PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (Konsep Dasar dan Rekonsiliasinya dengan Hukum Islam)

Oleh: Anas Fais Hermawan

 

Pendahuluan

Masalah hak asasi adalah suatu soal yang mendasar dalam kehidupan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bangsa atau warga dari negara-negara. Perkembangan hak-hak asasi itu tumbuh secara regional dalam setiap negara. Sejarah mencatat bahwa perkembangan hak-hak asasi itu mulai muncul’ di negeri Inggris pada tahun 1215, yang dinamakan Magna Charta, dan kemudian disempurnakan dengan-lahirnya Pettition of Rights (1627) dan Bill of Rights (1688). Di Amerika dinamakan Declaration of Rights (Deklarasi Hak-hak) yang lahir pada tahun 1776 di Perancis bersamaan dengan Revolusi Perancis  lahir Declaration des droits de I ‘homme et citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara) pada tahun 1789. Dari Revolusi Perancis itu dipantulkan tiga unsur yang merupakan esensi hakhak asasi itu, yaitu pertama, liberte (kemerdekaan), Kedua egalite (persamaan) dan frotemite (persaudaraan).[1]

Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris ditetapkan suatu rangkaian hak-hak asasi itu yang disebut Universal Declaration of Human Right, yang terdiri dati 30 pasal. Sejak itu, perkembangan hak-hak asasi mulai meningkat meliputi seluruh umat manusia dan menaiki jenjang internasional. Sebab secara langsung ataupun tidak, setiap negara anggota PBB secara organisatoris dan mekanis meratifikasi isi piagam itu di dalam negara masing-masing agar dinikmati oleh tiap-tiap warga atau penduduk dari negara-negara yang bersangkutan.[2]

Diskursus mengenai hak-hak asasi manusia nampaknya merupakan hal yang aktual sepanjang masa. Hak-hak asasi manusia  semakin  mendapat perhatian dari  semua  pihak. Hal ini menjadi aktual karena  sering dilecehkan  dalam sejarah umat manusia sejak awal  hingga kurun waktu kini. Hal ini disebabkan banyaknya kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.  Suatu peristiwa yang terjadi di salah satu belahan dunia dipandang sebagai peIanggaran hak asasi manusia akan menimbulkan protes atau keprihatinan masyakarat dunia.

Permasalahan tersebut muncul karena konsep tentang hak-hak asasi manusia dalam islam belum jelas difahami. Terjadinya  kekacauan  dan  ketidakjelasan  penafsiran  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  di dalam diskusi politlk dan hukum islam mempengaruhi pengakuan terhadap dasar-dasar diterima atau ditolaknya hak-hak asasi manusia itu dalam islam. Akibatnya, Negara-negara Barat menuding negara-negara Asia dan Afrika belum menegakkan hak-hak asasi rnanusia. Sebaliknya, negara-negara yang dituding itu justru menganggap negara maju, seperti Amerika Serikat banyak melanggar hak-hak asasi manusia.[3]

Permasalahan kontroversi  antara  antara  hukum  Islam  dan  hak-hak  asasi  manusia yang terus  bergulir.  Meskipun terdapat klaim  universal  pada  prinsip-prinsip  HAM,  namun ketika  melihat  bahwa  konsep  tersebut  berasal  dari  Barat,  sebagian umat  Islam  mencurigainya  sebagai  usaha  untuk  mensekulerkan  hukum  Islam. Oleh  karena  itu,  kalangan  Muslim  konservatif  tetap  menolak  penerapan  standar-standar  Barat,  meskipun  atas  nama  HAM  universal,  terhadap  peroalan-persoalan hukum publik pada masyarakat Muslim.

Makalah ini bermaksud untuk mendeskripsikan sedikit tentang konsep Hak Asasi Manusia yang kemudian mencoba untuk memaparkan rekonsiliasinya dengan hukum islam yang ada.

 

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

kata “hak” yang dipergunakan dalam bahasa sehari-hari, dan juga dalam bahasa hukum berasal  dari  bahasa  Arab  “haq”  yang  terbentuk  dari  huruf ح dan  ق dengan  makna  dasar mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan benar.[4] Al-Haq dapat diartikan juga sebagai lawan dari kebatilan.

Secara morfologis  “haq” berakar dari  حق – يحق – حقا dengan  makna etimologi sesuatu yang “benar”, “nyata”, “pasti”, “tetap”. Dapat juga berarti. “wajib”.[5]  Dikatakan  “wajib bagi kamu melakukan yang begini” dalam bahasa Arab يحق عليك ان تفعل كذا. Diartikan pula sebagai justifikasi dalam melakukan sesuatu.[6] Dalam kamus bahasa Inggris, “hak” diartikan dengan right dengan berbagai makna; the  right solution,  yakni sesuatu yang benat; a right time,  yakni sesuatu yang lurus; is the  right man Jor  the job,  yakni sesuatu yang cocok atau sesuai.[7]

Dengan berdasar pada penjelasan di atas, dapat difahami bahwa “hak” adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan menghormati hak ini, seseorang memungkinkan untuk menempatkan diri dalam kebenaran, melihat realitas dengan benar dan mendapatkan keuntungan dari hak-hak yang ditimbulkan.

Berlanjut pada analisis semantik tentang kata selanjutnya yakni “Asasi”. Kata “asasi” juga merupakan kata adopsi dari bahasa arab yang terdiri dari huruf ا  dan س mempunyai makna pokok “sesuatu yang tetap” dan “sesuatu yang kekal” dan terkadang diartikan pula sebagai “bangunan dasar”.[8] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna dari “asasi” adalah segala sesuatu yang bersifat prinsip (mabda’), dasar, dan fundamental yang selalu melekat pada sesuatu.

Kata “manusia” diartikan sebagai makhluk yang berakal budi.[9] Atau pergaulan sehari-hari sering disebut dengan “orang” atau “insan” yang memiliki pengartian secara bahasa yang sangat beragam dari para pakar.

bertolak pada pembahasan etimologi mengenai hak asasi manusia sebagaimana di atas, dapat difahami secara istilah bahwa hak asasi manusia adalah suatu yang senantiasa melekat dan paling fundamental bagi manusia.[10] Bila hak ini tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah tidak terpenuhinya harkat dan martabat manusia secara wajar dalam artian manusia belum dikatakan dianggap sebagai “benar-benar” manusia. Pemaknaan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Baharuddin Lopa yang mengutip pernyataan Jan Materson dari Komisi HAM PBB, mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Yang tanpanya manusia mustahil untuk hidup sebagai manusia.[11]

Sedikit melirik tinjauan histori, Ide mengenai hak asasi manusia ini timbul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kau feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau kaum yang mereka pekarjakan, yaitu masyarakat lapisan bawah. Pada saat itu masyarakt lapisan bawah hampir bisa dikatakan tidak mempunyai hak-hak. Mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang sebagai bidak yang dimiliki. Sebagai reaksi dan refleksi terhadap keadaan tersebut, timbul gagasan supaya masyarakat bawah tersebut diangkat derajatnya dari kedudukannya sebagai budak menjadi sama dengan masyarakat kelas atas, karena pada dasarnya mereka adalah sama manusia. Oleh karena itu, muncullah ide untuk menegakkan hak asasi manusia dengan konsep dasar bahwa semua manusia itu sama, semuanya merdeka dan bersaudara. Tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dengan demikian tidak ada lagi dikotomi budak dan bukan budak.[12]

Untuk pertama kalinya konsep Hak Asasi Manusia ini kemudian mulai dinyatakan sebagai dalam konsep tertulis yang diakui dan berusaha untuk ditumbuh kembangkan pada tanggal 10 Desember 1948, yakni dengan sebuah resolusi bernomor 217A (III) suatu deklarasi yang diprokalmasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). Dalam deklarasi ini mensenaraikan dalam pasal-pasalnya sejumlah hak-hak asasi manusia yang dengan ini dapat katakan secara implisit untuk pertama kalinya adanya sebuah usaha untuk mengakui secara umum dan menegakkan hak-hak asasi manusia secara de facto. Sebagaimana dijelaskan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto bahwa deklarasi kali ini berbeda dengan deklarasi yang mendahuluinya, deklarasi kali ini bukanlah deklarasi suatu bangsa atau suatu negara tertentu. Deklarasi yang diselenggarakan oleh PBB pada saat itu adalah The Universal Declaration on Human Rights (Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia), dikumandangkan melalui kesepakatan antar bangsa yang kemudian dikatakan sebagai”standar umum” bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan agar setiap individu dan organisasi masayarakat mengupayakannya melalui pengajaran ataupun pendidikan untuk benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan.[13]

Deklarasi ini menghasilkan 31 pasal, yang pada pasal ke-3 sampai yang ke-21 mencantumkan pengakuan atas hak-hak sipil dan hak politik. Termasuk dalam hak asasi yang dicantumkan dalam pasal-pasal ini antara lain hak-hak untuk tidak diperbudak, tidak mengalami penganiayaan dan perlakuan atau hukuman yang keji dan merendahkan martabat manusia, serta hak untuk mendapatkan peradilan yang terbuka dan independen serta tidak berpihak. Sedangkan Pasal-pasal berikutnya, yakni mulai pasal ke-22 sampai ke-27 mengemukakan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk dalam hak-hak kategori kedua ini antara lain hak-hak untuk bekerja, untuk memperoleh pendapatanyang sama atas pekerjaan yang sama, untuk memperoleh standar kehidupan yang layak, untuk memperoleh jaminan kesehatan dan layanan pendidikan, serta untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya.[14]

Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal. Karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Prinsip dari hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang bebas sesuai bakat ataupun keinginan dan cita-citanya. Beberapa penjelasan singkat di atas memberikan pengertian bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah tuhan yang diberikan kepada umat manusia yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Upaya menghormati dan melindungi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama individu, pemerintah bahkan negara. Artinya, dakam memenuhi kebutuhan menuntut hak, tidak mungkin terlepas dari pemenuhan kebutuhan untuk melaksanakan kewajiban. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa hakikat dari hak asasi manusia  adalah keterpaduan antara hak asasi manusia (HAM), kewajiban asasi manusia, dan tanggung jawab manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang.

 

Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa terelakkan lagi untuk dihadapi oleh hukum islam dewasa ini adalah berkenaan dengan persoalan hak asasi manusia. Sebagaimana yang telah diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa konsep tentang hak asasi manusia yang telah dirumuskan dan direkomendasikan oleh PBB untuk diperjuangkan keberadaannya sehingga tercapai keadilan yang tidak terkotakkan oleh ras, jeniskelamin, bahasa ataupun agama manapun. Hukum islam sebagai undang-undang yang mengatur relasi horisontal dalam kehidupan bermasyarakat (hablu mina al-nas) ditantang untuk memberikan jawaban reflektif sekaligus kontribusi terhadap implementasi hak-hak asasi tersebut.

Kenyataan yang harus pertama kali dihadapi sementara ini adalah adanya pemahaman kontroversi antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Di satu sisi keberadaan islam sering dituding-tuding melakukan diskriminasi terhadap hak-hak asasi manusia, namun di sisi lain kaum muslim konservatif mencurigai bahwa konsep hak asasi manusia yang notabene-nya berasal dari barat sebagai usaha untuk mensekulerkan umat Islam. Hal semacam ini dilakukan oleh sejumlah negara muslim seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia dengan mengajukan kritik pada piagam hak asasi manusia yang telah dirumuskan oleh PBB. Menurut mereka, piagam tersebut tidak memperhatikan konteks budaya dan keagamaan yang terdapat di negara-negara non-barat. Bahkan, wakil Iran di PBB, Said Rajaie-Khorassani, mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia PBB merupakan suatu pemahaman sekuler atas tradisi Judeo Kristiani yang tidak dapat diterapkan di negara-negara muslim.[15]

Sementara itu, umat Islam meyakini bahwa hak-hak asasi manusia yang telah diwahyukan oleh Allah adalah diperuntukkan untuk semua tempat dan keadaan. Bagi umat islam, hak-hak asasi manusia yang diajarkan oleh Islam adalah paling tua dan paling sempurna.[16] Keyakinan ini meneguhkan semangat para pemikir Islam untuk terus mencari titik temu antara hak asasi manusia dan hukum islam. Salah satunya adalah datang dari an-Naim.[17] Menurutnya, kesulitan utama yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan isu-isu hak asasi manusia adalah telah tertanamnya kerangka acuan (frame of referenced) yang telah dimilikinya.[18] An-Naim tidak menafikan adanya persoalan semacam ini, apalagi memang konsep hak asasi manusia semula berasal dari Barat. Kendati demikian, bagi An-Naim, hukum Islam pada tataran substansi sejalan dengan norma-norma legal hak-hak asasi manusia, sehingga dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat kontemporer dan standar hukum international. Bahkan an-Naim tetap bersiteguh pada proposisi bahwa hukum publik di negara-negara Muslim harus tetap didasarkan pada hukum Islam.[19] An-Naim tidak setuju dengan sekularisme yang menurutnya tidak memiliki legitimasi dalam Islam.[20] Menurut Mayer yang menarik dari pemikiran an-Naim adalah tidak munculnya nada defensif dan apologetik yang pada umumnya dipakai oleh kalangan muslim konserfatif,[21] yang penuh curiga dan secara terbuka menolak konsep hak asasi manusia.[22]

Menghadapi  isu-isu  hak  asasi  manusia  universal,  An-Naim  tampaknya termasuk  ke  dalam  kelompok  pemikir  yang  menekankan  pentingnya  penalaran dalam  menafsirkan  sumber-sumber  ajaran  Islam.  Dalam  hal  ini,  dengan menggunakan  prinsip  evolusioner  Mahmoud  Muhamed  Taha,  ia  terlebih  dahulu membagi  al-Quran  ke  dalam  dua  corak  pesan  yang  berbeda  secara  kualitatif. Pertama, adalah teks-teks al-Quran  yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Makkah.  Teks-teks  al-Quran  di  kota  tersebut  menurutnya  mengandung  esensi universalisme  Islam  dan  mempunyai  kandungan  makna  yang  abadi,  seperti misalnya tentang persaudaraan, koeksistensi damai, kesetaraan antar jenis kelamin dan  kebebasan  beragama.  Sementara  itu,  teks-teks  al-Quran  yang  diwahyukan  di Madinah  mengandung  gagasan  dan  ajaran  yang  di  dalamnya  berisi  pembatasan-pembatasan  terhadap  kebebasan  individu,  termasuk  diskriminasi  terhadap perempuan dan non-Muslim.[23]

Teori evolusioner Mahmoud Muhamed  Taha  menyarankan  agar  dilakukan  pengujian  secara  terbuka  terhadap teks-teks  al-Quran  dan  Sunnah  yang  melahirkan  dua  tingkat  atau  tahap  risalah Islam,  yaitu  periode  Makkah  dan  Madinah.  Pesan  Makkah  menurutnya merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang  inheren  pada  seluruh  umat  manusia,  tanpa  membedakan  jenis  kelamin (gender),  keyakinan  keagamaan,  ras,  dan  lain-lain.  Pesan  itu  ditandai  denganpersamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dan  kebebasan  penuh  untuk  memilih dalam beragama dan keimanan. [24]

Ketika  pesan  universal  yang  terkandung  pada  teks-teks  yang  turun  di Makkah  belum  bisa  diterima  dan  dilaksanakan,  maka  pesan  yang  lebih  realistik diberikan  dan  diturunkan  di  Madinah.  Dengan  demikian,  pesan-pesan  universal periode  Makkah  yang  belum  siap  dilaksanakan  tersebut,  ditunda  dan  diganti dengan  prinsip-prinsip  yang  lebih  praktis  yang  diwahyukan  dan  diterapkan  di Madinah.  Namun  demikian,  menurut  Mahmoud  Muhamed  Taha,  bahwa  aspek-aspek  pesan  universal  Makkah  yang  ditunda  tersebut  tidak  akan  pernah  hilang sebagai  sebuah  sumber  hukum.  Pesan-pesan  tersebut  hanya  ditangguhkan pelaksanaannya, menunggu waktu yang tepat.[25]

Menurut  Mahmod  Muhamed  Taha  selanjutnya,  perbedaan  teks-teks  al-Quran  Makkah  dan  Madinah  bukan  karena  persoalan  waktu  dan  tempat, melainkan sebenarnya karena perbedaan kelompok sasaran.  Implikasi utama dari penegasan ini terhadap masa sekarang adalah bahwa hukum publik  Islam selama ini  lebih  didasarkan  pada  teks-teks  al-Quran  dan Sunnah  ada  masa  Madinah  dari pada  Makkah.  Dengan  memperhatikan  isu  hak-hak  asasi  manusia  universal  yang menyangkut  diskriminasi  atas  dasar  gender  dan  agama,  An-Naim  menggunakan teori  evolusioner  Mahmoud  Muhamed  Taha,  untuk  memberikan  jawabannya.

Dengan  kata  lain,  An-Naim  mengusulkan  evolusi  basis  hukum  Islam  dari  teks-teks  Madinah  ke  teks-teks  masa  Makkah.  Prinsip  interpretasi  evolusioner  yang dimaksudkan adalah membalikkan proses penghapusan hukum suatu teks (naskh) sehingga  teks-teks  yang  dihapus  pada  masa  lalu  dapat  digunakan  dalam  hukum Islam  sekarang.  Ketika  usulan  ini  diterima  sebagai  basis  hukum  Islam  modern, maka  keseluruhan  produk  hukumnya  akan  sama  Islaminya  dengan  hukum  Islam yang ada selama ini.[26]

Rekonsiliasi Hukum Islam dan Hak-Hak Asasi Manusia

Dalam rangka membangun hubungan lintas kultural bagi universalitas hak-hak asasi manusia, hukum Islam tengah ditantang oleh isu-isu besar yang harus dihadapinya. Isu-isu besar antara lain berkaitan dengan masalah perbudakan dan diskriminasi, yaitu diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, ras, dan bahasa. Menghadapi persoalan hak asasi manusia yang meliputi masalah perbudakan dan diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim, An-Naim nampaknya tidak hanya berusaha memberikan jawaban, tetapi juga jalan keluarnya.

Dalam mengatasi problem yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan persoalan hak-hak asasi manusia, berangkat dari prinsip universalitas Islam dan kehendak untuk hidup bebas, An-Naim menggunakan metode rekonsiliasi. Metode ini memberikan kemngkinan bagi dilakukannya penggantian aspek-aspek syariah yang tidak berlaku dan kuno dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang modern dan manusiawi. Dalam hal ini An-Naim menggunakan pendekatan evolusioner yang diusung oleh Mahmoud Muhamed Toha.[27]

Menurut AN-Naim, selama masa-masa pembentukan syariah-dan paling tidak selama seribu tahun) konsepsi hak-hak asasi manusia belumlah dikenal. Sesuai dengan konteks historis tersebut, adanya perbudakan adalah sah menurut hukum. Selain itu, sampai abad ke-20, adalah normal di selurh dunia untuk menentukan status dan hak-hak seseorang berdasarkan agama. Sejalan dengan itu, sampai abad ke-20 pu  perempuan secara normal tidak atau belum diakui sebagai pribadi yang mampu memiliki dan menggunakan hak-hak dan kapasitas hukum yang sebanding dengan yang dinikmati oleh laki-laki. Dilihat dari tinjauan histori, pandangan hukum Islam yang membatasi hak-hak asasi manusia dengan demikian dapat dibenarkan adanya. Sesuai dengan tinjauan historis juga, hukum islam sebagai sistem hukum yang praktis tidak dapat mengesampingkan konsepsi hak-hak asasi manusia jika harus diterapkan pada dewasa ini.

Menurut An-Naim, pendekatan yang efektif untuk mencapai pembaruan hukum Islam yang memadai dalam kaitannya dengan hak asasi manusia adalah dengan mengidentifikasi teks-teks al-Qur’an dan Sunnah yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan kemudian menjelaskannya dalam tinjauan historis. Pada saat yang sama pula dicari teks-teks yang mendukung hak-hak asasi manusia sebagai basis prinsip dan aturan hukum Islam yang secara sah dapat diterapkan sekarang.[28] Dalam hal ini, AN-Naim menyarankan dilakukannya revisi atau bahkan rekonstruksi atas hukum Islam, tentu saja dari sudut pandang Islam untuk dapat memelihara hak asasi manusia. An-Naim tetap mengingat bahwa pembaruan yang dituju haruslah mementingkan keabsahan Islamiyah.[29]

Menurut An-Naim, ada tiga isu yang merupakan problem fundamental yang dihadapi hukum Islam, yaitu masalah perbudakan, dikriminasi atas dasar gender dan agama.

Perbudakan

Ketika Islam dan hukum Islam dilembagakan, perbudakan telah menjadi fenomena yang umum.sistem perbudakan telah menjadi norma yang berlaku. Meskipun Islam mengakui perbudakan sebagai intuisi yang sah, hukum Islam mengharuskan dilakukannya pembatasan atas sumber-sumber yang menambah perbudakan, memperjuangkan dilakukannya perbaikan atas kondisi mereka, juga mendorong pembebasannya baik atas dasar agama atupun kemanusiaan.

Hukum islam memang tidak lantas menafikan ataupun melarangnya secara langsung. Hal ini dilaksanakan karena terkait dengan kepentingan dakwah Islam ketika berhadapan pada sebuah tradisi pada suatu masyarakat yang sudah sangat terikat kuat. Islam secara lembut dan bertahap menganjurkan pembebasan para budak dengan berbagai metode. Anjuran yang demikian ini tersurat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah : 60, An-Nur : 33, dan Al-Baqarah : 177. Selain itu, Islam juga menjanjikan tebusan bagi dosa orang-orang yang membebaskan budak, dan menyatakan tindak pembebasan budak sebagai perbuatan yang sangat terpuji, misalnya dalam Surat An-Nisa’ : 92, Al-Balad : 11-13, dan Al-Mujadalah : 3.

Sebagaimana dikatakan An-Naim, sekalipun sampai hukum Islam menyatakan sahnya perbudakan, tetapi untuk masa sekarang tidak mungkin lagi disetujuinya pelembagaan perbudakan secara formal di negara muslim. Menurutnya, umat Islam ketika itu menerima lembaga perbudakan adalah karena konteks historis yang mengiringinya. Oleh karena itu, dalam konteks historis yang berbeda dapat terjadi penafsiran yang perbeda pula atas hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang dikembangkan oleh umat modern yang menentang lembaga perbudakan.

Menurut An-Naim, ketika perbudakan akhirnya dilarang oleh negara-negara non-muslim modern, hasil yang dicapai adalah bukan didasarkan karena adanya penafsiran yang otoritatif atas teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah (hukum Islam), melainkan didasarkan pada hukum sekuler.[30] Secara moral tidak dapat dibenarkan apabila hukum Islam dikatakan mendukung dan mengesahkan praktik perbudakan. Selain itu, fakta bahwa perbudakan diijinkan dalam hukum Islam memiliki konsekuensi-konsekuensi yang serius, yakni terjadinya berbagai perasaan sosial yang negatif dan juga adanya praktik-praktik terselubung yang sama dala perbudakan.

Diskriminasi Gender dan Agama

Persoalan selanjutnya adalah terkait tentang pandangan dan jwaban hukum islam terhadap tuntutan atas kesetaraan gender dan agama. Sementara yang kita ketahui terdapat kecenderungan hukum Islam melakukan diskriminasi atas gender – dalam hal ini perempuan – dan non-muslim. Hal ini dapat ditemukan antara lain:

  1. Laki-laki muslim dapat menikah hingga dengan empat perempuan dalam waktu yang sama, tetapi tidak sebaliknya. Perempuan muslim hanya dapat menikah dengan seorang laki-laki.
  2. Seorang laki-laki muslim dapat menceraikan isterinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa aqad thalaq, namun seorang perempuan muslimah baru dapat bercerai apabila ada kerelaan dari suaminya.
  3. Dalam soal pewarisan, seorang perempuan muslim menerima setengah bagian dari bagian laki-laki muslim, padahal keduanya memiliki posisi hubungan kekerabatan yang sama dengan orang yang meninggal.
  4. Seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahlu al-Kitab (kristen ataupun yahudi), tapi seorang perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki Ahlu al-Kitab.
  5. Perbedaan agama menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan harta waris. Sehingga seorang muslim tidak bisa menerima bagian warisan dari non-muslim, atau mewariskan hartanya kepada non-muslim.

Meskipun tidak sepenuhya menekankan pada pembenaran historis, menurut An-Naim masyarakat dapat melihat kecukupan historis sebagai pembenaran yang dapat ditawatkan terkait dengan persoalan diskriminasi di atas dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun politik. Akan tetapi bagi An-Naim, dengan mengabaikan berbagai perbedaan tentang kecukuoan pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim di bawah payung hukum Islam tidak lagi dapat dibenarkan. Diskriminasi atas dasar agama dan gender tersebut jelas melanggar hak asasi manusia secara universal. Diskriminasi yang mendasar baik gender maupun agama secara moral dan politik tidak dapat diterima.[31]

Diksriminasi  atas  dasar  gender  dan  agama  adalah  titik  konflik  dan ketegangan  yang  paling  serius  yang  dihadapi  hukum  Islam.  Di  sinilah  kemudian An-Naim  menerapkan  metode  rekonsiliasinya.  Ketika  hukum  Islam  didera  oleh dakwaan  telah  melakukan  paraktik  diskriminasi  terhadap  perempuan  dan  non-Muslim,  maka  sudah  saatnya  apabila  dilakukan  usaha-usaha  rekonsiliasi  antara hukum  Islam  dengan  standar-standar  universal  hak-hak  asasi  manusia. Rekonsiliasi ini menurut An-Naim hanya dapat dicapai melalui pembaruan hukum Islam secara radikal.[32]

Menurut  An-Naim,  jika  hukum  Islam  tidak  segera  digeser  dari  teks-teks al-Quran  dan  Sunnah  periode  Madinah,  yang  merupakan  dasar  konstruksinya, maka hukum Islam lah yang paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang mencolok    dan  serius  akan  hak  asasi  manusia  universal.    Sepanjang  masih  tetap menggunakan kerangka hukum Islam yang lama, maka hukum Islam tidak punya kesempatan  lagi  untuk  mengeliminasi  seluruh  diskrimiansi  terhadap  perempuan dan  non-Muslim.  Pembaruan  harus  segera  dilakukan  dengan  cara  memadukan teks-teks periode Madinah yang bersifat transisional dengan periode Makkah yang bersifat  universal.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  vital  masyarakat  global  dewasa ini,  yaitu  prinsip  hidup  berdampingan  secara  damai,  umat  Islam  harus menekankan  pesan-pesan  abadi  solidaritas  universal  pesan  Makkah  daripada semangat solidaritas Muslim eksklusif pesan-pesan transisional Madinah.

Menurut  An-Naim,  kunci  sukses  dari  pelaksanaan  ini  adalah  dengan meyakinkan  umat  Islam  mengenai  persoalan  diskriminasi  agama  dan  gender. Caranya  adalah  dengan  memberikan  penjelasan  kepada  umat  Islam  bahwa  teks-teks  al-Quran  dan  Sunnah  yang  antagonis,  seperti  larangan  bekerjasama  dengan non-Muslim,  tidak  bisa  diberlakukan  untuk  masa  sekarang.  An-Naim  juga menunjukkan  bahwa  ayat  al-Quran  surat  al-Nisa  ayat  34,  yang  membangun perwalian  laki-laki  pada  umumnya  terhadap  perempuan,  dan  teks-teks  lain  yang membangun  diskriminasi  terhadap  perempuan,  tidak  mungkin  diterapkan sekarang.[33]

Dengan menggunakan dan menerapkan prinsip evolusioner yang diajukan oleh  Mahmoud  Muhammed  Taha,  teks-teks  al-Quran  yang  menekankan solidaritas  eksklusif  di  Madinah,  untuk  memenuhi  kebutuhan  vital  hidup berdampingan  secara  damai  sekarang  ini,  umat  Islam  harus  menggantikannya dengan pesan-pesan solidaritas universal  periode Makkah. Demikian juga dengan kandungan surat al-Nisa ayat 34, karena ketergantungan perempuan terhadap laki-laki tidak ada lgi, maka perwalian laki-laki atas perempuan pun harus dihapuskan. Baik  laki-laki  maupun  perempuan  sekarang  memiliki  kebebasan  dan  tanggung jawab  yang  sama  di  depan  hukum,  yang  menjamin  kesempatan  ekonomi  dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat.[34]

Penerapan  prinsip  interpretasi  evolusioner  juga  akan  menghapus kemungkinan  larangan  perkawinan  antara  perempuan  Muslim  dengan  laki-laki non-Muslim,  atas  dasar  asumsi  bahwa  seorang  isteri  lebih  rentan  terhadap pengaruh  suaminya.  Dengan  kata  lain,  jika  perkawinan  itu  berlangsung,  maka akan  lebih  mungkin  bahwa  suami  non-Muslim  akan  mempengaruhi  isteri Muslimnya  keluar  dari  Islam,  dari  pada    si  isteri  tersebut  dapat  membawa suaminya  ke  dalam  Islam.  Menurut  An-Naim,  alasan  ini  adalah  bagian  dari fenomena  sosiologis  yang  lebih  luas,  yaitu  kelemahan  kepercayaan  diri  dan integritas  dalam  diri  perempuan.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  dan  upaya  lain dibutuhkan  untuk  menghapuskan  fenomena  sosiologis  ini  dan  seluruh  berbagai manifestasinya.  Tugas  ini  dapat  dimulai  dengan  mengganti,  melalui  penerapan prinsip  evolusioner  Mahmoud  Mohamed  Taha,  seluruh  aspek  hukum  yang mendiskriminasi  terhadap  perempuan,  dengan  jalan  mendorong  dan  menopang suatu pandangan positif terhadap perempuan.[35]

 

Kesimpulan

Penghadapan  antara  hukum  Islam  dan  hak-hak  asasi  manusia memang telah melahirkan persoalan sendiri bagi umat Islam. Sangat wajar apabila kemudian  muncul  wacana  yang  beragam  dalam  meresponnya.  Sebagian menaggapinya  dengan  sikap  skeptik  sekaligus  konservatif,  tetapi  di  pihak  lain secara optimistik menyatakan bahwa hukum Islam sangat kompatibel dengan hak-hak asasi manusia universal meskipun secara konseptual hal itu datang dari dunia Barat.

Dalam  menjawab  problem  hak-hak  asasi  ini,  sekaligus  untuk menghindari  dakwaan  adanya  diskriminasi  dalam  hukum  Islam,  An-Naim mengajukan  kerangka  kerjanya  dengan  mendasarkan  pada  beberapa  prinsip.

Pembaruan  hukum  Islam  menurutnya  adalah  keniscayaan  yang  harus  dilakukan sekarang ini. Untuk itu, dalam melakukan pembaruan tersebut diajukan beberapa prinsip yang harus menjadi dasar pijakannya.  Pembaruan  hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  persoalan  diskriminasi harus  berpijak  pada  prinsip  universalitas,  yaitu  seseorang  harus  memperlakukan orang  lain  sama  seperti  ia  mengharapkan  diperlakukan  orang  lain.  Penerapan prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia pada hakekatnya  memiliki kehendak  untuk  hidup  dan  kehendak  untuk  bebas.  Apabila  selama  ini  hukum Islam  tidak  kompatibel  dengan  hak-hak  asasi  manusia  universal,  itu  disebabkan karena  hukum-hukum  tersebut  didasarkan  pada  teks-teks  Madinah  yang  bersifat transisional  dan  eksklusif.  Oleh  karena  itu,  dengan  menggunakan  teori evolusioner,  sudah  saatnya  sekarang  ini  hukum  Islam  mengambil  dasar  pijakan hukumnya  pada  teks-teks  Makkah  yang  bersifat  universal.  Dengan  demikian, produk hukum Islam yang dilahirkannya tentu akan tetap sama Islaminya dengan hukum-hukum yang sebelumnya

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad ibn Zakariya, Ibn Faris Abi ai-Husain, t.th, Mu’jam Maqayis al-Lughah. Juz II, cet. I, Beirut: Dar al-Fikr

Ahmed, Istiaq, 1996, Konstitualisme HAM dan Reformasi Islam, dalam Dekonstruksi Syariah (II), Terjemah Farid Wajidi, Yogyakarta: LKIS

Al-Faruqi, Ismail Raji, Islam and Human Rights, http: //www.islamic-council.org/lib/islam41/islam41.html, diakses pada 4 Desember 2010

Ali Engineer, Asghar Asghar, 2002, Islam dan Perdamaian Global,  Cet. 1, Yogyakarta: Madyan Press

Anis, Ibrahim, t.th, al-Mu’jam  aI-Wasil,  iuz  I Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr

An-Naim, Abdullah Ahmed, 1994, Dekonstruksi Syari’ah, Terjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Jakarta: LKIS

______________, 2001, Syariah dan Isu-isu HAM dalam Wacana Islam Liberal; Pemikiran Tentang Isu-isu Global, terjemah Bahrul Ulum, Jakarta: Paramadina

Ba’al-Bahi, Munir, 1979, AI·Mawarid: A Modern English-Arabic Dictonary, Beirut: Dar al-‘Ilmi.li al-Malayin

Dahlan, Abdul Azis, 1996, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Elizabeth Mayer, Ann, 1996, Ambiguisitas An-Naim dan Hukum Pidana Islam dalam Dekonstruksi Syariah, terjemah Farid Wajidi, Yogyakarta: LKIS

Nasution, M. Yunan, 1988, Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan, Cet. 1 Jakarta: PT Bulan Bintang

Tibi, Bassam, 1996, Syariah, HAM, dan Hukum Internasional  dalam  Dekonstruksi Syariah (II), Terjemah Farid Wajidi, Yogyakarta: LKIS

Tim Penyusun  Kamus Pusat Pembinaan Bahasa,  1989, Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  Cet.  II, Jakarta : Balai Pustaka

Tim Penyusun, Pendidikan Kewarganegaraan, Politeknik Telkom (hasil download)

Wikipedia, The Universal Declaration of Human Rights in Islam, http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, di akses pada 04 Desember 2010

Wognjosoebroto, Soetandyo, t.th, Hak Asasi Manusia; Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa, Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat,

[1] M. Yunan Nasution, Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan, Cet. 1 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988) him.  104.

[2] Ibid, Hlm. 103

[3] Asghar Ali Engineer, Islam dan Perdamaian Global,  Cet. 1, (Yogyakarta: Madyan Press 2002) hlm.  19

 

[4] Ibn Faris Abi ai-Husain Ahmad ibn Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lughah. Juz II, cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) him.  15

[5] Ibrahim Anis, al-Mu’jam  aI-Wasil,  iuz  I Cet. I, (Beirut: Dar al-Pikr, t.th) hIm.  1815

[6] Ibid,.

[7] Munir Ba’al-Bahi, AI·Mawarid: A Modern English-Arabic Dictonary (Beirut: Dar al-‘Ilmi.li al-Malayin, 1979) him. 798.

[8] Ibn Faris Abi ai-Husain Ahmad ibn Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lughahhlm. 14

[9] Tim Penyusun  Kamus Pusat Pembinaan Bahasa,  Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  Cet.  II, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) hIm.  558

[10] Asghar Ali Engineer, Islam dan Perdamaian Global,.. hlm. 22

[11] Tim Penyusun,Pendidikan Kewarganegaraan, ( Politeknik Telkom) hlm. 4.1

[12] Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 495

[13] Soetandyo Wognjosoebroto, Hak Asasi Manusia; Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa, (Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, t.th) hlm.12

[14] Ibid,. hlm. 13

[15] Wikipedia, The Universal Declaration of Human Rights in Islam, http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, di akses pada 04 Desember 2010

[16] Ismail Raji Al-Faruqi, Islam and Human Rights, http: //www.islamic-council.org/lib/islam41/islam41.html, diakses pada 4 Desember 2010

[17] Abdullah Ahmed An-Naim, lahir di sudan pada tahun 1946, adalah seorang ahli hukum dan aktifis hak-hak asasi manusia. Ia memperoleh gelar di bidang hukum dari Universitas Khrtoum Sudan. Ia memperoleh gelar di bidang doktor dari Universitas Cambridge Inggris dan Universitas Edinburgh Skotlandia. Ia mengajar di sekolah-sekolah hukum baik di Sudan, Kanada, dan Amerika Serikat.

[18] Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syari’ah, Terjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Jakarta: LKIS, 1994) hlm. 309

[19] Ann Elizabeth Mayer, Ambiguisitas An-Naim dan Hukum Pidana Islam dalam Dekonstruksi Syariah, terjemah Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996) hlm. 42-43

[20] Istiaq Ahmed, Konstitualisme HAM dan Reformasi Islam, dalam Dekonstruksi Syariah (II), Terjemah Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996) hlm. 80

[21] Ann Elizabeth Mayer, Ambiguisitas An-Naim… hlm. 44

[22] Bassam Tibi, Syariah, HAM, dan Hukum Internasional  dalam  Dekonstruksi Syariah (II), Terjemah Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996) hlm. 95

[23] Istiaq Ahmed, Konstitualisme HAM,..hlm. 75

[24] Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syari’ah,.. hlm. 103

[25] Ibid,.hlm. 103-104

[26] Ibid,. hlm. 110

[27] Ibid,. hlm. 331 dan 335

[28] Abdullah Ahmed An-Naim, Syariah dan Isu-isu HAM dalam Wacana Islam Liberal; Pemikiran Tentang Isu-isu Global, terjemah Bahrul Ulum (Jakarta: Paramadina, 2001) hlm. 381

[29] Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syari’ah,.. hlm. 329

[30] Perbudakan secara resmi dihapuskan di Bahrain pada tahun 1947, Kuwait tahun 1947, dan Qatar pada tahun 1952.

[31] Ibid,. hlm. 339-340

[32] Ibid,. hlm. 343

[33] Abdullah Ahmad An-Naim, Syariah dan Isu Ham,.. hlm. 393

[34] Ibid,. hlm. 393

[35] Ibid,. hlm. 394

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *