USHUL FIQH SEBAGAI METODOLOGI HUKUM ISLAM

Oleh; Dahrul Muftadin

  1. Pendahuluan

Pengetian istilah ushul fiqh bukanlah hal yang baru di dalam khazanah fiqih Islam. Jika setiap peradaban memiliki budaya yang dibanggakan dan khazanah unik yang tidak dimiliki oleh peradaban lain, maka sudah sepatutnya jika umat Islam membanggakan keunikan ushul fiqh ini yang dapat dianggap sebagai kekayaan ilmiah yang tidak ada duanya dalam sejarah peradaban manusia.

Ushul fiqh yang sering disebut dengan istilah “Turuqul Istinbath” (disiplin ilmu yang mengkaji cara-cara membuat konklusi hukum) atau “manaahij al-ijtihad” (metodologi ijtihad) merupakan salah satu disiplin ilmu yang diklaim sebagai ilmu yang orisinil, asli produk Islam tanpa adopsi dari peradaban lain, meskipun pada perkembangan selanjutnya ilmu ini mengalami asimilasi yang ditandai dengan merasuknya ilmu mantiq pada kitab Al-Mushtasfa, karangan Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali (wafat 505 H)dan itupun pada sebagian pembahasan saja.

Sejak periode awal sejarah Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini, pada esensinya, bersifat religious.[1] Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangannya, selalu diupayakan berdasarkan kepada al-Qur’an, sebagai wahyu Ilahi yang terakhir, yang pengaplikasiannya untuk sebagian besar dicontohkan dan dioperasionalkan oleh sunnah Rasulullah saw.

Bagi umat Islam, syari’ah adalah “tugas umat manusia yang menyeluruh”, meliputi moral dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Syari’ah mencakup semua hukum publik dan perseorangan, kesehatan bahkan kesopanan dan akhlak.[2] Mayoritas umat Islam meyakini bahwa keseluruhan syari’ah itu bersifat ilahiah. Dan pandangan yang menjadi keyakinan umat ini akan menjadi hambatan psikologis utama dalam upaya merekonstruksi syari’ah, apalagi jika ada yang menganggap bahwa bagian tertentu dari syari’ah sudah tidak memadai, akan dituduh sebagai bid’ah.[3]

Memang dari sekian aspek yang diatur oleh Islam, aspek hukum mempunyai kedudukan tersendiri, karena ia menyentuh langsung kenyataan yang dihadapi umat Islam. Kalau dilihat ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung dasar hukum, baik mengenai ibadah maupun sosial kemayarakatan, bila diikuti perbandingan yang diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf, seperti yang dikutip oleh Harun Nasution hanyalah sekitar 5,8 persen dari seluruh ayat al-Qur’an yang berjumlah 6360 ayat.[4]

Rasulullah Saw, dalam memecahkan masalah yang muncul, terkadang meminta pendapat para sahabat melalui forum musyawarah. Sebagai contoh, beliau meminta pertimbangan kepada Abu Bakar dan Umar dalam menangani tawanan perang Badar.[5] Pada masa itu, segala masalah yang timbul di kalangan umat dapat diselesaikan di hadapan beliau yang memiliki otoritas keagamaan.[6] Yang jadi masalah barangkali setelah sepeninggal Rasul, yakni perihal siapa yang mengganti hak otoritatif tersebut. Pada satu sisi, sumber pemecahan masalah keagamaan telah terputus, sedang pada sisi lain, kejadian-kejadian yang timbul dalam masyarakat tentu berlangsung tanpa mengenal batas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibutuhkan pranata ijtihad secara kontinyu demi pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam.[7]

Pada masa sahabat yang lebih dekat dengan tradisi kehidupan Rasulullah saw, pemecahan masalah hukum lebih banyak bersandar pada al-Qur’an dan tradisi yang dibawa oleh Rasul, dan mereka saling bertukar informasi tentang tradisi Rasul tersebut.[8] Apabila mereka tidak menemukannya dalam dua sumber tersebut, mereka dengan segala upaya dan kesungguh­an berijtihad mencari pemecahan masalah dengan selalu mengambil inspirasi dan menangkap pesan-pesan universal al-Qur’an dan sunnah. Dalam berijtihad seringkali mereka meng­hasilkan pemecahan yang berbeda.[9] Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim yang terkenal mengatakan: “Tidaklah sahabat itu mampu berfatwa, dan tidak semua dari mereka itu dapat diambil dan dijadikan pedoman dalam agama.”[10] Lain halnya di kalangan Syi’ah yang berkeyakinan bahwa para imam mereka memiliki hak otoritatif sebagaimana juga yang dimiliki oleh Rasul dalam menginter­pretasikan wahyu Ilahi. Apapun yang diputuskan olehnya me­lalui interpretasi dan elaborasi adalah mengikat kaum muslimin.[11]

Dalam perkembangan selanjutnya, Islam yang sudah menyebar sedemikian luasnya, pluralitas masyarakat tidak dapat dihindarkan lagi, masalah yang timbul pun tidak kalah kom­pleksnya yang menuntut upaya ijtihad yang lebih komprehensip bagi segenap pengikutnya, khususnya para intelektual muslim yang memiliki tanggung jawab yang paling berkompeten dalam hal tersebut. Hal demikian dilakukan untuk lebih mengaktuali­sasikan misi Islam yang bersifat elastis[12] dan tidak ada unsur pemaksaan bagi manusia.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan masalah pengertian ushul fiqih, sedikit sejarah kemunculannya, manfaat dan tujuannya, serta urgensi ushul fiqih dalam menentukan hukum.

 

 

  1. Pengertian Ushul Fiqh

Para ulama ushul menjelaskan pengertian ushul fiqh dari dua sudut pandang. Pertama dari pengertian kata ushul dan fiqh secara terpisah, kedua dari sudut pandang ushul fiqh sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ushul Fiqh ditinjau dari 2 kata yang membentuknya.

Secara etimologi, ilmu ushul fiqh berasal dari dua kata Bahasa Arab, yaitu al-ushūl dan al-fiqh. Kata al-Ushūl adalah bentuk plural (jama’) dari kata al-ashlu yang memiliki arti dasar atau pokok, مـَا يُبْنـَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ  (dasar segala sesuatu, pondasi, asas, atau akar).

sedangkan kata al-Fiqh dalam bahasa Arab mempunyai pengertian paham atau mengerti.

الفقه في اللغة: العلم بالشيء والفهم له

pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu.

Adapun secara terminologi, menurut Khalaf adalah suatu ilmu yang memiliki kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan acuan dalam penetapan hukum Islam mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.[13] Sedangkan menurut Abu Zahrah, ushul fiqh adalah metodologi yang digunakan para mujtahid dalam menggali hukum Islam dari teks al-Qur’an ataupun Hadits dengan mengidentifikasikan sebab (illat) dari suatu hukum sesuai dengan tujuan dasar diturunkannya syari’ah.

Dengan demikian, ilmu ushul fiqh merupakan kumpulan kaidah dasar mengenai sistematika penggalian hukum dari berbagai dalil syari’at. Maka di dalamnya mencakup kajian mengenai teks secara langsung, seperti sistematika penggalian hukum melalui ilmu semantik, menggabungkan dua teks jika terjadi benturan secara nyata, atau berupa kajian yang bersifat etimologi yang tidak berhubungan secara langsung dengan teks, seperti mengeluarkah sebab dari teks dan cara menggunakan metodologi terbaik dalam penggalian hukum Islam ketika berinteraksi dengan sebab tersebut.[14] Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, ushul fiqh merupakan ilmu yang menerangkan mengenai kaidah-kaidah dasar dan rumusan global (al-adillah al-ijmāliyyah) yang dapat membantu para mujtahid dalam menggali hukum fiqh.[15]

Maka apabila kita takrifkan ushul fiqih dengan takrif yang lengkap hendaklah kita katakan :

Ushul fiqih ialah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya[16] dan dalil-dalil hukum (kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum[17]). Atau dengan kata lain sebagai penjelasan metode seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum syar’i dari dalil-dalil yang bersifat global, karakteristik dan konsekuensi dari setiap dalil, mana dalil yang benar dan kuat, dan juga mana dalil yang lemah, siapa orang yang mampu berijtihad, dan apa syarat-syaratnya.

Maka dengan penjelasan ini, nyatalah bahwa dikehendaki juga dengan ushul fiqih, ialah dalil-dalilnya, seperti Al-Qur’an, As-Sunnah, Al Ijma’ dan Al Qiyas. Inilah yang dibahas oleh ilmu ushul fiqih.

Ahli ushul Fiqih berbicara tentang Al Qur’an dan Hadits Qur’an dan sunnah dari segi lafalnya, baik dalam bentuk amar, nahyi,’aam, khas mutlaq, mahfum, maslahatul mursalah, syariat yang di tetapkan bagi umat yang terdahulu, yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum pada setiap ucapan dan perbuatan mukallaf. Demikianlah para ahli ushul, membahas lafal amar dari segi pengertian aslinya yang menunjukkan wajib lafal nahyi dari segi pengertian aslinya yang menunjukkan haram lafal umum (‘aam) yang pengertiannya meliputi semua yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian itu, lafal mutlaq dilaksanakan menurut arti aslinya demikian juga lafal muqayyad. Maka untuk semua itu mereka tuangkan ke dalam kaidah tertentu yang dinamakan kaidah hukum umum ( hukum kulli ) yang diambil dari sumber atau dalil dasar menetapkan hukum pada kasus tertantu. Umpamanya dari kaidah”amar lil wujub “ diterapkan dalam perjanjian bersumber dari ayat yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu ….” ( QS. Al – Maidah : 1 ).

Berdasarkan kaidah amar lil wujub memenuhi janji hukumnya wajib.

Dalam ayat yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْم

Hai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok – olokan kaum yang lain “. ( QS. Al – Hujurat : 11 )

Berdasarkan kaidah umum “ nahyi littahrim “ maka ditetapkan merasa berbangga dan mengolok – olok golongan lain itu hukumnya haram.[18]

Namun demikian, tidak lengkap rasanya jika tidak mengemukakan bagaimana pula pengertian ilmu fiqh. Hal ini karena antara ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh seringkali terjadi kesimpangsiuran pengertian antara keduanya, bahkan tidak jarang ada yang menyamakan kedua ilmu ini. Ilmu fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci.[19] Atau, dapat pula diartikan sebagai kumpulan hukum-hukum Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara terperinci.[20] Kedudukan ilmu fiqh merupakan suatu kajian tentang penilaian suatu tindakan. Fiqh mengkaji apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah melalui lima hukum utama (haram, halal, wajib, sunnah, dan makruh). Menurut Ibnu Khaldun, ilmu fiqh adalah sebuah bentuk pengetahuan terhadap aturan Tuhan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia  dimana mereka mesti harus taat kepada bentuk aturan tersebut yang meliputi wajib, haram, mandub, mubah dan makruh.[21]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbedaan antara ilmu ushul fiqh dengan ilmu fiqh terletak pada landasan dan fokus yang dipakai oleh kedua ilmu ini. Ilmu ushul fiqh lebih menitikberatkan pada landasan teoritis yang bersifat global (al-adillah al-ijmāliyyah), sementara ilmu fiqh lebih terfokus pada tataran praktis yang diambil dari dalil yang terperinci (tafshīlīy). Meskipun di samping memiliki perbedaan sebagaimana dikemukakan di atas, ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh ternyata juga mempunyai kesamaan. Persamaan kedua ilmu ini terletak pada pencarian ketentuan hukum syari’at Islam yang dilakukan oleh ilmu fiqh dan ushul fiqh. Ilmu ushul fiqh bergerak dalam tataran metodologis, sedangkan fiqh bergerak dalam tataran praktis.[22]

 

  1. Lintasan sejarah ilmu Ushul Fiqh

Sejarah kemunculan ilmu ushul fiqh tidak dapat dilepaskan dari kondisi yang ada dalam umat Islam saat itu. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Allah tidak selamanya mendampingi umatnya karena beliau seperti manusia pada umumnya yang tentu akan dipanggil Sang Pencipta jika saatnya tiba. Wafatnya Nabi Muhammad dan kenyataan bahwa wilayah Islam kian tambah luas memunculkan banyak persoalan di kalangan umat Islam yang memerlukan interpretasi hukum Islam terhadap beragam problem yang baru tersebut. Kondisi ini mendorong peletakan batasan-batasan dan bahasan tentang dalil yang digunakan dalam Islam dan syarat-syarat atau cara-cara penggunaan dalil tersebut. Inilah apa yang dikenal kemudian dengan nama ushul fiqh yang dihimpun pertama kali oleh Imam Abu Yusuf yang menjadi seorang pengikut setia Imam Abu Hanifah.[23]

Meskipun demikian, orang pertama yang menghimpun kaidah-kaidah dan pembahasan ilmu ushul fiqh secara sistematis adalah Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i. Dalam bukunya yang sangat terkenal, Kitāb ar-Risālah, Imam Syafi’i menyusun kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh secara sistematis dan masing-masing kaidah tersebut dikuatkan dengan dalil-dalil dan ulasan yang baik.[24] Usaha ini kemudian diteruskan oleh pengikutnya, ar-Rabī’ al-Murādīy, sehingga menjadikan buku ini sebagai buku pertama yang membicarakan ushul fiqh dalam satu buku pembahasan.

Seiring dengan perjalanan waktu, ushul fiqh terus mengalami perkembangan yang tidak jarang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Namun demikian, secara ringkas perkembangan ilmu ushul fiqh dapat dibagi menjadi tiga tahapan perkembangan, yaitu:

  1. Al-Mutakallimūn atau ahli ilmu kalam, yaitu penulisan ilmu ushul fiqh berdasarkan pada analisa dan rumusan-rumusan teoritis tanpa melihat titik persamaan atau perbedaan para ulama ushul terhadap permasalahan cabang (furū’iyyah). Dengan demikian, apa yang dilakukan ulama mutakallimūn merupakan metodologi murni yang berasal dari kajian induktif atas teks agama Islam. Hukum fiqh hanya dijadikan sebagai contoh praktis.[25] Kesan dari penulisan model ini adalah bahasan yang bersifat filosofis-analisis. Tujuannya adalah bahwa ilmu ushul fiqh dijadikan sebagai timbangan dan sandaran terhadap ketentuan hukum fiqh lepas dari sekat-sekat madzhab. Dengan demikian, metode penulisan seperti ini dapat terhindar dari fanatisme madzhab tertentu. Di antara yang menggunakan medel penulisan seperti ini adalah kalangan Mu’tazilah, Syafi’iyah dan Malikiyah.
  2. Al-Hanafiyyah, yaitu suatu metode penulisan yang dilakukan oleh pengikut Imam Hanafi dengan menganalisa hasil dari ijtihad sang imam, kemudian merumuskan metode yang digunakan oleh imam berdasarkan dari hasil analisis tersebut. Maka model rumusan metodologi ini bersifat praktis dan lebih memihak madzhab tertentu. Kelebihannya adalah bahwa rumusan tersebut lebih banyak bersentuhan dengan hukum fiqh dari pada perdebatan filosifis-metodologis.
  3. Metode akomodatif, yaitu penggabungan dari dua metode penulisan di atas. Mereka tidak terlalu berdebat dalam tataran filosofis-metodologis, namun juga tidak terlalu terpaku dengan persoalan cabang. Mereka meletakkan rumusan kaidah ushul yang ditopang dengan argumentasi logis, sebagai standar dan penentu dalam ketetapan hukum syariat. Di samping itu, mereka juga menambahan contoh-contoh praktis yang diambil dari para imam. Model penulisan seperti ini banyaik diikuti oleh para ulama belakangan ini (muta’akhirīn), baik dari madzhab Syafi’i, Maliki, Hambali, Ja’fari bahkan madzhab Hanafi.[26]

Dalam perkembangan  selanjutnya, banyak terjadi penambahan dalam rumusan ilmu ushul fiqh sesuai dengan perkembangan permasalahan sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain bahwa ilmu ushul fiqh sebagai rumusan metodologi dalam penggalian hukum fiqh sebagaimana yang kita lihat saat ini, merupakan hasil dari proses panjang. Berbagai cabang ilmu pengetahuan juga turut mempengaruhi perkembangan ilmu ushul fiqh, termasuk juga logika Aristoteles. Hal ini nampak jelas dalam berbagai karya imam Al-Ghazali. Beliau sendiri mengatakan bahwa siapa saja yang tidak mengetahui ilmu logika maka keabsahan ilmunya perlu diragukan.[27] Tentu saja perkembangan ilmu ushul fiqh tidak berhenti sampai di situ saja. Sampai saat ini, ilmu ushul fiqh masih mendapatkan perhatian serius dikalangan para ulama. Bahkan belakangan muncul berbagai usulan seputar rekonstruksi ilmu ushul fiqh.

 

  1. Tujuan dan manfaat Ushul Fiqh

Tujuan ilmu ushul fiqh adalah menerapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syara’nya. Sehingga dengan kaidah dan pembahasnnya dapat dapat dipahami nash-nash syara’ dan dengan hukum-hukum yang dikandungnya, dapat diketahui sesuatu yang memperjelas kesamaran nash-nash tersebut dan nash mana yang di dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara sebagian nash dengan yang lain.[28]

Bagi yang belum memenuhi syarat ijtihad, maka dia bisa mendapatkan faidah dari mempelajari ushul fiqh untuk mengenal bagaimana cara pengambilan hukum-hukum baru dengan berpegang pada kaidah-kaidah yang baku serta menganalogikan dengan fatwa-fatwa ulama sebelumnya, membandingkan pendapat para ulama serta dalil yang mereka pakai dalam setiap kasus yang berbeda dan menguatkan pendapat satu ulama dari yang lain berdasarkann kekuatan dalil yang mereka pakai.[29]

Diantara manfaat ushul fiqh adalah:[30]

  1. Sebagai alat, sarana dan metode untuk mendapatkan hukum-hukum syara’ dari Alquran dan hadits baik dalam masalah aqidah, ibadah, muamalah, uqubah (hukuman-hukuman) maupun akhlak
  2. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Dengan berpedoman kepada Ushul Fiqih, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syara’.
  3. Memberikan pengertian dasar tentang kaedah-kaedah dan metodologi ulama mujtahid dalam menggali hukum
  4. Dengan mempelajari ilmu ushul fiqh dapat diketahui qaidah-qaidah, prinsip-prinsip umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia
  5. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, para peminat hukum Islam (yang belum mampu berijtihad) dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alas an-alasan yang tepat
  6. Dengan mempelajri ushul fiqh dapat diketahui persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid, sehingga orang-orang yang tidak memenuhi syarat, tidak patut dirujuk fatwanya /pendapatnya.
  7. Metodologi Ushul Fiqih dalam Menetapkan Hukum

            Sebagaimana disebutkan sebelumnya pada pembahasan di atas bahwa persoalan hukum merupakan permasalahan yang penting dan mendapat perhatian yang mendalam dalam Islam. Kondisi umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad dan generasi awal Islam yang menemui beragam persoalan yang banyak berupa permasalahan baru membuat kalangan ulama Islam menyusun suatu disiplin ilmu yang kemudian dikenal sebagai ushul fiqh. Ilmu ini berisikan kaidah-kaidah yang menjadi dasar pertimbangan para ulama dalam menggali dan menetapkan hukum Islam atas beragam permasalahan yang dihadapi umat Islam.

Para ulama ushul fiqh dalam menggali hukum Islam membagi kaidah-kaidah yang mereka gunakan ,yaitu kaidah-kaidah ushul fiqh dari aspek bahasa pembuatan hukum Islam. Kaidah jenis yang pertama terdiri dari tujuh macam kaidah yang menjadi landasan penetapan hukum dalam Islam berdasarkan ilmu ushul fiqh yang dikemukakan oleh ulama Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur’an dan Hadits menggunakan bahasa Arab dalam menyampaikannya kepada umat Islam, maka dengan demikian untuk memahaminya harus pula mengetahui dan memahami bahasa tersebut secara lebih komprehensif. Pemahaman mendalam tersebut mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Arab, terutama pada aspek stilistika atau gaya bahasa yang digunakan oleh kedua sumber utama hukum Islam tersebut.

Berdasarkan kajian komprehensif yang dilakukan para ulama Islam, didapatkan beberapa kaidah yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum dalam Islam dari aspek bahasanya.[31] Kaidah pertama adalah teori pengambilan makna teks, yaitu teks syari’at atau undang-undang wajib diamalkan menurut apa yang tersurat, isyarat, dalalah atau menurut tuntutannya. Hal ini karena setiap pemahaman teks melalui salah satu cara  di atas pada dasarnya adalah pengertian teks tersebut dan teks itu merupakan landasan bagi pengertian itu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa teks syari’at atau undang-undang seringkali menunjukkan makna yang banyak dengan beberapa cara seperti firman Allah : “… Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah: 275).

Kaidah Kedua pengertian balik yang berbunyi: Teks syari’at tidak mempunyai hubungan atas hukum menurut pengertian balik. Adapun pengertiannya adalah teks syari’at tidak mempunyai hubungan bahwa hukum yang terkandung dalam teks tersebut terdapat pengertian balik dengan bunyi teks. Contohnya adalah firman Allah : “Katakanlah: Dalam wahyu yang diturunkan kepadaku aku tidak memperoleh sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir” (al-Anām: 145). Dalam ayat ini dinyatakan bahwa darah yang mengalir diharamkan oleh Allah, maka bukan berarti darah yang tidak mengalir menjadi dihalalkan karena tidak adanya hubungan antara ayat ini dengan makna tersebut.

            Kaidah Ketiga Kejelasan Hubungan dan Tingkatannya, yang berbunyi setiap teks yang jelas hubungannya harus diperlakukan sesuai dengan kejelasan hubungan yang ditunjukkannya tersebut. Adapun contoh dari kaidah ini adalah firman Allah : “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah” (al-Hasyr: 7). Berdasarkan ayat ini maka apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad maka harus dilakukan oleh umatnya dan sebaliknya apa yang dilarang maka jangan dilakukan karena demikianlah kejelasan makna yang terkandung dalam ayat ini.

Kaidah Keempat, Ketidakjelasan Hubungan dan Tingkatannya, yang berbunyi teks yang tidak jelas hubungannya adalah teks yang melalui bentuknya sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksudkan, bahkan untuk memahaminya diperlukan faktor dari luar. Contohnya adalah firman Allah: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama tiga kali quru’” (al-Baqarah: 228). Lafadz yang tidak jelas dalam ayat ini adalah suci yang memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam apa yang dimaksudkan suci di sini, apakah setelah masa tenggang waktu berakhir (iddah) atau tiga kali masa suci.

Kaidah Kelima, Lafadz yang mempunyai banyak arti (musytarak) dan hubungannya, yang berbunyi: apabila dalam teks terdapat lafadz musytarak, maka lafadz tersebut harus dibawa kepada makna syari’at. Hal ini dapat dicontohkan dalam firman Allah : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah kedua tangannya” (al-Māidah: 38). Penggunaan lafadz ‘tangan’ memunculkan banyak pengertian mengenai batasan ‘tangan’ yang dimaksudkan untuk dipotong. Untuk itu, pengertian ayat tersebut dikembalikan kepada tuntunan Nabi Muhammad dalam hadis yang membahas masalah ini.

Kaidah Keenam, Keumuman dan hubungannya, yang berbunyi : apabila dalam teks syari’at terdapat lafadz yang umum dan tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya maka, maka lafadz tersebut wajib diartikan dengan keumuman dan menetapkan hukum untuk semua satuannya dengan pasti. Hal ini sebagaimana firman Allah: “Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah pasti memberi rezeki kepadanya” (Hūd: 6). Ayat ini mengungkapkan bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah, tanpa terkecuali.

Kaidah Ketujuh, Kekhususan dan Hubungannya, yang berbunyi: Apabila di dalam teks terdapat lafadz khusus, maka dapat menetapkan hukum dengan pasti, selama tidak ada dalil yang menghendaki arti lain. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah: “Dan saksikanlah oleh dua orang saksi dari laki-laki (di antara kamu)” (al-Baqarah: 282). Ayat ini hanya mengkhususkan persaksian pada hutang piutang yang terjadi antara manusia dengan syarat harus disaksikan oleh dua orang yang terdiri dari laki-laki.

Penerapan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu ushul fiqh ini berdampak sangat luas di kalangan masyarakat Islam dari masa ke masa. Beragam permasalahan hukum yang sering menghinggapi umat Islam seiring kian jauhnya keberadaan dan waktu mereka dengan Nabi Muhammad dan generasi pertama Islam menjadi dapat terpecahkan melalui penggunaan kaidah-kaidah ini. Meskipun tidak semua kalangan Islam menyepakati kaidah-kaidah yang termaktub dalam ilmu ushul fiqh ini, tetapi setidaknya upaya yang dilakukan ulama Islam ini menjadi sebuah solusi atas persoalan menyangkut hukum Islam menjadi terpecahkan.

 

  1. Peranan Usul al-Fiqh dalam Menalar Hukum Islam

Muhammad Abu Zahrah, seorang ulama kenamaan dari Mesir, menjelaskan peranan Usul Fiqh dalam menalar hukum sebagai berikut:[32]

يبين المنهاج الذى يلتزمه الفقيه ، فهو القانون الذى يلتزمه الفقيه ليعتصم به من الخطأ فى الاستنباط
Dalam pernyataan singkat itu, setidaknya ada dua peranan yang dimainkan oleh Usul al-Fiqh, yaitu:

–    Sebagai metode yang menjadi pegangan bagi seorang faqih yang hendak berijtihad.
–    Sebagai kaidah (qanun) yang menjaga seorang faqih dari kesalahan dalam melakukan ijtihad (istinbat hukum).

Dalam hal menalar hukum ini, Usul al-Fiqh bisa diibaratkan sebagai sebuah peta jalan atau rute yang menuntun seorang pengembara mencapai tujuannya. Boleh jadi, antara satu mujtahid dan mujtahid lain memiliki konten Usul al-Fiqh yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dalam kerangka maslahah manusia sebagai makhluk individu maupun sosial.

  1.  Usul al-Fiqh sebagai Metode Ijtihad

Sebagai metode berijtihad, Usul al-Fiqh berperanan sebagai jalan yang menuntun seorang mujtahid dalam melakukan istinbat. Atau sebagai penjelasan jalan yang telah ditempuh oleh seorang mujtahid, sehingga orang-orang yang datang sesudahnya bisa memahami alasan mujtahid tersebut menempuh jalan tersebut.

  1.  Usul al-Fiqh sebagai Kaidah

Sebagai kaidah, Usul al-Fiqh memiliki peranan sebagai pengingat mujtahid dari kesalahan yang mungkin akan dilakukannya. Atau korektor atas kesalahan yang telah dilakukannya. Tentu saja fungsi atau peranan Usul al-Fiqh ini amat membantu mujtahid dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana pun cerdasnya seorang mujtahid, ia adalah seorang manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan kapan saja. Nah, di sinilah peranan Usul al-Fiqh amat dirasakan oleh mujtahid itu, yaitu menghindari atau setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut.

 

  1. Kesimpulan

Bersadarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ushul fiqh lahir karena tuntutan kondisi umat Islam yang sepeninggal Rasulullah dan generasi pertama Islam menghadapi beragam persoalan menyangkut ajaran Islam. Untuk itulah kalangan ulama menyusun kaidah-kaidah yang menjadi dasar menetapkan hukum Islam yang kemudian dikenal dengan ilmu ushul fiqh. Ilmu ini terdiri dari tujuh macam kaidah yang berupa teori-teori dari aspek kebahasaan al-Qur’an dan Hadis, Bahasa Arab. Dengan kaidah-kaidah yang menjadi landasan tersebut, pada ulama menggali hukum Islam dan menetapkan hukum untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang dihadapi umat Islam.

Jika mukallaf seorang ‘alim, maka ia tidak bisa mengetahui hukum Allah kecuali dengan jalan tertentu yang dibenarkan, sebab tidak boleh memutuskan hukum dengan hawa nafsu, dan jalan itu adalah ushul fiqh. Tetapi mengetahui dalil setiap hukum tidak diwajibkan atas semua orang, karena telah dibuka pintu untuk meminta fatwa. Hal ini menunjukkan bahwa menguasai ilmu ushul bukanlah fardhu ‘ain, tetapi fardhu kifayah.

Dimaksudkan dengan adanya kaidah-kaidah dalam Ilmu Ushul Fiqh, yaitu untuk diterapkan pada dalil-dalil syara’ yang terperinci dan sebagai rujukan bagi hukum-hukum furu’ hasil ijtihad para ulama.

Sebagai kesimpulan bahwa Ilmu Ushul Fiqh merupakan pedoman yang tepat untuk memahami teks-teks perundang-undangan. Di satu pihak, ilmu itu sendiri sangat dalam dan rumit yang bisa menjadi metode dan acuan bagi seorang ahli hukum, dan di pihak lain akan dapat melatih dan mengembangkan kemampuannya dalam menerapkan dan menegakan hukum.

[1] .Fazlur Rahman, Islam, (Chicago: University of Chicago Press, 1979), Edisi Kedua, h. 68

[2] . Ibid., h. 101-109

[3] .  Abdullah Ahmad al-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 25

[4] . Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 7

[5] . Badran Abu al-’Ainaini Badran, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Muassasah Syabab al-Jami’ah al-Iskandariyah, t.th.), h. 5

[6] . ibid

[7] . Abdul Wahhab Khalaf, Mashadir al-Tasyri’ al-Islami, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1976), h. 6

[8] . Muhammad Yusuf Musa, Tarikh al-Fiqh al-Islami, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1958), h. 277

[9]. Amir Nurudin, Ijtihad Umar ibn al-Khattab, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 71

[10]. Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, (t.t.: Dar al-Bayan, t.th.), h. 446

[11]. Abdul Aziz A Sachenia, Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi’ah, (Bandung: Mizan, 1991), h. 23

[12] . Muhammad Khudari Beik, Tarikh Tasyri’ al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr al-Islami, 1981), h. 17

[13]. ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 12.

[14]. Muhammad Abû Zahrah, Ushūl al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabīy, 1990), hlm. 1

[15]. Abdul Karim Zaidān, al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh, (Kairo: Mu’assasah al-Risālah,1994), Cetakan V, hlm. 11.

[16] Yakni : Kaidah-kaidah yang di istinbathkan dari bahasa.

[17] Sebagaimana dikehendaki juga dengan kulliyah yang dinashkan dalam Alqur’an dan As-Sunnah, seperti  : Wala taziru waziratun wizra ukhra dan seperti maa ja ‘ala ‘alaikum fiddiini min harajin dan seperti Innamal a’malu binniyyaati. Man mata la yusyrikuhu billaahi syaian. Dan yang demikian ini, dinamai dalil (Hamisy Al Muwafaqat 1:29). Pengantar Hukum Islam, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, Halaman 109.

[18] . http://www.ahmadzain.com

[19]. ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, … hlm. 11

[20]. Ibid,-

[21]. http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldun.

[22]. Abdul Karim Zaidān, al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh, . Kairo: Mu’assasah al-Risālah. Cetakan V hlm. 12.

[23]. ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, ‘Ilmu Ushūl al-Fiqh, … hlm. 17

[24]Ibid,-

[25]. Abdul Karim Zaidān, al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh, … hlm. 16

[26]. Ibid,- hlm. 16-18.

[27]. Abū Hamīd al-Ghazālī, Al-Mustashfā fī ilmi al-Ushūl, (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 10-44

[28] . ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, ‘Ilmu Ushūl al-Fiqh, … hlm. 5

[29]. Wahbah Zuhaili,al-wajiz fi ushul al-fiqh,(dar al-fikr:libanon: 1999) H.17

[30] . http://esharianomics.com/esharianomics/fikih-hukum/ushul-fikih/fungsi-dan-kegunaan-ushul-fiqh/

[31]. Paparan ini seluruhnya bersumber dari  ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, … hlm. 140-191.

[32] . http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/161

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *