PRINSIP HUKUM ISLAM  DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Oleh: Abdulloh Munir

Sesuai dengan hakikat agama Islam yang bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Hal ini dikarenakan hukum islam berdiri atas dua model:

  1. Hukum Islam memberikan prinsip umum disamping aturan yang mendetail yang berikan oleh sunnah sebagai tafsir dari al-quran, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu selebar-lebarnya buat kemajuan manusia. Hukum-hukum islam yang bersifat global mengandung prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah kulliyah yang tidak berubah-rubah.

Bidang ini menjadi medan kajian yang luas bagi para mujtahid dan terjadi perbedaan paham, perubahan, pergantian, dan perbaikan. Bagian yang mempunyai prinsip-prinsip yang bersifat komprehensif inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa. [1]

  1. Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah mahram (orang-orang yang haram dinikahi), ibadah murni, warisan. Hukum yang terperinci, jelas, langsung dapat diterapkan pada kejadian atau kasus tertentu.[2]

 

Penulis akan menfokuskan dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip hukum islam perspektif al-quran, memperkuat pernyataan Islam dengan al-qurannya menjadi sebuah the way of life untuk seluruh alam.

 

  1. PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM

Sebelum membahas prinsip dalam hukum Islam, perlu ditelaah, apa yang dimaksud dengan prinsip. Henry Campbell Black mengartikan prinsip sebagai a fundamental truth or doctrine, as law, a comprehemsive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others.[3] Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa prinsip hukum merupakan jantung peraturan hukum dan ia merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan dan mengikuti prinsip-prinsip hukum tersebut.[4] Bruggink mengartikan prinsip hukum sebagai nilai-nilai yang melandasi norma hukum.[5] Selanjutnya dengan menyitir pendapat Paul Scholten bahwa prinsip hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang system hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan dan keputusan individual.[6] Paton mengatakan a principle is the broad reason which lies at the base of rule of law.[7] Prinsip hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya. Prinsip hukum ini pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena prinsip mengandung nilai-nilai dan tuntunan etis.[8]

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa prinsip hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaedah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.[9] Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa prinsip hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam setiap sistem yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.[10] Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa memang pada umumnya, prinsip hukum tidak dituangkan pada suatu bentuk peraturan yang kongkrit, jadi untuk menemukannya maka dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang kongkrit. Ini berarti menunjukkan kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang kongkrit itu.[11]

Hadi Subhan dalam disertasinya menyimpulkan bahwa prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum terdapat kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. Disamping itu, prinsip hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur yang benar (on the right track).[12]

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada prinsip dan tiang pokoknya.[13]

Prinsip sebagai suatu kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip umum. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat unuversal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.[14]

Tiap-tiap pakar hukum islam berbeda-beda dalam mnyebutkan jumlah prinsip-prinsip hukum islam, meskipun secara kuantitatif, paling tidak ada enam prinsip yang sama. Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja[15] sebagai berikut :

  1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La’ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah:

Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (QS. Ali Imran :64.)

 

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah.[16] Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.[17]

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur‟an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

 

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

 

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al-Maidah : 44, 45 dan 47).

 

Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqih ibadah sebagai berikut :

  1. Prinsip Pertama : Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara — Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah.
  2. Prinsip Kedua : Beban hukum (taklif) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (tajkiyat al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur — Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah.[18]

 

  1. Prinsip Keadilan

Pengertian adil dalam al-Quran disebut dengan dua kata. Pertama, Adl. Kedua, Qisth. Dari akar kata Adl, sebagai kata benda, disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata Qisth, disebutkan sebanyak 15 kali. Qurasy Shihab menambahkannya dengan kata Mizan.[19] Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur‟an terdapat dalam QS. Al-Syura : 17 dan Al-Hadid : 25.

“Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh Jadi hari kiamat itu (sudah) dekat ?”

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”

 

Term “keadilan‟ pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.[20] Penggunaan term “adil/keadilan” dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut :

  1. QS. Al-Maidah : 8 — Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran (dalam bersaksi) ;
  2. QS. Al-An‟am : 152 — Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang ;
  3. QS. An-Nisa : 128 — Kemestian berlaku adil kepada sesama isteri ;
  4. d. QS. Al-Hujrat : 9 — Keadilan sesama muslim ;
  5. QS. Al-An‟am :52 — Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Keadilan dalam konteks al-Quran tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman pada wahyu Ilahi. Allah, sebagai yang Maha Adil, memerintahkan manusia untuk bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan social yang paling fundamental. Karena itu, jika keadilan dilanggar, sendi-sendi masyrakat akan goyah.[21]

Syaikh Mahmud Syaltut, seorang ulama terkemuka al-Azhar memberikan interpretasi bahwa perintah al-Qur’an untuk menegakkan keadilan di muka bumi adalah perintah yang bersifat universal, tanpa adanya diskriminasi antara yang satu atas lainnya. Karena, prinsip keadilan adalah aturan Tuhan yang berlaku objektif dan jalan yang diberi-Nya harus dituruti. Manusia sebagai hamba dan ciptaan-Nya mesti mendapatkan persamaan dalam porsi keadilan tanpa memandang jenis kelamin, suku bahkan agama sekalipun.[22]

 

  1. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

 Amar makruf  berarti mempunyai arti mendorong umat manusia menuju segala hal yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah. Ia mempunyai fungsi sebagai social engineering hukum. Sedangkan nahi mungkar  berarti mengontrol dan mencegah umat manusia dalam berbuat keburukan-keburukan atau bisa disebut dengan social control. Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan beragama. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut, sangat bergantung pada ada tidaknya prinsip ini.[23]

Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar ini didasarkan pada QS. Al-Imran : 110,

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

 

  1. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disebarkan dan tumbuh tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demokrasi,dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal.

Berikut beberapa ayat al-Quran yang berbicara tentang prinsip kebebasan dan kemerdekaan:

  1. Al-Baqarah: 256.
  2. Yunus: 99.
  3. Al-Kafirun : 6.
  4. Prinsip Persamaan/Egalite.

 

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial.

Semua umat manusia mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah sampai pemimpin-pemimpin, dengan derajat dan tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok mana pun dalam batas-batas islam memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.[24]

Landasan prinsip ini secara universal dapat dijumpai dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

 

Sedangkan prinsip persamaan untuk sesama muslim disebutkan dalam surat yang sama ayat 10:

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

 

  1. Prinsip al-Ta’awun, tolong-menolong

 

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini merupakan tindak lanjut yang nyata sebagai prinsip membantu sesama. Islam mengajarkan prinsip ini dalam surat al-Maedah ayat 2 dan al-Mujadalah ayat 9:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

 

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.”

 

  1. Prinsip Toleransi / Tasammuh.

 

Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur‟an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari‟at ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.[25]

 

  1. Prinsip Musyawarah

 

Dalam al-Quran terdapat dua ayat tentang Syura. Pertama, surat Ali Imron ayat 159. Ayat ini turun di Madinah dalam konteks tertentu, yaitu Perang Uhud. Kedua, surat al-Syura ayat 38. Ayat ini turun dalam periode Mekah, ketika permusuhan masyarakat Mekah sedang memuncak sehingga sebagian para sahabat terpaksa harus berhijrah ke Abbesinia.

Perbedaan antara dua ayat tersebut di atas adalah bahwa ayat pertama bersifat perintah dalam hubungan vertical, antara nabi dan sahabatnya. Sepintas, musyawarah seperti ini terjadi karena ada inisiatif dari atas, tetapi kalau melihat dari istilahnya sendiri (wa syawirhum) mengandung konotasi ‘saling’ atau ‘interaksi’ antara yang di atas dan di bawah. Sebaliknya, dalam istilah Syura (wa amruhum syura bainahum) terkandung konotasi dari suatu pihak tertentu, tetapi rangkaian kalimatnya mengisyaratkan makna “bermusyawarahlah di antara mereka”.

Berdasarkan pesan-pesan moral dua ayat tersebut, nabi sebagai orang yang menerima langsung perintah dari Allah untuk bermusyawarah, sudah tentu menjalankan perintah itu. Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan,”tidak seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya, kecuali Rasulullah sendiri.” Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Q.S. Ali Imran ayat 3 menunjukkan kebolehan untuk berijtihad pada setiap perkara yang berdasarkan sangkaan (dhonniyah al-dilalah), bukan atas ketetapan wahyu (qoth’iyul wurud). (Al-Qurthubi, Tt. 250)

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Rashid Ridha dan Muhammad Abduh bahwa musyawarah adalah perintah Allah. Dan yang wajib dimusyawarahkan adalah segala perkara yang bersifat keduniaan, bukan perkara yang berkenaan dengan al-aqa’id al-diniyyah. Rasulullah tidak meletakkan dasar dan mekanisme pelaksanaan musyawarah, tetapi menurutnya adalah:

  1. Bahwa perkara yang diikhtilafkan oleh umat akan berbeda sesuai dengan waktu dan tempatnya. Masalah yang muncul dan dimusyawahkan oleh Rasul dan sahabatnya akan berbeda dengan masalah yang muncul pada masa setelahnya atau sekarang.
  2. Jika Rasullah meletakkan kaidah atau aturan teknis bermusyawarah, niscaya umat menjadikan hal itu sebagai suatu aturan agama yang tidak bisa dirubah. Padahal, mungkin saja kaidah yang Rasulullah tetapkan pada masanya tidak lagi relevan dengan zaman sekarang karena situasi dan kondisi yang berbeda.
  3. Jika Rasulullah meletakkan kaidah dari dirinya sendiri, niscaya lembaga syuraa yang dibentuk pada masanya tidak akan berfungsi lagi. Al-Thabary mengatakan,”Allah telah memerintahkan kepada Nabi bermusyawarah dengan umatnya supaya mereka dapat meneladani dan menggunakannya dalam kehidupan meraka”.[26]

 

Penafsiran tentang makna Syura yang dianggap oleh para pemikir  modern sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok, apakah dapat ditafsirkan sebagai demokrasi? Para ahli berbeda pendapat tentang itu. Perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah syura itu dikarenakan al-Quran dan as-Sunnah tidak memberikan ketentuan rinci tentang bentuk konkret syura, proses pembentukannya, fungsi dan tugasnya.

“… melalui musyawarah, para ulama dapat mencapai kesepakatan mengenai hukum suatu masalah yang disebut  ijma’ bayani. Usaha menemukan hukum Islam melalui musyawarah itu disebut ijma’ jama’ dan kesepakatan yang diperolehnya disebut ijma’ bayani. Adapun usaha menemukan hukum Islam secara perorangan disebut ijtihad fardi, dan kalau hukum hasil ijtihad fardi dapat diterima ulama lain, disebut ijma’ sukui.[27][]

 

Dengan kutipan Masjfuk Zuhdi di atas, dia berpendapat bahwa prinsip Syura ini menjadi sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Karena dalam prinsip ini, akan lahirlah ijma’-ijma’ baru.

 

  1. KESIMPULAN

Sesuai dengan hakikat agama Islam yang bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat.

Dibutuhkanlah konsep prinsip-prinsip hukum islam dalam memperkuat pernyataan bahwa Islam itu adalah sebuah the way of life untuk seluruh alam. Prinsip sebagai suatu kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.

Beberapa prinsip islam secara umum dapat kita globalkan menjadi 8 prinsip utama:

  1. Prinsip tauhid, Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, ketetapan ta’abbud, yakni menjalankan hukum islam itu mempunyai nilai ibadah.
  2. Prinsip keadilan, suatu prinsip moralitas. Realisasi keadilan yang berpedoman pada wahyu Ilahi. Allah, sebagai yang Maha Adil, memerintahkan manusia untuk bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini menjadi sendi pergaulan sosial yang paling fundamental. Karena itu, jika keadilan dilanggar, sendi-sendi masyrakat akan goyah.
  3. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip yang berfungsi sebagai social engineering hukum sekaligus social control dalam membangun suatu bentuk masyarakat yang berimbang.
  4. Prinsip kebebasan, yang menghendaki agar Islam disebarkan dan tumbuh tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demokrasi,dan argumentasi.
  5. Prinsip kesamaan, bahwa semua manusia di hadapan Allah itu sama, hanya kualitas ketakwaan yang membedakan. Dan Semua umat manusia mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Islam yang harus dilaksanakan atas mereka semua.
  6. Prinsip gotong royong, sebagai prinsip membantu sesama dalam segala bentuk kebaikan.
  7. Prinsip toleransi, bahwa sesungguhnya islam itu adalah agama yang penuh toleransi, mudah dan menjauhi kesulitan.
  8. Prinsip musyawarah, suatu prinsip yang menerangkan pentingnya perumusan bersama dalam menentukan suatu hukum yang akan mengantarkan kepada kemaslahatan bersama.

 

Mengutip pernyataan Imam al-Syatibi dalam Muwafaqat-nya bahwa syariat atau hukum Islam ini, sungguh diturunkan bukan sekedar untuk menundukkan manusia di bawah kuasa agama, akan tetapi upaya mewujudkan tujuan-tujuan Allah, yaitu kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Allahu a’lam bi al-shawab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Al-Khollaf, Abdul Wahab, Khulashoh Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, diterjemahkan oleh Imran: Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam.Surabaya, Bina Ilmu. 1988.

Bruggink, Rechtsreflecties, terjemahan Arif Sidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishin, St Paul. Mn, 1990, p. 1193.

Khafifuddin, Muhammad. Metodologi Kajian Fiqh. Ibrahimy Press. Situbondo. 2011

Muhammad Abdul Adlim, Usamah. Tajdid Ushul al-Fiqh-2. Namudaj min Ushul al-Fiqh al-Mushaffa. Cet.2. Kairo. 1425H.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Jogjakatra, 2005.

Paton, A Textbook of Jurisprudence, Oxford University Press, 1969.

Praja, Juhaya S., Filsafat Hukum Islam. LPPM Unisba, Bnadung, 1995.

Al-Qurthubi, Muhammad Ibn Ahmad. Al-Jami’ li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin li ma tadlammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Furqan. Beirut, al-Risalah. 2006.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung, 1986.

Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad, Al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003.

Suryadi, Dedi, Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia). Jakarta. CV. Pustaka Setia 2007.

Subhan, M. Hadi, Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Unair,2006.

Ash-Shiddieqy. M. Hasbi, Falsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, cet-V, Jakarta, 1993.

_____________________, syariat islam menjawab tantangan zaman, pidato dies natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1381 H

Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Beirut, Dar al-Fikr. Tt.

Yafie, Ali, Sistem Pengambilan Hukum oleh Aimmatu a-Madzahib dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia. Bandung, Rosdakarya. 1991.

Zaidan, Abdul Karim. Al-Madkhal li al-Dirasaat al-Syari’ah al-Islamiyyah. Iskandariyah, Dar Umar ibn al-Khattab. 1969.

Zuhdi, Masjfuk, Pengantar Hukum Syariah. Jakarta, CV Haji Masagung, 1990.

Al-Zuhaili, Wahbah, al-Dharuraat al-Syar’iyyah, Muassasah al-Risalah, Damaskus. Tt.

[1] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, syariat islam menjawab tantangan zaman, pidato dies natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1381 H, hal. 8.

[2] Ibid.,hal. 10.

[3] Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishin, St Paul. Mn, 1990, p. 1193.

[4] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, 1986, hal. 85.

[5] Bruggink, Rechtsreflecties, terjemahan Arif Sidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 121.

[6] Ibid, hal. 119-120.

[7] Paton, A Textbook of Jurisprudence, Oxford University Press, 1969, hal. 204.

[8] Ibid

[9] Ibib

[10] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Jogjakatra, 2005, hal. 34.

[11] Ibid, hal. 35.

[12]M. Hadi Subhan, Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Unair,2006, hal. 35.

[13] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, cet-V, Jakarta, 1993, hal 73.

[14] Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam. LPPM Unisba, Bnadung, 1995. Hal. 69.

[15] Guru Besar Filsafat Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta ketua program Studi S3 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[16] Drs. Muhammad Khafifuddin,M.Ag. Metodologi Kajian Fiqh. Ibrahimy Press. Situbondo. 2011. Hal.7.

[17] Juhaya S. Praja, Op. Cit., hal 69

[18] Ibid, hal.70. dan lihat juga Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah. Jakarta, CV Haji Masagung, 1990, hal.34-35.

[19] Dedi Suryadi, M.Ag. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia). Jakarta. CV. Pustaka Setia 2007. Hal.159

[20] Wahbah al-Zuhaili, al-Dharuraat al-Syar’iyyah, Muassasah al-Risalah, Damaskus. Tt. Hal.30.

[21] Dedi Suryadi, M.Ag. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia). Jakarta. CV. Pustaka Setia 2007. Hal.160.

[22] Mahmud Syaltut, Al-Islam : Aqidah wa Syari’ah, Dar el-Shorouk, Kairo, 1997, hal. 445-446.

[23] Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah. Jakarta, CV Haji Masagung, 1990, hal 36.

[24] Dedi Suryadi, M.Ag. Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia). Jakarta. CV. Pustaka Setia 2007. Hal.160-161.

[25] Wahbah al-Zuhaili, al-Dharuraat al-Syar’iyyah, Muassasah al-Risalah, Damaskus. Tt. Hal.30.

[26] Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Beirut, Dar al-Fikr. Tt. Hal. 427.

[27] Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah. Jakarta, CV Haji Masagung, 1990, hal 37.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *