Teologi Madzhab Skolastik Mengenai Konsep Imâmah; Studi Perbandingan Pemikiran Syiah Imamiyah dan Sunni

  OLEH : Muhamad Sofi Mubarok, S.S.I, M.H.I

 Pendahuluan

Berbicara tentang teologi dan agama berarti membicarakan tentang saudara kandung dari agama itu sendiri, yaitupolitik. Bahkan di masa awal kemunculan Islam sebagai agama, Muhamad telah membuat suatu agenda politik untuk memperluas kekuasaan Islam setelah terlebih dahulu menaklukan kerajaan Persia dan Romawi.[2]        Oleh karena itu, ijtihad Muhamad untuk memadukan idealitas agama dan realitas keduniaan yang tercakup dalam konsep teologinya menjadi suatu modal yang sangat besar bagi para pengikutnya.

Selama beberapa abad sejarah telah mencatat, perkembangan pemikiran yang terjadi di dunia Islam sangat dipengaruhi oleh nuansa politik. Telah banyak studi-studi yang dilakukan baik oleh ilmuan muslim maupun non-muslim yang mengkaji lebih dalam mengenai persoalan ini yang kemudian menjelma menjadi suatu konsep baku dalam teologi Islam, yaitu persoalan imâmah atau Khilâfah. Para pemimpin Islam yang memegang peranan politis sekaligus mengemban amanat untuk memelihara tradisi keberagamaan memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan Islam dan menjadi tokoh kunci keberhasilan umat Islam. Namun di sisi lain, kekuasaan politik ini juga merupakan biang keladi bagi kehancuran Islam hingga saat ini. Umat Islam yang memang sejak semula tidak memiliki suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi umat Islam secara keseluruhan, ditertawakan oleh Barat dan menjadi terombang-ambing bagai buih di tengah lautan.

Harapan akan terbentuknya suatu wadah politik yang dapat menyatukan umat Islam menjadi semakin mustahil terwujud. Kondisi sosio-geografis dimana umat Islamhidup yang tidak beraturan dan tersebar di berbagai penjuru Negara ini semakin tak dapat diwujudkan saat ini, dapat kita temukan adanya suatu semangat dan spirit untuk membangun suatu pemerintahan yang sarat dengan nilai-nilai universal Islam. Konsep teologi (kalam) yang sudah berhasil dimodifikasi oleh para ulama klasik hanya dapat dijumpai di perpustakaan-perpustakaan besar, namun semangatnya lapuk di makan usia. Untuk itu, mengubah mainset demi kemajuan umat ke depan dengan kembali menelaah kajian masa lalu merupakan suatu keniscayaan.

Dengan konsep teologi yang sudah mendarah daging dalam pribadinya, Muhamad sebagai pembawa risalah Tuhan berhasil menciptakan suatu pemerintahan di Madinah. Tonggak pemerintahan nabi yang sejatinya menggabungkan nilai-nilai sakralitas agama dan Negara melahirkan suatu generasi peradaban yang cukup berhasil hanya dalam waktu kurang dari sepuluh tahun.

Namun ketika Muhamad menghadap keharibaan Sang Pencipta, risalah kenabian dan kerasulan serta merta terputus[3] bersamaan dengan telah rampungnya misi wahyu. Bagi sebagian orang, wafatnya Muhamad merupakan suatu bencana besar. Bukan karena terputusnya wahyu yang telah secara sempurna[4] disampaikan kepada umat Islam dan para sahabat yang hidup pada masa itu, akan tetapi lebih pada peristiwa yang sama sekali tidak terpikirkan oleh para sahabat kala itu justru terjadi. Dan dari sinilah teologi universal Islam yang menjadi terpolarisasi dan terpecah sehingga mengakibatkan munculnya aliran dan sekte-sekte Islam yang berbeda-beda.

 

Munculnya Teori Imâmah

Secara umum dapat kita jumpai dalam beberapa kitab klasik ber-genre sejarah kerajaan Islam, persoalan kepemimpinan terjadi lantaran adanya perbedaan pendapat mengenai siapa sosok pengganti nabi setelah beliau wafat. Persoalan ini menjadi semakin runcing, terutama tidak adanya wasiat langsung dari nabi mengenai siapa sahabat yang nanti akan  memegang tampuk kepemimpinan di Madinah.

Syahrastani mensinyalir, tak ada satupun peperangan yang begitu dahsyat terjadi di kalangan internal umat Islam dan lebih besar atas perselisihan suatu teori agama selain peperangan karena perbedaan konsep imâmah.[5]Pemahamannya menjadi semakin kabur lantaran nabi tidak pernah membicarakan hal ini hingga beliau wafat. Pada akhirnya, Abu Bakarlah yang diangkat oleh mayoritas sahabat untuk menggantikan posisi nabi selaku pemegang kendali pemerintahan sekaligus melanjutkan estafet dakwah.

Lambat laun, teori imâmah berubah menjadi suatu konsep teologi baku. Setidaknya, terdapat dua terminologi besar dalam menjelaskan tentang penamaan kepemimpinan dalam Islam. Kalangan ahlu sunnah yang merupakan madzhab mayoritas umat Islam, cenderung menamakan konsep kepemimpinan dalam Islam dengan sebutan Khilâfah, yaitu suatu kepemimpinan yang ada setelah wafatnya Muhamad. yang bertugas menggantikan posisi beliau dalam menangani persoalan agama dan tatanegara. Sedangkan kelompok Syiah cenderung memakai nama imâmah yang berarti suatu kepemimpinan yang didasarkan pada wasiat nabi yang secara tekstual menunjuk Ali sebagai penggantinya kelak. Hal ini juga menunjukkan adanya keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Ali sebagai orang yang memiliki garis keturunan langsung dengan Muhamad, dan kesalahan besar para sahabat dalam beramai-ramai meninggalkan wasiyat nabi saat terjadi peristiwa Saqifah Bani Sa’idah.[6]

Kalangan ahlu sunnah yang memegang peranan mayoritas berpendapat bahwa kepemimpinan termasuk dalam ajaran agama, akan tetapi terpolarisasi dalam konteks nisbi (relative) jika dikaitkan dengan termonilogi argument (dalil) mengenai keabsahan suksesi kepemimpinan (Khilâfah) dalam ranah ayat-ayat tekstual. Berbeda dengan kalangan mayoritas, kaum Syiah memasukkan teori imâmah mereka ke dalam rukun iman, dan menjadikannya sebagai bagian dari konsep teologi dasar agama.

 

 

Pengertian ImâmahMenurut Syiah

Penjelasan mengenai Khilâfah sebagai suatu entitas politik hanya dapat ditemukan dalam kitak-kitab turats bernuansa politik (as-siyasiy) dan tidak dapat dijumpai dalam buku-buku ber-genre akidah dan pemikiran kalam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan pemahaman konsep antara Syiah dan Sunni dalam mengkodifikasi konsep imâmah atau Khilâfahmerupakan substansi dari perbedaan yang mencolok antara dua kubu yang sama-sama mengakui yang paling dekat dengan pengamalan sunah nabi.

Syiah memasukkan persoalan kepemimpinan (imâmah) dalam buku-buku akidah mereka, dan kepercayaan terhadap seorang imam menjadi bagian dari rukun keimanan. Syiah didefinisikan sebagai sekte Islam yang mengikuti 12 imam dari Ahlu Bait (keluarga dan keturunan rasulullah) melalui keturunan Ali dan anak-anak Fatimah putri kesayangan Nabi istri Sahabat Ali, dalam semua urusan ibadah dan muamalah,[7] serta segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan keduniaan.

Selain itu, Syiah meyakini adanya teks yang secara eksplisit dan tidak dapat dibantah telah menyebutkan bahwa nabi menunjuk Ali sebagai pengganti beliau kelak.Imâmah, dalam pandangan mereka, bukanlah kemaslahatan bersama yang kewenangannya diserahkan berdasarkan konsensus (ijma’) umat Islam secara keseluruhan. Akan tetapi, sistempenunjukkannya hanya dapat dilakukan semata oleh nabi. Untuk itu, kepercayaan terhadap adanya seorang imam termasuk rukun iman dan menjadi pondasi bagi tegaknya agama. Para imam pun merupakan orang-orang suci yang (ma’shum)dan terhindar dari dosa kecil dan dosa besar.[8]

Berangkat dari pemahaman bahwa seorang imam harus ditunjuk langsung oleh nabi, maka kedudukannya secara otomatis setara dengan nabi, baik sebagai pewaris ajaran beliau maupun dalam mengemban amanah untuk mewujudkan kepentingan bersama.Teori imâmah dalam pemahaman Syiah merupakan sistemmonarchi absolut  yang mirip dengan kerajaan Persia dalam mewariskan tahta kepemimpinannya hanya kepada orang yang memiliki jalur keturunan dengan pemimpin sebelumnya.

Orang-orang Syiah, sebagaimana orang Arab lainnya tidak mengenal adanya sistempemilihan umum untuk mengangkat seorang pemimpin.Ketika nabi wafat dan di sisi lain nabi tidak memiliki anak laki-laki,maka orang-orang Syiah berpendapat bahwa orang yang paling berhak setelah nabi ialah Ali, anak dari paman beliau. Karena begitu besarnya seorang imam bagi Syiah, maka ketaatan kepada imam merupakan ketaan kepada Allah.[9]

Jika dalam tradisi Sunni berlaku suatu ketetapan bahwa menyalahi ijtihad seorang imam itu diperbolehkan, maka hal demikian tidak berlaku dalam tradisi Syiah.Imam Kulaini  berkata:

“Para imam memiliki kedudukan yang sama dengan nabi dan mereka adalah wasiyat nabi. Tak hanya itu, para imam juga merupakan wakil Tuhan sekaligus wakil nabi, pengendali agama, undang-undang bagi umat Islam, pemberi kebaikan bagi dunia serta kemuliaan bagi orang mukmin. Imâmahadalah pondasi bagi tegaknya Islam, sekaligus dasar bagi agama yang luhur (Islam). Dengan imâmah-lah, ibadah sholat menjadi sholat (yang sebenarnya), begitupun dengan ibadah-ibadah lain seperti puasa, zakat, haji, pembagian harta fay’i, shodaqoh, melaksanaan tata aturan hukum, serta menutup celah (kesesatan) dalam beragama. Seorang imam adalah hakim yang akan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang (jelas-jelas) telahdiharamkan oleh Allah, melaksanakan hukum Allah dan pembela agama-Nya. Para imam merupakan orang yang disucikan dari dosa dan kesalahan, dibebaskan dari aib dan kecacatan, yang diberikan suatu pengetahuan khusus, dan digariskan untuk memiliki sifat lemah lembut. Para imam memiliki martabat yang paling tinggi, yang kemuliaannya tidak dapat disamakan oleh siapapun, dan tidak ada yang bisa menggantikannya.”[10]

 

Tidak heran jika kedudukan imam sangat istimewa dalam tradisi Syiah. Penamaan imâmah sering dikait-kaitkan dengan hak dari seorang imam yang hanya dapat ditujukan bagi Ali saja, dan bukan untuk sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Penamaan ini juga terkait erat dengan keyakinan mereka yang mengatakan ketidaksahan Abu Bakar, Umar dan Utsman dalam menduduki posisi Khilâfah, yang berarti telah menyerobot hak Ali.

 

Para Imam Syiah

Secara garis besar, Para imam yang diakui oleh Syiah berbeda satu sama lain. Diantaraimam yang diikuti oleh Syiah Imamiyah adalah sebagaimana yang ditulis dalam sebuah syair:

ألا إن الأئمة من قريش #       ولاة الحق أربعة سواء

علي والثلاثة من بنيه            #       هم الأسباط ليس بهم خفاء

فسبط سبط إيمان                 #       وسبط غيبته كربلاء

وسبط لا يذوق الموت حتى     #       يقود الجيش يقدمه اللواء

تغيب لا يرى فيهم زمانا        #       برضوى عنده عسل وماء

Rinciannya adalah sebagai berikut:

  1. Ali bin Abi Thalib.
  2. Muhamad Hasan bin Ali.
  3. Abu Abdillah al-Husein bin Ali.
  4. Ali bin Husain Zainal Abidin.
  5. Muhammad bin Ali Al-Baqir.
  6. Ja’far bin Muhammad as-Shadiq.
  7. Musa bin Ja’far al-Kadzim.
  8. Ali bin Musa ar-Ridho.
  9. Muhammad bin Ali al-Jawwad.
  10. Ali Muhammad bin Al-Hady.
  11. Hasan bin Ali Al-‘Askari.
  12. Muhammad bin Hasan Al-Mahdi.

Para imam inilah yang diyakini menjadi para pewaris nabi bagi penganut Syiah. Setidaknya, terdapat tiga keistimewaan dan karakteristik imâmah dalam Syiah, yaitu:[11]

  1. Sebagai pewaris nabi yang telah diajarkan mengenai rahasia-rahasia syariah oleh nabi dan tidak pernah diajarkan sebelumnya kepada orang biasa.
  2. Ucapan yang keluar dari seorang imam merupakan hukum syara’, karena kedudukan mereka sebagai penyempurna risalah kenabian.
  3. Para imam memiliki kewenangan untuk merinci teks-teks al-Qur’an yang masih umum.

Namun tidak semua kelompok Syiah meyakini wasiyat yang ditunjukan dari nabi itu mengarah pada sosok individu, yaitu Ali. Namun yang mereka yakini hanyalah kriteria dan sifat-sifatnya belaka. Mereka adalah Syiah Zaidiyah. Dalam nomenklatur sejarah-sejarah Islam, Syiah Zaidiyah adalah kelompok Syiah yang paling dekat dengan ahlu sunnah.

Imam Zaid, pendiri Syiah Zaidiyah berpendapat bolehnya mengangkat imam al-mafdhul selama prasyarat yang ada terpenuhi. Imam Zaid pun menganggap Ali sebagai orang biasa sebagaimana sahabat pada umumnya. Dan konsep moderat yang ditawarkan oleh Imam Zaid inilah yang menggambarkan sisi positif dari Syiah yang mengakui adanya potensi lain yang bisa saja dimiliki oleh sahabat lain selain Ali, agar tidak terjerumus pada penistaan sahabat yang sangat dicintai rasul, bahkan telah dijamin masuk surga.

 

Implementasi Imâmahdalam Ketatanegaraan

Dalam tata dunia modern, konsep imam sebagai pemimpin tertinggi masih dapat ditemukan di Negara Iran yang mayoritas penduduknya menganut madzhab Syiah. Meski corak pemerintahannya republic yang dikepalai oleh seorang presiden, akan tetapi presiden tetap harus tunduk di bawah aturan para imam.Corak pemikiran ini, menurut Ibnu Muqoffa sebagaimana dikutip oleh Antony Black, merupakan corak pemerintahan yang paling ideal. Karena realitas yang ada tidak memungkinkan seseorang dapat menjadi seorang pakar pemerintahan yang juga sekaligus ahli dalam persoalan agama, maka duet kepemimpinan antara ulama yang diwakili oleh para imam dengan umaro yang direpresentasikan dalam diri presiden menjadi suatu kekuatan baru untuk menjaga stabilitas kehidupan bernegara dan beragama.[12]

Karena Islam yang diusung kalangan Syiah merupakan Islam yang bersumber dari para imam, maka para imam sangat dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahun teoritis, juga pengetahuan yang bersifat praktis dalam kaitannya mewujudkan kepentingan umat. Maka, sudah barang tentu konsep imâmah selalu dipegang teguh oleh penganut Syiah, karena hanya dari para imamlah kehidupan beragama terjaga dan terpelihara, dan tata Negara pun tekelola untuk mencapat kebaikan bersama (al-maslahah al-‘ammah).

 

Imâmah Menurut Ahlu Sunnah

Saatnya untuk berbicara mengenai konsep imâmah menurut ahli sunnah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, persoalan imâmah dalam tradisi intelektual Syiah selalu ada dalam pembahasan teologi dan akidah (I’tiqodi). Berbeda dengan pemahaman Syiah, ahlu sunnah tidak memasukkan konsep Khilâfah ke dalam kategori keimanan (arkan al-iman). Hal ini berangkat dari sebuah keyakinan absurdnya wasiat dan ketetapan dari nabi mengenai sosok yang kelak menggantikan beliau setelah wafat, yang jelas memiliki pemahaman yang kontras dengan penganut madzhab Syiah. Dari sini, terdapat suatu hikmah yang bisa diambil bahwasanya segala hal yang berkaitan dengan umat, terutama yang menyangkut persoalan dunia dan Negara, kesemuanya diserahkan kepada umat itu sendiri.[13]

 

Pengertian Khilâfah

Kata Khilâfah merupakan bentuk mashdar dari kata خلف يخلفberarti seseorang yang datang kemudian, yang bersinonim dengan kataتخلف. Seseorang dapat disebut sebagai khalifah (pengganti) apabila menggantikan posisi orang lain dalam mengemban suatu misi, baik yang digantikan itu masih ada maupun setelahnya. Sedangkan khalifah secara spesifik berarti sultan (pemimpin) agung. Bentuk jamak (plural) nya ialah خلائفatau خلفاء, dikarenakan kesemua dari para pemangku kedudukan khalifah itu harus seorang laki-laki, sebagaimana disebutkan Al-Farra’ dalam syairnya:[14]

أبوك خليفة ولدته أخرى# وأنت خليفة ذاك الكمال

Dalam keterangan lain, Khilâfah bersinonim dengan kata imâmah, dimana keduanya sama-sama wajib diikuti, sebagaimana seorang makmum yang wajib mengikuti imamnya dalam sholat.[15] Meski demikian, Khilâfah lebih spesifik dari imâmah, karena tak setiap orang yang dapat menjadi imam memiliki hak yang sama pula untuk menjadi khalifah.

Al-Qur’an sebagai rujukan utama bagi hukum Islam menyebutkan term Khilâfah dalam dua tempat yang berbeda,

وإذ قال ربك للملائكة إتي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون (سورة البقرة/٠٢ : ٣٠)

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Juga dalam firman lainnya:

يداود إنا جعلنك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (سورة ص: ٢٦)

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Dalam ayat tersebut, manusia dengan segala kesempurnaan yang dimilikinya merupakan wakil Tuhan dalam memakmurkan bumi dan sebagai pelaksana hukum yang benar di antara manusia lainnya.[16] Untuk ayat yang kedua, As-Suyuthi memberikan interpretasi bahwa manusia (Adam) merupakan satu-satunya wakil Tuhan di muka bumi ini sebagai pelaksana hukum Tuhan.[17]

Imâmah sebagai gelar kepolitikan yang pertama kali digunakan dalam tradisi politik Islam itu ditujukan pada seseorang hakim, yaitu khalifah. Term ini berdasarkan pada sebuah keterangan yang bersumber dari Abu Bakar, dimana beliau menyatakan bahwa “saya bukanlah khalifah / wakil Tuhan, akan tetapi saya adalah wakil dan pengganti rasul”.[18]

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai keengganan Abu Bakar untuk diberi julukan sebagai kholifatullah. Ibnu Khaldun, misalnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah menunjuk seorang pengganti (istikhlaf) itu hanya dapat dilakukan jika yang diganti itu telah tiada atau telah lampau (ghoib), sedangkan jika yang digantikan itu masih tetap ada dan eksis, maka penunjukkan seorang khalifah itu menjadi nihil. Untuk itulah, tidak ada istilah khalifah Tuhan karena Tuhan merupakan Dzat yang Hadir (eksis).[19]

Berbeda dengan pendapat Ibnu Khaldun, Sir Thomas Arnold mencatat bahwa selain karena penggunaan nama tersebut merupakan representasi dari sifat rendah hati Abu Bakar, penolakan atas penggunaan nama itu sangat mungkin dipengaruhi perkembangan social masyarakat muslim yang saat itu merasa terancam dengan maraknya aksi murtad yang dilakukan secara besar-besaran, sehingga eksistensi akidah Islam semakin terancam dan dan dikhawatirkan akan musnah seiring dengan wafatnya peletak dasar Islam (Muhamad). Untuk itulah, pemilihan gelar atau julukan ini merupakan penguat bagi kedekatan hubungan antara Abu Bakar dengan Muhamad.[20]

 

Khilâfah Menurut Istilah Syara’

Jika kita telaah sumber primer hukum Islam, yaitu al-Qur’an, Khilâfah tidak dijelaskan dalam sebuah deskripsi yang cukup terperinci dalam kaitannya sebagai suatu sistem pemerintahan dalam Islam. Ini dikarenakan ayat-ayat yang berkaitan dengan aturan negara dan hubungannya dengan hukum-hukum pemerintahan hanya berjumlah 25 ayat. Itupun hanya berisi kaidah-kaidah universal dan mengandung prinsip-prinsip umum belaka, mengingat hukum-hukum yang berkaitan dengan tata pemerintahan terus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kondisi sosio-kultural masyarakat dan sering berubah-ubah sesuai dengan fungsi yang diharapkan oleh suatu masyarakat. Oleh karenanya, kedudukan ijtihad dalam ranah sistem pemerintahan menjadi dibutuhkan di sini.[21]

Penjelasan mengenai Khilâfah sebagai sebuah sistem pemerintahan yang mendetail dapat kita lihat pada teori-teori seorang politikus Islam sunni yang cukup terkenal, Al-Mawardi, dalam karyanya yang berjudul al-Ahkam as-Sulthoniyah (Hukum-hukum Pemerintahan). Dalam bukunya, ia mendefinisikan Khilâfah atau imâmah (kepemimpinan) sebagai pengganti nabi yang bertugas menjalankan dan memelihara eksistensi agama serta mengimplementasikan strategi keduniaan.[22] Lebih jauh, Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa memimpin urusan-urusan umat manusia merupakan salah satu tugas terbesar agama, karena pada dasarnya prinsip-prinsip agama berupa dakwah kebajikan dan pencegahan kemunkaran tak bisa terwujud kecuali dengan tercapainya kekuasan dan kepemimpinan oleh umat Islam, yang ia kemas dalam bahasa wujub ittikhodz al-imaroh (keharusan dalam membentuk suksesi kepemimpinan).[23]

Sedangkan definisi yang cukup lengkap diberikan oleh Ibnu kholdun, dimana khalifahdiartikan sebagai pemilik kekuasaan mutlak yang berpijak pada prinsip-prinsip syariah dalam mewujudkan cita-cita keduniawian dan akhirat, sehingga Khilâfah mengintegrasikan dan menggabungkan idealitas agama dan realitas duniawi.[24]

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, Khilâfah dalam Islam merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berlaku setelah wafatnya nabi dan memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan dunia serta memelihara eksistensi ajaran agama Islam secara integral. Ajaran Islam yang lebih komprehensif ini tak ditemukan dalam ajaran agama-agama samawi lainnya, seperti Yahudi yang hanya mengkhotbahkan suatu tatanan hukum yang meliputi  semua (etnis), sedangkan di sisi lain agama Kristen mendakwahkan persaudaraan spiritual (universal) belaka.[25]

 

Hukum Mengangkat Khalifah/Pemimpin

Sesuai dengan penjelasan di atas, Khilâfah memiliki dasar yang kokoh dari Islam itu sendiri, karena berpijak pada ijma’ (konsensus) pertama kali dalam Islam, yaitu pengangkatan Abu Bakar sebagai pengganti nabi dalam menghindari kekosongan pemerintahan setelah wafatnya nabi dan terbentuknya pemerintahan di Madinah untuk melanjutkan misi dakwah profetik.

Para intelektual Islam telah menyepakati ijma’ sebagai satu-satunya sumber dalam menetapkan kewajiban menyelenggarakan Khilâfah dalam Islam. Khalifah tidak bersandarkan pada ketetapan teks agama (al-Qur’an dan hadits), ini dikarenakan tak ada satupun argumen yang secara tegas menyebutkan kata Khilâfah dalam terminologi yang lebih spesifik dalam teks-teks wahyu. Oleh karenanya, Ibnu kholdun berkesimpulan, kewajiban mendirikan Khilâfah itu berdasarkan pada prinsip daf’u ad-dhoror (menolak bahaya), dimana manusia memerlukan hadirnya seorang pemimpin yang mengatur segala urusan mereka yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak kerusakan yang cukup besar di kalangan umat manusia. Untuk itu, ijma’ yang dilakukan oleh para sahabat masa lalu sebenarnya merupakan manifestasi dari hukum akal.[26]

Namun berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Kholdun, Al-Mawardi justru melegitimasi bahwa Khilâfah memiliki landasan hukum dari nash itu sendiri, yaitu sebagaimana yang digambarkan oleh al-Qur’an sebagai ulil amri, sehingga dalam ayat-Nya, Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk menaati mereka.[27]

Terlepas dari pro-kontra legalitas Khilâfah dalam persfektif sumber hukum Islam, pada dasarnya mereka telah menyepakati keharusan (wujub) menyelenggarakan pemerintahan Islam dalam bentuk Khilâfah. Hal inilah yang kiranya menjadi ideologis sebagian kalangan yang meyakini konsep penyatuan agama dan negara yang dianut oleh mayorutas umat Islam, sesuai dengan prinsip universalime Islam.

Definisi yang cukup jelas dan komprehensif tentang memang sudah sangat jelas dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Menurutnya, imâmah yang dalam pandangan ahlu Sunnah lebih sering disebut dengan terma Khilâfah merupakan suatu kepemimpinan yang berfungsi menghantarkan manusia untuk taat dan patuh pada aturan-aturan syar’i dalam rangka menciptakan kebaikan bersama (al-mashlahah al-‘ammah), baik yang meliputi aspek sakralitas religi maupun persoalan dunia. Sehingga, kedudukan seorang imam atau khalifah pada dasarnya merupakan sosok pengganti nabi selaku peletak dasar syariat Tuhan dalam rangka melindungi dan melestarikan ajaran agama sekaligus mengatur urusan-urusan politik keduniaan.[28]

Teori Ibnu Khaldun ini sering dijadikan standar umum bagi kalangan Sunni dalam membentuk kerangka imâmah.Bahkan Al-Mawardi, salah seorang pakar siyasah Islam yang bukunya dijadikan rujukan standar kaum Sunni mengemukakan bahwa pada dasarnya penggalian atas ketetapan al-Qur’an dan hadits nabi akan memunculkan suatu paradigma bahwa kepemimpinan (Khilâfah) menjadi bagian dari kewajiban dalam hukum syara’.[29] Oleh karenanya, menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat yang fungsinya tidak lain adalah untuk membina kehidupan umat dalam aspek agama dan keduniaan, serta untuk menghindari dampak buruk jika terjadi kekosongan kepemimpinan di antara umat.

Selain itu, ketaatan kepada ulil amri, menurut ahlu Sunnah merupakan manifestasi dari al-Qur’an;

يآأيها الذين ءآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوْلى الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا (سورة النساء/٠٤: ٥٩)

Para imam yang harus ditaati dalam ayat tersebut merupakan orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan umat, yaitu pemegang otoritas ke-Khilâfah-an.[30]Meski ayat ini tidak sedang membicarakan suatu konsep baku mengenai sistem pemerintahan, namun sejatinya ayat ini memberikan suatu pesan yang memuat nilai-nilai yang substantive dan universal tentang bagaimana mewujudkan kesejahteraan bersama, yang kesemuanya itu tidak akan dapat terwujud kecuali dengan terbentuknya otoritas pemerintahan yang berpijak pada prinsip universal syariah.[31]

Namun patut disadari bersama, asal mula terbentuknya konsep kepemimpinan dan fungsi pemerintahan itu tidak dijelaskan secara terperinci oleh al-Qur’an dan hadits nabi. Namun substansinya sudah pernah dilaksanakan sejak zaman Nabi.

 

Prinsip-prinsip Imâmah Menuruh Ahli Sunnah

Untuk mewujudkan ke-Khilâfah-an yang ideal, terdapat beberapa prasyarat yang diajukan oleh kalangan ahlu Sunnah. Diantaranya ialah:

  1. Kepemimpinan Kaum Quraisy (Qurosyiyyah)

Kalangan Sunni menyepakati ke-Khilâfah-an itu hanya dipegang oleh kaum Quraisy. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang maknanya adalah para imam itu berasal dari suku Quraisy.

Secara eksplisit, pernyataan ini menunjukkan karakteristik bangsa Quraisy dan kemuliaannya atas bangsa lainnya. Muhamad merupakan prototype dari seorang pemimpin yang sangat ideal, dan juga beliau keturunan bangsa Quraisy. Para penggantinya yang kemudian dinamakan khulafa’ ar-rasyidin adalah orang-orang dekat nabi yang juga berasal dari bangsa Quraisy.

Keutamaan Quraisy, menurut Sunni, tidak serta merta berakar pada fanatisme kesukuan bangsa Arab (‘ashobiyyah) semata, namun berangkat dari dua hal besar, yaitu terdapat pengakuan dari nash itu sendiri yang menyebutkan keutamaan kaum Muhajirin yang notabene berasal dari bangsa Quraisy, juga berdasarkan sisi sosio-historis sebelum kedatangan Islam, dimana Quraisy memang telah memegang peranan yang sangat penting di Mekah kala itu.[32]

Selain itu, Kajian sosio-historis juga memperkuat adanya ketetapan bagi seorang khalifah yang harus memiliki nasab Quraisy. Konsensus para sahabat pada saat terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah di Saqifah Bani Sa’idah merupakan satu-satunya tendensi atas kewajiban prasyarat Quraisy. Namun ketika kepemimpinan Quraisy semakin melemah, serta sedikit demi sedikit fanatisme kesukuan semakin terkikis akibat banyak para pemimpin yang tergiur dengan kemewahan dan kenikmatan duniawi, maka lama kelamaan relevansi prasyarat ini semakin dipertanyakan. Di samping kekuasaan Islam yang semakin meluas, dan banyak dari kalangan selain bangsa Arab yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan Islam, sebagaimana yang dapat kita saksikan dalam kekhilafahan Bani Abbasiyah.

Sebagai konsekuensinya,sebagian kalangan bahkan menyatakan tidak berlakunya kembali prasyarat Quraisy bagi seorang khalifah, sehingga siapapun berhak untuk menjabat sebagai khalifah tanpa harus memiliki nasab Quraisy. Hal ini didasarkan pada hadits lain yang menyatakan keabsahan kekhilafahan seorang budak.[33]

  1. Terselenggaranya Baiat (Janji Kesetiaan)

Baiat merupakan janji setia yang diberikan oleh ahlul halli wal ‘aqdi dan umat Islam kepada khalifah untuk melaksanakan tata aturan Tuhan dan menaati semua aturan-aturan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan hukum syariah.

Pokok dari baiat yang pernah dicontohkan oleh para sahabat adalah adanya kebebasan berpikir (hurriyyah al-fikr) dan kebebasan memilih (ikhtiyari). Namun setelah ke-Khilâfah-an rasyidah berakhir, janji setia kepada khalifahberubah menjadi keterpaksaan dan prinsip dasar kebebasan memilih menjadi hilang.

  1. Konsep Syuro’

Syuro’ dalam konteks ini adalah adanya pemilihan seorang imam berdasarkan prinsip musyawarah umat Islam. Prinsip dasar ini berpijak dari perintah al-Qur’an untuk menyuruh umat Islam agar terlebih dahulu bermusyawarah untuk melaksanakan suatu hal, juga karena ada tuntunan nabi untuk bermusyawarah, terutama yang menyangkut kepentingan bersama.

  1. Prinsip Keadilan (al-‘adalah)

Yang terakhir ialah terciptanya prinsip keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini ialah keadilan seorang imam dalam memutuskan sesuatu agar dapat menetapkan sebuah hukum tidak berdasarkan kehendak hawa nafsu, dan tidak menetapkan suatu hukum berdasarkan nilai kekerabatan dan kecintaan maupun kebencian.[34]

Dalam pandangan Sunni, jika keempat syarat tadi tidak terpenuhi, maka keKhilâfahan itu tidak dapat dikatakan sebagai Khilâfah nubuwwah, akan tetapi bukan berarti ketaatan kepadanya menjadi hilang dan terabaikan.

Pengertian Negara dan Aspek Berdirinya Suatu Negara.

Negara, yang dalam bahasa arabnya ialah الدولة, dengan dommah, maknanya berkaitan dengan suatu system pengelolaan harta, serta الدولة dengan fathah memiliki makna perencanaan perang. Sebagian berpendapat, الدولة (ad-dulah) itu tertuju kepada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, sedangkan الدولة (ad-daulah) tertuju kepada segala hal yang berkaitan dengan urusan keduniaan.  Sedangkan menurut istilah, Negara ialah sekelompok massa dalam jumlah yang sangat besar, menempati wilayah dalam kurun waktu yang lama serta memiliki tata aturan yang jelas untuk mengatur segala kebutuhannya, termasuk dalam lingkup internal Negara itu sendiri maupun dalam kaitannya menghadapi faktor eksternal yang mengancam eksistensinya sebagai sebuah negara.

Tampak jelas dari definisi ini, bahwa Negara berisi tiga unsur utama, yaitu rakyat, wilayah serta tata aturan. Beberapa pakar mempertanyakan, jika dilihat berdasarkan pengertian dari Negara yang merupakan suatu system dengan mengusung nilai-nilai sekuleristik yang terpisah dari agama, mungkinkah ada sebutan Negara Islam yang menjadikan agama sebagai undang-undang yang harus ditaati bersama oleh semua masyarakat yang heterogen? Apakah Islam sebagai sesuatu yang sakral dapat bersanding dengan Negara yang profan dan bernilai materialistik, sementara di satu pihak telah diketahui bersama bahwa bukan menjadi bagian dari tugas nabi untuk mengurusi masalah duniawi, oleh karena itulah sistem pemerintahan tidak ada dalam skala prioritas dakwahnya? Atau dengan kata lain, nabi telah menyerahkan segala sesuatu yang berhibungan dengan keduniaan, dan untuk itulah ia tidak mengajarkan nilai-nilai ketatanegaraan sebagai satu-kesatuan yang integral dengan agama, selain hanya mengajarkan nilai-nilai etika universal seperti terjaminnya keadilan, konsep syuro, kebebasan berpendapat, dsb?

 

Hubungan Antara Khilafah dan Negara

Sebagai sebuah sistem pemerintahan yang lahir dari rahim Islam, khilafah memiliki karakteristik yang berbeda dengan realitas Negara dewasa ini. Beberapa Negara yang ada di dunia menganut sistem yang lahir dari peradaban Barat yang mengusung konsep Negara sekuler. Dengan keterbelakangan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupannya, teruatam sejak meletusnya perang Salib yang pada akhirnya menenggelamkan eksistensi umat Islam di mata dunia, muncul suatu gerakan-gerakan untuk menghidupkan tradisi kejayaan umat Islam masa lalu dengan meneriakkan ajaran pan-Islamisme, dimana Negara-negara Islam mesti bernaung di bawah panji kekhilafahan Islam agar bisa keluar dari krisis keterbelakangan dan menuju kejayaan Islam di masa mendatang. Tak ayal, reformasi besar0besaran terjadi di beberapa wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengna menuntut berdirinya Negara Islam dan menjadikan hal ini sebagai tujuan final.

Melihat fenomena di atas, hakikat dari khilafah maupun Negara, keduanya bukanlah tujuan, melainkan hanya jalan yang menghantarkan pada tujuan utama (al-ghoyah al-qushwa) yang diinginkan, karena khilafah itu adalah sebuah bentuk pemerintahan tertentu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara umat Islam, menjaga hak mereka dan mewujudkan kedamaian diantara mereka. Sedangkan tujuan Sang Pembuat Syariat dalam masalah khilafah ialah menolong hak-hak manusia dengan mewujudkan pemerintahan yang adil. Jadi terlihat jelas perbedaan antara Negara dalam pengertian konteks kemodernan dengan khilafah yang diformulasikan oleh ulama-ulama klasik.

Ibnu Kholdun mengklasifikasi bentuk-bentuk pemerintahan menjadi tiga macam. Yang pertama sistem kerajaan yang berpijak pada kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan yang absolut, sehingga menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan memiliki kecenderungan untuk menempatkan hawa nafsunya sebagai undang-undang yang berlaku bagi masyarakatnya. Yang kedua ialah sistem Negara politik yang dijalankan berdasarkan kaidah serta hukum akal dalam menciptakan tata aturan bagi manusia dalam mencapai tujuan keduniawiannya. Namun, sistem pemerintahan ini mengabaikan peran agama dalam memberlakukan perundang-undangan dalam pemerintahannya. Berbeda dengan keduanya, Islam memperkenalkan suatu system pemerintahan yang kemudian dikenal dengan khilafah, yang berpijak pada konsep-konsep syariah dalam memadukan kepentingan dunia dan akhirat, mendapatkan otoritasnya langsung dari Tuhan sehingga mendasarkan tata aturannya secara lebih komprehensif dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dari aspek duniawi dan ukhrowi secara integral.  Pada tahap inilah, sebenarnya keberadaan satu sistem dengan sistem lainnya memiliki hubungan yang erat, dimana kesemuanya bermuara pada menciptakan kemasalahatan bersama bagi umat manusia dan mengesampingkan bahaya-bahaya yang mungkin akan muncul dalam kehidupannya.

Untuk itu, Negara dalam pengertian masa kini memiliki indikator keberhasilannya dalam rangka melayani dan mengkoordinasi masyarakat,  mengesampingkan dimensi ruhiyah dari manusia itu sendiri, tentu tidak cukup untuk memenuhi aspirasi dari umat Islam sebagai umat beragama. Khilafah merupakan salah satu sistem dari pemerintahan Negara dianggap menjadi solusi dalam menghilangkan dahaga umat agar tercipta kehidupan yang sejahtera.

Akan tetapi, pada hakikatnya dalam persfektifnya sebagai sebuah agama dengan mengesampingkan sisi histories maupun budayanya, Islam tidak mengenal adanya konsep Negara politik, atau melibatkan urusan-urusan keduniaan, termasuk di dalamnya konsep Negara berdasarkan khilafah. Ini adalah sebuah ketentuan yang tak dapat dibantah, mengingat bukan dari tugas agama untuk mendirikan Negara sebagaimana agama-agama sebelumnya. Bahkan teks-teks wahyu (al-Qur’an dan sunah) tak menyebutkan adanya kewajiban untuk mendirikan khilafah atau memberikan contoh maupun tata aturan yang baku mengenai pembentukannya. Dan kita ketahui, Nabi Muhamad menyampaikan risalah dan menunaikan amamat dari Tuhannya secara sempurna.

Yang diakui dalam Islam adalah terdapatnya beberapa kaidah-kaidah umum yang mungkin dapat dipakai untuk melegitimasi eksistensi khilafah dalam Islam, seperti kebutuhan umat akan eksistensi pemimpin yang mengatur segala urusannya, dsb. Maka benarlah jika nabi menyerahkan urusan ini kepada umatnya, sesuai dengan sabdanya, antum a’lamu biumuri dunyakum (kalian lebih mengetahui urusan-urusan dunia kalian).

Kesimpulan

Penjelasan mengenai konsep imâmah menurut Syiah dan Sunni memberikan pemahaman kepada kita bahwa realitas teologi yang termanifestasi dalam konstelasi politik umat Islam patut disadari bahwa umat Islam sangat kaya dengan khazanah intelektualitas. Sistem manapun yang dipakai oleh Syiah dan Sunni, sebenarnya menghasilkan sebuah benang merah bahwa inti dari teologi imâmah ialah terwujudkan kebaikan bersama (al-maslahah al-‘ammah) dan mencegah bahaya dan kerusakan (daf’u ad-dhoror).

Ibnu Muqoffa menggambarkan bahwa pemimpin yang ideal untuk menduduki posisi imam dalam tradisi Syiah, atau khalifah dalam nomenklatur Sunni, harus memiliki pengetahuan agama yang luas dan memiliki strategi pemerintahan yang baik. Namun untuk mencapai idealisme ini, tentu sangat sulit jika tidak dapat dikatakan mustahil untuk dapat terwujud, melihat umat Islam tersebar di seluruh wilayah di dunia dan sudah berada dalam suatu tata negara tertentu. Belum lagi sangat sulit untuk menemukan manusia-manusia ideal yang paham dengan berbagai pengetahuan agama sekaligus ahli dalam pengelolaan negara.

Maka dalam konteks sekularisme saat ini, perpaduan antara ulama dan umaro’ merupakan sistem yang sangat dekat dengan nilai universal Islam. Selama berpijak pada semangat membela keadilan, terpeliharanya kebebasan berpendapat serta menjamin kehidupan dunia dan agama, maka teologi apapun, baik Syiah maupun Sunni, semuanya perlu didukung dan dilaksanakan.

Olehsebab itu, saling menyalahkan bahkan mengkafirkan merupakan suatu sikap yang tidak mencrerminkan kedewasaan. Sejarah pun menggambarkan munculnya perbedaan sistem pemerintahan politik dan imâmah, namun semuanya  berpijak pada nilai-nilai universalitas yang tidak keluar dari koridor Islam. Wallau a’lam.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asymawi, Muhamad Said al-Khilâfah al-Islamiyah (Kairo: Sina li an-Nasyr, 1992 M)

Al-Fakihi, Akhbar Makkah fi Qodim ad-Dahr wa Haditsihi (Beirut: Dar Khodhr, 1414 H)

al-Farobi, Abu Nashr as-Shohah (Beirut: Dar Ihya at-Turots al-‘Arobi, tt)

Al-Mahalli, Jalaludin, Tafsir al-Jalalain (Damaskus: Dar al-Basyair, 1993 M)

Al-Mawardi, Abul Hasan,al-Ahkam as-Sulthoniyah (Beirut: Da al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006 M)

Arnold, Thomas, The Caliphate

Black, Antony, Pemikiran Politik Islam (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006 M)

Ibnu Taymiyah, al-Imam Taqiyuddin,as-Siyasah as-Syar’iyyah (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arobi, 1969 M)

Kholaf, Abdul Wahab, ‘Ilm Ushul al-Fiqh (Indonesia: Al-Haramain, 2006 M)

Kholil Abdul Karim, al-Islam Baina ad-Daulah ad-Diniyah wa ad-Daulah al-Madaniyyah, (Kairo: Sina li an-Nasyr, 1995 M)

Muhamad Bin Abdul Karim As-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal ( Beirut: Darul Ma’rifah, 1404 H)

Muslim, Shohih al-Muslim (Beirut: Darul Afaq al-Jadidah, tt)

Tijani, Muhamad, Prof. DR. as-Syiah Hum Ahlu as-Sunnah, terj. S. Ahmad: Syiah Sebenar-benarnya Ahlu Sunnah (Jakarta: El Faraj Publishing, 2007)

Zahroh, Muhamad Abu, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi as-Siyasah wa al-‘Aqoid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah (Kairo: Daul Fikr al-‘Arobi, tt)

                [1] Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas pada Mata Kuliah Filsafat Aqidah, Konsentrasi Akidah dan Filsafat Hukum Islam Program Pascasarjana (PPs) IAI Ibrahimy, Sukorejo, Situbondo Jawa timur.

                [2]Hadits yang bersumber dari Ismail bin Iyas bin Afif. Lihat: Al-Fakihi, Akhbar Makkah fi Qodim ad-Dahr wa Haditsihi (Beirut: Dar Khordhr, 1414 H), juz. 4, hal. 250. Nomer hadits 2558.

 

[3] Kholil Abdul Karim, al-Islam Baina ad-Daulah ad-Diniyah wa ad-Daulah al-Madaniyyah, (Kairo: Sina li an-Nasyr, 1995 M), cet.ke-1, hal. 13-15.

                [4] QS. Al-Maidah/05: 03.

[5] Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal ( Beirut: Darul Ma’rifah, 1404 H), juz. 1, hal. 31.

[6]Muhamad Tijani, as-Syiah Hum Ahlu as-Sunnah, terj. S. Ahmad (Jakarta: El Faraj Publishing, 2007), hal. 45.

                [7]Muhamad Tijani, as-Syiah Hum Ahlu as-Sunnah, hal. 29.

                [8]Abu Zahroh, Tarikh Madzahib…, hal. 35.

                [9]Ibid., hal. 39-40.

                [10]Imam Al-Kulaini, Ushul al-Kafi, dalam Abdul Halim Mahmud, Nadzoriyyat al-Imâmah lada ay-Syi’ah al-Itsna ‘Asyariyyah,

                [11]Abu Zahroh, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi as-Siyasah wa al-‘Aqoid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah, Hal. 56.

                [12] Antony Black, Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Penerbit Serambi, 2006), hal. 54.

                [13] Terdapat sebuah hadits: أنتم أعلم بأمور دنياكم.Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Shohih al-Muslim (Beirut: Darul Afaq aj-Jadidah, tt), juz. 7, hal. 95, no. Hadits 6277.

[14] Abu Nashr al-Farobi, as-Shohah (Beirut: Dar Ihya at-Turots al-‘Arobi, tt), juz. 3, hal. 112.

[15] Abu Zahroh, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi as-Siyasah wa al-‘Aqoid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah, hal. 19.

[16]Muhamad Said Al-Asymawi, al-Khilafah al-Islamiyah (Kairo: Sina li an-Nasyr, 1992 M), juz. 1, hal. 98.

[17]Jalaludin Al-Mahalli, Tafsir al-Jalalain (Damaskus: Dar al-Basyair, 1993 M), juz. 1, hal. 6.

                [18]Ahmad Mahmud Subhi, Nadzariyyat al-Imâmah lada As-Syi’ah al-Itsna ‘Asyariyah, hal. 19.

                [19]Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqoddimah, hal. 151.

                [20] Thomas Arnold, The Caliphate, hal. 16.

[21] Abdul Wahab Kholaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh (Indonesia: Al-Haramain, 2006 M), hal. 33-34.

[22]Abul Hasan Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthoniyah (Beirut: Da al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006 M), hal. 5.

[23]Ibnu Taymiyah as-Siyasah as-Syar’iyyah (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arobi, 1969 M), hal. 161.

[24] Ibnu Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun (Beirut: Dar Ihya at-Turots al-‘Arobi, tt), juz. Juz. 1, hal. 191.

[25]Antony Black, Pemikiran Politik Islam (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006 M), hal. 37.

[26]Ibnu Kholdun, Muqoddimah,  hal. 193.

[27] Lihat QS. An-Nisa: 59.

                [28] Ibnu Khaldun, Muqoddimah, hal. 150-151.

                [29] Abu Al-Hasan Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 3.

                [30] Abu Al-Hasan Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 3.

                [31] Ibnu Taymiyyah, as-Siyasah as-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’yi wa ar-Ra’iyyah.

                [32] Abu Zahroh, Tarikh Madzahib…, juz. 1, hal.89.

                [33]Ibnu Khaldun, Muqoddimah, hal. 153.

                [34]Abu Zahroh, Tarikh Madzahib…, juz. 1, hal. 100.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *