PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

Oleh : Muhammad Zubad, M.H.I

 

Latar Belakang

Keistemewaan ajaran Islam daripada ajaran agama lainnya adalah sisi universalitasnya. Ajaran-ajaran samawi terdahulu, selalu ditujakan kepada kaum tertentu. Sedangkan ajaran Islam diturunkan untuk seluruh umat, baik manusia ataupun jin (kaffah li al-alamin). Telah dimaklumi, bahwa perundang-undangan manapun harus selaras dengan kondisi dan relevansi pihak yang dibebani undang-undang tersebut. Umat nabi Adam as bisa merasakan kelonggaran syari’at berupa kebolehan menikahi saudara sendiri, karena pada saat itu populasi manusia baru dari satu keturunan. Sedangkan umat nabi Musa as harus merasakan ketatnya syariat, karena dalam menghadapi Bani Israel yang terkenal keras kepala, membutuhkan langkah-langkah preventif dengan menerapkan undang-undang yang sekiranya dapat membuat mereka jera. Sedangkan syari’at nabi Muhammad SAW (Islam) yang ditujukan untuk seluruh makhluk di dunia ini, baik manusia atau jin, tentunya harus membentuk undang-undang (syari’at) yang bisa diterima oleh semua kalangan. Untuk mewujudkan undang-undang tersebut, syari’at Islam memiliki prinsip-prinsip dasar agar dapat diterima oleh seluruh makhluk di segala zaman. Inilah yang dinamakan dengan hukmu al-islam shalih likulli zaman wa makan.[1]

Sebagai sumber utama dalam hukum Islam, Al-Qur’an memiliki nilai-nilai hukum universal yang dapat diterima oleh semua kalangan. Namun hal ini tidaklah berjalan lancar, mengingat prejudice negative tentang perbedaan agama sering menjadi alasan mengapa agama lain menolak keuniversalan tersebut, padahal kalau dikaji dalam konsep kemaslahatan umat, ajaran-ajaran Islam sangat menjaga dan menghargai semangat keadilan, persamaan, demokrasi, keseimbangan, dan kekeluargaan, prinsip-prinsip ini tidak ada yang bertentangan dengan hukum universal manusia, baik itu dalam hukum agama-agama, maupun hukum positif lainnya.

Salah satu ajaran Islam yang mengandung nilai universal adalah tentang masalah ekonomi. Ekonomi adalah salah satu aktifitas pemenuhan kebutuhan sehari-sehari yang didasari adanya mu’amalah yang saling menguntungkan. Dalam masalah ekonomi, Islam dalam hal ini Al-Qur’an telah memberikan semacam GBHEI (garis besar haluan ekonomi Islam). GBHEI ini menjadi prinsip dasar dalam aktifitas ekonomi yang berdasarkan asas-asas universal hukum Islam.

Pada akhir-akhir ini, kajian ekonomi syari’ah, suatu sistem ekonomi berdasarkan asas Islam sangat diminati oleh banyak kalangan, baik itu konvensional, maupun lembaga ekonomi Islam sendiri, sehingga tidak sedikit lembaga keuangan dan pasar ekonomi konvensional mulai mencoba menggunakan sistem ekonomi berdasarkan syari’at Islam. hal ini dikarenakan adanya banyak kritik ketidakberhasilan ekonomi konvensional yang tidak tahan banting terhadap situasi atau kondisi tertentu seperti inflasi, nilai mata uang yang rawan mengalamai fluktuasi, dan ancaman politik suatu negara yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kemunduran ekonomi bangsanya, dan baru-baru ini eropa khususnya Yunani mengalami kehancuran ekonomi negaranya karena masalah hutang, dan kasus ini juga menimpa bangsa Indonesia pada rezim orde baru 1998.

Sebenarnya pemikiran para tokoh ekonomi masa kontemporer dewasa ini tidak lepas dari kajian mereka terhadap pemikiran sebelumya, yaitu para pemikir muslim klasik hingga abad pertengahan. Bahkan jauh sebelum kritik ilmu ekonomi konvensional berkembang, para pemikir muslim lebih dahulu merumuskan kemakmuran suatu negara berdasarkan asas tauhid, kekeluargaan (brotherhood),kebersamaa(cooperative), kerja(work), produktivitas(productivity), kepemilikin(ownership), dan keadilan (justice).[2]

Dalam makalah sederhana ini, penulis akan mencoba mengkaji ulang tentang prinsip dasar ekonomi berdasarkan Al-Qur’an, hal ini untuk menjawab beberapa pertanyaan, apa prinsip ekonomi Islam menurut al-Qur’an?, apakah prinsip itu menjadi tawaran dan solusi ekonomi yang sehat, adil, dan jujur dalam ekonomi modern ini?, apakah prinsip tersebut masih relevan dengan perkembangan dunia ekonomi sekarang ini?.

 

Pengertian ekonomi Islam

Ekonomi sebagaimana didefinisikan oleh Samuelson dan Nordhaus sebagai perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk diolah dan dimanfaatkan atau didistribusikan kepada masyarakat.[3] Sulaiman mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi, dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat dipenuhi sebaik-baiknya.[4] Dan dalam perspektif Islam sebagaimana, An-Nabhani mengartikan ekonomi sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.[5] Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif Islam.[6][7] Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.[8]

Bekerja merupakan suatu aktifitas ekonomi dan kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ath- Taubah ayat 105:

Artinya: Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Disamping kerja sebagai amalan dunia yang mendatangkan keuntungan dunia, namun secara teologis, kerja juga membawa pada kemaslahatan akhirat. Diantaranya membawa pelakunya mendapatkan ampunan dari Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW: “Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan”.[9]

Ada banyak dalil Qur’an maupun Hadis yang menjelaskan tentang ajaran bekerja sebagai tindakan ekonomi, misalkan ayat yang menjelaskan tentang anjuran untuk bekerja untuk akhirat tapi jangan melupakan urusan dunia,[10] begitu juga keterangan lain yang menjelaskan perintah bekerja (amal) untuk urusan dunia dan akhirat.

Sejalan dengan itu, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andaipun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya.[11] Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan.

Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin atau mungkin juga tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ilmu ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab Suci Al-Qur’an dan As-Sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka syariat Islam.

Suka atau tidak, ilmu ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda. Kegiatan membuat dan menjual minuman alkohol dapat merupakan aktivitas yang baik dalam sistem ekonomi modern. Namun hal ini tidak dimungkinkan dalam ekonomi Islam. Jadi ringkasnya, dalam ilmu ekonomi Islam kita tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religiusnya, sehinga dalam perilaku ekonomi seperti ini prinsip tauhid yang menekankan nilai-nilai agama sangat menjadi asas fundamnetal dalam menegakkan nilai-nilai ekonomi yang mensejahterakan kepentingan bersama. Di samping itu yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional atau modern adalah pada tujuan, tujuan ekonomi modern adalah mencari keuntungan dunia, sedangkan dalam ekonomi Islam, yang dikejar bukan hanya keuntungan (interest) dunia saja melainkan akhirat juga.

Secara epistemologis, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu; Pertama, ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda (al-mâl). Cakupannya adalah: (1) kepemilikan (al-milkiyah), (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah), dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nas). Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai (value-bond) atau valuational, karena diperoleh dari sumber nilai Islam yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah, melalui metode deduksi (istinbath) hukum syariah dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ekonomi Islam normatif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1990) disebut sistem ekonomi Islam (an-nizham al-iqtishadi fi al-Islâm). Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara (uslub) dan sarana (wasilah) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian ini merupakan pemikiran universal, karena diperoleh dari pengalaman dan fakta empiris, melalui metode induksi (istiqra’) terhadap fakta-fakta empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau konsep umum[12] . Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, tapi cukup disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ekonomi Islam positif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani disebut sebagai ilmu ekonomi Islam (al-‘ilmu al-iqtishadi fi al-islam).[13] Jadi ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang menjadi representasi perilaku umat Muslim dalam mengamalkan ajarannya secara kaffah.[14]

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

            Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejalan dengan munculnya agama Islam yang dibawah oleh Rasulullah SAW. Dalam sejarah hukum Islam, Rasulullah adalah peletak dasar fundamental hukum Islam termasuk permasalahan tentang hukum ekonomi berdasarkan al-Qur’an dan ijtihad Rasul sendiri.

Rasulullah dalam sejarah hidupnya dikenal sebagai pedagang yang genius dan kaya, hal ini dikarenakan semangat kerja keras dan kejujuran beliau. Sehingga istrinya Siti Khadijah yang pada waktu itu sebagai wanita yang kaya raya dan juga cerdas dalam urusan dunia ekonomi terpikat dan menikahinya. Satu konsep ekonomi yang dibangun dengan asas kejujuran sehingga mengantarkan Rasulullah sebagai seorang yang sukses dalam dunia ekonomi.[15]

Praktek riba, perdagangan ilegal, dan monopoli dan penimbunan telah mendapat perhatian Rasulullah SAW. Dan digantinya dengan sistem ekonomi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sesuai petunjuk al-Qur’an. Ini adalah revolusi besar terhadap sistem ekonomi yang dilakukan beliau.[16] Perhatian Rasulullah dalam penentuan harga pasar diserahkan pada mekanisme pasar, yang diletakkan pada kekuatan penawaran dan permintaan itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Malik, Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang menahan, dan melepaskan, dan yang mengatur rizki. Aku mengharapkan agar saat berjumpa Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menggugatku dalam kezaliman dalam soal jiwa dan raga.[17]

Pada perkembangan dunia Islam, indikasi terhadap praktek ekonomi dilakukan dalam skala besar yaitu dalam urusan ekonomi negara. Rasulullah sebagai seorang Nabi juga cerdas dalam menata ekonomi negara. Dalam tabel di bawah ini akan menjelaskan bagaimana sistem ekonomi yang ada pada masa Rasulullah SAW.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber-sumber ekonomi pendapat pada masa Rasulullah SAW

Dari kaum Muslim Dari kaum non-Muslim Umum
  1. Zakat
  2. Ushr(5-10%)
  3. Ushr (2,55)
  4. Zakat fitrah
  5. Wakaf
  6. Anwal Fadila
  7. Nawaib
  8. Shadaqah lain
  9. Khumus
  1. Jizyah
  2. Kharaj
  3. Ushr (5%)

 

  1. Ghanimah
  2. Fay
  3. Uang Tebusan
  4. Pinjaman dari kaum Muslim atau non-Muslim
  5. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain

 

Pondasi ekonomi Islam telah ditanamkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian diteruskan oleh sehabat dengan konsep bait al-mal, pada masa sahabat Umar bin Khattab, bangunan penyempurnaan sistem ekonomi Islam semakin luas lagi menyangkut masalah pertanian, sistem penggajian, dan pada perkembanganya muncullah ulama ekonom besar Islam seperti  Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani, Ibnu Miskawaih, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dll.[18] Dan pada masa berikutnya lahirlah ekonom Muslim kontemporer yang mengkhususkan diri dalam menekuni bidang ekonomi Islam yang lebih sistematis dengan mengintegrasikan dan mengkompromikan antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern, diantaranya adalah Khursyid Ahmad, Nejatullah Siddiqi, Umer Chaptra, Afzalurrahman, Muhammad Abdul Mannan, dan lain-lain. Mereka tidak hanya mengembangkan pemikiran saja, namun melakukan kontruksi ekonomi, baik itu sebagai ilmu maupun sistem. Inilah gambaran singkat sejarah pemikiran ekonomi Islam yang pada makalah ini tidak ditulis secara detail, dan harapan penulis ada kajian yang lebih detail lagi tentang sejarah pemikiran ekonomi islam.

 

 

Prinsip Ekonomi Islam

Telah dijelaskan di atas, bahwa Al-Qur’an adalah sumber hukum utama yang tidak hanya mengatur ideologis teologis doktrinal saja, lebih dari itu, Al-Qur’an banyak membahas permasalahan hidup manusia, khususnya dalam hal ekonomi. Nilai keuniversalan ekonomi Islam bisa dilihat dari prinsip-prinsip dasar bagaimana ekonomi Islam dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara perorangan, kelompok, maupun dalam wilayah besar seperti negara.

Berkaitan dengan prinsip atau asas dalam bahasa arab disebut mabadi bentuk plural dari mabda, Quraish Shihab menetapkan empat prinsip dasar dalam masalah ekonomi : tauhid, keseimbangan, kehendak bebas atau kebebasan, dan tanggung jawab.[19] Selanjutnya dalam menetapkan etika bisnis, ia merincinya: kejujuran, keramahtamahan, penawaran yang jujur, pelanggang yang tidak sanggup membayar pada waktunya diberi waktu, tidak ada paksaan dari penjual dalam memasarkan atau menjual barangnya ke pembeli, tegas dan adil dalam timbangan atau takaran, tidak ada monopoli ekonomi, ekonomi harus bersifat kerakyatan dan kekayaan harus didistribusikan, dan terakhir dalam etika jual beli atau bisnis, masing-masing pihak harus memegang prinsip kerelaan.[20]

Aktifitas ekonomi adalah bagian dari ajaran Islam yang dirangkum dalam pembahasan mu’amalah, dari sini Juhaya S. Pradja memberikan tujuh prinsip dalam hal yang berkaitan dengan muamalah atau aktifitas ekonomi seperti perdangan. Pertama,bahwa dalam jual beli, dilarang terjadi suatu praktek penipuan yang merugikan salah satu dari keuda pihak yang bertransaksi(’adam al-gharar).kedua, ada ada unsur memberatkan karena adanya riba (adam ar-riba’). Ketiga, tidak boleh mengandung unsur judi atau adu nasib(adam al-maisir). Keempat,tidak ada suatu maksud untuk menimbun barang atau harta(adam al-ikhtiqar wa al-ta’sir). Kelima, dalam transaksi jual beli harus ada tujuan kerja sama yang saling menguntungkan(wujud al-musyarakah). Keenam,bahwa dalam setiap mengawali aktifitas jual beli atau hal yang berkaitan dengan ekonomi harus diniatkan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa(al-birr wa at-taqwa). Ketujuh, proses lalu lintas pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak lainnya serta atas dasar tanggung jawab bersama dan demi kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih luas(takafful al-ijtima’).[21]

Tujuh prinsip muamalah atau lebih khususnya dalam transaksi perdagangan tersebut mengungkapkan bahwa perdagangan bukan hanya  kegiatan tukar menukar barang karena kedua belah pihak saling membutuhkan, tetapi perdagangan adalah manifestasi antar manusia untuk saling menolong, maka dari itu tidak dibenarkan apabila dalam praktek jual beli, usaha atau bisnis apapun terdapat sikap saling merugikan. Bisnis harus saling menguntungkan kedua pihak.[22]

Metwally menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar meliputi beberapa hal dibawah ini:[23]

  1. Semua sumber daya yang kita nikmati ini merupakan amanah, harta, kekayaan, semua yang menjadi kebutuhan hidup kita, mulai dari udara, tanah, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan amanah sekaligus titipan dan juga menjadi ujian dan cobaan bagi kita
  2. Adanya kepemilikan pribadi atau perorangan yang diatur menurut batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Implikasinya, kepemilikan pribadi hendaknya diperoleh dengan halal atau sah, tanpa merusak kepemilikan orang lain
  3. Ekonomi adalah aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka Islam sangat menekankan usaha ke situ dengan bekerja, karena rizki Allah yang mengatur, dan bekerja adalah proses menjemput rizki tersebut.(QS. 4:29)
  4. Kepemilikian kekayaan tidak boleh dimiliki oleh segolongan orang, disinilah perlunya distribusi kekayaan dengan menghilangkan monopoli ekonomi, di Indonesia mulai ada usaha untuk menghidupkan kembali aktifitas ekonomi dengan berbasis kerakyatan. Hal ini dikarenakan, sistem ekonomi dunia lebih menekankan kepentingan kapitalis, sehingga, kekayaan tidak tersebar merata. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.
  5. Dalam ekonomi Islam, Islam menghalalkan Jual beli, dan semua jual beli hukum asalnya adalah boleh, namun Islam sangat menentang sistem ekonomi yang berbasis riba. (QS. 30:39, 4:160-161, 3:130, dan 2:278-279)
  6. Seorang muslim harus tunduk pada  Allah dan hari pertanggung jawaban di akhirat (QS 2:281). Sikap dan keyakinan inilah yang akan mendorong pelaku ekonomi menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan mencari keuntungan dengan cara yang batil dan melampau batas(QS. 4:29).
  7. Dan yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya adalah adanya kuwajiban zakat yang harus dibayarkan dari kepemilikan kekayaan yang sudah memenuhi nisabnya. Disinilah prinsip dasar ekonomi yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Islam.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia dalam buka Ekonomi Islam lebih terperinci lagi dalam membahas prinsip dasar ekonomi Islam antara lain:[24]

  1. Kerja. Kerja sebagai kaidah pertama dalam bangunan struktur ekonomi Islam. Kerja dalam pengertian sempit adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Sedangkan kerja dalam makna yang umum adalah pemanfaatn sumber daya manusia, jadi bukan hanya memiliki sumber daya saja, tuntutan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut. Di sinilah Islam melarang memungut uang dari tanah yang disewakan, padahal tanah tersebut menganggur.
  2. Kompensasi. Sebagai konsekuensi dari kerja, setiap orang berhak mendapatkan kempensasi atau imbalan, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan adanya perintah memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.
  3. Efesiensi. Mungkin yang menjadi awal kemunduran ekonomi dalam masyarakat Islam adalah kurangnya memanfaatkan efesiensi antara kerja dan hasil atau keuntungan. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu. Sedangkan hasil dari usaha tersebut bisa dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas.  Efesiensi hendaknya memberi kemaslahatan bersama.
  4. Profesionalisme. Nabi SAW perna menyinggung permasalahan dunia, dengan menyebut salah satu penyebab kehancuran dunia adalah suatu urusan yang tidak diserahkan dan dilakukan oleh ahlinya, di samping itu Al-Qur’an juga menyuruh kita untuk selalu berkonsultasi kepada profesional keilmuan tertentu jika kita tidak tahu urusan tersebut.[25]
  5. Pemerataan kesempatan. Tidak ada diskriminasi ekonomi dan sosial dalam praktek ekonomi Islam, semua berhak bekerja, dan mengelolah sumber daya, dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tanpa melanggar kepentingan orang lain.
  6. Kebebasan, kerja sama, keseimbangan, persaingan, dan solidaritas. 5 hal ini juga menjadi prinsip ekonomi Islam. Kebebasan karena ekonomi Islam dibangun tanpa paksaan, kerja sama, karena dalam aktifitas ekonomi dibangun untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan itu tidak akan terwujud tanpa kerja sama antara pembeli dan penjual, pekerja dan orang kaya. Keseimbangan sebagai prinsip ekonomi Islam, karena kegiatan ekonomi bukan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan  mental. disinilah perlu adanya keseimbangan individu dan sosial, agar tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang pada akhirnya akan mengakibatkan kehancuran dunia ekonomi itu sendiri.
  1. Shalahuddin, dalam Asas-asas ekonomi Islam merinci prinsip ekonomi Islam yaitu bagaimana harta diperolah yakni menyangkut tiga hal : hak milik (tamalluk), pengelolaan(tasharruf) hak milik, dan distribusi kekayaan di masyarakat.[26]

 

Prinsip Hukum Ekonomi Islam perspektif Al-Qur’an

  1. Tauhid dan Ibadah

Tauhid  adalah suatu prinsip yang menghimpun seluruh manusia kepada Tuhan. Inilah prinsip universal sebagai landasan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya, termasuk dalam pembahasan prinsip hukum ekonomi Islam. Prinsip ini ditarik dari firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran ayat 64.

Artinya: Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.

Ath-Thabari menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kalimat sawa’ adalah kalimat adil diantara sesama, sedangkan yang dimaksud dengan adil dalam ayat di atas adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutuhkannya[27]. Prinsip tauhid inilah yang menghendaki dan mengharuskan manusia menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya, dan ditegaskan oleh Imam al-Jurjani, bahwa seluruh hukum Islam (syari’ah) tertumpu pada ma’rifatullah dan tauhidullah.[28]

Menurut Imadudin Abdurrahim, orang yang mampu mentauhidkan Allah SWT secara konsisten akan melihat manusia lain sama dengan dirinya, dan oleh karena itu dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan orang lain.[29] Etika tauhid dalam praktek ekonomi ini akan mendorong pelaku ekonomi menghargai dan menghormati pelaku ekonomi lainnya, sehinga suatu kegiatan ekonomi yang didasari prinsip kesatuan pencipta (unity of creation) akan menjadikan pihak-pihak lain sebagai partner yang saling menguntungkan (simbiolis mutualisme). Sejalan dengan itu, Mausudul Alam Choudhury dalam bukunya Contribution to Islamic Ecomic Theory, menghubungkan aspek ketauhidan ini dengan dimensi persaudaraan (tauhid and Brotherhood).[30] Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Hujarat :13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya kami (Allah) menciptakanmu sekalian dari golongan laki-laki dan perempuan, dan menjadikanmu sekalian berkelompok-kelompok dan bersuku-suku, agar kamu sekalian saling mengenal. Sesunguhnya yang paling mulia dantara kamu sekalian di sisi Allah SWT adalah yang paling taqwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha memberi tahu

Juga penjelasan tentang tujuan semua kehidupan yang kita lakukan di dunia ini, baik dalam wilayah aqidah, mu’amalah, dan akhlak, semua adalah untuk beribadah kepada Allah SWT ada dalam firman Allah (QS. Adz-Dzariyat: 56).

$tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur žwÎ) Èbr߉ç7÷èu‹Ï9 ÇÎÏÈ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Sebagai suatu prinsip dasar yang mengakui kesatuan unitas, bahwa semua manusia diciptakan oleh satu Tuhan dan tidak ada perbedaan kecuali taqwa dan ibadah kepadanya. Maka semua pelaku ekonomi akan tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai universal Islam dengan tidak melakukan tindakan diskriminatif di antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja, dan sebagainya atas pertimbangan ras, warna kulit, gender, agama, dan lainnya; tidak akan melakukan praktek yang tidak etis, kerena hanya Allah-lah yang ditakuti dan dicintai; tidak akan menimbun kekayaan (iktinas), kerena kekayaan merupakan amanah Allah.[31]

Dengan adanya prinsip tauhid ini, maka kita akan sadar bahwa semua harta atau kepemilikan ini adalah titipan Allah SWT yang harus dijaga dan distribusikan dengan cara yang diridhai-Nya, semua harta benda adalah cobaan bagi pemiliknya (Q.S. 6:165), apakah mereka melaksanakan fungsi sosial dari harta tersebut atau tidak (Q.S. 57:7), sehingga Islam tidak membenarkan adanya harta yang ditimbun dan tidak dimanfaatkan, juga hal-hal yang mengarah ke dalam praktek ekonomi tidak halal seperti riba. (Q.S. 2:275-279), larangan sogok (Q.S. Al-Maidah:60, Al-Anfal:41, Al-Baqarah: 188)

Dan dengan kekuatan ketauhidan, maka akan menghasilkan keyakinan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seorang pengusaha atau pelaku ekonomi untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi keuntungan yang lebih lebih bersifat kekal dan abadi. Prinsip tauhid akan menghasilkan pandangan kesatuan umat manusia dan oleh karena itu akan menghindari bentuk eksploitasi terhadap sesama. Dari sinilah mengapa Islam melarang praktik riba dan pencurian, penipuan walau terselubung, bahkan larangan menawarkan barang pada saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.[32]

 

  1. Prinsip Keadilan

Pengertian adil dalam al-Qur’an disebut dengan dua kata. Pertama, adl. Kedua, qisth. Kata adl beserta derivasinya disebut 14 kali, dan term qisth disebut 15 kali.[33] Quraisy Shihab menambahkan mizan.[34] Namun Dr. Umar Shihab menyebutkan lain, bahwa qisth  dalam al-Qur’an disebut sebanyak 25 kali.[35] Secara umum, ulama mufassir  mengartikan adil pada empat makna: adil dalam arti sama, adil dalam arti seimbang, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil yang dinisbatkan kepada Allah.[36]

Namun ada sebagian yang memasukkan beberapa term lain keadilan dalam al-Qur’an  dengan menambahkan kata hiss, qasd, qawwam, istiqamah, wasat. Beberapa term tersebut dapat dibedakan dari segi makna dalam table di bawah ini.

 

 

 

 

 

Terminologi dan makna adil dalam al-Qur’an[37]

Term adil dalam Qur’an Makna
‘Adl ·         Persamaan balasan (kuantitatif)

·         Persamaan kemanusiaan(kualitatif)

·         Persamaan di hadapan hokum dan UU

·         Kebenaran, kejujuran, proporsional

·         Tebusan dan penyucian

Qisth ·         Distribusi yang adil

·         Berbuat dan bersikap adil dan proporsional

Mizan ·         Keseimbangan

·         Persamaan Balasan

Wasat ·         Moderat

·         Tengah-tengah

·         Terbaik, terpilih, terpuji

Hiss ·         Distribusi yang adil

·         Kejelasan, terang

Qasd ·         Kejujuran dan kelurusan

·         Kesederhanaan

·         Hemat

·         Keberanian

Qawwam, istiqamah ·         Kelurusan

·         Kejujuran

 

            Tentang perbedaan antara makna adl dan qisth, Quraish Shihab memberi perbedaan khusus, dimana adil adalah kesepakatan oleh dua pihak atau yang lain walaupun kesepakatan penerimaan itu ada pihak yang tidak senang, berbeda dengan qisth, yang diterima oleh dua pihak dan hasilnya diterima dengan senang.[38]

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya (QS. 57:25). Dalam Islam, keadilan adalah ajaran yang sangat fundamental dan mecakup keseluruhan aspek kehidupan: ekonomi, sosial, politik, bahkan lingkungan hidup. Luasnya dimensi aplikasi keadilan, Al-Qur’an memaknainya dengan berbagai arti, seperti: sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, cara yang tepat dalam pengambilan keputusan,[39] keseimbangan, dan pemerataan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam beberapa ayat: (Q.S.16:90), (Q.S. 59:7), (Q.S.An-Nahl: 90) (Q.S. Al-Hasyr: 7), (Q.S. Asy-Syuara’: 181-183), (Q.S. al-Maidah: 8)

Kalau kita membaca tafsir ayat 6-9 pada surat al-Rahman, maka kita akan tahu bahwa keadilan adalah prinsip dasar hukum Islam yang sangat tinggi nilainya seperti tingginya langit. Langit adalah simbol kemulyaan, ketika orang berdoa, mereka menghadap ke atas, seakan-akan Allah itu di atas, langit dan semua galaksi tetap seimbang karena Allah meletakkan sistem yang penuh keseimbangan (mizan), keadilan ini identik dengan keseimbangan antara pelaku ekonomi, tidak ada kezaliman dalam penguasaan harta sebagaimana dilakukan oleh penganut paham kapitalis dan sosialis.

Prinsip keadilan dalam makna keseimbangan mengantarkan adanya sistem ekonomi yang melarang kegiatan ekonomi yang dilakukan secara monopoli, artinya sistem ekonomi yang dimonopoli oleh sekelompok orang akan melahirkan kesenjangan sosial dan pada akhirnya akan melahirkan problem ekonomi. Dimana kekayaan hanya dihimpun oleh pemilik modal. Berkenaan dengan ini Allah berfirman:

 

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.[40]

Berkaitan dengan larangan monopoli kekayaan oleh beberapa orang atau kelompok (kaila yakun dulatan bain al-aghniya’), Quraish Shihab menjelaskan, bahwa ayat di atas dan QS. At-Taubah ayat 34 juga mengandung ajarang tentang larangan penimbunan dan pemborosan dalam kehidupan ekonomi. Rasulullah SAW juga memberikan ancaman bagi pelakunya dalam sebuah hadis:

من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه

Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari dengan tujuan menaikkan harga, maka ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah juga berlepas darinya[41]

 

Hadis di atas menerangkan larangan penimbunan tidak hanya sebatas makanan. Dalam konteks ekonomi rakyat, seluruh barang atau benda yang menjadi kebutuhan pokok dan diperlukan oleh orang banyak seperti air, minyak, beras, dan kebutuhan pokok lainnya juga dilarang, bagi pelakunya akan mendapatkan sanksi. Ayat Qur’an dan hadis di atas oleh sementara pakar dijadikan sebagai dasar pemberian wewenang kepada penguasa untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif yang melakukan penimbunan , penyelundupan , dan mengambil keuntungan secara berlebihan.[42]

Salah satu bencana besar dalam sistem ekonomi suatu negara adalah adanya praktek penimbunan barang, dan distribusi yang tidak adil dan merata. Adanya gejolak harga yang tinggi karena kelangkaan kebutuhan pokok menimbulkan neraca keseimbangan sistem ekonomi runtuh. Seringkali kita mendapati dalam praktek ekonomi di negara Indonesia masyarakat yang memanfaatkan kelangkaan barang untuk meniakkan harga yang sangat tinggi tanpa. Disinilah tugas pemerintah untuk selalu mengontrol distribusi kebutuhan pokok dan persaingan harga agar masyarakat kecil tidak dirugikan.

Disamping Islam melarang penimbunan harta, Islam juga melarang pemborosan sebagaimana Firman Allah SWT :

Makan dan minumlah kalian sekalian dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan (QS. AL-’Araf: 31).

Pemborosan adalah sikap konsumtif yang dapat menimbulkan kelangkaan barang-barang khususnya kebutuhan pokok kemudian melahirkan ketidakseimbangan akibat kenaikan harga. Dalam rangka memelihara keseimbangan itu, Islam menugaskan pemerintah untuk mengontrol harga, bahkan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar bahan-bahan kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan mudah dangan harga terjangkau oleh semua lapisan masayrakat. Dalam Undang-undang nasional kita menjelaskan, bahwa kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, berkaiatan dengan ini, seharusnya warga suatu negara memperhatikan benar akan minimnya sumber kebutuhan pokok dan bersikap hemat. Rasulullah SAW dalam masalah menerangkan dalam sebuah hadis :

المسلمون شركاء فى ثلاث الماء و الكلاء والنار[43]

Orang-orang Islam atau masyarakat itu berserikat dalam tiga hal : air, rumput, dan api.

Air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perubahan iklim yang tidak menentu mengakibatkan kekeringan dimana-mana, petani dalam hal ini paling dirugikan, sawah-sawah mereka tidak produktif lagi, dan akibatnya mereka tidak memperoleh hasil yang menggembirakan, dan akhirnya harga akan naik karena permintaan tidak seimbang dengan produktifitas, tidak hanya itu akibat dari kekeringan, rumput dan pepohonan menjadi kering, sehingga suha udara semakin panas dan akhirnya pemanasan global (global warning) terjadi, penyakit timbul dimana-mana, polusi udara sulit dihindari.

Penulis memaham api dalam hadis di atas sebagai sumber minyak, hal ini dikarenakan minyak adalah sumber kebutuhan pokok yang banyak dibutuhkan oleh seuruh masyarakat di dunia. Produksi minyak sangat menentukan stabilitas semua unsur-unsur ekonomi negara. Baru-baru ini Pertamina sebagai salah satu BUMN negara kita telah melakukan cara-cara emosional-spritual dengan bekerja sama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar menggunakan sumber-sumber minyak seperti bensin (preminum dan pertamax) dengan hemat. Hal ini dikarenakan perusahan minyak terbesar di Indonesia itu sudah tidak memilik cara lain kecuali kesadaran masayarakat agar hemat dalam menggunakan sumber daya tersebut, dan secara implisit perusahaan tersebut menginginkan sebuah fatwa dari agama, walaupun isu itu menimbulkan pro dan kontra, yang pasti, langka ini adalah bentuk antisipasi kelangkaan sumber minyak dunia dan negara.

Dalam bukunya yang berjudul Daur al-Qiyam wa al-akhlak fi al-iqtishad al-islami, ulama besar Mesir, Yusuf Qordhawi merinci pengertian subtantif keadilan sosial yang mencakup 4 hal : perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan, pemenuhan hak pekerja, takaful al-ijtima’ atau kesetiakawanaan sosial yang menyeluruh, dan mendekatkan jurang perbedaan antar manusia.[44]

Dan dalam melakukan praktek jual beli, kita dilarang melakukan pengurangan timbangan, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.[45]

Keadilan pada ayat ini adalah melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan timbangan atau takaran dan dilakukan dengan penuh kejujuran. Ath-Thabari menjelaskan makna ayat 181 di atas dengan hendaklah kita memberikan hak-hak orang lain dengan memberi takaran yang dapat dipertanggung jabakan, dan larangan mengurangi hak-hak orang lain. Pada ayat 182, simbol keadilan ditunjukan dengan mizan, qisthas, dan istiqamah. Tiga istilah ini memiliki arti keadilan, dan pada ayat terakhir Ath-Thabari menjelaskan larangan kita melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan terhadap apa saja.[46] Sehingga ayat keadilan ini bisa dimaknai sebagai kejujuran dalam melakukan praktek jual beli. Kejujuran adalah kunci sukses dalam perdagangan, hal ini sebagaimana yang perna dilakukan oleh Nabi Yusuf as yang meletakkan basis ekonomi pada asas timbangan yang jujur.

Hampir seluruh prinsip ekonomi Islam masuk dalam prinsip ini, hal ini dikarenakan kedudukan keadilan dalam hukum Islam menempati urutan kedua setelah tauhid.

 

  1. Prinsip Kitabah (tertulis)

Prinsip ke tiga dalam hukum ekonomi Islam adalah kitabah (catat-mencatat), artinya hendaklah dalam suatu kegiatan ekonomi, baik itu kecil atau dalam skala besar, baik itu dalam wilayah domestik maupun luar negeri, mengedepankan asas pencatatan. Semua bentuk akad dilakukan dengan tertulis atas kesepakatan kedua pihak. Berkenaan dengan asas ini Allah berfirman:[47]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

 

Perkembangan dunia ekonomi saat ini, tidak bisa dilakukan hanya dengan meletakkan prinsip saling percaya. Sulitnya mencari kejujuran di zaman sekarang menjadi mala petaka dalam dunia ekonomi. Di sinilah Islam menawarkan solusi sistem ekonomi dengan pencatatan. Lahirnya surat bermaterai, jual beli di atas kertas, adalah salah satu prinsip ekonomi untuk menlahirkan tanggung jawab antar pelaku ekonomi, di samping itu bukti tertulis adanya transaksi jual beli atau utang piutang merupakan bukti yang paling kuat dalam hukum sebuah tata hukum positif, sehingga dalam kaitanya dengan masalah ini sudah diatur dalam kitab undang-undang tersendiri.

Ayat tentang perintah menulis di atas harus dilakukan secara langsung dalam mengawali transasksi apapun. Baik dalam jual beli, sewa menyewa, peminjaman, pegadaian, hutang piutan dan sebagainaya. Ulama berbeda pendapat pakah perintah menulis itu bersifat wajib atau kebolehan saja, sebagian mengatakan wajib dan fardu ’ain. Dan berkenaan dengan perintah menulis dan mengadakan saksi, Thabari mengambil riwayat ibn Juraij, bahwa dalam hal hutang hendaklah diadakan sistem pencatatan, dan dalam hal jual beli hendaklah didatangkan persaksian. Menurut penulis, bahwa seiring perkembangan dunia hukum ekonomi yang menunut adanya transaksi yang berlandaskan hukum. Maka tulis menulis dengan bermaterai dianggap sebagai bukti yang kuat dalam kegiatan ekonomi. Namun di balik itu Islam masih mempertimbangkan asas kekeluargaan, walaupun dalam ekonomi modern, kekeluargaan sulit didapati. Tapi Islam selalu menekankan, bahwa apabila orang berhutang tidak mampu membayar, maka hendaknya diberi tanggung waktu sampai bisa. Hal ini dibuktikan dengan beberapa lembaga keuangan seperti bank syari’ah, dan BMT.

Qurasiy Shihab dalam kaitannya dengan ayat di atas menjelaskan bahwa dalam sebuah proses catat mencatat tentang masalah jual beli atau hutang, hendaklah notarsi tidak  melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang yang melakukan transaksi seperti  mengurangi hak masing-masing, sebaliknya yang memanfaatkan jasa notaris, hendaknya mengganti biaya waktu, tenaga dan pikiran kepada notaris dengan memberikan imbalan yang sudah disepakti bersama.[48]

 

  1. Kepercayaan (amanah)

Dalam Al-Qur’an dijelaskan amat merugilah manusia yang memikul beban taklif untuk menjadi khalifah di bumi ini. Mungkin pernyataan Al-Qur’an ini ada betulnya, mengingat, amanah adalah tanggung jawab yang besar yang akan dimintai pertanggung jawaban. Semua pekerjaan dan yang kita lakukan di dunia ini adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan keadilan. Dan salah satu bentuk amanah adalah dengan menjalankan ekonomi dengan jujur dan adil. Allah berfirman :

 

Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[49]

 

Dan dalam ayat lain disebutkan :

Artinya:  jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[50]

Dan berkenaan dengan larangan menghianati amanah yang dibebankan kepada kita ini Allah juga berfirman :

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.[51]

Tiga ayat al-Qur’an di atas mewakili adanya prinsip tanggung jawab dalam memikul amanah dalam setiap aktifitas ekonomi. Pada QS. An-Nisa’ : 58  menjelaskan tentang perintah menegakkan amanah kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Ulama tafsir membagi amanah dalam tiga hak, pertama amanah kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, amanah kepada sesama dengan menghargai dan menjunjung tinggi adanya hak-hak orang lain dalam hidup, dan amanah terhadap diri sendiri, yaitu dengan menjaga kebutuhan lahir dan batin yang diperlukan oleh jiwa dan raganya, dan ada yang menambahkan amanah kepada alam dengan menjaga dan melindungi dari kerusakannya.

Amanah pada ayat pertama di atas bersifat umum, dan pada ayat 283 lebih khusus dalam masalah ekonomi, dan pada ayat terakhir turun berkenaan dengan peristiwa abu Sufyan :

أن أبا سفيان خرج من مكة، فأتى جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا! فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا!” قال: فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: “إن محمدًا يريدكم، فخذوا حذركم”! فأنزل الله عز وحل:(لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم).[52]

  1. Prinsip Kebebasan dan Keridhaan

Setiap pelaku ekonomi bebas melakukan akad atau transaksi ekonomi tanpa paksaan, biasanya dalam satu kasus tertentu, penjual sering menawarkan barangnya untuk mempengaruhi pembeli. Bagi pembeli yang asing, sering tertipu dan tertekan dengan sistem pemasaran atau penjualan yang tidak memberikan kebebasan pembeli utnuk memilih, atau melakukan akad jual beli. Dalam kasus pemasaran barang, biasanya para marketing dan seles sering membuat pembeli terpaksa membeli barang karena desakan. hendaknya dalam melakukan transaksi jual beli atau aktivitas ekonomi lainya, seseorang diberi kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian; mengajukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kuwajiban, dan menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan sengketa. Berkenaan dengan ini imam Bukhari meriwayatkan hadis :

Kaum Muslimin situ setia kepada syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya  (HR. Tirmidzi, Tabrani, Baihaki),  juga dalam hadis lain dikatakan” Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, selama, masih berada dalam lingkup kebenaran.

Asas kebebasan hendaknya harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi ekonomi. Sebagaimana firman Allah SWT

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[53]

Thabari sebagaimana mengambil riwayat dari Qatadah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tijarah adalah rizki dari rizki Allah yang halal dari Allah bagi siapa saja yang mencarinya dengan kejujuran dan kebenaran. Kemudian yang dimaksud dengan kalimat ‘an taradhin pada ayat di atas Thabari sebagimana riwayat dari Mujahid adalah dalam masalah jual beli atau pemberian yang diberikan oleh seseorang.[54] Ayat diatas disamping menjelaskan tentang prinsip ekonomi yang dilakukan dengan keridhaan kedua belah pihak, juga mengandung prinsip larangan berlaku batil, zalim dalam transaksi ekonomi.

Untuk memelihara dan menjaga sikap antaradhin dapat dilakukan beberapa hal yang berkaitan dengan proses ijab kabul dalam jual beli, yaitu:[55]

Pertama,lafadh dalam jual beli, sebagai bentuk ijab kabul harus dapat dipahami oleh kedua belah pihak; Kedua,barang yang diperjualbelikan harus dikenal dengan baik dari manfaat dan harganya. Apbilah barang tersebut merupakan kebutuhan pokok, harga pasarannya harus jelas; Ketiga, cara penjualannya tidak mengandung unsur penipuan, spekulasi, dan riba; Keempat, barang yang dijual adalah milik penjual sendiri atau mendapat jasa dari pemilik barang; Kelima, tidak membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain dan tidak menjual barang dengan dua harga; Keenam, pembayaran dilakukan setelah proses ijab kabul di tempat dimana proses transaksi jual beli berlangsung; Ketujuh, tidak membeli barang dengan cara menghadang di jalanan atau dengan cara tengkulak. Jual-beli seperti ini sangat banyak dan menjamur di masayrakat; Kedelapan, barang-barang yang diperjual belikan bukan barang yang haram dan najis.

 

  1. Prinsip larangan berbuat Riba

Riba secara bahasa artinya tambahan, dalam dunia ekonomi riba sangat merugikan masyarakat ekonomi, hal ini dikarenakan adanya eksploitasi ekonomi terhadap kaum ekonomi menengah ke bawah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba menjadi prinsip dasar untuk membangun ekonomi yang mensejahterakan. Tujuan ekonomi Islam menurut Nik Mustafa dapat digolongkan menjadi 3 hal:[56]

  1. Bahwa ekonomi Islam itu bertujuan untuk menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi
  2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat
  3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Tiga tujuan penting ini akan hilang dengan adanya sistem riba. Dalam al-Qur’an larangan riba ada dalam beberapa ayat.para mufassir mengatakan bahwa proses keharaman riba disyariatkan Allah secara bertahab, yaitu:

Tahab pertama, Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negatif. Pernyataan ini dapat kita pahami dari firman Allah SWT yang berbunyi :

!$tBur OçF÷s?#uä `ÏiB $\/Íh‘ (#uqç/÷ŽzÏj9 þ’Îû ÉAºuqøBr& Ĩ$¨Z9$# Ÿxsù (#qç/ötƒ y‰YÏã «!$# ( !$tBur OçF÷s?#uä `ÏiB ;o4qx.y— šcr߉ƒÌè? tmô_ur «!$# y7Í´¯»s9’ré’sù ãNèd tbqàÿÏèôÒßJø9$#

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[57]

 

Ayat ini termasuk ayat makiyah dan menurut makna tekstualnya ayat ini berkenaan dengan larangan riba, tapi belum sampai ke tahap pengharaman. Para ulama sepakat bahwa ayat ini tidak berbicara tentang keharaman riba.

Tahab kedua, Allah memberi isyarat tentang keharaman riba melalui kecaman terhadap praktek riba di kalangan masyarakat Yahudi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

ãNÏdɋ÷{r&ur (#4qt/Ìh9$# ô‰s%ur (#qåkçX çm÷Ztã öNÎgÎ=ø.r&ur tAºuqøBr& Ĩ$¨Z9$# È@ÏÜ»t7ø9$$Î/ 4 $tRô‰tGôãr&ur tûï̍Ïÿ»s3ù=Ï9 öNåk÷]ÏB $¹/#x‹tã $VJŠÏ9r& ÇÊÏÊÈ

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[58]

 

 

 

 

Tahab ketiga adalah tahab dimana Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#qè=à2ù’s? (##qt/Ìh9$# $Zÿ»yèôÊr& Zpxÿy軟ҕB ( (#qà)¨?$#ur ©!$# öNä3ª=yès9 tbqßsÎ=øÿè?

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[59] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[60]

 

Kriteria berlipat ganda bukan merupakan syarat dari terjadinya riba, tetapi merupakan sifat atau karakteristik dari praktek membungakan uang saat itu. Dalam hal ini, Ath-Thabari menjelaskan bahwa maksud berlipat ganda dapat terjadi juga tas permintaan perpanjangan waktu saat utang jatuh tempo dan salah satu pihak yang berutang akan memberi kelebihan ataupun pemberi piutan itu sendiri meminta kelebihan atas piutangnya.

Tahab keempat sebagai tahab terakhir pengharaman riba secara total dalam segala bentuknya,hal ini berdasarkan dfirman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275, 276, 278.

 

Relevansi Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Global

Ada banyak pendapat dalam mengklasifikasikan prinsip ekonomi dalam perspektif Al-Qur’an, namun setelah penulis membaca beberapa literatur tentang tema ini. Penulis hanya mengambil beberapa prinsip dasar yang umum yang mencakup semua prinsip-prinsip lain.

Sistem ekonomi Islam yang menerapkan prinsip-prinsip nilai akhlak adalah sistem ekonomi yang paling kuat diantara sistem ekonomi yang lain, hal ini tidap pas kalau mengatakan, bahwa ekonomi Islam yang dibangun pada prinsip tauhid dan moral hanya dijadikan sebagai sistem ekonomi alternatif bagi keruntuhan sistem ekonomi konfensional yang identik dengan Kapitalisme,[61] Sosialisme,[62] Fasisme,[63] dan Komunisme[64]

Perkembangan dunia ekonomi modern kian pesat, kemajuan dan kehebatan suatu negara sekarang banyak diukur dari bagaimana kekuatan perekonomian suatu negara dalam perekonomian internasional. Ada negara yang rawan terhadap krisis ekonomi, dan ada negara yang stabil dan mungkin tahan banting dalam kondisi apapun termasuk krisis ekonomi global. Tapi dalam hukum ekonomi dunia, apabila suatu negara mengalami krisis, maka akan mempengaruhi negara lainnya. Persaingan ekonomi dunia akan berjalan panas seiring dengan kebijakan ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara.

Sistem ekonomi dunia yang kapitalis, dan hanya mengedepankan pasar modal dan tidak memperhatikan ekonomi kelas menengah telah menimbulkan kerapuhan. Yunani adalah salah satu contoh kasus, dimana kerapuhan sistem ekonomi eropa terlihat ketika terjadi krisis finansial di negara ini. Adanya lembaga ekonomi yang berpindah dari sistem ekonomi konvensional ke sistem ekonomi syari’ah adalah indikasi bahwa prinsip ekonomi yang berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah adalah solusi terhadap permasalahan ekonomi suatu negara. Prinsip yang mengedepankan asas keadilan, keseimbangan, amanah dan tanggung jawab, tanpa melakukan praktek kecurangan dan riba adalah sistem ekonomi ideal yang perlu diperhatikan.

 

Kesimpulan

            Al-Qur’an mengatur tiga poin penting dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu tentang aqidah(tauhid), akhlak, dan mu’amalah. Aktifitas ekonomi adalah bagian dari mu’amalah yang banyak disinggung dalam al-Qur’an. prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah dasar untuk melahirkan suatu perekonomian yang adil, sehat, dan mensejahterakan. Disamping itu prinsip ekonomi yang ditawarkan al-Qur’an adalah solusi terhadap permasalahan ekonomi modern yang rawan diterkam krisis. Sistem ekonomi Islam dengan prinsip etika dan mencari keuntungan dunia tanpa meninggalkan akhirat sangat berbeda dengan sistem dan prinsip ekonomi global yang hanya menekankan aspek modal dan hanya bertujuan mencari keuntungan dunia semata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Shihab, Umar, MA, Dr. Prof.  Kontekstualitas AL-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam AL-Qur’an.  Cetakan. I, (Jakarta: Penamadani, 2003).

Amalia ,Euis, DR. M.Ag  Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Shalahuddin, M, Asas-asas Ekonomi Islam,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007).

Sulaiman, Tahir Muhsin, Abdul, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam(terjemahan). (Bandung: Penerbit PT Al-Ma’arif, 1985).

An-Nabhani, Taqiyudin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Risalah Gusti, 1996).

——————————, An-Nizham Al-lqtishadi Fil Islam. Beirut : Darul Ummah, 1990).

Khursid, Ahmad, Studies in Islamic Economics,( The Islamic Foundation, United Kingdom, 1981)

Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, ter. Ikhwan AbidinBisri, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

Husaini, S. Waqar Ahmed, Islamic Sciences. New Delhi : Goodwork Book, 2002).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Afzalurrahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997) Suyanto, Muhammad Business Strategy & Ethics: Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008).

Dawud, Abu, Sunan Abu Dawud, Vol.II, (Kairo: Dar Al-Hadis, 1988).

Umar Shihab, MA. Prof. Dr.,  Kontekstualisasi Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an (Jakarta: Penamadani, 2003).

Shihab, Quraish, H.M.,  Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur’an, dalam jurnal Ulim al-Qur’an, No. 3/VII/1997.

Supayitno, Eko, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, cetakan. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

Al-Jurjani, Kitab at-Ta’rifat, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah,1988).

Abdurrahim, Imadudin, “SIkap Tauhid dan Motivasi Kerja”, Jurnal Ulumul Qur’an, II, 6 (Juli-September, 1990).

Choudhury, Mausudu Alam, Contribution to Islamic Economic Theory (New York: St. Martin Press, 1986).

Amalia, Euis, M.Ag., Dr., Keadilan Distributis dalam Ekonomi Islam :Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

Shihab, Quraish, M., Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat(Bandung: Mizan, 1996).

Supriyadi, Dedi, M.Ag., Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Zakiyuddin, Konsep Keadilan dalam AL-Qur’an, Disertasi Doktor, Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Yogyakarta,2007).

Wahid, Abdurrahman, Konsep-konsep Keadilan dalam Budhy Munawar Rachman, ed., Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, cet. Ke-1(Jakarta: Yayasan Wakaf Madina, 1994).

Qardhawi, Yusuf, Daur al-Qiyam wa al-akhlak fi al-iqtishad al-islami, cetakan I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).

———————-, Norma dan etika Ekonomi Islam, terjemahan oleh Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997).

Suprayitno, Eko, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, cetakan I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

 

 

 

 

 

STUDI AL-QUR’AN

 

PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM

DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

 

 

 

DISUSUN OLEH :

Muhammad Zubad

 

 

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Wawan Juandi, M.Ag

Prof. Dr. Rosikhan Anwar, M.Ag

 

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

KONSENTRASI AQIDAH DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMY SITUBONDO

2012

[1] Umar Shihab,  Kontekstualitas Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam AL-Qur’an.  Cetakan. I, (Jakarta: Penamadani, 2003), hal. Xxi, dan tentang fleksibelitas hukum Islam dibahas dalam buka ini pada hal. 206-287

[2] Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 107

[3] Shalahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), hal. 2-3

[4]Tahir Sulaiman Abdul Muhsin, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam(terjemahan). (Bandung: Penerbit PT Al-Ma’arif, 1985). Sebagaimana dikutib oleh M. Shalahuddin dalam Asas-asas Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.3

[5]Taqiyudin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Risalah Gusti, 1996), hal. 47

[6] Taqiyudin An-Nabhani, An-Nizham Al-lqtishadi Fil Islam. Beirut : Darul Ummah,1990)

[7] Lihat definisi tentang ekonomi Islam  yang diberikan oleh Anto dalam buku yang ditulis oleh M. Shalahuddin tentang  Asas-asas Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.5-7

[8] Ahmad Khursid, Studies in Islamic Economics, (United Kingdom:The Islamic Foundation, 1981), hal. 3

[9] HR.Thabrani dan Baihaqi

[10] Q.S. Al-Qashas(28): 77

[11] M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, ter. Ikhwan Abidin Bisri, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 3

[12]  Husaini, S. Waqar Ahmed, Islamic Sciences. New Delhi : Goodwork Book, 2002).

[13]  Taqiyddin An-Nabhani, , An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.. Beirut : Dar Al-Ummah, 1990).

[14] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal.18

[15]  Afzalurrahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hal. 21-27. banyak buku-buku yang membahas tentang Rasulullah sebagai ekonom besar yang sukses, seperti buku yang ditulis oleh Prof. Suyanto (Direktor Amikom Yogyakarta), dan Prof Kamaluddin laode tentang sisi-sisi dunia ekonomi Rasulullah SAW.

[16]  Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 109

[17]  Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Kairo: Dar Al-Hadis, 1988), Vol.II, hal. 270. sabab al-wurud hadis ini adalah suatu ketika terjadi kenaikan harga-harga di kota MAdina, kemudian beberapa sahabat menghadap Nabi, dan mengadukan permasalahan ini dan meminta agar ada patokan harga-harga di pasaran.

[18]  Untuk mengetahui tokoh ekonom Muslim dan kebijakan ekonomi, bisa diliht dalam Dr. Euis Amalia dalam Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam, dan Ekonomi Islam yang ditulis oleh P3EI UII Yogyakarta.

[19]  Prof. Dr. Umar Shihab, MA. Kontekstualisasi Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an (Jakarta: Penamadani, 2003), hal. 295. dikutib dari H.M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 409

[20]  Ibid. hal. 295, dalam H.M. Quraish Shihab, Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur’an, dalam jurnal Ulim al-Qur’an, No. 3/VII/1997, hal. 5-9

[21] Juhaya S. Pradja, Filsafat Ilmu (Bandung: Teraju Mizan, 2003), hal. 113

[22] Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia,2008), hal.242

[23] Eko Supayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, cetakan. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal.3

[24] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 65-69

[25]  HR. Bukhari dan Baihaki

[26] M. Shalahuddin, S.E., M.Si., Asas-asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 32-33. berkenaan dengan diagram di atas, penjabaran secara terperinci, lihat : Sigit Purnawan Jati, Materi Dasar ekonomi Islam, bahan kuliah. T.p. Yogyakarta.

[27]  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن.

[28] Al-Jurjani, Kitab at-Ta’rifat, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah,1988), hal. 158-159

[29] Imadudin Abdurrahim, “Sikap Tauhid dan Motivasi Kerja”, Jurnal Ulumul Qur’an, II, 6 (Juli-September, 1990), hal. 40

[30]  Mausudu Alam Choudhury, Contribution to Islamic Economic Theory (New York: St. Martin Press, 1986), hal. 8

[31] Euis Amalia, Keadilan Distributis dalam Ekonomi Islam :Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 360

[32] Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat(Bandung: Mizan, 1996, hal. 411

[33] Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 159

[34] Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam………….hal. 159

[35] Umar Shihab, Kontekstualisasi Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an (Jakarta: Penamadani, 2003), hal. 309.

[36] Ibid. hal.160

[37]Zakiyuddin, Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an, Disertasi Doktor, Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Yogyakarta,2007), hal. 92

[38] Baca penafsiran Quraish Shihab tentang ayat keadilan dalam poligami dalam tafsir Al-Misbah.

[39]  Abdurrahman Wahid, Konsep-konsep Keadilan dalam Budhy Munawar Rachman, ed., Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, cet. Ke-1(Jakarta: Yayasan Wakaf Madina, 1994), hal. 76

[40] Q.S. Al-Hasyr (59): 7

[41] HR. Abu Dawud

[42] Wawasan Qur’an Hal. 411-412

[43] HR. Abu Dawud

[44] Yusuf Qardhawi, Daur al-Qiyam wa al-akhlak fi al-iqtishad alislami, cetakan I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hal. 350-365; lihat juga Yusuf Qardhawi, dalam Norma dan etika Ekonomi Islam, terjemahan oleh Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), hal. 229-244

[45] Q.S. Asy-Syua’ara(26): 181-183

[46]  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن. (المكتبة الشاملة)

[47] Q.S. Al-Baqarah (2): 282.

[48] QUrish Shihab, Wawasan Qur’an, Hal. 408. Lihat dalam tafsir AL-Misbah (Bandung: Al-Mizan)

[49] QS. An-Nisa'(4) : 58

[50] Q.S. Al-Baqarah (2) :283

[51] Q.S: Al-Anfal(8) : 27

[52]  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (المكتبة الشاملة)

[53] (Q.S. An-Nisa'(4) :29

[54]  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري،جامع البيان في تأويل القرآن, الجز. 8, الصفحة. 221(المكتبة الشاملة)

[55] Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam. Hal.296-297

[56] Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, cetakan I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 18-20

[57] Q.S. Al-Rum (30): 39

[58] Q.S. An-Nisa’ (4): 161

[59] Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi’ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi’ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[60] Q.S. Ali Imran(3): 130

[61] Faham Kapitalisme berasal dari Inggris abad 18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, tumbuh aliran pemikiran liberalisme di negara-negara Eropa Barat. Aliran ini kemudian merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi Kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776. Isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi, dan pada akhirnya kemudian mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (way of life). Milton H. Spencer (1977), menulis dalam bukunya Contemporary Economics: “Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.” Dengan kata lain dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku “Free Fight Liberalism” (sistem persaingan bebas). Siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal (Capital) secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis. Paham yang mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat memenangkan pertarungan ekonomi disebut sebagai Capitalisme.

[62] Dalam kehidupan sehari-hari istilah sosialisme digunakan dalam banyak arti. Istilah sosialisme selain digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, juga digunakan untuk menunjukkan aliran filsafat, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan. Sosialisme sebagai gerakan ekonomi muncul sebagai perlawanan terhadap ketidak adilan yang timbul dari sistem kapitalisme.John Stuart Mill (1806-1873), menyebutkan sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan pemerintah. Dalam masyarakat sosialis hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kerbersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alakosi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.

[63] Fasisme muncul dari filsafat radikal yang muncul dari revolusi industri yakni sindikalisme. Eksponen sindikalisme adalah George Sorel (1847-1922). Para penganjur sindikalisme menginginkan reorganisasi masyarakat menjadi: asosiasi-asosiasi yang mencakup seluruh industri, atau sindikat-sindikat pekerja. Mereka menganjurkan agar ada sindikat-sindikat pabrik baja yang dimiliki dan dioperasikan oleh para pekerja di dalam industri batu bara, dan begitu pula halnya pada industri-industri lain. Dengan demikian sindikat-sindikat yang ada pada dasarnya merupakan serikat-serikat buruh akan menggantikan negara. Dalam sistem ekonomi fasisme, pemerintah melakukan pengendalian dalam bidang produksi, sedangkan kekayaan dimiliki oleh pihak swasta. Dalam praktik Fasisme dan Komunisme adalah dua gejala dari penyakit yang sama. Keduanya sering dikelompokkan sebagai sistem totaliter. Keduanya sama dalam hal pemerintahan, yaitu kediktatoran satu partai.

[64] Komunisme muncul sebagai aliran ekonomi, ibarat anak haram yang tidak disukai oleh kaum Kapitalis. Aliran ekstrim yang muncul dengan tujuan yang sama dengan sosialisme, sering lebih bersifat gerakan ideologis dan mencoba hendak mendobrak sistem kapitalisme dan sistem lain yang telah mapan. Kata Komunisme secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Produksi dan konsumsi bersama berdasarkan kapasitas ini merupakan hal pokok dalam mendefinisikan paham komunis, sesuai dengan motto mereka: from each according to his abilities to each according to his needs (dari setiap orang sesuai dengan kemampuan, untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan).Walaupun tujuan sosialisme dan komunisme sama, tetapi dalam mencapai tujuan tersebut sangat berbeda. Komunisme adalah bentuk paling ekstrem dari sosialisme. Bentuk sistem perekonomian yang didasarkan atas sistem, di mana segala sesuatunya serba dikomando. Begitu juga karena dalam sistem komunisme negara merupakan penguasa mutlak, perekonomian komunis sering juga disebut sebagai “sistem ekonomi totaliter”, menunjuk pada suatu kondisi sosial di mana pemerintah main paksa dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, meskipun dipercayakan pada asosiasi-asosiasi dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Sistem ekonomi totaliter dalam praktiknya berubah menjadi sistem otoriter, dimana sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir elite yang disebut sebagai polit biro yang terdiri dari elite-elite penguasa partai Komunis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *