MACAM-MACAM MASHLAHAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBUATAN HUKUM

Oleh: Dahrul Muftadin 

  1. PENDAHULUAN

Hukum Islam dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan keadaan sosial dan masyarakat dimana hukum itu di bentuk. Tentunya yang dimaksud adalah hukum-hukum yang diambil dari dalil dhanni. Hal ini sesuai dengan kaidah الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. Tentunya hal ini mengundang berbagai pendapat dalam menentukan hukum yang paling  mendekati kebenaran dimana tujuan pembuatannnya itu adalah untuk kemaslahatan manusia.

Untuk membuat hukum itu salah satu caranya adalah dengan memahami secara baik dan mendalam tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah (maqashid syari’ah). Tujuan hukum perlu diketahui untuk mengetahui lebih jauh apakah ketentuan suatu hukum terhadap suatu kasus dapat diterapkan. Atau karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut tidak dapat lagi di terapkan.

Ibnu Abdissalam mengatakan bahwa setiap hukum itu mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian inti permasalahan dari maqashid syariah atau tujuan disyariatkannya hukum adalah “al-maslahah”. Melihat pentingnya maslahah dalam hal penentuan hukum Islam maka pembahasan dalam makalah ini akan menjabarkan bentuk-bentuk maslahah dilihat dari berbagai segi dan bagaimana hubungannya dengan pembentukan suatu hukum.

 

  1. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM MASHLAHAH
  2. Pengertian Mashlahah

Kamus besar bahasa Indonesia mashlahah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemashlahatan), faidah atau guna. Jadi kemashlahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.

Kata mashlahah dialihkan dari bahasa arab “al-mashlahah” yang berawal dari kata dasar صلح-يصلح  yang bisa berarti kebalikan mafsada (kerusakan), wafaqa (sesuai, relevan), تحسن (menjadi lebih baik) atau nafa’a (bermanfaat). Al-Mashlahah juga bisa beerarti kedamaian. Allah berfirman (QS: Al-Baqarah:228)

£`åkçJs9qãèç/ur ‘,ymr& £`ÏdÏjŠtÎ/ ’Îû y7Ï9ºsŒ ÷bÎ) (#ÿrߊ#u‘r& $[s»n=ô¹Î)

“dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”

Dengan demikian kata mashlahah menunjk pada arti manfaat yang hemdak diwujudkan, gun ameraih kebajikan atau suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan umat manusia. Setiap hal yang mengandung manfaat adalah mashlahah, baik dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnnya (jalb al-mashalih)  atau menghindarkan hal yang menyebabkan kerusakan (dar’u al-mafasid).

Dalam terminologi ushul fiqh, para ahli ushul mengemukakan definisi beragam, namun memiliki arah dan substansi yang sama. Al-Ghazali (W 505 H) menyatakan dengan tegas bahwa kemashlahatan yang dimaksud adalah melindungi apa yang dikehendaki syari’ tisak lain adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[1] Mashlahat yang di maksud al-Ghazali bukan kemashlahatan yang dipersepsikan akal manusia. Sebab mashlahah model ini semata-mata berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian kemashlahatan abadi, kemashlahatan akhirat dikemusian hari. Al-Ghazali ingin memadukan antara keduanya, walaupun kadang bobot perhatiannya terhadap ukhrawi lebih menonjol.

Masih menurut al-Ghazali, bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara lima aspek tujuan syara’ diatas, maka perbuatannya disebut mashlahat. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak juga dinamakan mashlahat.[2]

İmam al-Syathibiy (ahli ushul mazhab Maliki) mengatakan bahwa tidak dibedakan antara kemashlahatan dunia dan kemashlahatan akhirat. Karena apabila dua kemashlahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara’ diatas, maka keduanya termasuk dalam konsep mashlahat. Karenanya menurut Syathiby, kemashlahatan dunia yang dcapai seorang hamba harus bertujuan untuk kemashlahatan di akhirat.[3]

Pakar ushul fikih Yusuf Hamid al-Alim memberi definisi mashlahah, yaitu bahwa Mashlahah syariah adalah konsekuensi, hasil suatu tindakan  yang sejalan dengan garis-garis syariah yang dicanangkan untuk merealisasikan tujuan syari’ guna meraih kebaikan dunia-akhirat.[4]

 

  1. Cara mengetahui kemaslahatan

Untuk mengenali kemaslahatan dan mafsadah menurut al-Syathiby terkait dengan dalam wilayah hukum syariat kategori mana kemaslahatan dimaksud akan ditemukan. Menurutnya dalam hukum Islam kategori ibadah yang didalamnya terkandung kemaslahatan ukhrawi, manusia dengna akal fikirannya semata-mata tidak mampu menemukan maslahat yang terkandung didalamnya. Cara mengenali bahwa didalam ibadah terdapat maslahah hanya dengan melalui informasi dari syari’ (Allah dan RasulNya).[5]

Sementara dalam wilayah al-muamalat atau al-adat menurutnya, akal manusia dalam batas tertentu dapat mengenali kemaslahatan. Yang dimaksud dalam batas tertentu adalah akal hanya mampu mengenalinya dari satu atau beberapa segi saja. Andaikata akal manusia mampu mengenalinya tanpa bantuan syara’ sudah pasti syari’ tidak akan ambil bagian. Namun nyatanya syari’ mengatur hal itu. Hal ini membuktikan bahwa akal manusia tidak mampu mengenali secara keseluruhan segi-segi kemaslahatan sekalipun dalam wilayah muamalat atau adat.[6]

Sebagian ulama sebagaimana dikutip al-Syathibiy sendiri berpendapat maslahat dan mafsadah ukhrawi tidak dapat diketahui kecuali melalui berita dari syari’. Sedangkan maslahat dan mafsadah duniawi bisa dikenali dengan pengalaman eksperimen, tradisi dan asumsi-asumsi logis. Perdebatan disekitar masalah ini sesungguhnya hanya dpengaruhi oleh perdebatan ulama kalam dalam menyikapi nilai baik dan buruk. Sebagaimana diketahui ulama theologi terkelompok dalam tiga golongan. Yaitu asy’ariyah, mu’tazilah, dan maturidiyah.[7]

Menurut asy’ariyah, akal manusia bagaimanapun cerdasnya tidak akan mampu menemukan hukum-hukum Allah tanpa di fasilitasi Allah dan Rssul. Sebab akal manusia selalu saja memunculkan perbedaan-perbedaan ketika menilai suatu hal atau tindakan tertentu. Bahkan akal seeorang kadang sesuatu baik dalam satu kesempatan, tapi dalam kesempatan lain dalam kasus yang sama ia menilai sebaliknya. Hukum-hukum Allah dan nilai kemaslahatan menurut pendapat ini hanya dapat di ketahui dari Allah dan Rasulnya melaui sabda-sabdaNya.

Bagi golongan mu’tazilah, akal manusia mampu mengenali hukum-hukum Allah dalam perbuatan manusia. Jika suatu perbuatan melahirkan kebaikan maka perbuatan tersebut baik dan disitulah hukum Allah berada, begitu pula sebaliknya. Syariat yang dicanangkan semata-mata untuk menyingkap dan mengokohkan apa yang diputuskan oleh akal sebelumnya.[8] Dasar yang mereka kemukakan adalah sabda Nabi:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

Maturidiyah adalah kelompok yang berdiri diantara asy’ariyah dan Mu’tazilah. Menurut kelompok ini, akal mampu mengenali hukum-hukum Allah dengan menyatakan bahwa perbuatan ini baik atau buruk. Dalam hal in mereka sejalan dengan mu’tazilah. Namun demikian tidak alu apa yang diputuskan akal ini baik atau buruk menjadi hukum Allah. Sebab akal manusia bagaimanapun matangnya sangat rentan kesalahan, lebih-lebih terkadang objek yang dipikirkan sangat kabur. Dan dalam hal ini mereka sejalan dengan asy’ariyah.

 

  1. Dalil keshahihan Mashlahah Dalam Tasyri’ Islam

Berikut adalah beberapa dalil yang di pegang dalam keshahihan penggunaan Maslahah dalam tasyri’ Islam:

  1. Dalil al-Quran[9]

Al-Anbiya ayat 107:

!$tBur š»oYù=y™ö‘r& žwÎ) ZptHôqy‘ šúüÏJn=»yèù=Ïj9

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

 

Hakikat rahmat disini bukanlah apa yang ada dalam diri Rasul tetapi apa yang ada pada keseluruhan ini risalah. Ketika yang dimaksud rahmat itu adalah apa yang ada dalam diri Rasul pribadi maka rahmat itu akan terputus karena sekarang Rasul sudah tiada.

İsi dari risalah ialah teks-teks tasyri’ sebagai hidayah untuk manusia secara keseluruhan. Dan teks-teks ini menggambarkan kriteria-kriteria yang rinci tentang hal-hal yang benar atau salah, petunjuk atau kesesatan, maslahah atau kerusakan, dan manfaat atau kemudaratan baik itu di area angan-angan atau i’tiqad, tingkah laku pribadi atau tingkah laku masyarakat, yang semua itu melingkupi hubungan politik, ekonomi, sosial masyarakat dan masalah akhlaq.

Adapun yang terkandung dari risalah Islam adalah kandungan yang berupa pemikiran  yang di tetapkan dalam kehidupan manusia diatas kepentingan pribadi, golongan ataupun negara. Yang menjelaskan suatu kemaslahatan dan menyuruh mewujudkannya, menjelaskan suatu kerusakan dan menyuruh untuk meninggalkannya. Dan semua teks tentang perintah-perintah adalah semata-mata perintah untuk menuju kemaslahatan yang jelas. Dan semua larangan-larangannya adalah semata-mata larangan menjauhi kerusakan yang jelas.

Sedangkan semua sisi “rahmat” dalam tasyri’ Islam memjelma dalam perintah dan larangan yang tersusun untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan.

Dalil dari al-Quran lainnya adalah Surat al-A’raf ayat 85 dan Surat al-Baqarah ayat 60.

Ÿwur (#r߉šøÿè? †Îû ÇÚö‘F{$# y‰÷èt/ $ygÅs»n=ô¹Î)

Ÿwur (#öqsW÷ès? †Îû ÇÚö‘F{$# tûïωšøÿãB

Ayat pertama menunjukkan larangan membuat kerusakan dan menegaskan bahwa bumi ini harus di perlakukan dengan maslahat.

Bumi di buat dengan bagus, yang disana di berlakukan hukum-hukum yang memastikan tujuan kemaslahatan untuk kehidupan manusia. Tidak mungkin akan ada kerusakan kecuali ada campur tangan manusia yang merusaknya. Tapi kenyataannya tangan-tangan manusia ikut campur dan rusaklah bumi.

Seperti halnya bumi yang diciptakan sebagai seuatu yang maslahat (bagus/baik), begitu juga tasyri’ Islam ini diciptakan untuk kemaslahatan. Risalah Islam datang sesuatu yang umum dan melingkupi setiap perkembangan zaman. Allah memberi tahu bahwa manusia ketika berada dibumi akan ada banyak kerusakan dan akal manusia akan tahu dengan adanya tasyri’.

Risalah Islam ini di turunkan atas dasar asas kemaslahatan manusia baik dengan sesamanya maupun hubungannya dengan pencipta. İtulah risalah sebagai hidayah di segala hal.

 

 

 

 

 

  1. Dalil Sunnah Nabi

لاضرر ولا ضرار

Allah meniadakan dharar dan dhirar melalui Nabi. Shighat lafalnya meskipun berbentuk berita namun mengandung pengertian larangan. Peniadaan dharar ini memiliki maksud untuk menetapkan suatu manfaat dan mencarinya, dan maslahah itu dituntut untuk melakukannya dalam tasyri’ Islam sementara mafsadah itu dituntut untuk ditinggalkan.

  1. Dalil Ijma’

Al-Amidi berkata: hukum-hukum itu dibuat untuk tujuan hamba Allah. Adapun hukum itu disyariatkan untuk tujuan-tujuan maka hal itu telah di sepakati oleh ijma’ dan akal. Dalam hal ijma’, ulama telah beersepakat bahwa hukum Allah itu tidak kosong dari hikmah dan tujuan-tujuan.[10]

Al-Thufi mengatakan : para ulama telah sepakat kecuali segolongan mazhab Dhahiriyah tentang alasan-alasan pembentukan hukum dengan maslahah dan dar’u al-mafasid.[11]

  1. Dalil Akal[12]

Pertama, orang yang meneliti hukum Syariah akan menemukan didalamnya tuntutan untukk melakukan dan tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan untuk melakukan itu dinamakan kewajiban, dan yang tidak wajib dinamakan sunnah. Sedangkan tuntutan untuk meninggalkan dengan tegas dilakukan dinamakan haram, dan yang tidak tegas dinamakan makruh.

Falsafah dari keaneka ragaman ini adalah bahwa perbuatan manusia itu bermacam-macam yang muncul dari kemaslahatan dan kerusakan. Maka apa yang banyak mafsadahnya, syari’ melarang dengan tegas dan mengharamkannya. Dan sesuatu yang jelas mafsadahnya tetapi tidak besar maka syari’ melarangnya dengan tidak tegas dan dibenci (makruh). Sedangkan sesuatu yang banyak maslahahnya maka hal itu diperintahkan untuk melakukannya secara tegas dan diwajibkan. Dan apa yang ada maslahahnya tetapi sedikit maka di perintahkan tetapi tidak tegas (di sunnahkan).

Kedua, bahwa hukum taklifi itu terikat pada akal. Orang yang berakal adalah orang yang diminta melakukannya dan tanggung jawab ini tidak diberikan pada orang bodoh, lupa dan orang gila dan orang-orang yang memenuhi syarat untuk di bebani syara’.

Tetapi tanggung jawab itu tidak di peruntukkan pada orang yang berbuat sesuatu dengan alasan maslahah syar’i. Dan orang yang berbuat seperti itu menjadi sebab untuk menentukan hukum yang ditemukan oleh maslahah. Meskipun syarat-syarat taklif belum sempurna. Maka orang itu tidak di masukkan kedalam orang bodoh,lupa, anak kecil, dan sebagainya. Contohnya adalah diyat (denda) dalam masalah pembunuhan yang tidak disengaja.

Falsafah dari tidak dianggapnya syarat taklif dalam hal ini adalah menjaga kemaslahatan manusia. Karena seandainya hal ini termasuk dalam syarat taklif maka esensi dari kemaslahatan ini akan hilang dengan sendirinya. Dan ini merusak sistem maslahah. İni menunjukkan bahwa cakupan hukum-hukum syar’i adalah untuk mewujudkan maslahah dan menghilangkan mafsadah.

Ketiga, bahwa urf (kebiasaan) yang berlaku dimasyarakat itu dibagi dua macam. Yaitu kebiasaan yang buruk dan kebiasaan yang baik.  Kebiasaan yang baik ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan yang hakiki yang disepakati manusia. Dan kebiasaan yang buruk itu ditolak dikarenakan adanya mafsadah yang sudah di ketahui.

Diantara contoh apa yang menjadi kebiasaan orang jahiliyyah dan diterima dalam Islam yaitu diyat (denda) dan sumpah, pensyaratan kafa’ah dalam perkawinan, mudharabah, pembungkus ka’bah. Karena melihat sisi kemaslahatan dalam urf tersebut lebih banyak dari pada mafsadahnya. Sedangkan contoh urf yang di tolak dalam Islam adalah thawaf dalam keadaan telanjang, riya, minum khamr. Karena mafsadahnya lebih besar dari mahlahahnya.

Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum syar’i diturunkan dengan alasan untuk mewujudkan maslahah bagi manusia dan menghilangkan mafsadah. Dengan mempertimbangkan banyaknya kadar maslahah atau mafsadah, itu menjadi asas bagaimana suatu urf itu dikategorikan sebagai urf yang buruk atau baik. İtu juga menjadi asas penetapan baik atau buruknya suatu urf.

 

  1. Macam-Macam Mashlahah

Ulama ushul membagi kemaslahatan ke dalam beberapa macam dan dari sudut pandang yang beragam pula:

  1. Maslahah  dilihat dari segi pengakuan syari’ atau penolakannya di bagi menjadi 3 macam ;[13]
  • Maslahah mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang keberadaanya diakui oleh syari’. Artinya kemaslahatan yang diabsahkan dan dilegitimasi oleh teks-teks hukum, al-Quran dan al-Hadits. Lebih jelasnya, seluruh hukum-hukum yang diundangkan oleh Allah melalui teks al-Quran dan Hadits adalah untuk satu tujuan yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan macam inilah yang disebut dengan maslahah mu’tabarah. Contoh, demi untuk melindungi kelestarian hidup manusia Allah mensyariatkan kewajiban Qishas. Dengan demikian didalam hukum qishas terdapat kandungan kemaslahatan yang direncanakan oleh Allah sendiri sebagai peletak hukum. Demikian pula kemaslahatan yang terdapat dalam hukum rajam, had, dan sebagainya.
  • Maslahah mulgha, yaitu kemaslahatan yang dipersepsikan sebagai kemaslahatan oleh perenungan akal manusia, namun ternyata bertentangan dengan teks-teks al-Quran dan Hadits. Semua kemaslahatan yang bertentangan dengan teks-teks qath’i adalah terabaikan (mulgha). Contoh, dalam masyarakat modern dimana diskriminasi gender mulai digugat dan urusan keluarga tidak hanya dibebankan pada pundak suami. Kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam segala bidang pengetahuan. Pembagian waris tidak lagi 2:1, boleh saja 1:1 atau justru dibalik. Keputusan seperti ini yang menurut sebagian pemikir diklaim akan mengandung kemaslahatan. Namun sangat disayangkan, keputusan tersebut menurut sebagian ulama masa lalu bertentangan dengan teks yang ada. Dalam hal ini maslahah mulgha tidak memiliki otoritas apapun untuk menetapkan hukum.
  • Maslahah Mursalah (maslahah yang lepas dari pantauan syara’). Yaitu maslahah yang berada dalam posisi antara mu’tabarah dan mulgha. Dengan ungkapan lain, tidak ada teks-teks al-Quran ataupun Sunnah yang secara jelas melegitimasi keberadaanya dan juga tidak membatalkan atau mengabaikan eksistensinya. Seluruh jenis kemaslahatan yang dipersepsikan dan diputuskan oleh naluri dan akal manusia yang tidak terkatakan oleh teks dan juga tidak diabaikannya.

Imam Malik adalah tokoh pertama yang memperkenalkan istilah maslahah mursalah ini dan sekaligus mewujudkannya sebagai sumber hukum Islam. Imam al-Ghazali menyebutnya sebagai al-Istishlah, pakar fikih mutakallimun menyebutnya al-munasib al-mursal al-mula’im, sementara imam Haramain dan al-Sam’ani menamainya dengan al-istidlal.     Contohnya adalah penyusunan mushaf al-Quran, membuat mata uang, memerangi orang yang enggan membayar zakat, dan lain-lain.

  1. Maslahah dilihat dari segi tingkat kualitas kepentingannya menjadi tiga bentuk:
  • Al-Mashlahah al-Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dikenal dengan pemeliharaan al-mashalih al-khams (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).
  • Al-Mashlahah al-Haajjiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang antara lain berbentuk suatu keringanan dalam rangka mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.
  • Al-Mashalahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.[14]

Al-mashlahah al-Dharuriyyah adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus ada dalam menyangga kemaslahatan agama dan dunia. Dimana tanpa keberadaannya perjalanan kemaslahatan dunia tidak akan stabil bahkan akan menimbulkan cacat dan kerusakan di dunia dan ancaman kerugian yang nyata di akhirat kelak. Untuk memenuhi kepentingan dharuriyyah syari’ mencanangkan ajaran-ajaran syariah yang memiliki dua orientasi. Orientasi kea rah perwujudannya dan orientasi kea rah mempertahankannya.

Dalam rangka mewujudkan dharuriyyah syari’ mensyariatkan kewajiban iman, shalat, zakat, haji, dan lain-lain. Sementara dalam upaya mempertahankannya dicanangkan ajaran jihad, qishash, amar ma’ruf nahi munkar. Secara global dalam rangka kedua-duanya syari’ meletakkan ajaran-ajaran,baik dalam ranah ibadah, al-adat, al-mu’amalah, jinayah, munakahat dan seterusnya.[15]

Al-Haajjiyah, adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder, dimana dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan yang dapat mempersulit manusia dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah (urusan dunia) maupun sebagai hamba Allah (urusan akhirat). Sebagai standar untuk memenuhi haajjiyah mayoritas ushulliyyun memberikan batasan dengan :“jika kebutuhan itu tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kepicikan dan kesulitan, namun tidak sampai batas andai-kata kebutuhan ­al-dharuriyyah yang tidak diwujudkan”. Singkatnya tidak meruntuhkan agama,jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam rangka memenuhi dan mewujudkan haajjiyah syari’ mensyariatkan ajaran dalam wilayah ibadah, al-adat, al-muamalah, dan al-jinayah. Dalam ibadah Allah mencanangkan beberapa dispensasi dalamm kesempatan-kesempatan tertentu. Dalam mu’amalah disyariatkan akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.[16]

Al-Tahsiniyyat adalah mengutamakan kebiasaan yang terbaik dan menjauhi sikap-sikap yang tidak terpuji menurut ukuran-ukuran rasionalitas mayoritas. Sebagaimana dua kebutuhan sebelumnya, syari’ juga mencanangkan ajaran-ajaran moral untuk mewujudkan tahsiniyyah. Dalam mu’amalah misalnya syari’ melarang riba, jual beli yang mengandung spekulasi, etika ekonomi dan sebagainya. Dalam wilayah adat, syari’ mencela orang yang terlalu keras atau terlalu pelit, mengajarkan tata karma bergaul dengan diri sendiri antar individu maupun publik.[17]

        Lebih lanjut al-Syathibiy menegaskan ketiga tingkatan maslahah diatas bersifat hierarkis dan terpadu. Al-dharuriyyah merupakan landasan awal bagi kepentingan hajjiyah dan tahsiniyyah. Sementara tahsiniyyah merupakan sarana pendukung badi hajjiyah. Sebagai konsekwensi logis dari pandangan ini maka tahsiniyyah maupun hajjiyah tidak boleh sampai menggugurkan kebutuhan dharuriyyah. Dengan demikian ketika kebutuhan hajiyyah dan tahsiniyyah sebagai sarana penopang dharuriyyah tidak ditemukan maka tidak serta merta kepentingan dharuriyyah menjadi gugur. Kepentingan dharuriyyah harus diwujudkan meskipun sarana pendukungnya tidak ada.

Sebagai contoh, memelihara jjiwa adalah kebutuhan dharuriyyah, sementara menjaga muru’ah adalah tahsiniyyah. Dalam rangka menjaga muru’ah dan mengarahkan manusia pada tingkah laku terpuji, syari’ mengharamkan -antara lain- hal-hal yang otor dan menjijikkan (najis). Dengan demikian hidup menjadi sempurna. Namun bila dalam kondisi tertentu untuk mempertahankan hidup seseorang harus mengkonsumsi hal-hal yang kotor dan menjijikkan (najis), maka hal itu wajib dilakukan walaupun melanggar tahsiniyyah demi menyelamatkan kepentingan dharuriyyah.[18] Contoh lain mempertahankan hidup adalah suatu yang dharuriy, sementara mengguakan busana yang sopan (menutup aurat) merupakan penopang kehidupan yang bermoral dan berwibawa (tahsiniyyah). Maka bilamana untuk menyelamatkan hidup harus dengan cara menanggalkan busana maka hal itu boleh dilakukan.

Berpijak dari hal-hal diatas al-Syathibiy merumuskan lima ketentuan sebagai berikut[19]

  1. Kepentingan dharuriy merupaka asal dan landasan bagi kepentingan yang lainnya.
  2. Cacat atau kerusakan pada kepentingan dharuriy akan berakibat kerusakan pada kepentingan yang lain.
  3. Kerusakan atau cacat pada kepentingan hajiyyah atau tahsiniyyah tidak serta merta berakibat pada kerusakan dharuruyyah.
  4. Dalam keadaan tertentu kerusakan pada kepentingan tahsiniyyah dan hajjiyyah bisa berakibat rusaknya kepentingan dharuriyyah.
  5. Perlindungan atas hajiyyah dan tahsiniyyah harus dilakukan demi tercapainya perlindungan terhadap dharuriyyah.

 

  1. Maslahah dilihat dari sudut pandang subjek yang diacunya, terbagi menjadi dua bagian.[20]
  • Maslahah kulliyyah/ amah (kemaslahatan umum), yaitu kemaslahatan yang dampaknya dapat dirasakan diseluruh atau mayoritas umat manusia. Seperti membangun Negara yang adil, membangun sarana transportasi, membangun jaringan informasi dan lain-lain.
  • Maslahah Juz’iyyah/ khasshah (kepentingan individu/pribadi), adalah kemaslahatan yang dampaknya hanya dapat dirasakan sebagian masyarakat atau individ-individu tertentu saja.

 

  1. Maslahah dilihat dari segi kepastian dalam implementasinya dikategorikan dalam tiga bagian;[21]
  • Maslahat Qath’iyyah, yaitu maslahah yang dalam tataran implementatifnya diyakini membawa kebahagiaan ditengah-tengah kehidupan manusia.
  • Maslahat Dhanniyyah, adalah maslahah yang dalam tataran pragmatisnya diduga bakal mendatangkan kedamaian atau kebahagiaan. Yaitu maslahah yang masih berada pada persepsi manusia, bukan maslahah dalam tataran riil.
  • Maslahah Wahmiyyah, adalah maslahah yang hidup dalam bayang-bayang semu akal manusia, namun kenyataanya dapat menimbulkan kehancuran, seperti mengkonsumsi minuman keras, ekstasi, narkoba, dan lain lain. Sepintas dalam bayangan akal hal tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan namun akibatnya justru membahayakan.

 

  1. Mashlahah, antara al-Dunyawiyah dan al-Ukhrawiyah

Syathibiy disisi lain membagi mashlahah menjadi dua bagian yaitu mashlahah dunia dan mashlahah akhirat. Di dunia ini menurutnya tidak ditemukan kemashlahatan yang betul-betul murniatau mafsadah yang murni. Setiap kemashlahatan duniawi pastilah ada sifat mafsadahnya. Demikian pula setiap mafsadah, pasti ada nilai mashlahahnya walaupun sedikit. Sebagai contoh makan, minum, kawin dan sebagainya. Walaupun mengandung kemaslahatan duniawi namun disana juga ada sisi mafsadahnya (kesulitan) seperti bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya. Contoh lain seperti seks bebas minuman keras. Walaupun didalamnya mengandung mafsadah yang lebih besar, namun ada sisi kemashlahatan walaupun sangat kecil.[22]

Maka dari itu untuk memberikan status hukum pada urusan duniawi standarnya adalah melihat kandugan mashlahah dan mafsadahnya. Jika suatu tindakan kemashlahatan yang ditimbulkan lebih besar dari pada mafsadahnya maka tindakan itu sah menurut syari’. Sebaliknya, jika kandungan mafsadahnya lebih besar maka tindakan itu dilarang secara syar’i dan setiap orang berkewajiban untuk meninggalkannya.

Sementara kemaslahatan ukhrawi menurut al-Syathibiy ada dua macam.

Pertama, kemaslahatan ukhrawi yang murni, tidak ada unsur mafsadah sama sekali. Seperti nikmat yang dianugerahkan kelak di surga.

Kedua, kemaslahatan ukhrawi yang tidak murni, artinya memiliki unsur mafsadah. Seperti halnya orang yang bertauhid yang dimasukkan kedalam nereka.

Kedua bagian ini hanya bisa dikenali melalui informasi dari syari’ah. Sebab menurut al-Syathibiy akal tidak memiliki untuk mempertanyakan hal-hal yang bersifat ukhrawi.[23]

Lebih lanjut al-Syathibiy menegaskan bahwa kemaslahatan yang hendak diraih dan mafsadah yang hendak dihindarkan baik dunia maupun ukhrawi sama sekali bukan untuk dipisahkan dan bukan semata-mata untuk memenuhi “keinginan nafsu”. Melainkan meraih kemaslahatan yang lebih abadi yaitu kemaslahatan ukhrawi.[24] Hal ini karena bebereapa hal. Pertama, syariat dihadirkan untuk mengeluarkan manusia dari kungkungan hawa nafsunya sehingga mereka menjadi hamba Allah, bukan hamba dari nafsunya. Kedua, maslahat dan mafsdat pada umumnya relatif. Maksudnya boleh jadi bermanfaat untuk orang tertentu dan dalam kondisi tertentu, namun tidak untuk orang dalam kondisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa maslahah atau mafsadah diperintahkan atau dilarang bukan untuk memenuhi tuntutan keinginan nafsu.

 

  1. Hubungan Maslahah dengan kriteria-kriteria takklif (pembebanan hukum) dalam pembuatan hukum Islam
  2. Hubungan maslahah dan mafsadah dalam perbuatan yang diperintah atau yang dilarang.

Pembentukan hukum Islam mengikat hubungan antara maslahah dengan perbuatan yang diperintah dan antara mafsadah  dengan perbuatan yang dilarang. Ketika dalam suatu masalah maslahah itu lebih unggul maka hal itu diperintahkan. Sementara ketika mafsadahnya lebih besar maka hal itu dilarang. Karena peritah dan larangan dari segi bahasa adalah dua cabang dari bentuk perintah, yaitu perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan.

Jika tuntutan itu menunjukkan ketegasan untuk melakukan, di beri pahala bagi pelakunya, dianggap dosa bagi yang meninggalkan itu adalah bentuk wajib. Hal itu menjadi tanda adanya maslahat yang besar yang berhubuungan dengan perbuatan yang diwajibkan itu. Jika perintah itu tidak berupa ketegasan, di beri pahala bagi palakunya, dan tidak mendapat siksa tapi mendapat celaan bagi yang meninggalakan maka ini meninjukkan suatu kesunahan.

Jika tuntutan menunjukkan ketegasan untuk meninggalkan, di siksa bagi pelakunya, diberi pahala bagi yang meninggalkan, itu adalah bentuk keharaman. İtu karena besarnya mafsadah yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Jika tuntutan itu tidak tegas untuk meninggalkan, diberi pahala bagi yang meninggalkan, tidak ada siksaan bagi pelaku tapi mendapat celaan, itu adalah hukum makruh.

Penetapan sebuah bentuk larangan atau perintah kadang dipahami dari bentuknya itu sendiri atau bisa juga dari segi dalil teks atau karena alasan lain. Begitu juga tidak adanya ketegasan dalam suatu bentuk hukum itu bisa di temukan dari bentuknya itu sendiri atau dari dalil teks, atau dari alasan diluar teks dan bentuknya itu sendiri.

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa maslahah adalah asas untuk menentukan suatu perbuatan diketegorikan menjadi suatu perintah ataupun larangan.

 

  1. Hubungan masalah dan mafsadah dengan ketaatan dan maksiat

Gerak-gerik manusia mempunyai pengaruh yang nyata, pengaruh-pengaruh perbuatan itu tidak sama diantara kebaikan dan kejelekan, mudharat dan manfaat. Perbuatan manusia yang bermanfaat itu betingkat-tingkat dalam kadar manfaat yang ditimbulkan. Begitu juga sebaliknya perbuatan manusia yang mudarat itu bertingkat-tingkat sesuati dengan kadar mudarat yang dihasilkannya.

Dalam ilmu ushul fiqh telah ditetapkan bahwa semakin besar mafsadah yang dihasilkan dari sebuah perbuatan itu lebih besar maka hal itu dilarang. Dan dengan kadar besarnya mafsadah yang dihasilkan itu maka semakin tegas bentuk larangannya. Begitu jiga ketika maslahah yang dihasilkan itu semakin besar dari mafsadahnya maka hal itu di tuntut untuk dilakukan. Dan dengan kadar besarnya maslahah semakin besar pula tuntutan untuk melakukannya.[25]

Dalam kaitannya dalam hal ini Izzuddin bin Abdussalam mengatakan bahwa kemaslahatan dan mafsadah itu mempunyai dampak yang berbeda. Mashlahah didunia mempunyai keutamaan dan di akhirat mendapatkan pahala. Sedangkan mafsadah itu berdampak pada dosa kecil,dosa besar dan siksa didunia ataupun diakhirat.[26] Disisi lain dia juga mengatakan bahwa ketaatan itu terbagi menjadi sesuatu yang utama (Fadhil) dan yang lebih utama (afdhal) karena perbedaan kemaslahatannya yaitu maslahah yang sempurna (al-kamal) dan yang lebih sempurna (al-akmal). Begitu juga kemaksiatan terbagi menjadi kategori besar (kabir) dan lebih besar (akbar) karena perbedaan mafsadahnya yaitu yang hina (radzil) dan lebih hina (ardzal).[27]

Al-syathibi mengatakan bahwa setaip sesuatu yang diperintahkan syara’ itu adalah dari pokok-pokok ajaran agama atau cabang-cabangnya. Dan apa yang dilarang oleh syara’ maka hal itu adalah termasuk dosa besar. Jika tidak, berarti dosa kecil. Semuanya itu dilihat dari kadar besarnya maslahah dan mafsadahnya.[28]

Dengan penjelasan diatas maka dapat ditetapkan bahwa sesungguhnya penetapan dosa besar dan dosa kecil itu tergantung dari besarnya maslahat dan mafsadahnya.[29] Artinya bahwa maslahah dan mafsadah yang kembali pada manusia baik secara pribadi atau kelompok adalah asas dari hikmah di syariatkan atau tidak disyariatkannya suatu perbuatan. Dan asas dalam satu waktu itu untuk menunjukkan hikmah penyusunan perbuatan manusia menjadi fadhil (keutamaan), afdhal (lebih utama), hasan (baik), dan ahsan (lebih baik), dan juga perbuatan yang tidak disyariatkan menjadi perbuatan yang hina (radzil) dan ardzal (lebih hina), jelek atau lebih jelek.

  1. Hubungan maslahah dengan pencegahan perbuatan ta’assuf (sewenang-wenang) terhadap penggunaan hak.

Ta’assuf adalah seseorang mengerjakan perbuatan yang menurut asalnya adalah disyariatkan sesuai dengan hak syar’i yang telah ditetapkan untuknya, baik hak itu didapatkan dengan memberi imbalan atau secara cuma-cuma, hanya saja perbuatan itu menimbulkan bahaya pada orang lain atau bertentangan dengan tujuan syara’.[30]

Dengan demikian ta’assuf itu asalnya adalah hak syar’i, tetapi penggunaannya menimbulkan bahaya terhadap orang lain atau bertentangan dengan tujuan asal penggunaannya. Maka penggunaan hak ini menjadi dilarang karena mengandung mafsadah.

Maka dalam suatu perbuatan tidak cukup hanya dibolehkan, tetapi disyaratkan harus tidak menimbulkan bahaya. Apabila menimbulkan bahaya secara umum atau khusus sekalipun ia mengandung manfaat perbuatan itu tetap dilarang. Karena Allah SWT tidak melegalkan apapun yang mengandung bahaya atau kerusakan.

Contohnya adalah orang yang membuat dinding tinggi yang menghalangi sinar matahari dan udara. İni termasuk serampangan dalam menggunakan hak karena adanya mafsadah yang menimpa orang lain.

Terkadang ta’assuf ini terjadi dalam penggunaan hak terhadap perusakan keseimbangan antara beberapa maslahah. İtu terjadi karena perbedaan yang jauh antara maslahah yang digunakan oleh yang mempunyai hak dan mafsadah yang ditimbulkan dengan penggunaan haknya tadi. Maka agar perbuatan itu tidak diperbolehkan mafsadahnya harus lebih besar. Dalam hal ini tidak dibedakan antara maslahah pribadi dengan pribadi ataupun maslahah pribadi dengan maslahah umum.[31]

Contoh pertentangan (ta’arudh) antara dua maslahah pribadi: jika seseorang memiliki bagian sepersepuluh pada sebuah rumah tapi tidak bisa ditempati, sedangkan bagian sisanya milik yang lain dan bisa ditempati. Lalu yang memiliki bagian terbesar ini meminta agar rumahitu dibagi. Maka permintaannya ituu dipenuhi menurut pendapat yang lebih shahih. Sekalipun merugikan orang yang memiliki bagian sepersepuluh.[32]

Contoh ta’arudh antara mashsalah khusus dan maslahah umum: penetapan harga oleh penguasa, karena prinsip paling kuat dari dasar syariat yang dipakai adalah kemaslahatan umum. Dalam hal ini adalah untuk mencegah bahaya dan kezaliman terhadap manusia atau negara. Disebabkan para pedagang mempunyai otoritas untuk menaikkan harga dengan memonopoli barang sehingga menjadi sangat dibutuhkan lalu harga menjadi naik. Tapi apabila hal ini tidak terjadi maka tetaplah pada asalnya bahwa penetapan harga itu tidak diperbolehkan. Dengan demikian penetapan harga itu diharamkan apabila merugiakan pedagang. Tapi bisa menjadi wajib apabila hal itu merupakan cara untuk mencegah bahaya di masyarakat umum. [33]

Jadi maslahah merupakan dasar hukum bagi setiap orang dalam menggunakan haknya ditinjau dari segi adanya ta’assuf atau tidak. Dengan melihat kepada apakah penggunaan hak itu membahayakan kemaslahatan orang lain ataukah sebaliknya menimbulkan kemaslahatan.

  1. Hubungan maslahah dan mafsadah di lihat dari ma’al al-fi’l (akibat yang ditimbulkan oleh suatu pekerjaan)

Maal al-fi’l adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu pekerjaan, baik itu berupa menimbulkan manfaat ataupun menolak suatu bahaya secara umum. Karena setiap pekerjaan itu pasti ada efeknya dalam kehidupan, dan dari efek itulah ada sebuah hikmah.

Tidak ada perbedaan antara perbuatan yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Secara hukum asal, perbuatan yang tidak disyariatkan itu ketika diterapkan menimbulkan kemaslahatan yang mu’tabar dalam beberapa kondisi daripada kerusakan yang ditimbulkannya maka kondisi yang khusus itu menjadi dibolehkan. İa bisa berstatus sunnah, atau bahkan wajib sesuai dengan dampaknya. Begitu juga perbuatan yang dibolehkan pada asalnya apabila dalam penerapannya menimbulkan kerusakan yang mu’tabar pada beberapa kondisi tertentu dari pada kemaslahatannya maka pada kondisi yang khusus itu menjadi tidak di bolehkan. Ia bisa berstatus makruh, atau bahkan haram sesuai dengan sejauh mana dampaknya.

 

Tempat-tempat dipertimbangkannya maal al-fi’l (akibat dari suatu perbuatan)

  1. İstihsan

İstihsan adalah meninggalkan tuntutan dalil umum yang mnyebabkan munculnya hukum yang berlebihan dalam kondisi tertentu karena ada makna lain yang mengkhususkannya dapat mempengaruhi hukum tersebut.[34]

İstihsan pada hakikatnya adalah penjagaan dari Allah kepada akibat dari suatu perbuatan dengan mengecualikan masalah-masalah yang apabila menggunakan qiyas dapat menimbulkan kesulitan, kerusakan atau hilangnya suat kemaslahatan. Dan untuk mewujudkan maslahah dan dan menolak mafsadah pada hakikatnya adalah bersumber dari istihsan.

  1. Saddu al-dzarai’

Garis besar dari saddu al-dzarai’ adalah mencegah sesuatu yang mubah, kehalalan umum, atau kebebasan yang umum.[35] Maka dari itu masalah juz’iyyah menjadi pegecualian dari kehalalan yang umum ketika menimbulkan maslahah yang sempit atau menghasilkan mafsadah secara umum, atau kesusahan diluar kebiasaan yang berhubungna dengan mukallaf.

Hubungan maslahah dengan saddu al-dzarai’ adalah bahwa ia merupakan suatu pengecualian dari pekerjaan yang dibolehkan melihat kepada akibat yang akan dicegah. Sementara pencegahan itu adalah pertanda bahwa ada mafsadah yang lebih besar daripada maslahat. Oleh sebab itu mencela tuhannya orang musyrik itu dilarang ketika ada dugaan celaan itu akan menjadi sebab mereka mencela Allah.  Dan menurut Ibnu al-Qayyim, ini merupakan sebagai kejalasan pelarangan pada sesuatu yang boleh agar tidak menjadi sebab terjadinya sesuatu yang tidka diinginkan.[36]

 

  1. Fathu al-Dzarai’

Yang dimaksud adalah Fathu al-Dzarai’ yang tidak menghasilkan terwujudnya kemaslahatan dan menghindari mafsadah yang jelas kecuali dengan adanya Fathu al-Dzarai’. Dalam hal ini al-Qarrafi mengatakan bahwa sebagaimana dzari’ah (wasilah/perantara) wajib dibuka, menutupnya juga wajib, sunnah, dan atau dibolehkan. Dzariah adalah perantara, maka perantara yang menuju keharaman adalah diharamkan, perantara yang menuju sebuah kewajiban adalah wajib. [37]

Dalam hal ini para ulama menggunakan kaidah :

ما لا يتم المأمور الا به يكون مأمورا به

Terkait hal ini Abu ya’la mengatakan bahwa ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan perbuatan dan mewajibkan kepadanya, sedangkan yang diperintahkan itu tidak akan tercapai kecuali jika melakukan hal lain, maka hukumnya wajib melakukan hal lain yang bisa menghantarkan kepada hal yang wajib. [38] dengan demikian hubungan maslahah dengan fath al-dzarai’ sangat jelas.

 

  1. İbthal al-hil

Al-hil adalah mendahulukan perbuatan yang dibolehkan untuk membatalkan hukum syar’i secara dhahir kepada hukum lain. Dan akibat dari perbuatan itu merusak kaidah-kaidah syara’.[39] Sedangkan merusak kaidah hukum itu merupakan kejahatan kepada maslahat hakiki yang mengandung kaidah-kaidah tersebut, dengan menggunakan maslahah wahmiyyah (angan-angan) yang sesuai dengan keinginan.

Contohnya adalah seseorang yang menghibahkan hartanya di penghujung haul agar terbebas dari zakat. Ketika dia menyengaja agar terbebas dari zakat yang tidak bisa dihindari maka hil seperti itu di bolehkan secara dhahir. Tetapi perbuatan ini termasuk membatalkan hukum syar’i dan menghilangkan hakekat kemaslahatan yang jelas yang telah di syariatkan.  Maka hilah seperti ini dilarang dilihat dari akibat yang ditimbulkan.

Al-Syathibiy mengatakan bahwa al-hil itu merusak kaidah-kaidah syariat. Sementara Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa pembolehan hil itu secara nyata bertentangan dengan saddu al-dzarai’.[40]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. PENUTUP

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal

Pertama, bahwa secara umum ulama sepakat membagi maslahah dibagi menjadi tiga yaitu maslahah Dharuriyyah, haajiyah, dan tahsiniyyah. Kesemuanya itu saling berhubungan  dan terpadu. Dharuriyyah adalah landasan awal bagi kepentingan haajiyah dan tahsiniyah.  Sementara tahsiniyyah merupakan sarana pendukung bagi haajiyah. Dan tahsiniyyah maupun haajiyah tidak boleh sampai menggugurkan kepentingan dharuriyah. Dengan demikian ketika kebutuhan hajiyyah dan tahsiniyyah sebagai sarana penopang dharuriyyah tidak ditemukan maka tidak serta merta kepentingan dharuriyyah menjadi gugur. Kepentingan dharuriyyah harus diwujudkan meskipun sarana pendukungnya tidak ada.

Kedua, tidak ada kemahlahatan yang betul-betul murni atau mafsadah yang murni. Setiap kemashlahatan duniawi pastilah ada sifat mafsadahnya. Demikian pula setiap mafsadah pasti ada nilai mashlahahnya walaupun sedikit. Maka dari itu untuk memberikan status hukum pada urusan duniawi standarnya adalah melihat kandugan mashlahah dan mafsadahnya. Jika suatu tindakan kemashlahatan yang ditimbulkan lebih besar dari pada mafsadahnya maka tindakan itu sah menurut syari’. Sebaliknya, jika kandungan mafsadahnya lebih besar maka tindakan itu dilarang secara syar’i dan setiap orang berkewajiban untuk meninggalkannya.

Ketiga, maslahah menentukan bentuk hukum suatu perbuatan yang dilakukan manusia. Besar kecilnya maslahah atau mafsadah yang diakibatkan membuat perbedaan status hukum perbuatan tersebut.

[1]. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, al-mustasyfa fi ilmi al-ushul, juz 1(Beirut, Dar al-Fikr) hlm 286-287.

[2]. Perpustakaan Nasional RI,  Ensiklopedi Hukum Islam,jilid 4,(PT Ikhtiar Baru Van Hoeve:Jakarta:2001)hlm 1114

[3]. ibid

[4]. Yusuf Hamid al-Alim, al-Maqashid al-Ammah,(Dar al-amaliyah lil Kuyub al-islami:1994) hlm 140.

[5]. Al-Syathiby, al-muwafqat fi ushul al-syariah, juz 2 (Dar al-hadits, Kairo 2006) hlm 31

[6]. Ibid, hlm22.

[7]. Abdul Wahhab Khalaf,  ilm ushul al-fiqh,(Dar al-ilm: Kuwait; 1978) hlm 97-99

[8]. Tajuddin bin Abdul wahhab Al-Subki, Syarh jam’u al-jawaami’, (Toha Putra, Indonesia) hlm 64.

[9]. Ibnu Hazm,al-ahkam fi ushul al-ahkam, juz 8 (Dar al-Jil; Beirut;1407 H)hlm 565-566.

[10]. Abu Hasan Ali Al-Amidi, al-ihkan fi ushul al-ahkam, juz 2 (muassasah al-Nur) hlm216

[11]. Zaid Mushthafa, nadhariyat al-maslahah fi al-syariah al-Islamiyah wa Najm al-din al-Thufi, (dar al-fikr al-Islami; Beirut) hlm 22

[12]. Muhammad Said Ramadhan al-Buthiy, Dhawabith al-Maslahah fi al-Syaria al-Islamiyyah, (muassasah al-Risalah:1982) hlm 80-83

[13]. Wahbah Zuhaili, ushul al-fiqh al-islami, juz 2 (Dar al-Fikr, damaskus; 1986) hlm 752

[14] Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4 …, hlm. 1144.

[15]. Al-Syathiby, al-muwafqat fi ushul a-lsyariah, juz 2 (Dar al-hadits, Kairo 2006) hlm 4

[16]. Ibid, hlm 5

[17]. Ibid, hlm 6

[18]. Al-Syathiby, al-muwafqat fi ushul a-lsyariah, juz 2 (Dar al-hadits, Kairo 2006) hlm 7

[19]. Ibid,  hlm 8

[20]. Wahbah Zuhaili, ushul al-fiqh al-islami, juz 2 (Dar al-Fikr, damaskus; 1986) hlm 773

[21]. Wahbah Zuhaili, ushul al-fiqh al-islami, juz 2 (Dar al-Fikr, damaskus; 1986) hlm 773

[22]. Al-Syathiby, al-muwafqat fi ushul a-lsyariah, juz 2 (Dar al-hadits, Kairo 2006) hlm22.

[23]. Ibid, hlm22.

[24]. Ibid, hlm25.

[25]. Fathi al-Darini, al-manahij al-ushuliyyah fi al-ijtihad bi al-ra’yi fi al-tasyri’ al-Islami (al-syirkah al-muttahidah) hlm 617

[26]. Izzuddin bin Abdussalam, Qawaid al-ahkam, juz 1( Dar al-Ma’rifah; Beirut) hlm 19

[27]. ibid

[28]. Al-Syathibi, al-I’tishom, juz 2 (dar al-ma’rifah ;Beirut :1402 H) hlm 139

[29]. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Syifa al-Ghalil, (Dar ihya al-turats al-islami :Iraq: 1970) hlm 60.

[30]. Fathi al-Darini, nadhariyyat al-ta’assuf fi isti’mal al-haqq al-Islami, (mmuassasah al-Risalah; 1988) hlm 46-47.

[31]. Ibid, hlm 46-47.

[32]. Jalaluddin bin Abdurrahman al-Suyuthi, al-asybah wa al-Nadlair, (dar al-kutub al-ilmiyyah: Beirut: 1983) hlm 87

[33]. Fathi al-Darini, nadhariyyat al-ta’assuf fi isti’mal al-haqq al-Islami, (mmuassasah al-Risalah; 1988) hlm 261

[34]. Al-Syathibiy, al-I’tisham, juz 2( dar al-ma’rifah : Beirut) hlm 129

[35]. Fathi al-Darini, almanahij al-ushuliyyah fi al-ijtuhad bi al-ra’y fi al-tasyri’ al-islami, (syirkah al-Muttahidah) hlm 628

[36]. Ibnu Qayyim al-Jauzi, a’lam al-Muwaqqi’in, juz 3(dar al-jil: Beirut) hlm 127

[37]. Syihabuddin al-Qarrafi, syarh al-Fushul, (Maktabah al-Kulliyyat al-azhariyyah; 1393 H) hlm 449.

[38]. Muhammad bin Husain al-Farra Abu Ya’la, al-iddah fi ushul al-fiqh, juz 2 (mathba’ah al-madani: mesir:1410 H) hlm 219

[39]. Al-Syathibiy, al-muwafaqat, juz 4, hlm201

[40]. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ighatsat al-lihfan, juz 1, hlm 261

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *