Pengaruh Politik terhadap Hukum Islam pada Periode Taqlid Buta

Oleh: Enda Arova Rohmatuka, M.H.I,. S.Pd.I

 

Abstraksi: Tasyri’ atau legislasi hukum Islam telah melewati berbagai fase pembentukan dan perkembangan. Dari masa ketika otoritas legislasi ini dipegang penuh oleh Rasulullah sebagai pembawa risalah, hingga masa ketika umat harus bisa memutuskan dan memilih salah satu dari sekian madzhab hukum Islam yang ada. Perjalanan legislasi ini mengikuti perkembangan kondisi yang terjadi di kalangan umat Islam, baik itu kondisi sosial, politik, budaya, termasuk semangat keilmuan yang dimiliki para sarjana muslim. Di samping masa-masa keemasan perjalanan legislasi ini juga sempat mengalami masa kejumudan yang ditandai dengan adanya taqlid buta, yang mulai muncul di penghujung masa kekuasaan dinasti Abbasiyah yakni sekitar abad 4 H. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, namun makalah ini hanya akan membatasi pembahasan pada faktor politik. Yakni tentang bagaimana kondisi politik yang terjadi  dan pengaruh yang ditimbulkannya terhadap perjalanan legislasi hukum Islam, serta upaya yang dilakukan para sarjana muslim pada masa itu untuk menyelamatkan hukum Islam dari kejumudan.

Kata kunci : legislasi hukum Islam, taqlid, faktor politik.

 

Pendahuluan

Periode taqlid dan kejumudan dalam sejarah legislasi hukum Islam dimulai ketika memasuki pertengahan abad keempat hijriah sampai akhir abad ketiga belas hijriah. Pada masa tersebut fuqaha’ yang ada tidak membuat sesuatu yang baru dan hanya mengikuti pendapat yang telah ada pada mazhab-mazhab dan telah terbukukan dalam kitab-kitab fiqih, seperti mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, serta mazhab-mazhab lain yang sudah mencapai tahap kemajuannya.[1]

Sebelumnya pada masa imam-imam mazhab, ada semangat untuk mempelajari hukum Islam serta semangat ijtihad yang kuat. Sampai pada masa setelahnya pun para ulama masih berijtihad namun dengan cara yang lain, yakni dengan menciptakan masalah-masalah atau menghayalkan seandainya begini seandainya begitu. Tidak seperti ulama sebelumnya yang memang mencari hukum bagi suatu perkara yang memang benar-benar terjadi.

Hal ini terjadi karena ada pengaruh dari faktor politik, yakni sejak terpecahnya politik setelah wafatnya Ali. Ulama-ulama pada masa itu terpisah dari pemerintahan dan terpinggirkan, sehingga fokus perhatiannya pun beralih pada masalah-masalah kecil yang rentan perdebatan. Kalau ada permasalahan yang bersinggungan dengan politik, para ulama akan memberikan pendapat sesuai dengan pendapat penguasa yang sedang memegang kekuasaan. Hal ini berlangsung begitu lama, hingga menimbulkan kelesuan yang mengakar.

Semangat para ulama pendahulunya yang begitu besar dalam mewariskan karya-karyanya pun menimbulkan keengganan generasi penerus untuk berfikir, karena segala sesuatu  sudah tertulis dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Sehingga generasi-generasi selanjutnya pun hanya puas menjadi peniru dan pengekor.

Dua hal tersebut, karena segala sesuatu telah tertulis dan keadaan politik yang tidak mendukung menjadikan semangat yang dulunya berkobar di dada para ulama sebelumnya pun padam. Generasi pada masa ini sudah cukup puas dengan meniru imam-imam pendahulunya. Dan penghargaan yang begitu besar mereka berikan pada imam-imam fiqih zaman dulu. Bahkan dari penghargaan yang begitu besar ini pula yang akhirnya ikut yang memunculkan adanya taqlid buta.[2]

Term taqlid sendiri berasal dari bahasa Arab qallada-yuqallidu-taqliidan, yang memiliki beberapa makna, di antaranya mengalungi, meniru, dan mengikuti. Jadi secara bahasa taqlid berarti rantai atau barang sejenisnya yang diikatkan pada leher. Sedangkan menurut para ulama fiqih, pengertian taqlid adalah penerimaan seseorang terhadap perkataan seorang faqih yang tidak diketahui dari mana asal dalil atau sumber hukum perkataan itu.[3]

Menurut al Ghazali taqlid adalah menerima atau mengamalkan pendapat orang lain yang tidak diketahui hujjahnya dari Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Ridha taqlid adalah mengikuti pendapat seseorang yang dianggap terhormat dan ahli hukum agama tanpa memperhatikan benar atau salah, baik atau buruk, manfaat atau mudharat. Sedangkan dalam pemikiran syi’ah, taqlid adalah hubungan yang logis, ilmiah, alamiah dan penting, antara orang-orang awam atau bukan ahli dengan ulama dalam masalah-masalah praktis dan hukum yang mengandung aspek-aspek teknis yang tidak diketahui oleh orang awam.

Periode ini disebut dengan periode taqlid karena para fuqaha’ yang ada tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan pada kandungan mazhab yang ada dan sudah mencapai tahap kemajuan serta telah dibukukan.[4]

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya periode taqlid dalam sejarah legislasi hukum Islam, namun makalah ini akan membatasi pembahasan hanya pada faktor politiknya. Tanpa menafikan faktor-faktor yang lainnya makalah ini mencoba menguak latar belakang terjadinya taqlid dan menghubungkannya dengan kondisi politik pada masa taqlid ini terjadi. Dengan demikian makalah ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut: 1) Bagaimana kondisi politik Islam sebelum dan selama periode taqlid itu terjadi? 2) Bagaimana pengaruh faktor politik terhadap perjalanan legislasi hukum Islam? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan para sarjana muslim pada masa itu untuk menyelamatkan hukum Islam dari kejumudan?

 

Kondisi Politik Islam pada Periode Taqlid

Sebagaimana telah disebutkan di awal makalah ini bahwa periode taqlid dimulai ketika dinasti Abbasiyah berada di penghujung masa kejayaannya, yakni sekitar abad 4 H atau 10-11 M. Pada masa tersebut pemerintahan Islam yang ada – yakni dinasti Abbasiyah – begitu lemah akibat adanya perpecahan dan pergolakan yang terjadi di berbagai wilayah kekuasaannya. Perpecahan tersebut menyebabkan negara Islam yang pada mulanya besar dan kuat, terpecah menjadi negara-negara kecil yang memiliki pemimpin sendiri-sendiri yang semuanya memakai gelar amirul mukminin dan saling berselisih. Hal ini pula yang memudahkan para musuh Islam pada perang salib dapat dengan mudah menyerang dan menghancurkan negara-negara Islam.

Pada masa ini dinasti Abbasiyah menghadapi negara-negara kecil yang muncul di berbagai wilayahnya dan ingin memiliki pemerintahan sendiri. Ada negara Sasan dengan ibukotanya Bukhara, ada Andalusia yang didirikan oleh Abdurrahman al Nashir, juga Fatimiyah yang mendirikan dinasti di Afrika Utara. Negara-negara kecil tersebut secara nominal masih mau mengakui kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad, namun di sisi lain membangun dinasti serta memiliki kedaulatan yang bebas dari otoritas Abbasiyah di Baghdad.[5]

Selama pemerintahan dinasti Abbasiyah sendiri terdapat beberapa kebijakan yang mendorong adanya gejolak dari rakyatnya. Seperti kebijakan khalifah al Ma’mun yang mengharuskan seluruh rakyat menganut mazhab tertentu (mu’tazilah) dan mau mengakui al Qur’an sebagai makhluq. Hal tersebut menjadi catatan hitam dinasti ini karena banyak tokoh atau ulama yang menerima hukuman akibat adanya kebijakan yang berlangsung selama 26 tahun dan dikenal dengan mihnah (inkuisi) tersebut.[6]

Kebijakan inkuisi tersebut diakhiri oleh khalifah al Mutawakkil, yang kemudian menunjuk Ahmad ibn Hanbal menjadi penasehat negara. Tentu saja hal ini menjadikan mazhab Hanbali secara perlahan menjadi mazhab negara menggantikan mu’tazilah. Meskipun khalifah al Mutawakkil sendiri tidak memaksakan mazhab tertentu yang harus dianut, namun tradisi bermazhab serta taqlid sudah mulai tampak mengakar.[7]

Kemudian sepeninggal khalifah al Mutawakkil mulai terjadi kekacauan di pemerintahan, para gubernur serta jenderal yang ada di daerah tidak dapat terkontrol. Muncul perselisihan antara khalifah dengan para gubernur, juga adanya pejabat yang meyalahgunakan kekuasaan, silang pendapat dalam mencetuskan hukum fiqih, semakin menyemaraknya perbedaan ideologi, serta munculnya kembali beberapa orang keturunan Ali yang mengklaim dirinya sebagai khalifah. Beberapa hal tersebut semakin memicu pergolakan politik di berbagai daerah. Disintegrasi pun tak terhindarkan, dan seperti yang telah disebutkan di awal bahwa banyak negara-negara yang muncul dan memiliki amir sendiri.[8]

Puncak perubahan yang paling dramatis terjadi ketika Baghdad dihancurkan oleh serangan Mongol di bawah pimpinan Hulagu, cucu dari Jengis Khan. Dunia Islam pun jatuh ke tangan bangsa Mongol yang menganut Samanisme. Hal ini pun kemudian membawa perubahan yang cukup berdampak secara psikologis dan agama. Konsep negara khilafah, negara Islam (dar al Islam) dan negara kafir (dar al harb), serta penduduk negara Islam yang terbagi menjadi muslim dan ahl al dzimmah (kafir yang ada dalam perlindungan) pun tak lagi menjadi realitas politik. Sebab kenyataan yang menunjukkan bahwa wilayah yang ditinggali oleh mayoritas muslim berada di bawah kekuasaan kafir.[9]

Serangan bangsa Mongol ke Baghdad ini juga dibantu oleh penghianatan beberapa kelompok yang tidak senang dengan kepemimpinan khalifah dan memilih untuk melakukan kerjasama dengan bangsa Mongol. Setelah Baghdad dikepung selama kurang lebih 50 hari, Mongol menyerang dan menawan khalifah al Mu’tashim beserta keluarganya dan membawanya ke kamp Mongol. Serangan ini tentu saja mengorbankan banyak nyawa, selain tentara kerajaan juga banyak penduduk yang tewas, termasuk para ulama. Selain itu banyak bangunan serta pusat-pusat intelektual yang sengaja dirusak oleh bangsa Mongol.[10]

Mongol menaklukkan wilayah demi wilayah, mulai dari Asia Timur, Timur Tengah hingga ke Eropa Timur, karena percaya dengan nasib yang diberikan Tuhan untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut. Dan kemudian wilayah yang luas tersebut dibagi untuk empat Pangeran Mongol. Pembagian ini semula dimaksudkan untuk kepentingan administratif, tetapi akhirnya justru malah menyebabkan perebutan wilayah dan kekuasaan antara pangeran-pangeran Mongol itu sendiri. Di samping itu juga karena tidak adanya kejelasan dalam konsep Mongol tentang sebuah negara. Sekalipun wilayah tersebut telah dibagi-bagi namun dalam konsep Mongol wilayah-wilayah taklukan yang diwariskan tersebut merupakan milik bersama. Hal ini ditambah lagi dengan tidak adanya pola suksesi yang jelas, sehingga perang saudara antar bangsa Mongol sendiri pun tak terhindarkan. [11]

Ketika kekuasaan Mongol mengalami pergolakan dari dalam inilah dinasti-dinasti Islam dari negara-negara kecil yang telah muncul embrionya dari masa dinasti Abbasiyah mencoba bangkit dan membangun kembali pemerintahannya. Masing-masing wilayah membangun dinasti dan kekuasaannya sendiri, seperti dinasti Mudzaffariyah di Persia, dinasti Jalayiriyah di Iraq, Qaramaniyah dan Utsmaniyah di Turki, Ayyubiyah dan Mamluk di Mesir, Rasuliyah di Jazirah Arab, dan masih banyak lagi dinasti-dinasti lainnya yang silih berganti merebut dan menguasai sebuah wilayah.

 

 

Pengaruh Faktor Politik terhadap Legislasi Hukum Islam pada Periode Taqlid

Keadaan politik yang penuh pergolakan dan intrik pada masa taqlid ini telah memasung perkembangan hukum Islam sebagai ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dipahami karena adanya pergolakan politik yang terjadi di negara-negara Islam tersebut menghambat fuqaha’ yang ada untuk melakukan pengembaraan ke berbagai negara. Padahal proses belajar melalui pengembaraan ke berbagai negara inilah yang telah memberikan kesempatan bagi fuqaha’ pada masa sebelumnya untuk memahami berbagai karakter, budaya dan peristiwa yang ada di negara-negara lainnya. Di samping itu,  para penguasa negara-negara Islam pada masa ini terlalu disibukkan dengan urusan politik dan peperangan, sehingga kurang memperhatikan urusan ilmu pengetahuan.[12]

Padahal ruang gerak perkembangan hukum Islam dalam segi ilmu pengetahuan baru saja terbuka, mengingat sebelum Abbasiyah berkuasa, dinasti Umayyah yang memegang kedaulatan hanya mementingkn ekspansi perluasan teritorial dan mengacuhkan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Abbasiyah ini fiqih tidak lagi diartikan sebagai pengetahuan agama an sich melainkan lebih spesifik lagi, sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum keagamaan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, baik ibadah maupun muamalah.

Pada masa Abbasiyah juga hukum Islam ini berkembang dengan pesat dan mulai terkodifikasi dalam sebuah kitab seperti al Muwaththa’ dan al Umm, dan al Kafi. Perkembangan yang pesat ini didorong oleh munculnya mazhab-mazhab baru sebagai kelanjutan dari mazhab fiqih yang telah ada dari masa dinasti Umayyah. Seperti mazhab Ja’fari yang merupakan mazhab Syi’ah Imamiyah, mazhab Hanafi yang mewakili corak rasionalisme (ahl ra’y), mazhab al Auza’i yang menentang penggunaan qiyas dalam ijtihad, mazhab al Laitsi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i yang memiliki dua qaul, mazhab Hanbali, dan mazhab Dzahiri. Ushul fiqih pun mulai muncul pada masa ini, sebagai jawaban atas kebutuhan ulama akan kaidah-kaidah ushuliyah dalam proses penetapan hukum.[13]

Namun hukum alam atau sunnatullah rupanya berlaku juga bagi perjalanan legislasi hukum. Ketika sesuatu telah mencapai titik kulminasinya, maka setahap demi setahap akan mengalami kemunduran. Seiring dengan melemahnya otoritas kekuasaan Abbasiyah hingga disintegrasi tak terhindarkan, serangan dari tentara salib di Timur Dekat dan serangan Mongol di Asia Tengah serta Timur, juga tak ketinggalan berbagai konflik internal yang terjadi antara negara-negara Islam. Semua hal ini memicu kendurnya semangat para sarjana muslim pada masa itu dalam perkembangan intelektual, khususnya dalam proses legislasi hukum Islam dan semangat tasyri’ pun berganti menjadi semangat taqlid.

Intervensi politik Mongol terhadap wilayah negara Islam yang telah ditaklukkannya pun melarang digunakannya syari’at sebagai undang-undang negara karena dianggap memiliki potensi mengembangkan subversif. Dikotomi syari’at dan hukum negara ini juga membuat ulama yang ada menyibukkan diri dengan pemikiran serta karya yang telah dihasilkan oleh imam mazhabnya masing-masing. Ditambah dengan adanya fanatisme mazhab serta adanya kecenderungan dari masing-masing negara untuk menganut mazhab yang berbeda. Fanatisme mazhab bahkan menjalar hingga ke tingkat birokrasi, karena jabatan-jabatan di pemerintahan hanya diserahkan pada orang-orang tertentu yang satu aliran dengan amirnya.[14]

Taqlid yang terjadi ini memiliki dampak negatif sekaligus positif, positifnya adalah bagi mayoritas umat Islam yang merupakan masyarakat awam adanya kodifikasi serta formulasi hukum dari mazhab tertentu dengan berbagai dalil pentarjihanya memberikan kemudahan untuk memahami dan melaksanakan syari’at Islam. Di samping itu juga untuk menekan berkembangnya fatwa-fatwa menyesatkan yang dikeluarkan oleh orang yang tidak benar-benar paham dengan aturan ijtihad.

Sedangkan dampak negatifnya, periode taqlid yang mengumumkan tertutupnya pintu ijtihad ini telah mematikan pertumbuhan jiwa kritis dan kreatif para sarjana muslim. Karena ijtihad tidak lagi dibolehkan, maka para sarjana muslim itu pun hanya dapat mengolah dan menguraikan pendapat yang telah diputuskan oleh imam mazhabnya, tanpa melakukan analisa apalagi konstruksi ulang, sehingga seringkali mengakibatkan hukum yang tampak terlalu dipaksakan. Dan hal inilah yang mau tidak mau harus dilakukan, hingga akhirnya sifat dinamis yang seharusnya menjadi karakter utama syari’at sesuai perkembangan zaman dan peradaban manusia justru semakin memudar.

Memudarnya sifat dinamis yang seharusnya menjadi karakter utama syari’at ini membuat hukum Islam menjadi mandul dan tidak berdaya menjawab masalah-masalah yang baru muncul. Hal ini pada akhirnya membawa masyarakat dan juga penguasa untuk berpaling dari hukum Islam dan menggunakan undang-undang konvensional dalam menetapkan hukum terhadap berbagai masalah yang muncul.

Setelah mengalami perjalanan dan perkembangan, perjalanan legislasi yang berhenti pada taqlid ini kemudian memberikan semacam seleksi terhadap sekian mazhab yang ada, hingga mengerucut hanya menyisakan empat mazhab sunni – Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali – serta beberapa aliran syi’ah yang tidak banyak dan hanya beredar di wilayah basis aliran ini.[15]

Terkait dengan hal ini, Ibn Khaldun menuliskan pemetaan wilayah mazhab dalam Muqaddimahnya. Yakni Hanafi yang berkembang di Iraq, India, Cina, daerah sekitar sungai Eufrat dan Tigris, serta negeri-negeri non-Arab. Sedangkan basis Syafi’i berada di Mesir karena merupakan persinggahan terakhir Imam Syafi’i sehingga dibandingkan Baghdad, Mesir dianggap lebih valid dengan qaul jadid  Syafi’i. Sebelum akhirnya Mesir dikuasai dinasti Fathimiyah yang bermazhab Syi’ah, dan kembali pada mazhab sunni Maliki setelah kedatangan Abd al Wahhab dari Iraq. Hingga akhirnya Mesir kembali lagi menjadi basis Syafi’i setelah kemenangan Shalah al Din al Ayyubi. Dari Mesir inilah kemudian mazhab Syafi’i menyebar ke berbagai wilayah.[16]

Sedangkan mazhab Maliki secara spesifik tersebar di wilayah Maghribi (Maroko dan sekitarnya) dan Andalusia (Spanyol). Di wilayah ini kemurnian mazhab Maliki dapat terjaga karena karakter dan kultur kedua wilayah ini ekuivalen dengan karakter serta kultur Hijaz yang merupakan sentral mazhab Maliki. Sementara mazhab Hanbali memiliki jumlah pengikut yang paling sedikit bila dibandingkan dengan tiga mazhab yang lainnya. Mazhab ini juga tidak mendominasi sebuah negara, melainkan terpencar hampir ke seluruh wilayah Islam.[17]

 

 

 

Upaya Sarjana Muslim Lepas dari Kejumudan

Pada periode taqlid ini memang terdapat beberapa ulama yang berani menentang taqlid dan menyeru untuk ijtihad serta kembali kepada sumber hukum yang aslinya, yakni al Qur’an dan Hadits. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Meskipun seruan ini mendapat tantangan hebat dari ulama-ulama semasanya, akan tetapi pada abad selanjutnya terutama setelah abad ketiga belas hijriah, mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan ilmu Fiqih.

Selama periode taqlid para sarjana muslim yang ada walaupun tidak bisa memiliki kebebasan dan semangat ijtihad seperti yang dimiliki oleh para pendahulunya, namun tetap memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam perjalanan legislasi hukum Islam. Di antaranya adalah melakukan upaya ta’lil  (rasionalisasi hukum-hukum fiqih), tarjih baik dari segi riwayah maupun dirayah, dan menuliskan kitab-kitab fiqih komparasi.[18]

Dan pada sekitar akhir abad ketiga belas hijriah, akhirnya muncul upaya yang serius dari para sarjana muslim untuk keluar dari kejumudan. Hal ini menunjukkan karakteristik dan corak tersendiri, antara lain dapat menghadirkan fiqih yang sejalan dengan perkembangan zaman, dapat memberikan kontribusi dalam menjawab permasalahan baru yang muncul pada hari ini dengan menggunakan dalil dari sumber aslinya, menghapus taqlid, dan tidak terpaku dengan mazhab atau kitab tertentu.[19]

Beberapa hal yang dilakukan oleh para sarjana muslim dalam upaya lepas dari kejumudan ini adalah:

  1. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian mazhab-mazahb dan pendapat yang sudah diakui, dengan tetap mengedepankan prinsip persamaan tanpa ada perlakuan khusus antara satu mazhab dengan mazhab yang lain.
  2. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian fiqih tematik.
  3. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian fiqih komparasi.
  4. Membentuk lembaga-lembaga kajian ilmiah dan menerbitkan ensiklopedi fiqih, seperti Lembaga Kajian Islam di al Azhar, Kantor Pusat Urusan Islam di bawah koordinasi Kementerian Wakaf Mesir, Ensiklopedi Fiqih di Kuwait dan juga di Mesir. Para sarjana muslim yang ada dalam lembaga ini menghimpun semua masalah dengan menggunakan metode yang sama, yakni dengan menukil pendapat mazhab dengan gaya bahasa yang lugas dan ringkas, tanpa mentarjih pendapat tertentu.
  5. Melakukan kodifikasi untuk menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan memudahkan para hakim untuk mengambil rujukan. Titik tolak kodifikasi ini adalah ketika Turki berhasil menerbitkan Majallah al Ahkam al Adliyyah (Kompilasi Hukum Islam), yang mengubah sistematika fiqih menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dan melegislasi hukum Islam menjadi hukum positif.

 

Simpulan

Faktor politik merupakan faktor utama yang mendasari munculnya taqlid. Baik itu politik dalam tubuh Islam sendiri yang mengalami disintegrasi, maupun intervensi politik dari luar seperti serangan dari tentara salib dan Mongol yang akhirnya menaklukkan dinasti Abbasiyah dan menduduki wilayah negara Islam. Serangan dari luar ini juga semakin mendorong keinginan beberapa wilayah untuk berdiri membentuk pemerintahan sendiri. Sehingga permasalahan politik dunia Islam pada masa ini semakin bertambah kompleks.

Selama periode taqlid ini semangat keintelektualan untuk mengembangkan hukum Islam terpasung oleh larangan ijtihad, dan harus mencukupkan diri pada mazhab-mazhab hasil pemikiran ulama dari masa sebelumnya. Meski demikian pemikiran kritis dari sarjana muslim yang muncul belakangan akhirnya mampu menumbuhkan kembali semangat dalam mengembangkan hukum Islam, bahkan terdapat juga upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif dan masuk menjadi aturan undang-undang dan menjadi rujukan para hakim di pengadilan negara.

 

 

Daftar Rujukan

Harjono, Anwar. Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1968.

http://akitephos.wordpress.com/sejarah-pendidikan-islam/islam-pada-masa-daulah-bani-abbasiyah/, diakses tanggal 9 Desember 2011.

http://hbmulyana.wordpress.com/2008/01/19/sejarah-ringkas-dinamika-politik-ummat-islam-610-2002/, diakses tanggal 9 Desember 2011.

http://www.scribd.com/doc/46294233/Masa-Taqlid-Dan-Jumud  diakses tanggal 9 Desember 2011.

Khalil, Rasyad Hasan. Tarikh Tasyri’; Sejarah Legitimasi Hukum Islam, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.

Mughni, Syafiq A. Dinamika Intelektual Islam pada Abad Kegelapan. Surabaya: LPAM, 2002.

Tim Karya Ilmiah Purnasiswa MHM, Sejarah Tasyri’ Islam, Periodesasi Legislasi Islam dalam Bingkai Sejarah. Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual Islam, 2006.

Qardhawi, Yusuf. dkk. Dasar Pemikiran Hukum Islam; Taqlid vs Ijtihad. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

[1] Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’; Sejarah Legitimasi Hukum Islam, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 117.

2 Anwar Harjono, Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1968), h. 74-77

[3] Yusuf Qardhawi, dkk., Dasar Pemikiran Hukum Islam; Taqlid vs Ijtihad (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 15.

[4] Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’, h.117.

[5] Syafiq A. Mughni, Dinamika Intelektual Islam pada Abad Kegelapan (Surabaya:LPAM, 2002), h. 11

[6] Tim Karya Ilmiah Purnasiswa MHM, Sejarah Tasyri’ Islam, Periodesasi Legislasi Islam dalam Bingkai Sejarah (Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual Islam, 2006), h. 232.

[7] Ibid. h. 230.

[8] Ibid.

[9] Syafiq A. Mughni, Dinamika Intelektual Islam, h. 11.

[10] Ibid. 12.

[11] Ibid. h. 13.

[12] Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’, h. 118.

[13] Tim Karya Ilmiah Purnasiswa MHM, Sejarah Tasyri’ Islam, , h. 256-263.

[14] Ibid. 289-293

[15] Ibid. h. 296.

[16] Ibid. h. 297.

[17] Ibid. 297-298.

[18] Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’, h. 122-125.

[19] Ibid., h. 131.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *