya, masa renaisance, yaitu bahwa demokrasi adalah ide kedaulatan rakyat sebagai lawan kedaulatan Tuhan (teokrasi) dan sebagai lawan kedaulatan monarki.[10] Namun, dalam perjalanan selanjutnya, istilah demokrasi tidak lagi dianggap hanya sebagai metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi bebas tetapi juga mengimplikasikan nilai-nilai, perjuangan untuk kebebasan dan jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi mengandung nilai-nilaiuniversal, yakni nilai-nilai persamaan (al-musawah), kebebasan (al-huriyah) dan pluralisme (al-musyarakat).[11]

Prinsip persamaan muncul untuk menentang sistem dominasi  kekuasaan yang dilakukan aristokrasi atau oligarki serta perlawanan terhadap hierarki dan diskriminasi sosial. Asas ini adalah salah satu dari tiga nilai yang dituntut oleh Revolusi Prancis disamping kemerdekaan dan persaudaraan. Dalam konsep modern, yang dimaksud prinsip persamaan adalah kesamaan dalam kesempatan (equality of opportunity), yakni kesamaan dengan cara menghapus hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya. Juga, dengan menghapus hukum dan hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonomi dan politik bagi kelas, ras atau seks tertentu.[12]

“Kelebihan hanya terdapat dalam kebaikan. Seseorang merasa lebih dengan keberadaan saudaranya. Kebaikan seseorang terlihat bila yang dianggap benar itu sama dengan kebenaran yang dianggapnya sendiri”

 Maksudnya, meski manusia terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bangsa, tetapi pada dasarnya adalah bersaudara dan mempunyai kedudukan sama (egaliter). Ketidaksamaan hanya disebabkan moralitas mereka dan itu hanya berlaku dihadapan Tuhan sehingga seseorang tidak dapat memberlakukan orang lain secara diskriminatif[13] Nurcholish, berdasarkan kontrak sosial yang dilakukan Rasul saw dan pengakuannya atas semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan agama mereka sebagaimana yang termaktub dalam Piagam Madinah, menyatakan bahwa ajaran Islam yang sentral, formal dan murni adalah egaliter. Egalitarianisme Islam ini dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan keadilan, eksistensi, demokrasi dan persamaan, prinsip-prinsip musyawarah, kebijaksanaan dan perwakilan. Juga terkaitdengan kesadaran hukum, termasuk dalil bahwa tidak seorangpun dibenarkan bertindak di luar hokum.[14]

Prinsip kebebasan adalah salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi tetapi tidak semua bentuk kebebasan menunjukkan makna demokrasi. Kebebasan yang dimaksud, menurut Norman, hanya menunjuk pada kebebasan politik yang berkaitan dengan demokrasi, yakni yang mencakup kebebasan bersuara, berpartisipasi dalam politik dan mempengaruhi pemerintahan.[15] Sebuah sistem yang demokratis harus memberikan pengakuan atas kebebasan masyarakat untuk berkumpul, mengkomunikasikan ide dan berbeda dengan pemerintah. Dalam Islam, kebebasan ini meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Kebebasan beragama adalah kebebasan paling fundamental dalam urusan sosio-politik kehidupan manusia. Ajaran agama yang merupakan ajaran paling benar ternyata tidak dipaksakan. Rasul saw sendiri selalu diingatkan bahwa tugasnya hanya menyampaikan pesan Tuhan tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya.[16]

Yusuf Qardhawy membenarkan Demokrasi yang ditegakkan berdasarkan pendapat mayoritas. Menurut logika syariah dan kenyataan menunjukkan perlu adanya pertimbangan untuk memihak kepada satu pihak jika terjadi perselisihan pendapat. Pihak yang harus didukun dalam hal ini adalah mayoritas, sebab pendapat dua orang lebih dekat kepada kebenaran ketimbang pendapat satu orang.[17]

Dalam literatur Islam disaat membicarakan Demokrasi dikenal beberapa prinsip yang merupakan bentuk dasar dari praktek yang dilakukan Rasulullah Saw. Dalam memimpin masyarakat seperti tertuang dalam Piagam Madinah, serta tercermin dalam pengangkatan para khulafa al-Rasyidin dan praktek kepemimpinan mereka. Prinsip-prinsip tersebut yaitu : syura, musawa, ’adalah, amanah, mas’uliyah dan hurriya.[18]

 Syura, (musayawarah) pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan pihakpihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan[19]. dalam surat Ali Imran ayat 159 dan surat As-Syura ayat 38.

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kabmu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan ituKemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka

 

Kesetaraan/Equality pandangan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi sebab kesukuan, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, kelas sosial dan lain-lain. Tidak dibenarkan orang memaksakan kehendaknya, berlaku otoriter sehingga dengan seenaknya mengeksploitasi orang lain. Demikian halnya tidak dibenarkan perlakuan hegemoni pemimpin terhadap rakyat terdapatdalam surat Al-Hujurat ayat 13.

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

 Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial.

Semua umat manusia mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah sampai pemimpin-pemimpin, dengan derajat dan tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok mana pun dalam batas-batas islam memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.[20]

Sedangkan prinsip persamaan untuk sesama muslim disebutkan dalam surat yang sama ayat 10:

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

’Adalah, (keadlian/justice) ; menetapkan suatu keputusan baik berupa hukum, peraturan ataupun kebijakan sesuai dengan hakikat kebenaran objektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan subyektif dan tidak bertentangan mabadi’ al khomsah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 135

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan

 Term “keadilan‟ pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.[21]

Keadilan dalam konteks al-Quran tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman pada wahyu Ilahi. Allah, sebagai yang Maha Adil, memerintahkan manusia untuk bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan social yang paling fundamental. Karena itu, jika keadilan dilanggar, sendi-sendi masyrakat akan goyah.[22]

Syaikh Mahmud Syaltut, seorang ulama terkemuka al-Azhar memberikan interpretasi bahwa perintah al-Qur’an untuk menegakkan keadilan di muka bumi adalah perintah yang bersifat universal, tanpa adanya diskriminasi antara yang satu atas lainnya. Karena, prinsip keadilan adalah aturan Tuhan yang berlaku objektif dan jalan yang diberi-Nya harus dituruti. Manusia sebagai hamba dan ciptaan-Nya mesti mendapatkan persamaan dalam porsi keadilan tanpa memandang jenis kelamin, suku bahkan agama sekalipun.[23]

Hurriyah (kebebasan/freedom), adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan berakhlak karimah terdapat dalam surat at-Taubah ayat 105.

 Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan

 

Walaupun tak memiliki kebenaran yang absolut sebab terdapat beberapa kekurangan, akan tetapi Demokrasi memiliki nilai lebih dan beberapa keunggulan. Hal ini dibuktikan bahwa sejak kemunculannya Demokrasi tetap eksis bahkan terus dicita-citakan oleh berbagai bangsa. Demokrasi telah terbukti mengantarkan pada terbentuknya suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghasilkan kebijakan baik, masyarakat adil, berpihak kepada kepentingan mayoritas, menghargai kebebasan dan hak-hak individu. Nurcholis Majid menyatakan bahwa Demokrasi dapat membawa warga bangsa menuju terbentuknya civil society (masyarakat madani)[24] yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan, persamaan, toleransi, menghormati hak-hak individu dan musyawarah untuk kemaslahatan bersama Yusuf Qardhawy berpendapat bahwa Demokrasi dengan prosedur kelembagaan nya menjadi sistem yang baik sebab menjamin keselamatan bagi masyarakat dari tirani kejahatan dengan membatasi kekuasaan dan mencegah kesewenang-wenangan sehingga melahirkan pemerintahan yang bertanggung jawab[25]. Sementara itu Robert Al Dahl menyatakan bahwa bangsa yang Demokratis mempunyai konflik yang rendah sebab senantiasa mengedepankan persuasif dan musyawarah.[26]

Demokrasi juga telah memungkinkan rakyat untuk berkuasa atas dirinya sendiri, dalam konteks modern melalui perwakilan, tanpa melalui pemaksaan dan tindakan otoriter. Di alam Demokrasi setiap individu diberi kebebasan untuk mengoptimalkan potensi dan bebas mengkspresikan keinginannya sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Disinilah letak hakekat Demokrasi secara umum. Namun demikian substansi etis pada akhirnya hanya dalam batas-batas rasional kedaulatan rakyat, yaitu rakyat mayoritas yang memiliki hak untuk menentukan kebenaran (majority rule) dalam setiap mekanisme pengambilan keputusan. Apa yang dikehendaki itulah yang meski berlaku menjadi kebenaran yang akan diimplementasikan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh warga, termasuk kalangan minoritas rakyat. Secara prefentif Demokrasi mengantisipasi adanya kepemimpinan yang mutlak dan otoriter, sebab Demokrasi telah membatasi kekuasaan dan wewenang seorang pimpinan dengan adanya keharusan untuk mempertanggung jawabkan kekuasaannya kepada system yang ada. Demikian halnya dengan adanya distribusi kewenangan seorang pemimpin kepada orang lain, kebebasan untuk menyampaikan kritik dan tuntutan adanya transparansi menghindarkan adanya pimpinan yang otoriter dan sewenang wenang. [27]

Berbagai kelebihan dan nilai positif yang dimiliki Demokrasi menjadikannya system yang ada pada awalnya melekat pada dunia politik kenegaraan kemudian diadopsi pada banyak sektor kehidupan manusia baik hukum, ekonomi, budaya termasuk dunia pendidikan sehingga dikenal istilah democratic education (pendidikan demokratis).

 

Musyawarah dan ijma’

Dalam al-Quran terdapat dua ayat tentang Syura. Pertama, surat Ali Imron ayat 159. Ayat ini turun di Madinah dalam konteks tertentu, yaitu Perang Uhud. Kedua, surat al-Syura ayat 38. Ayat ini turun dalam periode Mekah, ketika permusuhan masyarakat Mekah sedang memuncak sehingga sebagian para sahabat terpaksa harus berhijrah ke Abbesinia.

Perbedaan antara dua ayat tersebut di atas adalah bahwa ayat pertama bersifat perintah dalam hubungan vertikal, antara nabi dan sahabatnya. Sepintas, musyawarah seperti ini terjadi karena ada inisiatif dari atas, tetapi kalau melihat dari istilahnya sendiri (wa syawirhum) mengandung konotasi ‘saling’ atau ‘interaksi’ antara yang di atas dan di bawah. Sebaliknya, dalam istilah Syura (wa amruhum syura bainahum) terkandung konotasi dari suatu pihak tertentu, tetapi rangkaian kalimatnya mengisyaratkan makna “bermusyawarahlah di antara mereka”.

Berdasarkan pesan-pesan moral dua ayat tersebut, nabi sebagai orang yang menerima langsung perintah dari Allah untuk bermusyawarah, sudah tentu menjalankan perintah itu. Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan,”tidak seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya, kecuali Rasulullah sendiri.” Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Q.S. Ali Imran ayat 3 menunjukkan kebolehan untuk berijtihad pada setiap perkara yang berdasarkan sangkaan (dhonniyah al-dilalah), bukan atas ketetapan wahyu (qoth’iyul wurud). [28]

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Rashid Ridha dan Muhammad Abduh bahwa musyawarah adalah perintah Allah. Dan yang wajib dimusyawarahkan adalah segala perkara yang bersifat keduniaan, bukan perkara yang berkenaan dengan al-aqa’id al-diniyyah. Rasulullah tidak meletakkan dasar dan mekanisme pelaksanaan musyawarah, tetapi menurutnya adalah:

  1. Bahwa perkara yang diikhtilafkan oleh umat akan berbeda sesuai dengan waktu dan tempatnya. Masalah yang muncul dan dimusyawahkan oleh Rasul dan sahabatnya akan berbeda dengan masalah yang muncul pada masa setelahnya atau sekarang.
  2. Jika Rasullah meletakkan kaidah atau aturan teknis bermusyawarah, niscaya umat menjadikan hal itu sebagai suatu aturan agama yang tidak bisa dirubah. Padahal, mungkin saja kaidah yang Rasulullah tetapkan pada masanya tidak lagi relevan dengan zaman sekarang karena situasi dan kondisi yang berbeda.
  3. Jika Rasulullah meletakkan kaidah dari dirinya sendiri, niscaya lembaga syuraa yang dibentuk pada masanya tidak akan berfungsi lagi. Al-Thabary mengatakan,”Allah telah memerintahkan kepada Nabi bermusyawarah dengan umatnya supaya mereka dapat meneladani dan menggunakannya dalam kehidupan meraka”.[29]

Penafsiran tentang makna Syura yang dianggap oleh para pemikir  modern sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok, apakah dapat ditafsirkan sebagai demokrasi? Para ahli berbeda pendapat tentang itu. Perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah syura itu dikarenakan al-Quran dan as-Sunnah tidak memberikan ketentuan rinci tentang bentuk konkret syura, proses pembentukannya, fungsi dan tugasnya.

“ melalui musyawarah, para ulama dapat mencapai kesepakatan mengenai hukum suatu masalah yang disebut  ijma’ bayani. Usaha menemukan hukum Islam melalui musyawarah itu disebut ijma’ jama’ dan kesepakatan yang diperolehnya disebut ijma’ bayani. Adapun usaha menemukan hukum Islam secara perorangan disebut ijtihad fardi, dan kalau hukum hasil ijtihad fardi dapat diterima ulama lain, disebut ijma’ sukuti.[30]

Dengan kutipan Masjfuk Zuhdi di atas, dia berpendapat bahwa prinsip Syura ini menjadi sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Karena dalam prinsip ini, akan lahirlah ijma’-ijma’ baru.

Hakikat Ijma’, seperti ditegaskan Syaikhul-Islam rahimahullah, ialah kesepakatan para ulama kaum muslimin atas hukum tertentu. Bila Ijma’ telah diputuskan secara permanen atas suatu hukum, maka tidak boleh bagi siapapun keluar dari keputusan Ijma’ tersebut, karena mustahil umat Islam sepakat berada di atas kesesatan. Tetapi boleh jadi, banyak masalah yang diklaim tetap berdasarkan Ijma’ ternyata tidak demikian, bahkan pendapat lain lebih kuat dari sisi al-Qur`ân dan Sunnah.[31]

Ijma’ merupakan dasar agama yang sah dan menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam setelah al-Qur`ân dan Sunnah. Tidak terdapat ketetapan Ijma’ yang menentang kebenaran, karena umat Islam tidak mungkin sepakat berada di atas kesesatan, apalagi generasi sahabat dan tabi’in; maka Ijma’ sebagai sumber hukum qath’i tidak tetap, kecuali berdasarkan al-Qur`ân, Sunnah yang shahih -terutama hadits-hadits muttawatir-, logika yang sehat, dan perkara indrawi yang realistis; sehingga mustahil Ijma’ bertentangan dengan al-Qur`ân dan Sunnah yang shahih, logika yang sehat, dan perkara indrawi yang realistis.[32]

Ibnu Hazm rahimahullah berkata: “Tidak ada Ijma’ kecuali pasti berdasarkan nash agama, baik berasal dari ucapan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam secara manqul sehingga pasti terpelihara, maupun dari perbuatan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga (yang) pasti sampai kepada kita secara manqul”. [33]

 

Peran Ijma’ Dalam Penetapan Hukum

Jumhur ulama berpandangan, Ijma’ mempunyai bobot hujjah syar’iyyah sangat kuat dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah setelah nash-nash agama; karena Ijma’ bersandar pada dalil syar’i, baik secara eksplisit maupun implisit. Bahkan jumhur ulama berpandangan, Ijma’ merupakan hujjah syar’iyyah yang wajib diaplikasikan. Demikian itu, tidak hanya berlaku untuk Ijma’ para sahabat saja, tetapi juga Ijma’ para ulama pada setiap generasi dan masa, karena umat Islam telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk tidak bersepakat berada di atas kesesatan.

Penolakan dan penentangan terhadap masalah ini tidak perlu diperhitungkan keberadaannya, karena para ulama Islam telah sepakat untuk menjadikan Ijma’ sebagaipada al-Qur`ân, Sunnah dan logika. Allah Azza wa Jalla telah mengancam orang-orang yang menyelisihi cara beragama orang-orang beriman dan menentang Ijma’ umat Muhammad yang benar. Ayat ini menjadi dalil paling kuat, bahwa Ijma’ menjadi hujjah dalam hukum agama yang wajib diikuti. Sesuatu tidak menjadi wajib melainkan setelah menjadi hujjah syar’iyyah, sehingga apapun kesepakatan mereka dalam hukum pasti menjadi landasan. Dengan demikian, kelompok yang menentang Ijma’, berarti telah memecah-belah umat Islam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, “al-Qur`an, as-Sunnah, dan Ijma’ isinya satu (sama), karena semua yang ada dalam al-Qur`an disetujui Rasulullah dan disepakati umat. Sehingga tidak ada dari umat ini, kecuali ada yang mewajibkan untuk mengikuti al-Qur`an. Demikian pula, semua yang disunnahkan oleh Nabi, maka al-Qur`an telah memerintahkan untuk mengikutinya, dan umat telah sepakat terhadap masalah itu. Demikian pula, seluruh masalah yang kaum muslim telah bersepakat di atasnya, maka itu adalah kebenaran yang sesuai dengan al-Qur`an dan as-Sunnah.[34]

Ijma’ dalam sejarah islam yang actual adalah sutu proses alamiah bagi penyeleaian persoalan melalui pembentukan pendapat mayoritas dalam umat secara bertahap. Setelah Rosulullah wafat dan wahyu berhenti turun muncullah kebutuhan untuk membatasi kemungkinan salah dalam ijtihad. Nampaknya gagasan ijma’ muncul sebagai kebutuhan sosio politik yang kemudian direstui pada masa selanjutnya atas dasar ayat al Quran dan tradisi rosul.tidak ditemukan konsep ijma’ an sich seperti pada masa hidup nabi. Alasanya karna wahyu dan ucapan rosulullah merupakan kata pemutus bagi persoalan persoalan baru. Pada waktu waktu itulah dirasakan perlunya memastikan ketepatan jawaban mereka terhadap persoalan persoalan tersebut yang didasarkan pada pendapat pribadi. Contoh prkatis  pertama ijma dalah setelah nabi wafat yaitu peristiwa Saqifah Bani Sa’idah. Dalam majlis itu pendapat pribadi Umar Bin Khotob berkaitan dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama diterima oleh mayoritas kaum muslimin yang hadir pada waktu itu dan diakui oleh umat sebagai kholifah.meskipun demikian contoh itu bukan berati landasan atau teknis kosep ijma’ ini.pada umumnya persolan persolan muncul dari jawabanya yang dicarioleh kaum muslimin dengan dasar ra’yi yang dijamin oleh persetujuan diam diam dari umat. Pendapat pribadi para sahabat jadi ijma’ bermuala dari pendapat perseorangan (ijtihad) dan berpuncak pada penerimaan dan persetujuan universal oleh umat atau suatu pendapat tertentu dalam jangka panjang ijma’ muncul dengan sendirinya dan tidak dipaksaka oleh umat.[35]

Konsensus atau ijma‘ selama berabad-abad telah menjadi validasi terpenting berbagai keputusan di dalam Islam, khususnya di kalangan Sunni. Nabi Muhammad dikabarkan pernah bersabda: Umatku tidak akan bersepakat dalam kekeliruan. Berpijak pada hadits inilah otoritas ijma‘ yang mengikat itu disandarkan. Bahkan, di kalangan Sunni, otoritas final untuk penafsiran keagamaan diletakkan pada konsensus (ijma‘) atau putusan kolektif masyarakat muslim. Implikasinya, konsensus memainkan peran penting dalam perkembangan Islam dan memberi andil yang signifikan terhadap penafsiran.

 

Kesimpulan

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Ada dua Istilah yang berhubungan dengan hukum Islam. Pertama syari’at, kedua fiqih. Ada 3 sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad. Menurut Hasby Al-Shidiqqi ada 5 prinsip yang menjadi batu pijakan hukum Islam:persamaan, kemaslahatan, keadilan, tidak memberatkan, dan tanggung jawab.
Hukum Islam merupakan bagian dari sistem tata hukum nasional yang sebagian telah dimuat dalam hukum positif dan akan tetap berperan sebagai kontribusi dalam pembangunan kodifikasi hukum nasional. Baik di dalam hukum Islam maupun hukum nasional telah dikenal Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat secara eksistensial dalam identitas kemanusiaan. Dengan adanya HAM ini, maka dikenal pula demokrasi. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu: musyawarah (syura), kesepakatan (ijma), dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad).

Ijma’ adalah satu mekanisme memecahkan masalah yang dilakukan dengan mendengarkan pendapat pendapat dari sejumlah ulama tentang masalah maasalah kemudian mencari keputusan pendapat manakah yang akan dipakai sebagi solusi. Apabila pendapat ulama jumhur (mayoritas) yang akan digunakan sebagai suatu hUkum baru yag berlandaskan ijma’ yang di pakai oleh umat islam.Ini menunjukan dalam islam telah berlangsung proses demokrasi khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengambilan hukum.

Dalam Demokrasi Islam untuk menyelesaikan masalah selalu digunakan cara Syura yaitu memantapkan atau membulatkan hati dalam pengambilan keputusan, menerima, dan sekaligus melaksanakan hasil keputusan.

Konsep ijma’ dalam tradisi Islam sebenarnya bisa dikatakan sebagai konsep revolusioner. Di sini, ijma’ sebagai akumulasi hasil ijtihad sebenarnya menjadi langkah positif untuk mematangkan fungsi agama sebagai sumber moral dan etik untuk menggugah kesadaran kolektif yang lebih bersifat antroposentris. Banyak sekali persoalan kemanusiaan yang semestinya dijawab dengan semangat ijma’.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdillah, Masykuri, Demokrasi di Persimpangan Makna, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999)

Aqqad, Abbas M, Al-Dimuqarathiyah fi al-Islâm, (Kairo, Dar al- Ma`arif, tt)

Barry, Norman, An Introduction to Modern Political Theory, (New York, Martins Press, 1981)

Dahl , Robert, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, terjemahan A.Rahman Zainuddin (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 1992)

Dedi Suryadi, M.Ag. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia). Jakarta. CV. Pustaka Setia 2007

Effendy, Bahtiar, Jalan Tengah Politik Islam, Jakarta : Ushul Press, 2005.

Hilal, Ali al-Din (ed), Al-Dimuqrathiyah wa Huquq al-Insân fi al-Wathan al-Arâbi, (Beirut, MarkaDirasah al-Wahdah al-Arabiyah, 1998

alGhazali .Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, al-Mustashfa min ‘llmal-Ushul, (Beirut: Daral-Fikr, t.t

Hazm ,Ibnu  , Al-Ihkam fî Ushulil-Ahkam, , Dar al-Hadits, Kaero, cet. I, 1404 H

Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah.  Majmu’ Fatâwâ, (Makkah: Mathba’ah al-Hukumah, TT)

Ismail al-Anshory , Abdul Hamid, al-Syura wa atsaruha fi al Dimoqrathiyya (Cairo), al Mathaba’ah al Salafiyah, 1980 M/1400.H)

Madjid, Nurcholis, Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokrasisasi, (Jakarta, Voice Center Indonesia, 2000)

Madjid, Nurcholish, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung, Mizan, 1989)

Mujani, Saiful, Muslim Demokrat,… Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2007..

Nasution, Harun, “Pengantar” dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), Hak-HakvAzazi Manusia dalam Islam, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1978

Najjar , Fauzi M., “Demokrasi dalam Filsafat Politik Islam”, dalam Jurnal al-Hikmah, no. 2. (Bandung, tahun 1990)

Natsir , M., Capita Selekta, (Jakarta, Bulan Bintang, 1973)

Rahmad, Jalaluddin, “Islam dan Demokrasi” dalam Maqnis Suseno, Agama & Demokrasi, Jakarta, P3M, 1992)

Rais, Amin, “Indonesia & Demokrasi” dalam Basco Carvallo dan Dasrizal (ed), Aspirasi Umat Islam Indonesia, (Jakarta, Leppenas, 1983)

Qardhawy, Yusuf, Fiqh al Daulah fi al Islam, (Kairo, Dar al Syuruk, 2005)

Qardhawy,Yusuf, Fiqih Negara: Ijtihad Baru seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler, terj. Syafril Halim (jakarta, Robbani Press, 1999)

Al-Qurthubi ,Abu ‘Abdullah, Al-Jami li-Ahkam al-Qur’an tt,

Syaltut , Mahmud, Al-Islam : Aqidah wa Syari’ah, Dar el-Shorouk, Kairo, 1997

Al-Thabari,Muhammad Ibn Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk,Beirut,Dar al-Fikr. Tt.

Zuhaili,  Wahbah, al-Dharuraat al-Syar’iyyah,Muassasah al-Risalah,Damaskus.Tt.

Zuhdi , Masjfuk, Pengantar Hukum Syariah. Jakarta, CV Haji Masagung, 1990

 

 

[1] Mun’im A. Sirry, Dilema Islam Dilema Demokrasi (Bekasi: Gugus Pres, 2002), hal. 12

[2]  Ibid., hal 27

[3] Abbas M. Aqqad, Al-Dimuqarathiyah fi al-Islâm, (Kairo, Dar al- Ma`arif, tt) hal 43

[4] Jalaluddin Rahmad, “Islam dan Demokrasi” dalam Maqnis Suseno, Agama & Demokrasi, Jakarta, P3M, 1992), hal 40

[5] Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999), hal 86

[6] Fauzi M. Najjar, “Demokrasi dalam Filsafat Politik Islam”, dalam Jurnal al-Hikmah, no. 2. (Bandung, tahun 1990) hal 81

[7] M. Natsir, Capita Selekta, (Jakarta, Bulan Bintang, 1973), hal 451-452

[8] Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, hal 83

[9] Amin Rais, “Indonesia & Demokrasi” dalam Basco Carvallo dan Dasrizal (ed), Aspirasi Umat Islam Indonesia, (Jakarta, Leppenas, 1983), hal 72

[10] Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, hal 73

[11] Ali al-Din Hilal (ed), Al-Dimuqrathiyah wa Huquq al-Insân fi al-Wathan al-Arâbi, (Beirut, MarkaDirasah al-Wahdah al-Arabiyah, 1998) hal 10

[12] Norman P. Barry, An Introduction to Modern Political Theory, (New York, Martins

Press, 1981), hal 144

[13] Harun Nasution, “Pengantar” dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), Hak-HakvAzazi Manusia dalam Islam, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1978), ix-x; Louise Marlow, Masyarakat Egaliter, terj. Nurmila, (Bandung, Mizan, 1999), hal 16

[14] Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung, Mizan, 1989), hal 73-74

[15] Norman P. Barry, An Introduction to Modern Political Theory, (New York, Martins Press, 1981), hal 161

[16] NurcholishMadjid,, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, hal 56

[17] Yusuf Qardhawy, Fiqih Negara: Ijtihad Baru seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di DewanPerwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler, terj. Syafril Halim (jakarta, Robbani Press, 1999),cet ke -2 hal 167.

[18] Bahtiar Effendy, Jalan Tengah Politik Islam, Jakarta : Ushul Press, 2005.  hal 44-45.

[19] Lihat Abdul Hamid Ismail al-Anshory, al-Syura wa atsaruha fi al Dimoqrathiyya (Cairo), al Mathaba’ah al Salafiyah, 1980

M/1400.H).hal 4-5.

[20] Dedi Suryadi, M.Ag. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia). Jakarta. CV. Pustaka Setia 2007. hal.160-161.

[21] Wahbah al-Zuhaili, al-Dharuraat al-Syar’iyyah, Muassasah al-Risalah, Damaskus. Tt. hal l.30.

[22] Dedi Suryadi, M.Ag. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia). Jakarta. CV. Pustaka Setia 2007. hal 160.

[23] Mahmud Syaltut, Al-Islam : Aqidah wa Syari’ah, Dar el-Shorouk, Kairo, 1997, hal. 445-446.

[24] Nurcholis Madjid, Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokrasisasi, (Jakarta, Voice Center Indonesia, 2000), hal. 18-19

[25] Yusuf Qardhawy, Fiqh al Daulah fi al Islam, (Kairo, Dar al Syuruk, 2005), hal 133.

[26] Robert Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, terjemahan A.Rahman Zainuddin (Jakarta Yayasan Obor Indonesia,

1992), hal 167-168.

[27] Saiful Mujani, Muslim Demokrat ,Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2007. ….hal 222

[28]Abu ‘Abdullah Al-Qurthubi , Al-Jami li-Ahkam al-Qur’an tt hal 250

[29] Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Beirut, Dar al-Fikr. Tt. hal 427.

[30] Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah. Jakarta, CV Haji Masagung, 1990, hal 37.

[31] Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah.  Majmu’ Fatâwâ, (Makkah: Mathba’ah al-Hukumah, TT) juz. 20 hal, 10

[32] Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad alGhazali, al-Mustashfa min ‘llmal-Ushul, (Beirut: Daral-Fikr, t.t.), vol. I, hal. 174

[33] Ibnu Hazm  , Al-Ihkam fî Ushulil-Ahkam, , Dar al-Hadits, Kaero, cet. I, 1404 H,  vol 4 hal 544.

[34] Taqiyuddin Ahmad  ibn Taimiyah.  Majmu’ Fatâwâ, (Makkah: Mathba’ah al-Hukumah, TT) juz.7 hal 40

[35] Ahmad Hassan, The Early Development Of Islamic Jurispedence, Terj Agah Garnadi, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Bandung:Pustaka Cet.Ii 1414/1994 hal 145-146

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *