POLA PEMIKIRAN AHLU HADITS DAN AHLU RA’YU DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Oleh : Abdulloh Munir, L.c., M.H.I

 

Pendahuluan

Dinamisasi hukum Islam merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar berjalan sesuai dengan konteks zamannya. Banyak metode dan pendekatan yang digunakan ketika melakukan kajian intens terhadap permasalahan ini, khususnya mengenai pemahaman relasi teks dengan konteks. Menurut Syaltut sumber hukum Islam adalah al-Qur’an, Sunnah, dan ra’yu. Pemahaman terhadap al-Qur’an dan Sunnah dimaksudkannya sebagai pendekatan langsung terhadap teks kedua sumber tersebut, sedangkan ra’yu merupakan ijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak dijumpai nash (al-Qur’an dan Sunnah) yang dipraktekkan melalui metode ijma’, qiyas, dan maslahah mursalah. Melalui metode tersebut, persoalan-persoalan kontemporer coba dipahami dengan sumber-sumber hukum yang digunakan. Dengan pemahaman demikian hukum Islam akan tampil lebih dinamis sesuai dengan konteks zamannya.

Maklum adanya bahwa permasalahan dan persoalan yang dihadapi umat pada waktu Rasulullah Saw. selama 23 tahun, dapat diajukan langsung kepada Beliau, dan dengan simpel, jawaban beliau bisa lewat wahyu qurani ataupun hadits yang secara tekstual dapat di pahami tanpa memerlukan ijtihad atau penafsiran akal (ra’yu),meskipun indikasi bahwa pintu ijtihad sudah terbuka ketika Nabi mengutus sahabat Mu’adz sebagai hakim di Yaman. Nabi bertanya,”Bagaimana kamu memutuskan sebuah persoalan? Mu’adz menjawab,”Aku memutuskan dengan Kitabullah” jika tidak ditemukan dalam Kitabullah?” Dengan sunnah Rasulullah” jika tidak terdapat dalam sunnahku? ”Aku berijtihad lewat akal dan pikiran”. Peristiwa Mu’adz mengindikasikan bahwa sebenarnya ijtihad sudah mendapatkan legalitas dari Rasullullah sendiri.[1]

Kemudian ra’yu sebagai alternatif sumber hukum islam setelah al-Quran dan hadits mempunyai peran yang kuat pada masa al-Khulafa’ al-Rasyidun. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, semisal adanya persoalan-persoalan baru yang secara lahiriyah tidak ditemukan keterangan jawabannya dalam al-Quran maupun hadits. Ada peristiwa-peristiwa baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga dibutuhkanlah peran akal atau ra’yu dalam menemukan jawabannya. Inilha yang kemudian dinamakan ijtihad. Faktor lainnya, munculnya masalah-masalah yang secara tekstual telah diterangkan dalam al-Quran maupun hadits, namun ketentuan itu sulit untuk diterapkan dan membutuhkan pemahaman baru untuk dapat diterima masyarakat.[2]

Selanjutnya masuk ke suatu masa, dimana terdapat kecenderunagn sebagian Ulama’ dalam penetapan hukum lebih banyak menggunakan hadits Nabi dibandingkan dengan ijtihad, meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Golongan ini dikenal sebagai Ahlu Hadits, kebanyakan berdomisili di Hijaz dan Madinah. Di lain pihak, terdapat kelompok yang dominan dalam menggunakan ijtihad atau ra’yu pada menetapkan suatu hukum. Mereka disebut Ahlu Ra’yu, yang banyak berdomisili di Iraq dan Bashrah.[3]

Historisitas Hukum Islam

Masa pengembangan hukum islam berawal dari zaman Dinasti Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyyah, sekitar abad II sampai pertengahan abad IV H. Pada periode ini pengembangan dan kodifikasi hukum dan hadits mendapat perhatian yang sangat besar. Hadits-hadits Nabi dan fatwa-fatwa sahabat dikumpulkan dan dijadikan sebagai kajian keilmuan dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat. Dalam berijtihad para tabiin terkadang mereka mengutamakan pendapat seorang sahabat dari pada sahabat yang lain jika salah satu pendapat itu menurut penilaiannya lebih dekat dengan al-Quran dan hadits. Tetapi ada juga dari mereka yang melakukan ijtihad sendiri.[4]

Seiring dengan perkembangan fiqh, maka muncul fuqaha’ di berbagai wilayah Islam yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat. Persoalan pokok yang menjadi perdebatan adalah urgentisitas penggunakan akal atau ra’yu dalam penetapan hukum Islam selain al-Quran dan Hadits.[5]

Perbedaan pendapat dan pertentangan ini melahirkan kelompok Ahlu al-Haditsdan Ahlu al-Ra’yi yang pada masa belakangan mengembangkan metode penggalian suatu hukum yang berbeda dan menggunakan metode yang tidak sama.

Secara geografis, madzhab Ahlu al-Haditsberada di madinah. Sedangkan madhab Ahlu al-Ra’yi berada di wilayah Iraq(Bashrah, Kufah). Di hampir setiap wilayah berdiri madrasah terkait dengan madzhab tertentu dengan tokohnya tersendiri.

Di Madinah terdapat Sa’id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abd. Rahman, Ubaidah bin Abdullah, Kharijah bin Zaid, Sulaiman bin Yasar dan al-Qasim bin Muhammad. Mereka inilah yang disebut dengan Fuqaha’ Sab’ah di Madinah.[6]

Di wilayah Iraq muncul tokoh-tokoh Ahlu al-Ra’yi, semisal Muslim bin Yasar, al-Hasan bin Yasa’, Alqamah bin Qaius, masruq bin Ajdi al-Aswad bin Yazid, Sarah bin Harist dan lain-lain.[7]

Perluasan kekuasan Islam yang menyebabkan terpencar-pencarnya wilayah islam dan menyebarnya para ulama’ dengan berbagai profesi ke berbagai wilayah kekuasan Islam mempengaruhi perkembangan fiqh, disamping juga faktor periwayatan hadits yang marak terjadi ketika itu, yang banyak juga berlatarbelakang politik.

Ahlu al-Ra’yi

Yang dimaksudkan dengan Ahlu al-Ra’yi adalah aliran ijtihad yang mempunyai pandangan bahwa hukum islam itu merupakan ketentual-ketentuan doktrial yang mengacu pada kemaslahatan kehidupan umat manusia.[8] Bukan berarti ra’yu di sini dipahami penggunaan akal tanpa aturan, menyalahi nash atau mengutarakan pendapat dengan gegabah dan kurangnya pengetahuan nash-nash dan pengambilan hukum di dalamnya.[9] Dalam penetapan hukum aliran ini banyak dipengaruhi oleh cara berfikir ulama-ulama Iraq. Mereka  mengikuti pola pikir Umar bin Khattab dan Ibnu Mas’ud. Kecenderungan mereka dalam menetapkan hukum banyak menggunakan akal.

Menilik kebelakang, kita akan menemukan bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang paling memahami nash-nash, paling banyak melakukan ijtihad dalam memahaminya dan banyak menggunakan daya analitis memperhatikan qarinah, maqashid syari’ah dan pertimbangan kemaslahatan, kendatipun Umar selalu mengedepankan musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain dalam menemukan hukum suatu permasalahan. Hal tersebut dapat digambarkan oleh pernyataan imam Sya’by yang mengatakan bahwa Umar telah memutuskan seratus kasus melalui musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain ketika tidak ditemukan nash al-Quran atau hadits dalam pemecahannya.[10]

Pola pikir Umar tersebut banyak diikuti oleh Abdullah bin Mas’ud, dan sangat mempengaruhi pemikirannya. Belaui memang mengagumi pemikiran Umar yang cemerlang. Hal itu dapat dilihat dari pernyataannya yang akan membela Umar meskipun seluruh manusia di muka bumi ini menentangnya,”Seandainya semua orang memilih jalan dan Umar memilih jalan yang lain, niscaya aku akan melalui jalan Umar” [11]

Abdullah bin Mas’ud mewariskan metodologi pemikirannya kepada beberapa muridnya yang sangat apresiatif seperti Alqamah, Masruq dan Syuraih. Dan dari Alqamah inilah, pemikiran rasioanlis itu dikembangkan oleh Ibrahim al-Nakha’ie, pendiri madrasah ra’yu sekaligus guru Abu Hanifah.[12]

Faktor Tersebarnya Aliran Madrasah Ra’yu Di Wilayah Iraq

Para pemegang kendali hukum Islam Iraq yang dipelopori oleh Ibrahim al-Nakha’ie dalam ijtihadnya,menggunakan akal atau ra’yu lebih dominan daripada hadits. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

  • Pengaruh besar dari Abdullah bin Mas’ud yang pernah tinggal dan menetap di Kufah Iraq, sebagai penerus pola pemikiran Umar bin Khattab seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.[13]
  • Hadits-hadits Nabi dan fatwa-fatwa sahabat tidak banyak ditemukan di wilayah Iraq, jika dibandingkan dengan wilayah Madinah. Penduduk Madinah mempunyai pembendaharaan hadits yang mereka jadikan pedoman dalam menetapkan hukum karena Madinah adalah tanah air Nabi. Sedang ahli fiqih Iraq kurang didukung oleh pembendaharaan hadits seperti ini, sehingga dalam menetapkan hukum, mereka menggunakan kekuatan akal pikiran, mereka berijtihad dalam memahami tujuan nash dan sebab-sebab ditentukannya hukum tersebut.[14]
  • Setelah terbunuhnya Khalifah Usman, kemudian berlanjut dengan perang Jamal yang menuntut balas atas darah Ustman. Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sehingga meletus perang Shiffin. Setelah peristiwa tahkim muncul kaum Khawarij dan kelompok Syiah. Kericuhan itu terus berlanjut sampai terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Bani Umayyah menguasai pemerintahan dengan cara paksa.Kelompok Khawarij, Syiah dan Bani Umayyah satu sama lain saling bermusuhan dan saling menumpahkan darah. Sejak itu mulai timbul hadits-hadits palsu yang dibuat untuk memperkuat kelompoknya masing-masing. Kelompok Syiah Rafidah yang bermarkas di Kufah dikenal paling banyak membuat Hadits palsu. Para ahli fiqih Iraq sudah menyaksikan aksi pemalsuan hadits, sedang ahli fiqih Madinah tidak menyaksikannyaDengan latar belakang tersebut selanjutnya para ulama Iraq sangat hati-hati dalam menerima periwayatan hadits. Mereka hanya menerima hadits-hadits yang benar-benar sudah populer di kalangan ahli fiqih saja. Kalau mereka mendapatkan suatu hadits yang muatannya dipandang tidak relevan dengan hikmah atau tujuan penetapan hukum dalam syari’at, maka mereka menta’wil hadits atau meninggalkannya.[15]
  • Situasi kondisi di Irak berbeda dengan di Madinah. Sistem interaksi sosial, muamalah, tradisi dan tata aturan yang ada di Iraq merupakan hasil dari benturan beberapa peradaban, khususnya peradaban Persia. Medan ijtihad di Iraq lebih luas dan diskursus pelbagai masalah lebih berwarna. Sehingga terjadi kecenderungan untuk menggunakan analisis ketika menerapkan hukum suatu masalah. Ibrahim al-Nakha’ie berkata,” ketika saya mendengar satu hadits, saya mempu untuk mengqiyaskan kepadanya seratus permasalahan”[16]
  • Di kalangan umat Syi’ah muncul gerakan aliran kebathinan dengan beragam nama, dan yang terpenting adalah Bathiniyah (para pencari makna batin atau spiritual dari wahyu). Sedikit banyak gerakan ini memberi pengaruh terhadap pola pikir umat Iraq, yang mengedepankan rasio dalam menggali hukum suatu masalah, dikarenakan mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu mempunyai ma’na tersirat.[17]

 

Karakteristik Madrasah Ra’yu

Penetapan hukum menurut ahlu ra’yu harus didasarkan atas satu prinsip dan bermuara pada satu tujuan, yakni kemaslahatan umat manusia, sehingga hukum-hukum yang ditetapkan itu tidak salaing bertentangan, justru saling menguatkan dan teratur.[18]Manna’ al-Qattan dalam kitabnya, Tarekh al-Tasyri’ al-Islamy, al-Tasyri’ wa al-Fiqh menjelaskan ciri khas atau karakter madrasah ahlu ra’yu sebagai berikut.

Pertama, penggunaan rasioterhadap permasalahan-permasalahan parsial tidak hanya terbatas pada fenomena yang terjadi pada masa itu.Bahkan mereka juga memprediksikan hukum suatu masalah yang belum terjadi.Ungkapan yang sering mereka kemukakan adalah aroaita lau kadza?“bagaimana pendapatmu seandainya begini..begitu..” sehingga mereka dijuluki oleh kompetitornya, ahlu hadits dengan sebutan al-Aroaitiyyun.Metodologi mereka dikenal sebagai fiqh iftiradliatau fiqih pengandaian.[19]

Kedua, meminimalisasi periwayatan hadits dan sangat selektif dalam penerimaan suatu hadits dengan membuat persyaratan yang ketat.Dan memang mereka mengikuti pola pikir Umar bin Khattab dan Ibn Mas’ud seperti yang diterangkan di atas, dalam penetapan suatu periwayatan hadits dengan tidak memperbanyak periwayatan hadits dari Nabi, dikhawatirkan mereka terjerumus ke dalam hadits-hadits palsu. Hal tersebut menjadikan mereka meremehkan periwayatan hadits dan sebaliknya, mereka lebih mengedepankan rasio[20]

Ahlu al-Hadits

Madinah menempati posisi yang sentral, karena kedudukannya sebagai tempat hijrah, tempat dibangun peradaban Islam di bawah komando langsung dari Rasulullah juga pusat pemerintahan Khulafa al-Rasyidun.Maka Madinah menjadi tempat tumbuhnya hadits, segala sesuatu yang keluar dari Nabi.Hal tersebut menjadikan penduduk Madinah sangat kompeten dalam hadits dan perpegang teguh pada periwayatan hadits.

Ulama ahlu hadits, ulama yang membatasi kajian fiqihnya hanya merujuk pada al-Quran dan hadits Nabi serta tidak mau melangkah lebih jauh dari keduanya, mereka cenderung tidak menyukai kajian nalar juga sangat berhati-hati ketika mengemukakan fatwa suatu permasalahan.[21]Golorang ini mayoritas berdomisili di Madinah, kecenderungan ini dapat dipahami karena di tempat inilah Nabi bermukim, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah ini diyakini mencerminkan tipe ideal yang mengacu pada Sunnah Nabi.[22]

Mereka berpegang pada kedua sumber hukum, al-Quran dan Hadits secara ketat.Jika tidak ditemukan hukumnya dalam keduanya, mereka berpaling pada praktek dan pendapat para sahabat.Mereka menggunakan rasio pada situasi yang sangat terpaksa. Hal itu tercerminkan ketika mereka tidak menemukan hukum suatu masalah pada nash-nash qurani atau hadits dan praktek sahabat, mereka sepakat menggunakan ijtihad, kendatipun dengan metode dan proporsi yang sangat terbatas jika dibandingkan penggunaan rasio pada golongan ahlu ra’yu.Madrasah ini, menurut Umar Sulaiman al-Asyqar merupakan akar dan rujukan utama madzhab Maliky yang disirikan oleh Imam Malik.[23]

Faktor Tumbuhnya Literalisme Madrasah Hadits Di Madinah

Madrasah ini cenderung tidak memberikan ruang yang luas bagi nalar dan banyak bersandar pada bukti-bukti atsar atau nash-nash. Mereka ketika ditanya mengenai suatu permasalahan, jika mereka mengetahui ada ayat quran atau hadis yang menerangkan hukumnya, maka mereka akan berfatwa. Jika tidak menemukan ayat quran atau hadits, mereka cenderung tawaqquf.

Diceritakan ada sesorang yang datang kepada Salim bin Abdullah bin Umar bertanya tentang sesuatu yang tifak diketahuinya, salim menjawab, ”saya tidak mendengar apa-apa (dari quran dan hadits) tentang masalah itu.” orang itu mendesaknya agar beliau mengutarakan pendapatnya, ”saya rela dengan pendapat anda”. Salim menjawab, membuka rahasia kekuatirannya, ”saya kuatir jika mengatakan dengan pendapat saya pribadi, lalu kamu pergi, kemudian ketika saya muncul pendapat selain itu, saya tidak sempat memberitahukan lagi kepadamu”.[24]

hal tersebut (tawaqquf) merupakan hal yang wajar karena beberapa faktor,: pertama, Madinah adalah tempat tinggal Nabi, menyerukan dakwah islamiyah, kemudian para sahabat menyambut, mendengarkan, memelihara semua pelajaran dari beliau kemudian menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan generasi tabiin pun mewarisi tradisi tersebut dengan sangat baik.[25]Kedua, kehidupan sosial penduduk Madinah yang jauh dari  simpel jika dibandingkan dengan Iraq yang telah bercampur dengan peradaban-peradaban bangsa lain, yang menjadikan medan ijtihad semakin luas, berbanding seimbang dengan banyaknya permasalahan-permasalahan baru yang muncul pada waktu itu. Ketiga, letak geografis Madinah yang jauh dari medan perselisihan beberapa golongan, seperti khawarij dan syi’ah yang terjadi pergulatan politik di wilayah Iraq. Terlepas dari semua itu, pola pemikiran penduduk Madinah waktu itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama sebelumnya yang sangat berlandaskan nash-nash, serta menjauhi nalar akal dan qiyas, seperti Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar.[26]

Karakteristik Madrasah Hadits

Dalam penggalian hukum suatu masalah, Ulama pengikut madrasah ini membatasi hanya merujuk pada al-Quran dan hadits Nabi serta tidak mau melangkah lebih jauh dari keduanya, mereka cenderung tidak menyukai kajian nalar juga sangat berhati-hati ketika mengemukakan fatwa suatu permasalahan. Mereka juga mengungkapkan bahwa hukum itu hanya bersandarkan pada fenomena yang terjadi saat ini, seakan menyindir ahlu ra’yu dengan fiqh iftiradli-nya.

Nash-nash hukum islam, baik al-Quran maupun hadits dipahami secara letaral oleh pengikut madrasah ini, serta menganggap hukum sebagai ketentuan ilahi yang tidakdapat dirasionalisasi, sehingga mereka menafikanIllat dan hubungansuatu hukum.

Sya’by[27]  mengomentari madrasah ini sekaligus menolak gagasan rasionalis Ibrahim al-Nakha’ie, “sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat, ambil dan jagalah. Sedang sesuatu yang keluar dari hasil nalar mereka, buanglah ke toilet”[28]

Contoh Kasus Perbedaan Pola Pemikiran

Perbedaan pola pemikiran dua madrasah ini dalam pengambilan hukum suatu masalah serta menyikapi nash-nash hukum islam dapat disaksikan dari sebuah dialog Rabi’ah bin Abdurahman, pengusung aliran rasio, sekalipun guru dari Imam Malik dengan Said bin al-Musayyab, ulama ahli hadits tentang diyat (denda) jari perempuan yang terpotong seperti yang diriwayatkan sendiri oleh Imam Malik dalam Muwattha’-nya :

Rabi’ah      :”Berapa diyat terhadap sebuah anak jari orang perempuan ?”

Said           : “10 ekor onta”.

Rabi’ah      : Jika dua anak jari ?”

Said           : “20 ekor onta”

Rabi’ah      : “Jika tiga anak jari ?”

Said           :”30 ekor onta”.

Rabi’ah      : “Jika empat anak jari ?”

Said           : “20 ekor onta”

Rabi’ah      :”Kenapasemakin banyak jari yang terpotong, diyatnyaberkurang ?”

Said           :“Apakah anda bermazhab ulama Iraq ? itulah sunnah saya telah terangkan” sembari mengisyaratkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’ie dari Nabi, “’Aql al-mar’ati mistlu ‘aql al-rojuli, hatta tablugha al-tsulus min diyatiha”. Sa’id bin Musayyab menambahkan bahwa selama ada nash, maka akal tidak mempunyai ruang ijtihad.[29]

Demikianlah ahli hadits hanya menerima mentah-mentah teks hadits, sedangkan ahli ra’yu tidak begitu saja menerima teks hadits yang tidak diketahui illlat-illat hukumnya atau yang tidak logis menurut akal.Bagaimana diyat empat jari malah turun menjadi 20 ekor, padahal diyat satu jari sampai tigak anak jari naik terus dari 10 sampai 30 ekor.

Contoh lain dapat dilihat dari pola pikir kedua madrasah ini dalam menyikapi hadits di bawah ini,

  • فى كل أربعين شاة شاة الى عشرين ومائة. ( رواه الترمذى )
  • فرض رسول الله ص م زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. ( رواه مسلم )

Para ahli fiqih Iraq memahami hadits-hadits tersebut secara rasional, yaitu berdasarkan tujuan ditetapkannya zakat itu.Pemilik 40ekor kambing wajib memberikan seekor kambing tujuannya untuk membahagiakan orang fakir miskin, maka boleh baginya memberikan harta yang senilai dengan satu kambing itu yang bisa membahagiakan mereka.

Mengeluarkan zakat fitrah, tujuannya untuk menyenangkan fakir miskin dan berbagi kemanfaatan, yaitu satu sha’ kurma atau  selain itu yang sama nilainya.

Dengan demikian, penyebutan redaksi kambing dan satu sha’ kurma bukannya suatu yang dituntut dan dimaksudkan oleh syara’.Tujuan utama dalam kewajiban zakat adalah menutupi kebutuhan hidup fakir miskin.Maka dengan dasar pertimbangan ini, diperbolehkan mengeluarkan zakat seekor kambing dengan harga yang senilai, dan zakat fitrah yang senilai dengan satu sha’ kurma.

Adapun ulama fikih Madinah memahami hadits-hadits tersebut secara tekstual tanpa mempertimbangkan illat dan tujuan ditetapkannya hukum zakat itu, sehingga mereka tetap mewajibkan zakat kambing dan satu sha’ kurma itu sendiri sesuai dengan bunyi nash tersebut. Tidak sah mengganti dengan harga yang senilai.[30]

Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang berada di medan perdebatan dua aliran ini, lebih lengkapnya baca kitabTarekh al-Tasyri’ al-Islamy, al-Tasyri’ wa al-Fiqh. Karya Manna’ al-Qatthan.

Kesimpulan, pengaruh kedua aliran dalam penggalian hukum islam

Ketika wewenang dan kekuasaan tasyri’ berada di tangan generasi tabi’in dan tabi’ tabi’in senior, maka arah dan sasaran penetapan hukum mereka mengikuti sesuai apa yang pernah dilakukan dan ditempuh oleh guru-guru mereka dari generasi sahabat, yakni dengan tetap merujuk kepada sumber-sumber tasyri’ dan memperhatikan prinsip-prinsip dalam pnetapan hukum islam. Kemudian pada periode ini, sudah mulai ada diskursus dan perbedaan pendapat dan pola pemikiran di antara sebagian ulama.Hal ini mengakibatkan munculnya arah dan sasaran tasyri’ yang baru.Di Madinah tegak berdiri madrasah hadits, pemegang dan pemelihara hadits.Dalam penggalian hukum suatu masalah, mereka hanya merujuk pada al-Quran dan hadits Nabi serta tidak mau melangkah lebih jauh dari keduanya, mereka cenderung tidak menyukai kajian nalar juga sangat berhati-hati ketika mengemukakan fatwa suatu permasalahan. Mazhab ini terkait dengan nash – nash syara’ yang ada dalam al-Qur’an dan al-Hadits dan tidak melakukan ra’yu yang bersandar pada usaha akal semata. Argumentasi mereka bahwa syari’ah itu dari Allah, oleh sebab itu tidak layak menjadi arena percaturan hamba – hambanya, pendapat manusia bisa salah dan benar, sedangkan al-Qur’an dan as-Sunah terlepas dari kesalahan.

Kemudian di wilayah Iraq muncul madrasah ra’yu, Madzhab ini disebut ahli ra’yu karena cenderung mereka banyak menggunakan ra’yu dalam menetapkan hukum.Mereka memiliki pandangan tersendiri terhadap syari’ah Islam.Mereka mempunyai pandangan bahwa hukum Islam itu merupakan ketentual-ketentuan doktrial yang mengacu pada kemaslahatan kehidupan umat manusia.[31]dalam menetapkan hukum, mereka menggunakan kekuatan akal pikiran, mereka berijtihad dalam memahami tujuan nash dan sebab-sebab ditentukannya hukum tersebut.[32]

Perbedaan kedua kelompok tersebut dalam penggalian hukum berpengaruh pada generasi selanjutnya dalam pembentukan fiqih. Pada satu sisi ahlu hadits tetap menggunakan ra’yu meskipun hanya dalam kondisi yang sangat terpaksa. Begitu juga ahlu ra’yu sangat selektif dalam menerima hadits, karena banyak beredar pada waktu itu hadits-hadits palsu. Imam Malik yang mengikuti tradisi ahlu hadits dalam menetapkan hukum juga tetap menggunakan ra’yu  dalam muwattha’nya.

Dari pola pemikiran ulama periode inilah, khususnya teori nalarnya Ibrahim al-Nakha’ie, muncul metode-metode baru dalam istinbath hukum, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, ’urf, juga istishab, yang akan memberikan warna dalam kajian keilmuan islam, khusunya dalam metode pembentukan hukum islam.Wallahu a’lam bi al-shawab.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdil Bar, Ibnu. Tt.Jami’u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi.Jilid 2. Beirut:Dar al-Fikr.

Abu Zahro’, Muhammad.2009 Tarikhul Madzahib al-islamiyah.Al-Qahirah: Daar al-Fikr Al-‘Araby.

Asyqar, Umar Sulaiman.1991.Tarekh al-Fiqh al-Islami.Omman: Dar al-Nafas.

Al-Biri, Zakariya. 1975.Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah. Kairo: Dar al-Ijtihad.

Khallaf, Abdul Wahab.2002.Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Qattan, Manna’.1996. Tarekh al-Tasyri’ al-Islamy; al-Tasyri’ wa al-Fiqh.Riyadl: Maktabah al-Ma’arif.

Rosyada, Dede.1995.Hukum Islam dan Pranata Sosial.Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Al-Shiddiqi, T.M. Hasbi. 1994.Pengantar Hukum Islam.Jakarta: Bulan Bintang.

Sirry, Mun’im A.1995.Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar. Surabaya: Risalah Gusti.

Supriyadi, Dedi. 2007.Sejarah Hukum Islam; Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Syahrastani. 2005. Milal wa al-Nihal vol. I. Beirut: Dar al-Fikr.

Syarifuddin, Amir.1997. Ushul Fiqh, Jilid I. Jakarta: Logos wacana Ilmu.

Yahya, Mukhtar, dkk. 1999.Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam.Bandung: PT. Al-Ma’arif.

Yanggo, Huzaimah Yahdo. 1997.Pengantar Perbandingan Madzhab. Jakarta:Logos Wacana Ilmu.

Zuhaily, Wahbah.2000.Ijtihad al-Tabi’in,Damaskus: Dar al-Maktaby.

 

[1] Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial,  PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 119. Lihat juga Mukhtar  Yahya dkk,  Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1999, hal. 119.

[2] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, Logos wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal. 22.

[3]Ibid, hal. 29.

[4] Huzaimah Yahdo Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Hal. 30.

[5]T.M. Hasbi ash-Shiddiqi, Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hal.23-24.

[6] Manna’ al-Qattan, Tarekh al-Tasyri’ al-Islamy, al-Tasyri’ wa al-Fiqh, Riyadl, Maktabah al-Ma’arif, 1996, hal 294.  Lihat juga Huzaimah Yahdo Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Hal. 31.

[7] Huzaimah Yahdo Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Hal. 37.

[8] Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial,  PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 119. Lihat juga Mukhtar  Yahya dkk,  Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1999, hal. 129.

[9] Wahbah Zuhaily,  Ijtihad al-Tabi’in, Damaskus, Dar al-Maktaby, 2000, hal. 35.

[10] Manna’ al-Qattan, Tarekh al-Tasyri’ al-Islamy, al-Tasyri’ wa al-Fiqh, Riyadl, Maktabah al-Ma’arif, 1996, hal 289.

[11]Ibid.

[12] Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar. Surabaya, Risalah Gusti,1995, hal. 59.

[13] Manna’ al-Qattan, Tarekh al-Tasyri’ al-Islamy, al-Tasyri’ wa al-Fiqh, Riyadl, Maktabah al-Ma’arif, 1996, hal 290.

[14] Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 89.

[15]Ibid.

[16] Manna’ al-Qattan, Tarekh al-Tasyri’ al-Islamy, al-Tasyri’ wa al-Fiqh, Riyadl, Maktabah al-Ma’arif, 1996, hal 290. Lihat di kitab Jami’u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi karya Ibnu Abdil Bar, jilid 2 hal 28. Terbitan Dar al-Fikr, Beirut.

[17] Syahrastani, Milal wa al-Nihal vol. I, , Beirut, Dar al-Fikr,2005,hal. 29

[18] Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 96.

[19] Manna’ al-Qattan, Tarekh al-Tasyri’ al-Islamy, al-Tasyri’ wa al-Fiqh, Riyadl, Maktabah al-Ma’arif, 1996, hal 291.

[20]Ibid.

[21] Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial,  PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 134.

[22] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, Logos wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal. 24.

[23] Umar Sulaiman Asyqar, Tarekh al-Fiqh al-Islami, Amman, Dar al-Nafas, 1991, hal. 86.

[24] Manna’ al-Qattan, Tarekh al-Tasyri’ al-Islamy, al-Tasyri’ wa al-Fiqh, Riyadl, Maktabah al-Ma’arif, 1996, hal 292.

[25] Dedi supriyadi, sejarah hukum islam, dari kawasan jazirah arab sampai Indonesia. Bandung: CV.Pustaka Setia,2007, hal. 89.

[26] Manna’ al-Qattan, Tarekh al-Tasyri’ al-Islamy, al-Tasyri’ wa al-Fiqh, Riyadl, Maktabah al-Ma’arif, 1996, hal 293.

[27]  Nama aslinya Amir bin Syarahil, dilahirkan di Kufah tetapi menetap di Madinah, salah seorang ulama sentral penganut madrasah ahlu hadits. Meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah, Nu’man bin basyir, Abu Huraira dan lainnya. Lihat di kitab Thabaqat Ibnu Sa’d, jilid 6, hal. 246

[28] Manna’ al-Qattan, Tarekh al-Tasyri’ al-Islamy, al-Tasyri’ wa al-Fiqh, Riyadl, Maktabah al-Ma’arif, 1996, hal 292.

[29]Ibid, hal 294.

[30] Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 97.

[31] Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial,  PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 119. Lihat juga Mukhtar  Yahya dkk,  Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1999, hal. 129.

[32] Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 89.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *