USHUL FIQIH SEBAGAI METODOLOGI HUKUM ISLAM

oleh:  Khofifah, M.H.I.

 

Abstrak

Islam merupakan agama yang rahmatan lil ‘alamin, namun hal ini tidak terlepas dari beberapa masalah yang akan senantiasa muncul dalam kehidupan sekarang. Banyak di antara ilmuwan maupun cendekiawan muslim yang kesulitan dalam memecahkan sebuah masalah kontemporer yang melanda mereka, khususnya dalam bidang keagamaan. Mereka belum mengetahui tentang metode tepat yang dipakai dalam mengatasi sebuah problem, apalagi yang berhubungan dengan hukum Islam.

Untuk mengatasi masalah tersebut, metodologi yang dapat dipakai adalah ilmu Ushul Fiqih. Dalam hal ini, Ilmu Ushul Fiqh berati suatu kumpulan kaidah metodologis yang menjelaskan bagi seorang faqih bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil syara’. Kandungan Ilmu Ushul Fiqh yang menguraikan dasar-dasar serta metode penetapan hukum taklif bersifat praktis yang menjadi pedoman bagi para faqih dan mujtahid, sehingga dia akan menempuh jalan yang tepat dalam beristinbath.

Dengan mengkaji ilmu ini seseorang akan mengetahui metode-metode yang dipakai oleh para imam mujtahid dalam mengambil hukum yang kita warisi selama ini. Terutama, dari segi yang lebih produktif bila ingin mengembangkan hukum-hukum yang telah diwarisi itu, meski tidak sebanding, maka ilmu ushul fiqh itu akan menerangi jalan untuk berijtihad. Selain itu, ia juga akan selalu mampu mengembangkan hukum syar’i dalam memberi jawaban terhadap segala persoalan yang muncul dalam setiap masa.

Sebagai kesimpulan bahwa Ilmu Ushul Fiqh merupakan pedoman yang tepat untuk memahami teks-teks perundang-undangan. Di satu pihak, ilmu itu sendiri sangat dalam dan rumit yang bisa menjadi metode dan acuan bagi seorang ahli hukum dalam beristimbath, dan di pihak lain akan dapat melatih dan mengembangkan kemampuannya dalam menerapkan dan menegakan hukum.

 

Kata kunci: kontemporer, ushul fiqih, metodologi, istimbath

PENDAHULUAN

             Dalil  Nash baik berupa al-Quran maupun hadis jumlahnya terbatas dibandingkan dengan jumlah peristiwa hukum yang senantiasa bergerak dinamis sepanjang zaman. Oleh sebab itu, mengandalkan teks wahyu semata tidaklah mencukupi dalam menyikapi persoalan yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga eksistensi wahyu dalam Islam harus dikombinasikan dengan nalar untuk merumuskan diktum  ajaran sebagai garis pedoman.

Dalam kaitan ini, peran ijtihad memiliki peran yang sangat penting guna mengejawantahkan nilai-nilai ajaran suci ke dalam wujud nyata kehidupan sehari-hari. Ijtihad tidak lain merupakan penalaran ilmiah dengan menggunakan metode ‘aqliyah standar sehingga dapat mengeluarkan hukum-hukum operasional yang sesuai empirisme ilmu pengetahuan modern. Sebuah ijtihad mempunyai peran sentral dalam pemberian prinsip-prinsip dasar seluruh aktivitas pemikiran agama.

Suatu hukum bisa diputuskan apabila mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan umat dan tidak mengandung unsur mafsadat. Al- Ghazali pernah menandaskan bahwa tolok ukur manfaat maupun madharrah tidak dapat dikembalikan  pada penilaian manusia karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyyah. Sebaliknya, mi’yar kemaslahatan dan malapetaka harus dikembalikan pada kehendak syara’ yang pada intinya terangkum pada al- Mabadi’ al-khamsah, yaitu pengayoman terhadap agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta benada.[2]

Dengan demikian semua hal yang mengandung unsur pengayoman terhadap al-Mabadi’ al-khamsah maka termasuk mashlahah. Sebaliknya apabila meniadakan kelima dasar tersebut, dapat dikategorikan mafsadah.

Selanjutnya dikatakan bahwa Hukum Islam dan periode era kontemporer adalah rangkaian kata yang mengandung arti bahwa hukum Islam akan selalu berada pada suatu masa kekinian dan sekarang.[3] Kontemporer sendiri dipahami sebagai waktu yang sama, semasa, sewaktu, masa kini dan dewasa ini.[4] Aspek kehidupan yang dirangkaikan dalam sebuah struktur kalimat, yaitu hukum Islam dan masalah kontemporer.

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai apakah ilmu Ushul fiqih merupakan suatu ilmu yang bisa dijadikan metodologi dalam mengetahui Hukum Islam terhadap masalah kontemporer.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Pengertian Ushul Fiqih

Dalam bahasa Indonesia istilah usul Fiqih terdiri dari dua kata, yakni kata ushul dan kata  Fiqih. Adapun apabila dilihat dari tata bahasa Arab rangkaian kata ushul  dan kata  fiqih  tersebut dinamakan sebagai tarkib idhafah,  Yakni lafad ushul kedudukannya sebagai mudhaf sedangkan yang menjadi mudhaf ilaihi adalah kata Fiqh,[5]  sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberikan pengertian ushul  bagi  fiqih.

             Kata ushul merupakan bentuk jama’ dari kata Ashl yang menurut etimologi mengandung arti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain,[6] atau bisa diartikan juga fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non-materi. Sehingga ushul Fiqih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqih.

Dalam referensi lain disebutkan bahwa secara etimologi ushul fiqh memiliki lima pengertian, antara lain:[7]

  1. Ashl dapat berarti dalil atau landasan hukum. Seperti dalam ungkapan yang dicontohkan oleh Abu Hamid Hakim :

     Artinya: Ashl bagi yang diwajibkan zakat, yaitu al-Kitab: Allah Ta’ala  berfirman :……..” dan tunaikanlah zakat.

  1. Pengertian yang kedua dapat diartikan kaidah kulliyah yaitu aturan atau ketentuan umum, seperti dalam ungkapan sebagai berikut:

     Kebolehan makan bangkai karena terpaksa adalah penyimpang dari ashl, yakni dari ketentuan atau aturan umum, ,yaitu setiap bangkai adalah haram. Allah ta’ala berfirman:” Diharamkan bagimu memakan bangkai….”

Begitu juga sabda Nabi Muhammad yang berbunyi :

             Islam itu didirikan atas lima ushul ( dasar atau fondasi )

  1. Pengertian selanjutnya adalah Rajih yang berarti terkuat, seperti ungkapan para ahli ushul fiqih.

Yang terkuat dari kandungan suatu ungkapan adalah arti hakikatnya.

  1. Dapat juga diartikan sebagai cabang, seperti ungkapan para ahli ushul fiqih:

            Anak adalah cabang dari ayah

  1. Arti yang terakhir adalah mustashhab artinya memberlakukan hukum yang ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya seseorang yang telah wudhu’ meragukan apakah ia masih suci atau sudah batal wudhunya. Tetapi ia merasa yakin belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Atas dasar keyakinan ini, ia tetap dianggap suci (masih berwudhu).

Dari kelima pengertian  ushul secara etimologi tersebut maka pengertian yang biasa dipakai dalam ilmu ushul fiqih adalah dalil, yakni dalil-dalil fiqih (al-Quran, hadis,  ijma’ dan qiyas dan lain sebagainya). Dengan melihat pengertian ashl menurut istilah di atas, dapat diketahui bahwa ushul fiqih sebagai rangkaian dua kata, berarti dalil-dalil bagi ilmu fiqih dan aturan-aturan umum bagi fiqih.

Ketahuilah bahwa jika ingin memahami definisi dari kalimat ushul fiqih, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari Fiqih. Kata Fiqih secara etimologi berarti  mengerti atau faham.[8]

Secara terminologis, Abd. Wahab Khallaf mendefinisikan fiqih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci,[9] atau kumpulan hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Drs. M. Khafifuddin, M.Ag mendefinisikan fiqih sebagai aturan-aturan hukum yang diperoleh melalui proses ijtihad.[10]

Adapun Syekh Abdur Rahman mengatakan bahwa fiqih adalah mengetahui hukum yang bersifat syara’ dan bersifat amaliyah serta diambil dari dalil-dalinya secara terperinci.[11] Menurut pengertian fuqaha, fiqih merupakan pengertian dzanni tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Sedangkan orang yang ahli ilmu fiqih dinamakan Faqih.[12]

Nicole P. Aghnides menukilkan rumusan para ulama Syafi’i tentang siapa yang berhak disebut orang yang memiliki ilmu Fiqih (Faqih), sebagai berikut:

 He is called a faqih only if he has himself by personal inquiry and trought, deduced those values.

                 (Dia baru disebut seorang faqih apabila dia sendiri dengan pemikiran dan penyelidikan secara pribadi menyimpulkan hukum-hukum itu)[13].

Syekh Abi al-Wafa ali bin aqil bin Muhammad al aqil mengatakan bahwa fiqih adalah ilmu yang berhubungan dengan hukum syara’ yang diperoleh dengan jalan pemikiran dan istimbath.[14] Menurut para ahli fiqih, fiqih adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang menjadi sifat bagi perbuatan para hamba yaitu: wajib, sunnah , haram, makruh, dan mubah.

Lebih lanjut, Hasan Ahmad Khatib[15] mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fiqih Islam adalah sekumpulan hukum syara’ yang sudah dibukukan dari berbagai madzhab yang empat atau madzhab lainnya dan dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in baik dari fuqaha yang tujuh di Madinah [16]maupun fuqaha Makkah, Syam, Mesir, Iraq, dan Bashrah.

Dalam kitab Durr al- Mukhtar disebutkan bahwa fiqih mempunyai dua makna, yakni menurut arti ushul dan ahli fiqih. Masing-masing memiliki pengertian dan dasar sendiri-sendiri dalam mengartikan fiqih.[17]  Sedangkan menurut ahli ushul, fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang bersifat cabang, yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian para ahli usul mengartikan fiqih adalah mengetahui hukum dari dalilnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ushul fiqih adalah kumpulan dari kaidah yang bisa digunakan sebagai perantara untuk  menggali hukum-hukum fiqih.

Metodologi dapat dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan tentang suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Dengan demikian, metodologi hukum Islam mengandung pengertian cara-cara dalam memahami hal ikhwal yang berkenaan  dengan hukum Islam. Jelasnya, sesuatu dapat dikatakan dan diposisikan sebagai suatu metodologi apabila di dalamnya terdapat suatu tujuan yang akan dicapai. Pengertian ini pada gilirannya akan menunjukkan posisi yang terbuka bagi penempatan susuatu pada peran  objek tujuan atau alat pencapaiannya. [18]

Definisi hukum menurut S.M. Amin adalah kumpulan peraturan yang  terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.[19] Hukum menurut arti etimologi adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu.[20] Dalam referensi lain disebutkan bahwa sumber hukum adalah sebagai tempat kita untuk dapat menemukan hukum atau tempat kita dapat mengenali hukum.[21]

Sebenarnya ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yaitu :

  1. Syariat Islam
  2. Fiqih Islam

Makna etimologis syari’at adalah tempat mengalirnya air, yakni sebuah metode atau jalan atas sesuatu.[22] Adapun secara terminologis, Muhammad ‘Ali al-Sayis mengartikan syariah dengan jalan lurus.[23]Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syari’at Islam disebut Islamic Law, sedang Fiqih Islam dinamakan Islamic Yurisprudence. Di dalam bahasa Indonesia untuk syariat Islam sering dipergunakan kata-kata hukum syariat atau hukum syara’. Sedangkan untuk Fiqih Islam dipergunakan untuk istilah hukum fiqih atau  kadang-kadang disebut hukum Fiqih Islam.[24] Dalam Praktiknya, seringkali kedua istilah tersebut dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak mungkin dipisahkan.

Syariat merupakan landasan fiqih, fiqih adalah pemahaman tentang syariat. Perkataan syariat dan fiqih kedua-duanya terdapat dalam kitab suci al-Quran. Mungkin karena hubungannya yang sangat erat tersebut dalam bukunya ar Risalah, Imam Syafi’i mengatakan: “Syari’at adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu  dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianalisis dari wahyu tersebut mengenai tingkah laku manusia”. Dalam rumusan Imam Syafi’i ini ada dua hal yang disatukan, yaitu:

  1. Peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu ( syari’at)
  2. Kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianalisis dari wahyu tersebut ( fiqih).

Dengan demikian, Karena di Indonesia termasuk kawasan madzhab Syafi’i, banyak orang di negeri kita mengikuti rumusan Syafi’i. Namun perangkuman kedua istilah ke dalam satu perkataan, sering menimbulkan salah pengertian terutama kalau dihubungkan dengan perubahan dan pengembangan hukum Islam. Oleh karena itu, seorang ahli hukum di Indonesia harus dapat membedakan mana hukum Islam yang disebut hukum syari’at dan mana pula hukum Islam yang disebut hukum Fiqih.

  1. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ushul Fiqih

Pertama: Pertumbuhan Ushul Fiqih

Ilmu Fiqih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam itu sendiri. Sebab fiqih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua ajaran Islam. Islam terdiri atas tiga dimensi utama yakni akidah, akhlaq dan dimensi amaliyah (fiqih). Dengan demikian ushul fiqih sebenarnya telah berwujud bersamaan dengan eksistensi fiqih itu sendiri sebab ilmu fiqih sesungguhnya merupakan hasil dari ijtihad (baik secara langsung maupun tidak langsung), dari kedua sumber pokoknya yakni al- Quran dan Hadis.

Sebagai sarana dalam perumusan fiqih, ijtihad sebenarnya telah ada pada masa Rasulullah, karena tidak semua problem yang dihadapi oleh manusia baik dalam bidang keagamaan atau bidang sosial menemukan rujukan dari  wahyu. Mungkin sekali Allah sengaja  tidak menurunkan wahyu dengan alasan agar Nabi Muhammad berkreasi sendiri untuk menjabarkan nilai universal yang telah diturunkan sebelumnya.

Pada saat Rasulullah menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendesak yang membutuhkan jawaban dari masalah secara langsung, tetapi wahyu belum turun, maka Nabi mengerahkan semua daya kemampuan dan spiritualnya untuk memberikan penyelesainnya. Dengan hati yang bersih dan suci, serta sikap Rasulullah  yang selalu mengutamakan kepentingan umat bukan kepentingan hawa nafsu beliau sendiri, akhirnya Rasulullah mampu menjabarkan nilai yang terkandung dalam wahyu sesuai dengan kehidupan real ummatnya.

Ijtihad Rasul bukan saja didasarkan atas ketajaman hati dan pikirannya, tetapi juga menggunakan metode-metode rasional. Di masanya nabi Muhammad melakukan qiyas, Rasul juga melakukan interpretasi atau dengan menggunakan cara yang lainnya.

Rasulullah merupakan mujtahid besar yang memberikan inspirasi dan teladan untuk umatnya agar tidak pernah takut untuk melakukan perjalanan intelektual. Nabi Saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : إِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ الْحَقَّ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ الْحَقَّ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

Barang siapa yang melakukan ijtihad dan benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan barang siapa yang berijtihad dan salah, maka ia mendapatkan satu pahala.

Dari hadis di atas, kita dapat termotivasi  untuk melakukan ijtihad dan juga ada jaminan pahala walaupun hasilnya terjadi kesalahan yang tidak disengaja.

Memang telah terjadi perdebatan mengenai apakah Rasulullah SAW seorang mujtahid atau bukan. Perdebatan ini berangkat dari pandangan bahwa hasil ijtihad bisa saja salah. Jika Nabi SAW, melakukan ijtihad, berarti kemungkinan nabi melakukan kesalahan. Dan hal ini merupakan kemustahilan, sebab nabi adalah seorang yang mempunyai sifat ma’shum yakni seseorang yang diyakini tidak akan pernah berbuat kesalahan. Begitulah pendapat kelompok yang menegaskan ijtihad Nabi SAW.

Argumen semacam ini adalah kurang tepat, karena meskipun nabi melakukan kesalahan dan ini sebuah kewajaran sebagai manusia biasa, namun wahyu telah menunggu untuk meluruskannya. Jika ternyata hasilnya diakui oleh wahyu, maka kedudukannya ketika itu berubah menjadi penetapan wahyu. Demikian juga halnya dengan hasil ijtihad para sahabat Nabi yang lokasinya jauh dari Rasulullah, ketika terjadi kesalahan maka Nabi melalui wahyu yang diterimanya telah siap untuk meluruskannya.

Kedua: Perkembangan Ushul Fiqih

Mengenai perkembangan Ushul fiqih sebagai pranata ijtihad, secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu :

  1. Periode sahabat

Periode ini dinamakan periode fatwa dan penafsiran sumber hukum Islam, karena dalam periode ini, timbul masalah yang baru dan belum terjadi dimasa Rasulullah, sebagai akibat meluasnya wilayah Islam ke luar Jazirah Arab. Sementara perubahan sosial budaya dan struktur masyarakat berbeda dengan kondisi jazirah arab pada saat ayat-ayat al-Quran dan sabda Nabi diwahyukan.

Untuk memberi kejelasan tentang status hukum atas peristiwa baru itu, para sahabat terpanggil  untuk memberikan keputusan fatwa dengan cara merujuk langsung terhadap ketentuan  maupun nilai-nilai  yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis. Namun tidak semua persoalan baru dapat dengan mudah ditemukan rujukan literaturnya dalam kedua nash tersebut. Maka para sahabat mengadakan majlis untuk membicarakn solusi yang diambil pada saat itu dengan melakukan musyawarah.

Apabila diperoleh kesepakatan pendapat tentang ketentuan hukum atas peristiwa tersebut, maka hasilnya dianggap sebagai ijma’ sahabat yang mengikat dan wajib ditaati. Akan tetapi apabila kesepakatan musyawarah belum tercapai, maka mereka melakukan ijtihad fardhi amali, baik menggunakan qiyas, ishtishlah maupun sadd al-dzariah, yang ruang lingkupnya terbatas pada peristiwa yang benar-benar terjadi dan tidak menjangkau pada peristiwa yang belum terjadi.

Para sahabat Nabi SAW dalam beberapa ijtihadnya telah menggunakan metode-metode perumusan hukum yang dalam perjalanan berikutnya dirumuskan sebagai  ushul fiqih.

Kemampuan ijtihad alamiyah sahabat disamping didukung oleh metode yang mereka gunakan juga dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu:

Pertama: Mereka hidup dan bergaul secara efektif bersama Rasulullah

Kedua: Pengetahuan mereka terhadap konteks diwahyukannya al Quran dan disabdakannya hadis rasul disamping optimal juga para sahabat tidak hanya mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurudnya saja, melainkan mereka juga ikut menyaksikan dan hidup bersama beliau.

Ketiga: Pengetahuan mereka terhadap prinsip dasar dan maqashid syari’ah. Para sahabat tidak hanya memahami teks secara literal, melainkan juga melakukan interpretasi kontekstual yang dibangun nilai-nilai agung dan tujuan syari’ah.

Setelah berakhirnya masa khulafaur rasyidin, peta kekuasaan pemerintahan berpindah ke tangan kekuasaan bani Umayyah. Kegiatan ijtihad terus berjalan seperti ketika pada masa khulafa’ur rasyidin walaupun kondisi pemerintahan pada saat itu sedang berkecamuk. Dalam hal ini dibuktikan dengan adanya pertempuran untuk merebut kekuasaan disertai munculnya beberapa golongan seperti syi’ah, khawarij dan jumhur. Mereka merupakan golongan yang berpengaruh terhadap penafsiran agama baik dalam hal ilmu hukum ataupun teologi.

Mereka dalam melakukan ijtihad sedikit berbeda dengan metode yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin.Salah satunya, mereka banyak menggunakan ar-ra’yu dalam berijtihad, dengan syarat ketika sumber pokok yakni al-Qur’an dan hadits belum bisa memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Adapun di satu sisi terdapat ashabus shighar yang menggunakan ijtihad sebagai upaya pemahaman yang lebih berorientasi pada keterangan harfiyah sebuah teks. Dengan demikian, perselisihan di antara mereka menjadi penyebab munculnya ahlu al-Hadith dan ahlu ar-Ra’yi.

Perbedaan pendapat di antara ahlu al-hadith dan ahlu ar-ra’yi maupun antar sesama golongan, sangat meluas dari pada ketika masa sahabat. Pada periode ini, mujtahid banyak bermunculan dari kalangan ahlu al-Hadith dan ahlu ar-ra’yi. Mereka menjadi mufti di beberapa Negara Islam, seperti Bashrah, Mesir, Yaman, Kufah dan lain-lain.

Meskipun metode ijtihad mereka sudah jelas kaidah dan bentuknya, namun pada saat itu metode ijtihad (ushul fiqih) dan produk ijtihadnya (fiiqh) belum dikodifiksi.

  1. Periode Imam Mujtahid

Periode Mujtahid  menjadi zaman keemasan Islam, sebab negeri -negeri Islam mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan.Pada masa inilah, para mujtahid dalam berbagai disiplin ilmu keislaman mulai tersebar ke penjuru negara Islam. Mereka tidak hanya mengeluarkan beberapa fatwa, tetapi juga menuliskannya. Maka muncullah kitab hadith, tafsir, fiqih, ilmu bahasa dan tarikh. Pada masa ini mulai dibukukan ilmu ushul fiqih sebagai metodologi ijtihad.

Berbagai bentuk dan ciri dari metode ijtihad pada masa ini sudah dapat dibedakan secara jelas. Sejalan dengan hal tersebut, tata urutan dalam melakukan istimbath hukum menjadi lengkap. Imam Abu Hanifah  menetapkan sumber-sumber hukum Islam secara berurutan, yaitu: al-Qur’an, al-Sunnah dan fatwa sahabat yang mereka sepakati. Abu Hanifah juga menggunakan metode qiyas, istihsan dengan teknik-teknik yang sistematis.

Imam Malik mempunyai pula sistem mashadir al-ahkam, yaitu dengan mendahulukan al-Qur’an, al-Hadith, lalu berpedoman kepada praktek ulama’ Madinah. Imam Malik berpendapat bahwa  hujjah praktek ulama’ Madinah itu lebih kuat daripada Qiyas dan hadith ahad, karena dengan alasan bahwa praktek mereka sebagai hasil riwayat dari Nabi Muhammad.

Bersamaan dengan munculnya para mujtahid serta berkembangnya al-Ra’yu dengan luas, maka bermuncullah polemik perbedaan pendapat antara kelompok ahlu al-hadits dan ahlu al-ra’yi dalam masalah al- Qiyas dan istihsan di satu pihak dan antara pemegang qiyas dengan pengguna metode istihsan di pihak lain.

Ketiga: Pembukuan ushul fiqih

Pengkodifikasian ushul fiqih dilatarbelakngi oleh beberapa alasan, yaitu:

  • Perluasan wilayah Islam yang menyebabkan pada persinggungan budaya Arab dan Non Arab.
  • Masuknya kosa kata non-Arab ke dalam bahasa Arab akibat interaksi antar Arab dan Non-Arab. Maka dampak yang terjadi adalah bahasa Verbal yang tertanam kuat ke dalam hati sanubari mereka mulai goyah, sehingga memunculkan beberapa masalah dalam menafsirkan teks al-Qur’an. Dengan demikian, ilmu ushul fiqih sebagai metode yang mampu mencegah dari interpretasi al-Qur’an dan hadith secara semena-mena.

Pertentangan dalam materi Fiqih merupakan sebab kesibukan ulama untuk menyusun ilmu ushul fiqih. Dan diriwayatkan dalam tarikh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, mereka termasuk orang yang menulis tentang ushul fiqih, namun merupakan hal yang menyedihkan karena kitabnya sedikitpun tidak ada yang sampai kepada kita.[25] Sehingga pemikiran kedua ulama’ tersebut mengenai ushul fiqih belum bisa kita menelaahnya.

Golongan Malikiyah  mengakui bahwa Imam Malik termasuk orang yang pertama berbicara tentang ushul fiqih. Namun mereka tidak menganggap Imam Malik sebagai penyusun pertama kali kitab ushul fiqih. Di kalangan Syi’ah Imamiyah muncul pendapat bahwa yang pertama menyusun kitab ushul fiqih adalah Muhammad al-Baqir bin Ali bin Zain al-Abidin, yang dilanjutkan oleh putranya Imam Abu Abdillah Ja’far as-Shadiq.

Menurut Assad Haidar bahwa Imam Baqir adalah peletak dasar ushul fiqih, sedangkan orang yang pertama menyusun adalah Hisyam bin Hakam dengan kitabnya al-Ahfadz dan Yunus bin Abd. Rahman yang menulis kitab Ikhtilaf al Hadis wa Masail.

Adapun golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa yang pertama menyusun kitab ushul fiqih adalah Muhammad bin Idris as-Syafi’i. Prof. Musthafa Abdur Razaq menambahkan, “ Para peneliti ilmu Ushul Fiqih di Barat menyatakan, Syafi’i adalah penggagas dasal ilmu ushul Fiqih.”[26] Menurut al-Allamah Jamaluddin Abdur Rahman al-Asnawi bahwa mereka mengakui Imam Syafi’i sebagai tokoh besar yang pertama menyusun buku ushul fiqih dengan karya monumentalnya ar-Risalah.

Terlepas dari berbagai pendapat yang ada, apabila karya ushul fiqih yang menjadi kriteria dalam menentukan penulisan dan penyusunan awal ilmu ushul fiqih ini, maka kitab ar-Risalah, karya Imam Syafi’i dapat disebut sebagai penulisan pertamanya. Mengutip pendapat Jamaluddin as-Sayuthi, disepakati bahwa Imam Syafi’i adalah peletak dasar ilmu ushul fiqih, karena beliau melakukan pengkajian dan penulisan tersendiri. Hal ini terjadi pada akhir abad ke-2 H dan awal abad ke-3 H.[27]

  1. Ushul Fiqih Sebagai Ilmu ( Objek Kajian)

Objek kajian para ulama’ Ushul Fiqih adalah dalil-dalil yang bersifat ijmali, seperti kehujahan ijma’ dan qiyas. Ushul Fiqih juga membahas bagaimana cara mengistimbathkan hukum dari dalil-dalil, seperti kaidah mendahulukan hadis mutawatir dari hadis ahad dan mendahulukan nash dari zahir. Dalam ushul fiqih dibahas juga syarat-syarat orang yang menggali hukum dari dalil.

Untuk lebih terinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama: Pembahasan tentang dalil

Objek kajian ilmu ushul fiqih adalah dalil syar’i yang bersifat umum ditinjau dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum. Seorang pakar ahli ushul fiqih membahas tentang qiyas dan kehujjahannya tentang dalili ‘amm dan yang membatasinya, dan tentang amr dan dalalahnya. Ahli ilmu ushul fiqih tidak akan membahas mengenai dalili-dali juz’iyyah.

Kedua: Pembahasan tentang hukum

Pembahasan tentang hukum dalam ilmu ushul fiqih adalah secara umum, tidak dibahas secara terperinci hukum bagi setiap perbuatan. Pembahasan tentang hukum ini, meliputi pembahasan tentang macam-macam hukum dan syarat-syaratnya.

Ketiga: Pembahasan tentang kaidah

              Pembahasan tentang kaidah yang digunakan sebagai jalan untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya antara lain mengenai macam-macamnya, kehujjahannya, dan hukum-hukum dalam mengamalkannya.

Keempat: Pembahasan tentang ijtihad

Dalam hal ini dibicarakan tentang macam-macamnya, syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan orang dilihat dari kacamata ijtihad dan hukum melakukan ijtihad.

  1. Ushul fiqih Sebagai Ilmu ( tujuan )

Tujuan ilmu ushul fiqih adalah menerapkan kaidah-kaidahnya dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara’ yang ditunjuki dalil itu. Jadi berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya, maka nash-nash syara’ dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui. Juga diketahui dalil-dalil yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya. Juga berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya dapat pula hukum diistinbathkan dengan qiyas, istihsan, istishab  atau lainnya dalam kasus yang tidak terdapat nash mengenai hukumnya.

Bahkan tujuan utama dari ushul fiqih adalah untuk mencapai dan mewujudkan sesuatu yang dimaksud syara’. Secara sistematis dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihad yang mereka susun.
  2. Memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid, sehingga dengan tepat ia dapat menggali hukum-hukum syara’ dan nash. Di samping itu, bagi masyarakat awam, melalui ushul fikih mereka dapat mengerti bagaimana para mujtahid menetapkan hukum sehingga dengan mantap mereka dapat mempedomani dan
  3. Menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara lahir belum ada dalam nash, dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama’ terdahulu dapat ditentukan hukumnya.
  4. Memelihara agama dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Dalam pembahsan ushul fiqih, sekalipun suatu hukum diperoleh melalui hasil ijtihad, statusnya tetap mendapat pengakuan syara’. Melalui Ushul fiqih juga para peminat hukum Islam mengetahui mana sumber hukum Islam yang asli dan harus dipedomani serta mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder berfungsi untuk mengembangkan syariat Islam dengan kebutuhan masyarakat Islam.
  5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga para peminat hukum Islam dapat melakukan tarjih salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan alasannya.

 

  1. Ushul Fiqih sebagai Aliran

Dalam Tarikh Islam, pada abad ke-5 dan ke- 6 H muncul 3 aliran pemikiran ushul fiqih. Ketiga aliran tersebut adalah:

Pertama: Aliran Mutakallimin ( Syafi’iyah)

Aliran ini berpegang pada analisis-analisis kebahasaan dan analisis terhadap ‘illat-‘illat hukum. Di samping itu, mereka memakai cara yang ditempuh oleh ulama kalam, maksudnya kaidah-kaidah yang telah ditetapkan tersebut didukung oleh alasan-alasan yang kuat baik dengan nash maupun dengan pemikiran mantiq tanpa terikat oleh hukum-hukum furu’ yang telah ada dari suatu madzhab. Dengan demikian ketidakterikatan dengan masalah-masalah furu’ yang telah ada dari suatu madzhab, menjadikan pembahasan mereka lebih bersifat teoritis.

Perbedaan dengan Imam Asy- Syafi’i terlihat dalam pemakaian ijma’ sukuti. Bagi Imam Syafi’i, ijma’ sukuti tidak dapat dijadikan hujjah, sedang menurut al-Amidi, pengikut Imam Syafi’i ijma’ sukuti dapat dijadikan hujjah syara’, akan tetapi nilainya tidak sama dengan ijma’ sharih. Ijma’ sukuti termasuk dzanni sama dengan nilai kehujjahan khabar ahad.

Perbedaan juga terlihat antara Imam Syafi’i dengan al-Ghazali tentang qaul ash-shahabi.  Imam Syafi’i baik dalam ar- Risalah atau dalam al-Ummnya mengatakan bahwa apabila tidak ditemukan dalil dari al-Quran, sunnah dan ijma’, maka harus berpegang kepada qaul ash –shahabi. Al-Ghazali berpendapat bahwa qaul ash-shahabi termasuk masalah ijtihadiyah, oleh sebab itu boleh berbeda pendapat dengannya atau meninggalkannya.

Adanya perbedaan di atas menunjukkan bahwa para ulama mutakallimin ini menciptakan kaidah-kaidah ushul atas tuntutan ilmiah dan melakukan langkah-langkah berpikir secara deduktif. Namun demikian ulama ushul aliran mutakallimin tetap mempelajari masalah fiqhiyyah terlebih dahulu sebelum mempelajarai ushul. Hal ini untuk mengetahui pemikiran para mujtahid dan mengetahui metode istinbath mereka.

Beberapa karya kitab ushul fiqih yang termasuk corak aliran mutakallimin antara lain:

  1. Al Amd, karya al- Qadi Abu Hasan Abd al- Jabbar
  2. Al Mu’tamad fi Ushul Fiqih, karya Abu Hasan Muhammad bin Ali al Bashri
  3. Al- Burhan fi Ushul Fiqih, karya Abu al-Ma’ali abd Al Malik ibn Abdillah al Juwaini Asy-Syafi’I yang lebih dikenal dengan nama Imam Haramain
  4. Al Mustasyfa min Ushul al-Fiqh, karya Abu Hamid Muhammad al Ghazali

Kedua: Aliran Fuqaha(Hanafiyah)

Metode pembahasan ushulnya, aliran fuqaha bertolak dari hukum-hukum furu’ yang diterima dari imam-imam madzhab mereka. Penetapan kaidah-kaidah ushul berdasarkan hukum-hukum furu’. Apabila terdapat pertentangan dengan hukum-hukum furu’, maka kaidah itu harus diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum furu’ tersebut.

Adapun masalah furu’ dalam aliran ini, dilihat dari dua aspek, yaitu:

  1. Teknik Perumusan kaidah-kaidah ushul

Ulama Hanafiyah terlebih dahulu mengadakan penelitian terhadap masalah furu’ dan fatwa-fatwa ulama. Mereka mengadakan pengkajian makna yang terkandung, serta mengambil prinsip-prinsip umum dari masalah furu’, kemudian menjadikan kaidah-kaidah ushul. Langkah berpikir demikian disebut dengan metode berpikir induktif

  • Sistematika penulisan kitab-kitab ushul

Dilihat dari sistematika penulisan kitab ushul, ulama Hanfiyah selalu dikaitkan dengan masalah furu’ Fiqhiyyah. Maksudnya, pembahasan ushulnya tidak semata-mata teori melainkan dipadukan dengan masalah fiqih. Bahkan kitab-kitab ushul mereka penuh dengan pembahasan topik fiqih seperti bab al- Ahkam.

Beberapa karya yang masuk dalam kategori aliran Fuqaha, yaitu:

  • Al- Fusul fi al Ushul, karya al-Jasshash.

Suatu karya kitab ushul yang dijadikan pengantar kitab Tafsir Ahkam Al-Quran.

  • Ushul as-Sarakhshi karya As-sarakhsi, dalam kitab ini dapat ditemukan penjelasan pokok-pokok masalah yang terdapat dalam kitab fiqih yang disusun oleh Muhammad bin Hasan As-Saibani, As Sarakhshi sendiri menyatakan bahwa tujuan penyusunan kitab Ushulnya adalah untuk menjelaskan pokok-pokok masalah  yang mendasari kitab fiqih yang disusun As-Saibani
  • At-Taqwim fi Ushul al-Fiqh atau yang disebut At Taqwim al Adillah fi Ushul karya dari Abu Zaid ad Dabusi
  • Kanz al-Wushul ila Ma’rifah al-Ushul atau yang disebut Ushul Al Ushul Al-Bazdawi ini diberi syarah oleh Abd. Al-Aziz al Bukhari dalam kitab yang berjudul Kasyf al-Anwar.

Ketiga: Aliran Gabungan

Aliran ini mengemukakan bahwa alasan-alasan yang kuat dan juga memperhatikan relevansinya dengan hukum-hukum furu’ yang telah ada. Pengikut madzhab gabungan adalah para ulama’ dari berbagai madzhab yaitu Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Dhahiriyyah.[28]

  1. Ulama’ Hanafiyah

Beberapa pengikut madzhab Hanafiyyah yang menggunakan metode perbandingan dalam penelitian hukumnya, antara lain sebagai berikut:

  • Shadr al- Syari’ah Ubaydillah bin Mas’ud (w. 747 H)

Ulama yang satu ini menggunakan metode komparasi seperti terdapat dalam kitabnya, Tanqih al-Ushul, selanjutnya diberi sumbangsih pemikiran berupa tulisan atau  pendapat dalam kitab Syarh al-Tawdlih fi Hall Ghawamidl al-Tanqih. Kitab tersebut disusun untuk menanggapi beberapa kajian terhadap kitab ushul al-Bazdawi saat itu. Bahkan sebagian ulama pada saat itu memberikan penilaian adanya faham yang kurang jelas dalam fenomena lafadz-lafadz yang ada dalam pembahasan kitab ini.

Oleh karena itu, Shadr al-Syari’ah menyusun kitab syarah al-Tawdlih. Kitab tersebut merupakan ikhtisar dari tiga kitab induk, yaitu ushul al-Bazdawi,al- Mahshul karya al-Razi  dan Muntaha al-Sul wa al-Amal karya Ibn Hajib.

Pada perkembangan selanjutnya, Syekh al-Taftazani yang merupakan salah satu ulama’ dari madzhab Syafi’i  menyusun catatan terhadap kitab al-Tawdhih dalam bentuk Hasyiyah. Kitab tersebut diberi nama  al-Talwil ‘ala al-Tawdlih.[29] Kita bisa mengatakan bahwa at-Taftazani termasuk ulama’ yang kritis dan cerdas sampai beliau mampu mengomentari kitab yang dikarang oleh  ulama’ dari golongan Hanafiyah.

  • Ahmad bin Ali al-Sa’ati al- Baghdadi(w. 694 H)

Ahmad bin Ali al-Sa’ati al-Baghdadi merupakan daftar pengikut dari madzhab perbandingan. Eksistensi beliau dibuktikan dengan sebuah karya yang diberi nama Badi’ al-Nidham al-Jami’ Bayna Kitab al-Bazdawi wa al- Ihkam.

Apabila diteliti dari judulnya, kitab tersebut merupakan gabungan antara kitab ushul al-Bazdawi yang bermadzhab Hanafiyah dan kitab al-Ihkam karya syekh al-Amidi yang bermadzhab Mutakallimin. Ibnu Ali al-Sa’ati dalam kitab di atas memfokuskan pada kebebasan kaidah-kaidah ushuliyyah  dari hukum cabang  fiqih. Tetapi pada sisi lain, beliau juga menjelaskan beberapa cabang fiqih sebagai pedoman terhadap kaidah-kaidah fiqih-nya.

  • Al-Kamal bin al-Humam ( w. 861 H)

Al-Kamal bin al-Humam dalam kitab ushul fiqihnya yakni al-Tahrir menggunakan pendekatan metode comparation. Maksudnya perbandingan antara metode yang biasa digunakan oleh madzhab Mutakallimin dengan metode yang digunakan oleh madzhab Ahnaf.

Pada suatu ketika al-Kamal pernah mengeluarkan argumen bahwa tujuan dari penyusunan kitab ini adalah mengimbangi sedikitnya karya ushul fiqih yang berorientasi pada perbandingan.

Kitab al-Tahrir kemudian diulas oleh Muhammad bin Muhammad bin Amir Haj al-Halabi (w. 889 H). Kitab karangan berliau adalah al-Taqrir Wa al- Takhbir. Kitab syarah ini sangat ringkas dan hanya menjelaskan isi buku secara global. Selanjutnya kitab ini diulas lagi oleh Amir Badah Syah al-Husayni al-Hanafi dalam kitabnya yang bernama Taysir al-Tahrir.

  1. Ulama’ Malikiyyah

Ulama’ yang tergolong madzhab Malikiyyah adalah Abu Ishaq Ibrahim Musa al-Syathibi (w. 780 H). Beliau melakukan penelitian hukumnya dengan menggunakan metode perbandingan. Karya ilmiah beliau yang sangat terkenal diberi nama al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah.

Dalam kitab tersebut dijelaskan mengenai isi dan kandungan ilmu ushul fiqih secara perbandingan. Kitab al-Muwafaqat juga terdapat pemaparan yang lebih luas mengenai mashlahah dan maqashid al- Syari’ah. Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan kontribusi  keilmuan mengenai penjelasannya terhadap aspek-aspek lingkungan dalam proses penurunan wahyu. [30]Sehingga kitab karangan Abu Ishaq menjadi suatu hal yang patut menjadi maraji’, karena isi dan kandungan kitab tersebut cukup lengkap.

  1. Ulama’ Syafi’iyah

Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Muhammad ibn Idris al-‘Abbas ibn Usman ibn Syafi’I ibn al-Saib ibn ‘Ubaid ibn ‘Abd Yazid ibn Hasyim ibn ‘abd al- Muthalib ibn ‘Abd Manaf. [31]

Berikut ada beberapa ulama’ ahli ushul dari kalangan madzhab Syafi’iyyah yang menggunakan metode perbandingan dalam penelitian hukumnya, mereka adalah:

  • . Taj al-Din al-Wahhab bin ‘Ali al-Subki

Taj al-Din ‘Abd al-Wahab bin ‘Ali al-Subki termasuk pengikut Imam Syafi’i yang mengarang kitab Jam’u al-Jawami’. Usaha beliau adalah membandingkan beberapa pendapat dalam berbagai madzhab yang telah ada di dunia keislaman. Pernyataan tersebut tercermin dalam perkataan beliau, bahwa kitab Jam’u al-Jawami’ sudah terhimpun di dalamnya lebih dari seratus karangan.

Dengan demikian, tidak mengherankan apabila kitab ini merupakan kumpulan dari beberapa pendapat yang berbeda tanpa menjelaskan aspek dalil dan landasan yang digunakan dalam membangun kaidah-kaidah ushul fiqih.

  • Abu al-Munaqib al-Zanjani

Al-Zanjani merupakan panggilan akrab beliau. Dari beberapa bab yang terdapat dalam kitab karangan yang berjudul  Takhrij al-Furu’ ‘ala al-ushul, al-Zanjani meneliti tentang aspek perbedaan madzhab Mutakallimin dan Hanafiyah.

Selain itu, beliau juga memberikan batasan dan kriteria cabang ilmu fiqih kedua madzhab tersebut dengan menggunakan mi’yar ushul fiqih dan Qowa’id al-Fiqhiyyah.

Lebih dari itu, Abu al-Munaqib al-Zanjani juga merujuk aspek perbedaan dalam hukum-hukum cabang kepada aspek perbedaan yang lebih substantif pada tataran induknya yang asal. Dengan kata lain, kitab ini mengkaji proses terjadinya hukum-hukum cabang yang muncul dari induknya, baik dalam madzhab Mutakallimin ataupun madzhab Hanafiyyah. Kajian tentang masalah ini dilakukannya dengan menggunakan pendekatan ilmu  Manthiq secara benar dan tepat.[32]

  1. Ulama’ Dhahiriyah

Pada mulanya Ibn Hazm merupakan pengikut madhab Syafi’i, kemudian pindah menjadi pengikut madzhab Dzahiri yang didirikan di kota Baghdad oleh Dawud bin Ali, yang tidak mendapatkan sambutan dari dunia Islam. [33] Kemudian Ibn Hazm berpindah ke madzhab Dhahiriyyah, beliau dalam penelitian hukumnya menggunakan metode perbandingan.

Hal ini terbukti dalam karya pada bidang ushul fiqhnya yang diberi nama al-Ihkam fi Ushul al-ahkam. Dalam kitab tersebut Ibn Hazm menjelaskan tentang terminologi ushul lalu membahas tentang sunnah Nabi dan atsar para sahabat. Pembahasan sunnah dan atsar ini beliau masukkan pada saat menguraikan kaidah-kaidah ushuliyyah menurut ukuran dhahirnya yang ada dalam al-Qur’an serta penerapannya pada hukum-hukum di tingkat cabang.

  1. Ulama’ Muta’akhirin

Beberapa karya ilmiah maupun kitab yang dinilai menjadi representatif dari ulama’ muta’akhirin adalah:[34]

  • Musallam al-Thubut, karya dari Muhibb Allah bin Abd al-Syakur.
  • Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-haqq min ‘ilm al ushul, karangan Imam al-Syawkani.
  • Ushul Fiqh, karya dari Muhammad al-Khudlari.

Selain ketiga kitab di atas, ada juga yang bermunculan, tepatnya pada tahun ke-14 sampai ke-15 Hijriyah. Kitab tersebut merupakan dalam bidang ushul fiqih yang menggunakan metode perbandingan, berikut kitabnya:

  • Ilm ushul al-fiqih, hasil karya dari Abd al- Wahab Khallafa.
  • Ushul al-Fiqh, karya dari Muhammad Abu Zahrah.
  • Ushul –al Tasyri’ al-Islami, Karya Prof. Ali Hasbullah.
  • Ushul al-ahkam al-l Syar’iyyah, karya dari Prof. DR. Yusuf Qasim.
  • Mabahits al-Hukm ‘inda al-Ushuliyyin, karya Muhammad Salam Madzkur.
  • Ushul al-Fiqh al-Islami, karya dari DR. Wahbah Zuhaili.

BAB III

  PENUTUP

 Kesimpulan

                    Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama: Pengertian ushul fiqih adalah kumpulan dari kaidah yang bisa digunakan sebagai perantara untuk  menggali hukum-hukum fiqih. Sedangkan metodologi dapat dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan tentang suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu.

Sejarah ushul fiqih meliputi pertumbuhan dan perkembangannya serta pengkodifikasiannya. Menurut Jumhur Ulama’ yang pertama kali melakukan penyusunan ilmu ushul fiqih adalah Imam Syafi’is. Sehingga berliau mendapat julukan Bapaknya Ilmu Ushul Fiqih.

Ushul fiqih sebagai obyek meliputi pembahasan mengenai dalil, ijtihad hukum dan kaidah. Adapun sebagai tujuan, antara lain untuk mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihad yang mereka susun. Sebagai aliran, ushul fiqih terbagi menjadi tiga, yaitu aliran Mutakallimin, aliran Fuqaha’ dan aliran Gabungan.

            Kedua: Hubungan ilmu fiqih dengan ilmu ushul fiqih adalah sangat erat, maksudnya kedua cabang ilmu tersebut tidak dapat dipisahkan. Ilmu fiqih merupakan produk dari ushul fiqih. Ilmu fiqih berkembang karena berkembangnya ilmu ushul fiqih. Ilmu fiqih bertambah maju jika ilmu ushul fiqih mengalami kemajuan karena ilmu ushul fiqih adalah semacam ilmu alat yang menjelaskan metodologi dan system penentuan hukum berdasarkan dalil naqli maupun aqli.

Ilmu ushul fiqih merupakan ilmu alat-alat yang menyediakan bermacam-macam ketentuan dan kaidah, sehingga diperoleh ketetapan hukum syara’ yang harus diamalkan manusia.

Mempelajari ilmu ushul fiqih adalah suatu keharusan karena kita bisa mengetahui hukum-hukum syariat Islam dengan jalan yakin atau dengan dugaan serta untuk menghindari taklid yakni mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui  alasan-alasannya. Hal ini dapat berlaku, kalau memang benar-benar ushul fiqih ini digunakan menurut mestinya, yaitu mengambil hukum soal-soal cabang dari persoalan yang pokok atau dengan mengembalikan soal-yang cabang kepada persoalan yang pokok. Pekerjaan yang pertama dilakukan oleh seorang Mujtahid sedangkan yang kedua dikerjakan oleh  muttabi’.

Dengan demikian ushul fiqih sebagai metodologi hukum Islam merupakan hal  yang sangat relevan dengan zaman saat ini. Melalui ilmu ushul fiqih kita dapat mengetahui bebarapa hukum yang belum ada ketentuan di dalam al-Quran maupun hadis, sehingga untuk saat ushul fiqih menjadi problem solving dalam kehidupan manusia sepanjang masa.

 

  1. Saran dan Kritik

Demikianlah pemaparan yang dapat kami berikan, penulis yakin masih banyak kekurangan. Oleh Sebab itu demi kesempurnaan makalah ini, penulis berharap saran dan kritik dari pembaca sekalian. Dan harapan penulis adalah semoga materi ini akan menjadi salah satu sumbangsih ilmu pengetahuan dan bisa bermanfaat demi kemajuan ilmu pengetahuan.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Al aqil, Abi la- Wafa ali bin aqil bin Muhammad, 1999, Al-Wadih fi Ushul al Fiqh, Muassasah ar-Risalah.

Al- Ghazali, tt, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Musthasfa Fi Ilmi Al Ushul, Beirut: Dar al Fikr.

Al Ibrahimy, Musa Ibrahim,  1989, al Madkhal ila Ushul al Fiqhi, Oman: Dar ‘Ummar

Al-Amidy, Saifuddin Abi al-HasanAli bin Abi Ali bin Muhammad, tt, al -Ihkam fi Ushul al-ahkam, Beirut:Dar Kutub al- Ilmiyah.

Al-Asmawi, Muhammad Said,  2005, Problematika dan penerapan syariat Islam dalam undang-undang, Ciputat: Gaung Persada Press.

Ali, Hasan, 2001, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis,  Jakarta: Kencana.

Ali, Mohammad Daud, 2009, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Indunisi,  Ahmad Nahrawi Abdus Salam, 1988, Ensiklopedi Imam Syafi’i: Biografi  dan Pemikiran Madzhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa,  Jakarta: Mizan Media Utama.

Al-Khatib, Hasan Ahmad, 1957, al-Fiqh al-Muqaran, Kairo: Mathba’ah Dar al Ta’lif.

Al-Mahalli, Jalaluddin, tt,  al-Waraqat, terj. M. Fadlil Said an Nadwi, Terjemah Syarah al-Waraqat, Surabaya: al- Hidayah.

Amin, Husayn Ahmad 1999, Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Ashshofa, Burhan, 2001,  Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, 2009, Kamus ilmu Ushul Fiqih,Jakarta: Bumi Aksara,

Kansil, C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Karim, Syafi’i, 1997, Fiqih dan Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia

Khafifuddin,  2011, Metodologi Kajian Fikih, Situbondo: Ibrahimy Press.

Khallaf, Abd. al-Wahab, 1972, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Jakarta: al-Majlis al-A’la al-Indunisi li al-Da’wah al-ISlamiyah.

Mubarok,   Jaih, 2002, Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rahman,  Abdur, 1982, Hasyiyah al ‘Allamah al Bannani ‘Ala syarhi  al Jalal Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al Mahili,  Beirut: Dar al Fikr.

Razak, Nazaruddin, 1973, Dienul Islam, Bandung: PT. al-Ma’arif.

Shalih, Muhammad Adib tt, Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami, Juz I.

Supriyadi, Dedi, 2007, Sejarah Hukum Islam: dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia, Bandung : Pustaka Setia.

Umar Shihab, 2003, Kontekstualitas  al-Qur’an:Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur’an, Jakarta: Penamadani.

,     2010, Membangun Islam Tengah, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.

2010,  Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dan Munif Shaleh, 2010, Epistemologi Fiqh: Unsur Substansi, Metodologi dan Aplikasi Ajaran Agama,  Situbondo: Ibrahimy Press.

Zuhaily, Wahbah, 2005, Ushul al- Fiqh al- Islami, Damaskus: Dar al-Fikr.

Zuhdi, Ahmad, 2007, Fiqh Moderat: Menyingkapi Khilafiah Masalah Fiqh, Sidoarjo: Muhammadiyah University Press.

Zuhri, Mohammad, 1980, Sejarah pembentukan Hukum Islam, Semarang: Daarul Ihya,

 

 

 

BIODATA PENULIS

Khofifah, S.H.I, dilahirkan di desa Suci, kecamatan Manyar kabupaten Gresik pada tanggal 23 April 1984. Masa kecilnya dihabiskan di desa Suci, pendidikan TK dan MI ditempuh selama 9 tahun di desa Pongangan. Masing-masing 3 tahun untuk TK dan 6 tahun untuk MI. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, penulis melanjutkan pendidikan MTs dan MA ke pondok pesantren Mamba’us Sholihin. Pondok tersebut terletak di desa Suci dan lokasinya dekat dengan rumah. Sehingga setiap berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Meskipun dalam menempuh pendidikan MTs dan MA di sebuah pondok pesantren yang besar dan terkenal, namun tidak dijalani dengan bermukim di dalamnya akan tetapi dengan sistem pulang-pergi.

Pernah juga terbersit di dalam hatinya keinginan untuk mondok di sebuah pondok pesantren, namun keinginan tersebut belum tercapai sampai sekarang. Tetapi penulis bersyukur meskipun tidak pernah mondok, setelah menyelesaikan pendidikan S1 di sebuah perguruan tinggi swasta tepatnya di INKAFA (Institut Keislaman Abdullah Faqih), penulis langsung ditugaskan untuk mengabdi ke Sumatera pada tahun 2007. Dan hal ini merupakan sebuah pengabdian yang sesungguhnya, terjun langsung ke sebuah pondok pesantren kecil yang jauh dari peradaban. Sehingga secara tidak langsung pernah merasakan hidup seperti seorang santri walaupun tugasnya mengajar. Hidup di Sumatera selama hampir 1 tahun, tidak menjadikannya sebuah kebahagiaan setelah kembali lagi ke pulau Jawa. Satu hal yang merasa tidak mambuatnya bahagia adalah terhentinya nasyrul ‘Ilmi.

Selang beberapa minggu, akhirnya kebahagiaan yang ditunggu datang juga. Penulis mendapat tawaran untuk menikah dengan seorang pemuda yang sama-sama ditugaskan ke pulau Sumatera tapi beda provinsi. Syarat untuk bisa menikah adalah penulis harus kembali lagi mengabdi ke Sumatera bersama sang suami sampai sekarang. Alhamdulillah selang beberapa bulan dari pernikahan,  akhirnya Allah memberi amanah seorang putra yang diberi nama Ahmad Abdullah Faqih.

Organisasi yang pernah diikuti oleh penulis antara lain, PMII, IPPNU dan lain-lain. Adapun pendidikan non-formal yang pernah diikuti adalah kursus menjahit dan kursus komputer. Untuk saat ini penulis melaksanakan studi lanjutan S2 Kader Ulama di IAII Sukorejo di Situbondo selama 2 tahun. Setelah selesai 2 tahun, harus kembali lagi melanjutkan Nasyrul ‘Ilmi ke pulau Sumatera. Insya Allah…

 

 

 

[1] Mahasiswa Program Studi Lanjut (S2) Kader Ulama Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo 2011.

[2] Abu Yasid, Membangun Islam Tengah (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2010), hal. 70

[3] Hasan Ali,  Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, ( Jakarta: Kencana, 2001) hal. 46

[4] Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1996) Cet. Ke-7,  hal. 522

[5] Saifuddin Abi al-HasanAli bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidy,  al -Ihkam fi Ushul al-ahkam, (Beirut: Dar Kutub al- Ilmiyah, tt) juz. 1, hal.7

[6] . Musa Ibrahim Al Ibrahimy,  al- Madkhal ila Ushul al Fiqhi, (Oman: Dar ‘Ummar, 1989), hal. 15

[7] Wahbah Zuhaily, Ushul al- Fiqh al- Islami, ( Damaskus: Dar al-Fikr, 2005) hal.26

[8] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al- Ghazali,al Musthasfa Fi Ilmi Al Ushul (Beirut: Dar al Fikr, tt).hal.4

[9] Abd. al-Wahab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, (Jakarta: al-Majlis al-A’la al-Indunisi li al-Da’wah al-ISlamiyah,1972), hal.11

[10] . Khafifuddin,  Metodologi Kajian Fikih, ( Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), hal. 4

[11]Abdur Rahman,  Hasyiyah al ‘Allamah al Bannani ‘Ala syarhi  al Jalal Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al Mahili, ( Beirut: Dar al Fikr, 1982) hal. 43

[12] Syafi’I Karim, Fiqih dan Ushul Fiqih. ( Bandung: Pustaka Setia, 1997) hal.11

[13]. Nazaruddin Razak,  Dienul Islam, ( Bandung: PT. al-Ma’arif, 1973)  hal. 325

[14] Abi al-Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad al -Aqil Al-Wadih fi Ushul al Fiqh,(Muassasah ar-Risalah, 1999),Juz I , hal. 7

[15]Hasan Ahmad al-Khatib, al-Fiqh al-Muqaran (Kairo: Mathba’ah Dar al Ta’lif, 1957) hal.26

[16] Yang dimaksud dengan fuqaha tujuh di Madinah adalah: Sa’id bin Musayyab, Abu Bakar bin Abd al-Rahman, Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Ubaidullah bin Abdullah.

[17] Ahmad Zuhdi, Fiqh Moderat: Menyingkapi Khilafiah Masalah Fiqh, (Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2007), hal. 6

[18]. Dedi Supriyadi, I Sejarah Hukum Islam: dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia,(Bandung : pUstaka Setia, 2007)  Hal 139

[19] . Kansil, C.S.T,  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 38

[20]Jalaluddin al-Mahalli , al-Waraqat, terj. M. Fadlil Said an Nadwi, Terjemah Syarah al-Waraqat, (Surabaya:al- HIdayah, tt), hal. 14

[21] .Burhan Ashshofa,  Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001),hal.7

[22]. Abu Yasid,  Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari’at ,(Jakarta: Erlangga, 2007), hal.86

[23]. Umar Shihab, Kontekstualitas  al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur’an, ( Jakarta: Penamadani, 2003), hal. 331

[24] .Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia(Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 49

[25]  Mohammad Zuhri,  Sejarah pembentukan Hukum Islam,( Semarang: Daarul Ihya, 1980),hal. 395

[26]   Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Ensiklopedi Imam Syafi’i: BIografi  dan Pemikiran Madzhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa, ( Jakarta: Mizan Media Utama, 1988), hal. 182

[27] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin,  Kamus ilmu Ushul FIqih, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009 ), hal. 350

 [28].  Abu Yasid dan Munif Shaleh, Epistemologi Fiqh: Unsur Substansi, Metodologi dan Aplikasi Ajaran Agama, ( Situbondo: Ibrahimy Press, 2010) hal. 103

[29] Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.135

[30] . Muhammad Adib Shalih, Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami, tt, Juz I, hal.102

[31] Jaih Mubarok,  Modifikasi HUkum Islam: Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 ), Hal. 27

[32] . Abu Yasid,  Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat…hal. 138

[33] Husayn Ahmad Amin, Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999) hal.170

[34] . Abu Yasid,  Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat…hal. 139

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *