Kepemimpinan Wanita Dalam Islam

Oleh ;Khofifah, M.H.I

 

  1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Tuhan yang multi dimensi dan kompleks. Sejak sejarah peradaban umat manusia ditulis, ia selalu dijadikan objek kajian yang tidak pernah habis untuk ditelaah. Namun demikian, tetap saja ditemukan kesukaran secara ilmiah untuk menjelaskan hakikat sebenarnya dari manusia tersebut. [1]

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia, baik pria  maupun wanita, semata-mata bertujuan untuk mendarmabaktikan dirinya kepada-Nya. Islam datang membawa ajaran yang egaliter, persamaan, dan tanpa ada diskriminasi antara jenis kelamin yang berbeda sehingga pria tidak lebih tinggi dari wanita. Dengan demikian, Islam tidak membedakan antara pria dan wanita, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah wanita merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis wanita berbeda dengan pria, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, keberadaan wanita bukan sekadar pelengkap bagi pria, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumahtangga maupun publik.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan pernyataan di atas, di mana masih terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap wanita. Filosofi Jawa bahkan menyebutkan wanita sebagai ‘konco wingking’ yang tugasnya hanya seputar tiga M, yaitu Macak ( berhias diri agar tampil lebih cantik dan menarik demi sang suami) , Masak (bertugas sebagai juru masak untuk semua anggota keluarga), dan Manak (melahirkan). Anggapan tersebut diperkuat dengan adanya ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi tentang wanita yang dipahami dan ditafsirkan secara bias dari satu sisi kepentingan.

Masih terdapat silang pendapat di kalangan ahli hukum Islam tentang peran sosial politik kaum wanita. Bolehkah seorang wanita menjadi pemimin ? Sementara pro-kontra tetap ada, ternyata wanita-wanita yang menjadi pemimpin tetap eksis dan jalan terus. Sudah menjadi kenyataan sosial di banyak negara, wanita sudah diterima menempati jabatan-jabatan publik.

Untuk menyebut  beberapa nama, Mantan menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madelaine albright, adalah seorang wanita. Begitu juga mantan Perdana menteri inggris, Margareth thatcher, mantan  perdana menteri Pakistan, Benazhir Bhuto, Mantan presiden RI Megawati Soekarno puteri, serta sejumlah menteri wanita di sejumlah negara Islam, seperti malaysia, Indonesia dan lain-lain. Mereka semua adalah wanita-wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin di lingkungan dan wilayah masing-masing.[2]

Kepemimpinan wanita telah menjadi kenyataan sejarah yang tidak terbantahkan  lagi. Menghadapi kenyataan ini, Hukum Islam turut berbicara. Para fuqoha dari berbagai madzhabnya mengemukakan pendapat secara tidak seragam, sehingga soal kepemimpinan wanita tetap menjadi  polemik antara yang mendukung dan yang menolaknya.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan diskripsi di atas yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Kepemimpinan Wanita dalam Islam ?

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Keharusan Seorang Pemimpin

Kepemimpinan (leadership), merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Dalam manajemen, leadership adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi. Memang betul bahwa suatu organisasi dapat mencapi tujuannya jika sumber permodalan tercukupi, struktur organisasinya rapi dan berjalan dan tenaga terampilnya tersedia. Meskipun demikian, kepemimpinan memegang peranan penting yang harus dipertimbangkan. Tanpa pemimpin yang baik, roda organisasi tidak akan berjalan lancar. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan faktor penentu bagi evektivitas dan efesiensi kegiatan organisasi.

Sebutan pemimpin muncul ketika seseorang memiliki kemampuan mengetahui, mampu mengarahkan perilaku orang lain, mempunyai kepribadian khas, dan mempunyai kecakapan tertentu yang tidak dimiliki semua orang. Apabila ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan kegiatan mobilisasi massa, maka lahirlah sebutan pemimpin massa. Jika berkenaan dengan organisasi kedinasan pemerintah, maka disebut jabatan pimpinan. Apabila dikaitkan dengan bidang administrasi biasanyan disebut administrator. Begitu juga muncul sebutan mursyid, untuk organisasi tarekat, kiai untuk pengasuh pesantren dan imam unutk pemimpin sholat. Di bidang pemerintahan atau negara, pemimpin  disebut dengan  berbagai nama, misalnya imamah ( di kalangan syiah, dan kholifah ( dalam tradisi sunni) raja untuk kerajaan atau presiden dalam istilah negara republik.[3]

Menurut Ibn Taimiyah bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat, dan untuk mengatur suatu masyarakat harus ada seorang pemimpin. Dalam referensi lain dijelaskan, untuk mewujudkan kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat serta mencegah perbuatan-perbuatan jahat, memerlukan kerjasama dan tolong-menolong sehingga dalam mewujudkan semuanya tersebut memerlukan seorang pemimpin dan mereka harus mematuhinya.[4]

Suatu pemerintahan yang sah untuk menjamin kelestarian social dalam suatu Negara atau daerah adalah wajib hukumnya, baik menurut akal maupun syara’. Menurut akal, tidak mungkin ada suatu Negara atau daerah tanpa pemerintahan yang dipimpin oleh kepala Negara atau daerah. Sebab, jika demikian, maka masyarakat akan hidup tanpa ada pihak yang mencegah terjadinya kedhaliman dan tidak ada yang akan menyelesaikan perselisihan dan persengketaan.  Sedangkan menurut syara’, kepala Negara atau daerah diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan, juga masalah keagamaan. Sedangkan untuk membentuk atau melestarikan pemerintahan yang sah, membutuhkan proses pemilihan dan suksesi.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam proses penggantian kepemimpinan. Pada zaman primitive, proses perebutan kekuasaan ditempuh dengan cara perang fisik dan adu otot. Sehingga, untuk merebut kekuasaan, haruslah jago berperang dan pandai bertempur. Namun pada era modern, masyarakat lebih memilih metode pemilihan umum sebagai alternative yang paling rasional dan aman dalam perebutan kekuasaan.

Pada prinsipnya, pemilu adalah cermin dari kedaulatan rakyat, untuk memilih orang terpercaya untuk menjadi pemimpinnya. Pemilu merupakan suatu keharusan, demi berlangsungnya pemerintahan untuk mengatur urusan rakyat. Dalam Negara yang demokratis, masih meyakini bahwa pemilu adalah pesta rakyat yang paling aman dan lebih menjamin keadilan untuk proses suksesi kepemimpinan dalam suatu Negara atau daerah. Negara atau daerah adalah instrument kemasyarakatan, sedangkan pemilu adalah instrument kenegaraan, dimana tanpa pemilu, suatu Negara atau daerah akan mengalami stagnan. Oleh karenanya, pemilu menjadi suatu keniscayaan. Pemikiran semacam ini, sejalan dengan kaidah fiqhiyyah;

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ، فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadi instrument yang wajib, dimana kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya”

Organisasi yang disebut Negara, di Negara modern ini masih diyakini sebagai suatu keharusan, sedangkan pemilu adalah instrumennya. Maka, pemilu menjadi suatu keharusan.

Dalam pemilu, yang memiliki hak suara adalah rakyat. Rakyat berhak untuk menentukan pilihan kepada salah satu calon pemimpin, sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan, rakyat juga berhak untuk tidak menyalurkan aspirasinya (golput) kepada siapapun. Sebab, golput juga merupakan suatu pilihan. Pilihan untuk golput, bisa jadi Karena faktor proses pemilu yang tidak dapat dipercaya, atau karena sudah tidak lagi mempercayai produknya yang akan mewakili dan memimpinnya. Akan tetapi, siapapun tidak berhak untuk memaksa rakyat untuk menyalurkan aspirasinya kepada calon tertentu. Sebab, secara undang-undang dan etika politik, tak seorangpun berwenang untuk memaksanya.

Pemilu, akan menjadi “hajat orang banyak” jika dapat mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, memberikan suara kepada salah satu calon pemimpin bukanlah sebuah kewajiban secara personal  menurut islam, namun sebatas kewajiban secara komunal. Akan tetapi, disaat ini, ketika kita telah larut dalam permainan politik dan kurang memihak terhadap kepentingan rakyat, sementara diyakini ada salah satu calon pemimpin yang dipercaya dapat menjadi pemimpin dan membawa perubahan ke arah “pro rakyat”, maka partisipasi politik dan memberikan suara pada saat pemungutan suara menjadi sebuah kewajiban secara personal.

  1. Kesetaraan Gender Dalam Islam

Selama ini seolah-olah ada dilema mengenai kepemimpinan wanita dalam Islam. Di satu sisi adanya anggapan bahwa aktivitas wanita yang paling baik adalah di rumah, mengurus suami dan anak, memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan kegiatan lain yang sifatnya domestik. Di sisi lain, wanita masa kini dituntut untuk aktif berkiprah di luar rumah. Apakah itu untuk bekerja, belajar ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Oleh karena wanita hanya tinggal di dalam rumah saja, maka ia akan dianggap ketinggalan informasi, kurang wawasan, dan kurang pergaulan.

Selama ini kita mengenal apa yang disebut dengan peran jenis (sex roles), yaitu perilaku atau kepribadian yang ditentukan oleh jenis kelamin, yang dibedakan atas tipe feminin dan tipe maskulin.

Perilaku ini sebenarnya adalah sifat-sifat yang dapat dipelajari untuk meningkatkan aktivitas sesuai dengan peran yang diharapkan masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu. Di sini budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap peran jenis seseorang.  Ada karakteristik kepribadian, tugas pekerjaan, dan kegiatan yang dianggap wajar bagi pria dan lainnya wajar bagi wanita. Sifat-sifat yang dikonstruksikan oleh masyarakat ini yang kemudian melekat pada individu Stereotip wanita dalam psikologi adalah pasif, emosional, penurut, dan penyayang. Inilah yang membenarkan sektor domestik wanita dan dianggap nature-nya wanita.

Kita harus memahami bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita, dapat dilihat dari sisi: struktur fisik, organ produksi, cara berpikir dan way of problem solving. Dan harus disadari bahwa struktur otak wanita dan pria itu berbeda.[5] Demikian juga dalam kerangka sosio-biologis dapat diungkapkan bahwa otak pria lebih besar dari wanita sehingga pria lebih cerdas, lebih sempurna, matang, dan jernih dibanding wanita. Repotnya hal-hal tersebut bagi wanita dianggap sebagai kodrat yang tidak bisa diubah.

Lebih lanjut kita lihat ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai hubungan antara wanita dan pria yang dikelompokkan menjadi delapan, yakni:[6]

  1. Statemen umum tentang kesetaraan wanita dan pria (2: 187, 2: 228)

2 Kesetaran asal-usul (4:1, 49:13)

  1. Kesetaraan p(3: 195, 4: 32, 9: 72)
  2. Kesetaraan untuk saling mengasihi dan mencintai (17: 24, 30: 21, 46: 15)
  3. Keadilan dan persamaan (2: 22, 816: 97)
  4. Kesejajaran dalam jaminan sosial (2: 177)
  5. Saling tolong-menolong (9: 71,)
  6. Kesempatan untuk mendapat pendidikan (8: 11, 39: 9)

Ayat-ayat al-Qur’an di atas dengan sangat jelas menyebutkan bahwa hubungan pria dan wanita merupakan hubungan mitra sejajar dalam berbagai hal. Sudah tidak pada tempatnya lagi manakala wanita diharuskan untuk mengikuti dan memerankan peran seperti di era yang dulu padahal telah terjadi perubahan waktu dan tempat yang sangat jauh berbeda.

Dengan demikian, tidak diragukan lagi ada dorongan ke arah kesetaraan pria dan wanita dalam al-Qur’an. Bahwa al-Qur’an memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia yang mencakup dua jenis kelamin yaitu laki- laki dan wanita. Perbedaan biologis tidak berarti menimbulkan ketidaksetaraan dalam kehidupan. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsifungsi sosial.

Dalam kepemimpinan, nilai yang dianggap paling dominan adalah kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan (ability), kecakapan (capacity), kesanggupan (faculty), dan kepandaian (skill). Kepemimpinan erat kaitannya dengan politik, dalam hal ini wanita memiliki hak politik yang sama dengan kaum pria. Hak politik wanita artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.

 

 

  1. Kedudukan Wanita

Berbicara mengenai kedudukan wanita, mengantarkan kita agar terlebih dahulu mendudukkan pandangan  al Quran tentang asal kejadian  wanita. Dalam hal in, salah satu ayat yang dapat di angkat adalah firman Allah dalam surat al Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu ( terdiri dari pria dan wanita, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya  yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa.

Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia ( dari seorang lelaki dan wanita) sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia ( baik pria maupun wanita) yang dasar  kemuliannya  bukan keturunan, suku atau jenis kelamin, tetapi ketaqwaan kepada Allah SWT, Memang secara tegas dapat  dikatakan  bahwa wanita  dalam pandangan al Quran mempunyai kedudukan terhormat.

Masalah kedudukan wanita dalah masalah yang senantiasa hangat sepanjang zaman, banyak perhatian dicurahkan orang dalam soal ini. Mengingat pentingnya masalah ini, khususnya dari segi keadilam menurut ajaran hukum islam.

Kemudian perlu lebih dahulu dinyatakan, bahwa kedudukan wanita pada zaman pertengahan di Eropa khusunya dan di bagian-bagian dunia lain sangat rendahnya, baik dalam hukum perdata, sosial ekonomi dan politik. Berhubung dengan itu maka timbullah gerakan-gerakan perjuangan untuk hak-hak wanita yang dimulai pada akhir abad ke 18 M.

Disisi lain, keistimewaan yang dimiliki wanita lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

 

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa fungsi menciptakan bentuk atau bentuk disesuaikan dengan fungsinya. Mengapa pisau diciptakan lancip dan tajam, mengapa bibir gelas tebal dan halus, mengapa tidak sebaliknya? Jawabannya adalah ungkapan di atas. Yakni pisau diciptakan demikian, karena ia berfungsi memotong, sedang gelas untuk minum. Kalau bentuk gelas sama dengan pisau, maka ia berbahaya dan gagal dalam fungsinya. Kalau pisau dibentuk seperti gelas, maka sia-sialah kehadirannya dan gagal pula ia dalam fungsinya.

Prof. Reek, pakar psikologi Amerika, yang telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang pria dan wanita menguraikan keistimewaan pria dan wanita dari segi kejiwaannya, antara lain sebagai berikut :
a. Lelaki biasanya merasa jemu untuk tinggal berlama-lama di samping kekasihnya. Berbeda dengan wanita, ia merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya.

  1. Pria senang tampil dalam wajah yang sama setiap hari. Berbeda dengan wanita yang setiap hari ingin bangkit dari pembaringannya dengan wajah yang baru.
  2. Sukses di mata pria adalah kedudukan social terhormat, serta penghormatan dari lapisan masyarakat, sedangkan bagi wanita adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memiliki sepanjang hayat.

d.Kalimat yang paling indah didengar oleh wanita dari pria adalah “ Kekasihku, sungguh aku cinta padamu, Sedang kalimat yang indah diucapkan oleh  wanita dari pria yang dicintainya adalah “ Aku bangga padamu “

 

Deklarasi tentang hak-hak wanita yang pertama kali adalah dicetuskan oleh revolusi perancis pada tahun 1789, walaupun akhirnya ditolak, barulah di sekitar  tahun 1848 timbul lagi gerakan –gerakan  teratur  di berbagai negeri yang berjuang untuk memajukan kedudukan wanita

Perjuangan yang dilakukan melalui organisai-organisasi massa di berbagai negeri sampai kepada perdebatan-perdebatan dalam LBB dan dilanjutkan dalam PBB telah menghasilkan beberapa buah keputusan yang konkrit antara lain seperti hak memilih dan dipilih, hak mendapatkan pendidikan yang sama, hak mendapatkan pekerjaan dan upah yang sama.[7]

  1. Syarat-Syarat Pemimpin

Adapun masalah selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat pemimpin, ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan adapula yang memberi persyaratan yang longgar. Berikut beberapa pendapat para ulama’ tentang syarat-syarat untuk menjadi pemimpin.

Abu Ja’la al-Hanbali menyebutkan 3 syarat, yaitu:[8]

  1. Haruslah orang quraiys ( keturunan Nadlar bin Kinanah bin Huzaemah bin Mudzrikah bin Ilyas bin Mudlar bin Nasar bin Zaad bin Adnan)
  2. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu: merdeka, baligh, berakal, berilmu dan adil
  3. Mampu memegang kendali didalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman

 

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani bahwa pengangkatan sebagai kepala Negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu pria, muslim, merdeka, baligh, berkakan, adil dan memiliki kemampuan.[9]

Sedangkan Abu Hasan al Mawardi berkata di dalam kitab al Ahkam al Sultaniyyah: Orang yang menjadi pemimpin disyaratkan memiliki tujuh syarat :[10]

  1. Adil
  2. Berilmu dan mampu melakukan ijtihad, baik dalam ayat maupun di bidang hukum
  3. Sempurna pendengaran, penglihatan dan ucapannya
  4. Sehat fisik
  5. Pandai berargumentasi dalam membina politik rakyat dan mengtur kemaslahatan
  6. Berani berjuang melawan musuh
  7. Nasabnya harus dari orang quraisy

 

Syarat yang berhubungan dengan adil, berilmu, sehat fisik, kreatif dan berani, jelas berarti bahwa syarat tersebut kembali ke sifat adil dan mampu memimpin umat islam untuk menaati undang-undang dan menangkal gangguan dari luar. Dan syarat tersebut bertujuan supaya pemimpin dengan kewajibannya mampu menjaga politik dunia. Syarat tersebut sudah disepakati ulama’.

Adapun mengenai syarat yang terakhir yakni nasabnya dari orang quraisy, masih terjadi perselisihan di antara para ulama’. Ada yang membolehkan selain orang quraisy dapat memegang kepemimpinan, namun ada juga ulama’ yang mensyaratkan bahwa seorang pemimpin harus berasal dari suku quraisy.

Sedangkan menurut pendapat penulis bahwa syarat yang terakhir sudah tidak relevan lagi pada saat zaman sekarang. Kenapa? Karena setiap Negara di seluruh dunia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Adakalanya keturunan suku Quraisy, dan banyak juga di antara yang non-Quraisy. Kalau seorang pemimpin disyaratkan harus dari suku Quraisy, secara otomatis akan menimbulkan suatu mafsadah bagi Negara yang tidak ada seorangpun keturunan dari suku Quraisy.

Selain beberapa syarat di atas, ada juga ulama’ yang mensyaratkan seorang pemimpin harus berjenis kelamin pria. Namun hal ini masih ikhtilaf. Alasan yang menyebabkan pria menjadi syaratnya sebagai seorang pemimpin, antara lain :[11]

  1. Kesempurnaan akal dan ketelitan.
  2. Kesempurnaan agama, dan ketaatan dalam jihad dan amar ma’ruf nahi mungkar atas masyarakat umum.
  3. Berkorban mengeluarkan harta benda berupa mahar dan mahar.

 

  1. HAK-HAK WANITA DALAM KEPEMIMPINAN

 

Berbicara tentang wanita, muncul sebuah pertanyaan, Apakah wanita memiliki hak kepemimpinan dalam bidang politik ?

Setidaknya ada 3 alasan larangan kerterlibatan wanita dalam bidang kepemimpinan, yaitu :

  1. An – Surat An-nisa’ ayat 34, yang berbunyi: [12]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: Pria ( suami) itu pelindung bagi wanita ( istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka ( pria )atas sebagian yang lain ( wanita), dan karena mereka ( pria) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka wanita-wanita yang saleh, adalah mereka yang taat ( kepada Allah ) dan menjaga diri ketika ( suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga ( mereka ). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur ( pisah ranjang ), dan ( kalau perlu ) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alas an untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah MahaTinggi, Mahabesar.

 

  1. Hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:

لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Artinya“Diriwayatkan dari Abu Bakrah ia berkata: Sungguh, Allah telah memberi manfaat kepadaku lantaran kalimat yang aku dengar dari rasulullah pada perang Jamal, ketika aku hampir terjebak  ikut perang Jamal. Selanjutnya ia berkata: ketika berita bahwa Persia telah mengangkat Puteri Kisra sebagai ratu, hal itu sampai pada Rasul, kemudian beliau bersabda:” Tidak akan sejahtera sebuah bangsa yang menyerahkan segala urusannya kepada wanita”.

  1. Hadis yang menyatakan bahwa wanita kurang cerdas dibandingkan dari pria, begitu juga dalam sikap

 

Ketiga dalil ini saling erat kaitannya dalam memperkuat argumentasi  ketidakbolehan wanita dalam memegang kepemimpinan.

Dengan alasan lain, baik ayat maupun hadis tersebut, mengisyaratakan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum pria, dan menegaskan keharusan wanita mengakui kepemimpinan ini.

Kata   الرِّجَالُ  merupakan bentuk jamak dari kata    رجل    yang biasa diterjemahkan lelaki. [13]Walaupun alquran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata الرِّجَالُ dalam ayat ini mempunyai arti  para suami. Namun dalam bukunya Wawasan Alquran, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa الرِّجَالُ  dalam ayat tersebut bukan berarti lelaki secara umum.[14]

Salah seorang mufasir masa lalu al Qurthubi dalam menafsirkan ayat 34 surat an Nisa,  cenderung melihat aktivitas pria sebagai pencari nafkah, sebagai penguasa, hakim dan juga tentara. Pendapat al Qurthubi ini diikuti oleh para mufassir lainnya. Namun di kalangan mufassir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga.

Seandainya kata lelaki adalah kaum pria secara umum tentu  pertimbangannya tidak begitu. Kemudian lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang persoalan para istri dan rumah tangga. Ayat 34 surat an Nisa secara jelas menyajikan tentang pembagian kerja  antara  sami dan istri, dan jika dikaitkan lagi dengan surat al Baqoroh ayat 228, yang berbunyi :

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

 

Tingkatan pria  satu derajat lebih tinggi dari pada wanita, pengertian ayat tersebut semakin jelas dikaitkan dengan urusan kerumahtanggaan.

Ahli tafsir menyatakan bahwa qawwam berarti pemimpin, pelindung, pengatur, dan lain-lain. Keunggulan pria disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya, demikian ungkap al-Razy dalam Tafsir al-Kabir. Di samping itu, al-Zamakhsari dalam Tafsir al-Kasysyaf mengungkapkan keunggulan pria atas wanita adalah karena akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan baca tulis, dan keberanian. Thaba’thaba’i mengungkapkan kelebihan pria disebabkan oleh akalnya saja mampu melahirkan jiwa-jiwa seperti keberanian, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya, wanita lebih sensitif dan emosional.

Oleh sebab itu, banyak tugas berat yang diembankan kepada pria seperti sebagai nabi, imam, guru, dan sebagainya. Demikian juga dalam jihad, azan shalat Jum’at, dan wali wanita tidak banyak dilibatkan dan tidak memliki otoritas.

Said Agil al-Munawar dalam Republika, 1 April 2001 pernah mengkritik bahwa penafsiran terhadap alQur’an dan Hadis yang dilakukan terdahulu dipengaruhi situasi dan iklim politik patriarkat sehingga tafsir yang dihasilkannya mengandung bias gender.

Konsep qawwam dalam al-Qur’an surat Annisa’ : 34 adalah pria sebagai pemimpin wanita dalam lingkup rumah tangga. Hal ini ditegaskan dengan kewajiban pria untuk memberi nafkah kepada wanita. Pemberian nafkah hanya dilakukan suami kepada istrinya dan tidak ada kewajiban untuk menafkahi wanita selain istrinya. Ibn Katsir, Ibn Arabi, dan al-Maraghi mempunyai titik kesamaan terkait dengan kelebihan antara pria terhadap wanita, yaitu kemampuan pria memberi nafkah kepada wanita sehingga jika pria tidak sanggup lagi memberi nafkah kepada istrinya maka istri dapat mengambil alih peran qawwam ini. Apalagi zaman sekarang, banyak wanita karir yang penghasilannya melebihi gaji sang suami, bahkan ada juga si suami ‘duduk manis’ di rumah, sedangkan sang istri disuruh bekerja ( baca: pelacur ). Oleh karena itu, ayat tersebut tidak bisa digunakan untuk melarang wanita tampil sebagai pemimpin publik seperti seperti presiden atau yang lainnya.

Adapun mengenai hadis “ tidak beruntung suatu……….tidak digariskan secara umum. Hadis ini berkaitan dengan suatu peristiwa, sebagaimana yang telah  diriwayatkan. Jadi hadis ini  dikaitkan dengan masyarakat Persia ketika itu dan bukan berlaku umum dalam segala urusan. Dalam konteks melihat hadis ini dan menafsirkan ayat 34 surat an-Nisa dapat dilihat mengenai adanya hak-hak politik atau kepemimpinan kaum wanita seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini surat at- Taubah ayat 71.

Suatu fakta sejarah bahwa istri Rasulullah pernah memimpin pasukan dalam perang unta 656 M, melawan kholifah Ali bin Abi Tholib. Keterlibatan Aisyah dalam peperangan itu menunjukkan partisipasi kaum muslimah dalam bidang politik praktis sekalipun. Ratu Sima yang memimpin kerajaan di tanah jawa era agama Hindu begitu juga masa Islam di Jawa pernah ada ratu yakni ratu Kalinyamat yang sisa kerajaannya bisa di lihat di Jepara. Ratu Kalinyamat adalah

seorang wanita yang pernah menjadi Adipati Demak sekaligus penasehat bagi kerajaan Mataram.

Dari aspek dalil, hadis ini sebenarnya kurang cukup syarat untuk dijadikan pelarangan keterlibatan wanita menjadi pemimpin. Sebab, menurut ushul fiqih sebuah nash baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (pengharaman) jika memuat setidaknya hal-hal berikut:[15]

  1. Menurut redaksi, nash tersebut mengatakan haram
  2. Nas tersebut dengan tegas melarangnya dalam bentuk nahi
  3. Nash tersebut diiringi oleh ancaman / siksa (uqubah)
  4. Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan.

Hadis tersebut dipahami jumhur ulama sebagai isyarat bahwa wanita tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik, seperti presiden, perdana menteri, hakim, dan jabatan politik lainnya. Selanjutnya, mereka mengungkapkan bahwa wanita secara syara’ hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.

Dalam memahami Hadis tersebut perlu dicermati keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis tersebut disabdakan, atau harus melihat setting social-nya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya. Sebelum kejadian itu, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat raja sehingga diangkatlah seorang wanita yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kira

sebagai ratu di Persia. Hal tersebut karena ayah dan saudara pria Buwaran telah mati terbunuh. Peristiwa ini terjadi pada tahun 9 H.

Menurut tradisi yang berlangsung di Persia saat itu jabatan kepala negara (raja) dipegang oleh pria. Pengangkatan Buwaran sebagai ratu bisa dikatakan menyalahi tradisi karena yang diangkat bukan pria melainkan wanita. Pada waktu itu derajat kaum wanita berada di bawah kaum laki- laki, di mana wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan umum, terlebih masalah negara. Pandangan ini tidak saja terjadi di Persia, melainkan di seluruh jazirah Arab. Dengan setting sosial yang seperti itu wajarlah Nabi yang memiliki kearifan tinggi bersabda seperti hadis di atas bahwa barang siapa yang menyerahkan urusan kepada wanita tidak akan sukses. Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan wanita pada saat itu wanita tidak memiliki wibawa untuk menjadi pemimpin.

Hampir seluruh fuqoha yang melarang keterlibatan wanita menjadi pemimpin mengacu pada hadis ini sebagai dalil. Di belakang itu, mereka memberi argumen  penguat bahwa wanita adalah makhluk yang kurang akalnya, tidak kuat fisiknya, dan labil mentalnya. Karenanya ditutup peluang bagi wanita untuk menempati jabatan kepemimpinan pada segala bidang yang mengurusi orang banyak. Namun demikian, Imam Abu Hanifah membolehkan wanita menjabat seorang hakim, itupun dalam perkara perdata, bukan pidana. Imam Jarir ath-Thabari lebih lunak lagi dengan memperbolehkan wanita menjadi pemimpin di segala bidang yang kemudian oleh al -Mawardi langsung dinilai sebagai pendapat yang syadz dan menentang ijma’( kesepakatan para ulama’)

Sedangkan hadis di atas hanya menggunakan ungkapan layyufliha…….( tidak akan beruntung) …yang tidak bisa kita artikan sebagai pelarangan( haram). Dalam latar belakang sosialnya dapat dijelaskan bahwa hadis ini merupakan komentar nabi yang ditujukan kepada bangsa persia yang mengangkat puteri kaisar sebagai ratu. Jangkauan hadis ini tidak melebar terhadap persoalan yang lebih luas. Menurut Prof. Dr. M Quraish Shihab, hadis ini khusus berlaku pada masyarakat persia ketika itu, bukan untuk semua masyarakat dan dalam semua urusan.

Mengenai argumen selanjutnya, bahwa wanita memiliki kemampuan fisik  yang lemah memang demikian halnya. Namun kelemahan itu tidak akan  terlalu berpengaruh jika ditunjang oleh fasilitas  yang memadai, fasilitas transportasi, komunikasi, manajemen yang canggih akan dapat menutupi kelemahan wanita di bidang ini, dan sekaligus merupakan  faktor yang menutupi kekhawatiran  banyak orang tentang  ketidakmampuan wanita  dalam mental spiritualnya.

Sebab, ketika sebuah nas yakni al-qur’an dan hadits tidak bertentangan dengan maqashid asy-syari’ah, maka yang dipandang adalah umumnya lafal, bukan sebab-musabbab turunnya secara khusus. Hal ini selaras dengan kaidah Ushul fiqh yang dipegangi oleh Jumhur al-ushuliyyin :[16]

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah ketika berada dalam konteks kepemimpinan negara, al qowiy tetap memakai arti asal yang berorientasi pada kekuatan fisik? jawabannya tentu tidak,kenapa ?Sebab dalam konteks kepemimpinan negara telah terjadi perbedaan fungsi dan beban yang menjadi tanggung jawabnya

Hal ini didukung oleh fakta bahwa secara kebahasaan  ﺍﻠﻗﻮﻱ berpotensi  lebih dari satu arti. Selain kuat yang berorientasi  pada kekuatan fisik, ﺍﻠﻗﻮﺓ sebagai akar kata dari ﺍﻠﻗﻮﻱ juga dapat diartikan dengan kekuatan yang mencakup kekuatan yang bertumpu pada skill, komitmen yang tinggi dan keteguhan hati.

Dalam al quran tidak semua ﺍﻠﻗﻮﻱ atau ﺍﻠﻗﻮﺓ  bermakna pada kekuatan fisik, tetapi ia bisa juga diartikan sesuai dengan siyaqul kalam.

Imam Zamahsyari menegaskan bahwa  ﺍﻠﻗﻮﻱ sangat luas maknanya. Memahami lafad ﺍﻠﻗﻮﻱ dengan seluruh cakupannya sangatlah tepat bila diarahkan untuk membaca fenomena kepemimpinan saat ini. Maksudnya kuat fisik dan mental serta kejujuran  yang menjadi kandungan al qowiy dan al amin adalah cukup representatif untuk dijadikan kriteria presiden yang ideal.

Dengan alur pemikiran seperti ini maka hadis tadi sesungguhnya tidak melarang secara tegas seorang wanita menjabat sebagai pemimpin. Kalau yang dijadikan alasan adalah asumsi bahwa wanita memiliki kemampuan  nalar di bawah pria, sebagaimana argumen yang dikemukakan sebagaian fuqoha, maka alasan ini dapat dimengerti oleh sebab wanita pada masa itu minim akses informasi. Akibatnya, wanita tidak dapat mengetahui masalah secara komprehenshif. Wajar saja jika wanita di abad pertengahan termarjinalkan dalam peran sosial politik karena lingkungan ketika itu kurang memberikan peluang secara  berimbang antara pria dan wanita, padahal pada masa rasulullah masih hidup, Siti Aisyah mampu meriwayatkan ribuan hadis mengalahkan kalangan sahabat nabi pria. Kini, tatkala globalisasi informasi telah menjadi kenyataan  dan sulit dielakkan, kondisi awal seperti tercermin pada masa Rasulullah SAW, masih hidup itu kembali menjadi kenyataan, Wanita masa kini memiliki akses yang sama dengan pria untuk belajar aneka ragam ilmu pengetahuan. Karena itu, asumsi bahwa wanita mempunyai keterbatasan nalar dan daya kreativitas dengan sendirinya terbantahkan.

 

  1. Bias-Bias Dalam Penafsiran Ayat

Dalam Penafsiran Al quran yang dilakukan para mufassirin sangat erat kaitannya dengan metodologi penafsiran tersebut. Metode tafsir yang paling dominan dalam sejarah intelektual Islam ialah metode tahlili atau  analisis yaitu metode yang menafsirkan ayat-ayat al Quran secara kronologis dan lebih banyak menggunakan pendekatan tekstual atau ‘umumul lafdzi.

Dengan segala kelebihan  metode ini sulit untuk  mengeluarkan wanita- yaitu penafsiarn ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita dari ikatan tradisi Timur Tengah, dimana kalangan mufasirin itu  hidup dan berinteraksi sosial yang bersifat androsentris. Untuk itu, pendekatan terbaru dalam bidang tafsir adalah dengan metode maudhu’I yaitu  suatu metode yang menafsirkan  alquran secara tematis dan cenderung memperhatikan pendekatan semantik dan hermeneutik, lebih memungkinkan untuk menempatkan wanita sejajar dengan pria.

Hal ini disebabkan karena ayat-ayat tentang wanita / termasuk di dalamnya ayat 1 dan 34 mengarah kepada suatu kerangka konsep yang nampaknya mudah terlihat jika kita menggunakan metode penafsiran secara maudhui dari pada metode tahlili.

Misalnya ayat tentang poligami, jika hanya merujuk  pada an Nisa ayat 3, maka peluang untuk poligami lebih rentan dilakukan. Tetapi jika dihubungkan dengan ayat 129 surat an Nisa, maka  peluangnya menjadi berat sekali dan bahkan hamper mustahil dilakukan.

Di sisi lain, dalam penafsiran  ayat-ayat  yang berkaitan dengan wanita sangat banyak  yang dipengaruhi cerita-cerita isroiliyat. Boleh jadi cerita-cerita ini dimasukkan  penganut yahudi dan nasrani  yang telah masuk islam, atau memang sengaja berupa penyusupan cerita-cerita yang dilakukan kedua penganut agama samawi ke dalam tradisi pengajaran islam.

Maka yang perlu dilakukan  untuk merekonstruksi  tafsir ayat 1 dan 34 surat an Nisa adalah menggunakan metode penafsiran yang lebih mendekati maksud dan tujuan diturunkan ayat tersebut. Perlu dicermati justifikasi yang berasal dari ayat alquran  maupun nash hadis yang mendiskreditkan peran wanita, apakah memang itu yang dimaksud atau lebih  masih ada kaitan dengan ayat lain atau  nash yang lain. Pendapat mufassirin masa lalu disamping ada benarnya, namun mereka sangat terkondisikan oleh ruang dan waktu serta pengetahuan mereka atas keabsahan periwayatan isroilliyat.

Alasan karena kaum pria memberi nafkah wanita sebagi istri, bukanlah merupakan perbedaaan hakiki, melainkan hanya perbedaan fungsional saja. Artinya, jika ada istri yang secara ekonomi dapat mandiri baik dari harta waris atau  dari penghasilan sendiri, dan memberikan penghasilannya untuk kepentingan keluarganya maka kelebihan dan keungggulan suami menjadi berkurang karena ia tidak memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi.

Ada juga kata yang berbentuk maskulin, tetapi arti kata tersebut dapat pula feminis. Dalam hal ini dapat dianalogikan dengan ungkapan sebagai berikut:

  The men on the street, the right men on the right place, the men behind  the gun

Pemakaian kata men tidak hanya untuk pria tetapi mencakup pula wanita (women).

 

  1. Akal dan agama pada wanita

Kekurangan dalam keberagaman dan kelemahan kemampuan yang ada pada wanita tidak sama dengan pria. Kaum pria memiliki akal yang lebih sempurna dari wanita. Agama yang dimiliki wanita pun tidak sama dengan yang dimiliki kaum pria.  Dua asumsi ini bersumber dari interpretasi yang salah atas ajaran agama yaitu hadis nabi.[17]

Menurut analisis penulis, apabila hadis ini dipahami dengan makna tekstual, maka akan bertentangan dengan firman Tuhan dalam berbagai ayat, Tuhan selalu menyebut manusia ( baik pria maupun wanita ) dengan menggunakan kalimat Ulul Albab. Di samping akan menimbulkan tekstual problematic atau akan menimbulkan  pertanyaan, Apakah tidak mengerjakan sholat atau puasa itu atas kehendak kaum wanita? Bukankah wanita dalam keadaan menjalani kodratnya misalnya menstruasi atau tidak sholat, justru karena taat kepada ketentuan agama ? Dan bagaimana bila saat menjalani kodratnya kaum wanita selalu menggantikan dengan ibadah yang lain?

Apabila jika dipahami secara komprehensif, hadis ini didahului dengan kekaguman Rasul SAW terhadap kaum wanita yang mampu mengalahkan pria yang cerdik pandai, dan ini telah diakui oleh sahabat Aisyah dengan memberikan pujian terhadap kaum wanita Anshor yang lebih senang menuntut ilmu pengetahuan disbanding dengan kaum wanita Muhajirin. Bagaimana jika difahami bahwa wanita itu kurang  akal, sedangkan kaum suami sejak dahulu sampai sekarang mempercayakan para wanita untuk mengasuh, merawat dan mengatur belanja.

Mekipun hadis itu dijawab oleh Rasul tentang letak kekurangan akal adalah karena kesaksian wanita yang dinilai separoh dibanding kaum pria. Dari sini justru dapat menjadi motivasi bagi kaum wanita untuk mengejar ketertinggalan yang dimiliki, karena kaum wanita baru saja terangkat setelah Islam datang dan Tuhan tidak membedakan antara akal wanita dan pria.

Dari pemahaman yang dapat diambil, mufassir Indonesia dari satu sisi memahami akal pria dan wanita sama, akan tetapi dari sisi yang lain akan tampak membedakan( dapat dilihat ketika memberikan interpretasi tentang kesaksian ataupun kewarisan serta  kepemimpinan.

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Pendapat yang berkembang mengenai kepemimpinan wanita dalam wacana pemikiran Islam klasik masih sangat terpengaruh oleh budaya dan pemahaman yang bersifat patriarkhi yang dominan pada saat itu, sehingga tidak heran jika produk pemikiran mereka masih berpihak pada kepentingan pria. Wanita masa kini memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah dalam segala bidang, termasuk untuk menjadi pemimpin. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena al-Qur’an tidak membedakan manusia kecuali amal ibadahnya.

Masyarakat akan menyetujui pemimpin wanita jika kapabilitasnya telah teruji dan terbukti mampuni bagi masyarakat. Tinggal kita bagaimana memandang wanita dan membuat kriteria-kriteria pemimpin.

Prinsipnya, setiap orang yang memiliki kredibilitas untuk menengahi-nengahi pertikaian atau persengketaan di antara manusia, (tanpa memandang jenis kelamin, entah pria ataukah wanita) maka keputusan hukumnya legal dan sah-sah saja, kecuali hal-hal yang memang telah diputuskan oleh ijmak, yaitu masalah kepemimpinan besar .

Dengan demikian sosok seorang pemimpin bukan pada bentuk dhohirnya, yakni baik pria maupun wanita, dan  yang paling penting adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat, kehidupan yang harmoni, serta menjadikan sebuah negara yang diimpikan yakni Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur atau dalam peribahasa Jawa Gemah Rima Lo Jinawi.

 

  1. Saran dan usul

Demikianlah makalah yang sederhana ini semoga dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi dunia pendidikan. Penulis menyadari segala kekurangan yang terdapat dalam tulisan tersebut.

Dan yang paling penting, penulis membutuhkan perbaikan-perbaikan yang mendasar demi kesempurnaan tulisan tersebut, baik dalam Ejaan Yang Disempurnakan ( EYD ), isi, maroji’, susunan kalimat, diksi dan lain sebagainya.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 Al Munawar, Said Agil Husin, 2003, Fikih Hubungan Antar Agama, Jakarta: Ciputat Press.

2002, Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Jakarta:  Ciputat Press.

Yasid, Abu, 2005, Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Fikih Politik , Jakarta: Erlangga.

Pulungan,J. Suyuthi, 2002,  Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Makarao, Nurul Ramadhani, 2009, Gender dalam bidang kesehatan, Bandung: Alfabeta.

Haryono, Anwar, 1987, Hukum Islam Keluasan dan keadilannya, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

Nasution, Khoirudin, 2002, Fazlur Rahman Tentang Wanita, Yogyakarta: Tazzafa.

Munawwir, 2002,  Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progresif.

Mutahhari, Murtadha 1991, Imamah dan Khilafah, Jakarta : Firdaus

Subhan, Zaitunah, 1999, Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an, Yogyakarta: LKiS

Nabhani, Taqiyuddin, 2011, Peraturan Hidup Dalam Islam, Jakarta: HTI

Khollaf,  Abdul Wahhab,  2005, Politik Hukum Islam ,Yogyakarta: Tiara

M . Quraish Shihab, 2005, Tafsir al Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al Quran  Ciputat:  Lentera Hati, Jilid: 2

Barudi, Imad Zaki,  2008, Tafsir Wanita, Jakarta: Pustaka al-kautsar

Ahmad Hatta, 2009, Tafsir Qur’an Per Kata, Jakarta : Maghfirah Pustaka

 

 

 

[1] Said Agil Husin Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama ( Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal.77

 

[2] Abu   Yasid, Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Fikih Politik (Jakarta: Erlangga, 2005) Hal. 89

[3] Said Agil Husin al Munaawar, Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki ( Jakarta:  Ciputat Press, 2002). Hal. 194

[4]  J. Suyuthi Pulungan,  Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 240

[5] Nurul Ramadhani Makarao,  Gender dalam bidang kesehatan ( Bandung: Alfabeta, 2009), hal.3

[6] Khoirudin Nasution, Fazlur Rahman Tentang Wanita (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), ha1. 22.

[7] Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan keadilannya, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1987) hal. 218

[8] Murtadha Mutahhari, Imamah dan Khilafah ( Jakarta : Firdaus, 1991) hal,185

[9] Taqiyuddin an nabhani, peraturan hidup dalam islam, Jakarta, HTI,  2011 hal 161

[10] Abdul Wahhab Khollaf, Politik Hukum Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hal. 61

 

 

[11]Imad Zaki al Barudi,  Tafsir Wanita, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2008) hal.  436

 

[12] . Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata ( Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2009), hal.84

[13] Munawwir, Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap. ( Surabaya: Pustaka progresif 2002 ) hal. 478

[14] M . Quraish Shihab,Tafsir al Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al Quran ( Ciputat:  Lentera Hati, 2005), JIlid: 2,  hal .424

[15] Abu Yasid, Fikih Today, Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Fikih Kontroversial ( Jakarta: Erlangga, 2007)Hal, 87

[16] Abu Yasid, Fikih Today, Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Fikih Kontroversial ( Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 46

                      [17] Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an ( Yogyakarta: LKiS, 1999) hal. 177

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *