PENGARUH PEMIKIRAN IKHWANUL MUSLIMIN DI INDONESIA

Oleh : Tanuri, M.H.I 

  1. LATAR BELAKANG

Islam adalah satu sistem yang menyeluruh serta merangkumi semua aspek kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air ataupun pemerintahan dan rakyat. Ia adalah akhlak dan kekuatan ataupun rahmat dan keadilan. Ia adalah kebudayaan dan undang-undang ataupun keilmuan dan kehakiman. Ia juga adalah materi dan harta benda ataupun kerja dan kekayaan. Ia adalah jihad dan dakwah ataupun  fikrah. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang lurus dan Ibadah yang benar, semuanya sama. Itu adalah sekelumit pemahaman dan pemikiran Hasan al-Banna dalam mendefinisikan Islam, ini merupakan hal yang baru dalam dunia Islam yang dilakukan Hasan a- Banna dalam menterjemahkan Islam dalam kehidupan.[1]

Pemikiran beliau sangat jauh berbeda dengan cara berfikir penguasa dunia Islam saat itu, dimana seruan agar mencontohi cara barat oleh Kamal Attaturk bertiup kencang dan tidak ada henti. Bukan hanya itu, bahkan majalah-majalah dan surat khabar yang membuat propaganda dengan slogan Mesir adalah sebahagian dari Eropa telah membanjiri pasaran. Para nasionalis mendesak pemerintahan  Mesir  agar kembali ke puncak kejayaan Firaun dan mencungkil adat-adat bangsa Mesir purba.

Melihat fenomena ini membuat Hassan al Banna merasa sedih, sebab sebahagian besar orang terhormat dan berpengaruh menyertai barisan modernis yang menyesatkan umat Islam. Dalam keadaan sedih dan pilu ini, beliau berusaha merapatkan diri dengan Sayyid Rashid Rida’ serta murid-muridnya. Di sinilah titik permulaan berdirinya Ikhwanul Muslimin, satu harakah Islam yang besar dan tersusun untuk menghancurkan Jahiliyah Modern dengan segala pemikirannya. Beliau mulai mendidik orang-orang dengan penuh sabar tentang pentingnya Islam dalam kehidupan individual dan masyarakat.[2]

Gerakan ini didirikan di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928. Pendirinya adalah Hassan Al-Banna bersama enam tokoh lainnya, yaitu; Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi. Pada tahun 1930, Anggaran Dasar Ikhwanul Muslimin dibuat dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul Muslimin pada 24 September 1930. Pada tahun 1932, struktur administrasi Ikhwanul Muslimin disusun dan pada tahun itu pula, Ikhwanul Muslimin membuka cabang di Suez, Abu Soweir dan al-Mahmoudiya. Pada tahun 1933, Ikhwanul Muslimin menerbitkan majalah mingguan yang dipimpin oleh Muhibuddin Khatib. Kemudian pada tahun 1934, Ikhwanul Muslimin membentuk divisi Persaudaraan Muslimah. Divisi ini ditujukan untuk para wanita yang ingin bergabung ke Ikhwanul Muslimin. Walaupun begitu, pada tahun 1941 gerakan Ikhwanul Muslimin masih beranggotakan 100 orang, hasil seleksi dari Hassan Al-Banna.[3]

Ikhwanul Muslimin atau sering juga disebut “al-Ikhwan” merupakan salah satu jamaah dari umat Islam yang mengajak dan menuntut ditegakkannya syariat Allah dan hidup di bawah naungan Islam dengan pemahaman yang benar yang merasuk dalam akal dan fikrah, serta dengan syariah yang mengatur al-jawarih (anggota tubuh), perilaku dan politik. Ikhwan di Mesir di sepanjang sejarahnya telah terlibat secara aktif dalam gerakan dakwah yang inten dengan tujuan ingin menjadikan rakyat Mesir orang-orang yang taat dan komit terhadap nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup mereka. Karena itu, gerakan al-Ikhwan yang sekarang sudah berkembang di hampir 80 negara itu, terus melanjutkan misinya dengan mendidik masyarakat agar memahami, menerima, dan mengamalkan Islam.[4]

Dalam mewujudkan tujuannya itu, langkah-langkah yang diambil Jamaah Ikhwan, mendidik anggotanya dan masyarakat luas, dimulai dari membentuk pribadi muslim, rumah tangga Islami, masyarakat Islami, pemerintahan Islami, menegakkan khilafah, dan tatanan dunia baru, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semuanya dijalankan melalui dakwah. Mengajak semua manusia agar menerima agama (Islam), secara ihsan dan bijak, dan tanpa tergesa-gesa.[5]

Untuk mencapai tujuannya itu, para pemimpin Ikhwan dengan penuh kesabaran, teliti, dan menghindari untuk tidak terjerumus ke dalam perangkap kekuasaan, yang belum memiliki landasan nilai-nilai Islam yang kokoh. Karena itu, Ikhwan lebih banyak berkecimpung dalam dakwah. Hasan al-Banna sebagai ‘muasis’ (pendiri) Jamaah Ikhwan, menegaskan, keterkaitan Ikhwan dengan masalah politik (siyasah), semata hanyalah perhatian Ikhwan terhadap masalah-masalah keumatan semata.

Ikhwan yang sangat peduli dengan dakwah telah melahirkan banyak ulama dan para pemikir yang sekarang mempunyai sumbangan yang berharga bagi kehidupan. Seperti Syeikh Yusuf Qardawi (mengarang fiqh zakat), Syeik Mohamad al-Gazali (mengarang shirah Nabawiyah), Syeikh Sayyid Sabiq (fiqh sunnah), Sayyid Qutb (mengarang buku ma’alami fi thoriq dan tafsir fi dzilali al-Quran), Ramadhan al-Buthi, Ali Audah, Said Hawa (al-Islam), Hasan Turabi, dan sejumlah tokoh lainnya. Generasi baru Ikhwan lebih banyak lagi yang memiliki kemampuan ‘ilmi’ (ilmu). Karena tujuan Jamaah Ikhwan ingin mendidik dan mengajarkan nilai Islam kepada masyarakat secara luas.

Jamaah Ikhwan di berbagai negara berusaha melakukan tranformasi politik, dan kemudian mendirikan partai politik sebagai wasilah (sarana) untuk melakukan perubahan. Seperti di Aljazair ada Partai Hamas, di Yaman Partai Ishlah, di Tunisia Partai an-Nahdah, di Maroko Partai Keadilan, di Yordania Partai Front Aksi Islam, dan beberapa negara Teluk lainnya termasuk juga yang terjadi di Indonesia

 

 

 

 

  1. PEMBAHASAN
  2. Pemikiran Ikhwanul Muslimin
  3. Biografi al-Banna

Apabila mempelajari biografi Hasan al-Banna akan nampak dengan jelas bahwa al-Banna mengembangkan ide-ide keislamannya berdasarkan pada konsep-konsep Tasawwuf. Dalam beberapa tulisan-tulisannya, al-Banna lebih banyak menggunakan istilah-istilah Tasawwuf dengan mengutip pemikiran klasik al-Ghazali maupun Syafi’i. Buku yang ditulisnya sendiri dalam bentuk memoar sebagian besar menceritakan perjalanan spiritualnya bersama tokoh-tokoh Tasawwuf yang terkenal di Mesir.[6] Sejak kecil dia telah menjadi pengikut Tasawwuf al-Hasafiyah karenanya istilah-istilah dalam organisasi Ikhwanul Muslimin menggunakan nama-nama yang biasa dipakai dalam khazanah Tasawwuf. Nama Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan mencirikan sebutan “ikhwan” yang biasa dipakai oleh kelompok Tasawwuf dalam menyebut sesama anggota kelompok Tasawwuf.  Keterlibatan al-Banna dalam kelompok Tasawwuf selama lebih dari 20 tahun tentu berbekas pada organisasi yang dibentuknya terutama dalam hal rekruitmen anggota dan hubungan antara pemimpin dan anggota jamaahnya.[7]  Bahkan tidak ada bukti yang dapat ditemukan dalam tulisan-tulisannya maupun pernyataan saksi sejarah bahwa al-Banna menyatakan tidak lagi mengikuti ajaran Tasawwuf.[8]  Semua ini tercermin dalam tulisan-tulisan dan program-program dakwahnya yang cenderung mencari titik temu diantara perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan umat. Dimensi Tasawwuf juga nampak dalam bentuk kecenderungan untuk berperan sebagai mediator dan bersikap kompromistis dalam setiap menghadapi persoalan maupun konflik.[9]

Secara umum Hasan al-Banna adalah seorang guru yang memiliki latar belakang religius yang kuat dengan orientasi tradisionalis dan modernis.[10] Dia bukanlah tipikal pemikir seperti Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh maupun figur-figur reformis Islam lainnya. Dia adalah seorang tokoh agama yang kharismatik dengan kemampuan untuk mengarahkan individual untuk bergabung dalam sebuah kelompok jamaah yang taat.  Al-Banna mampu menciptakan sebuah wadah gerakan yang efektif dan mampu untuk mengaplikasikan ide-ide keagamaannya. Keunikannya sosok ini dibanding dengan tokoh-tokoh Islam sezamannya di samping kemampuannya sebagai orator dan pemimpin gerakan adalah bahwa al-Banna tidak pernah mengikuti pendidikan formal agama secara khusus. Dia adalah lulusan Universitas Darul Ulum di Kairo dengan spesialisasi di bidang pendidikan.

Al-Banna dalam aktifitas dakwahnya selalu berusaha untuk menyatukan orang-orang yang berasal dari aliran yang berbeda dan menghindari perselisihan dalam urusan agama.[11] Pengalaman keagamaan dalam persaudaraan Tasawwuf yang diterimanya selama menjadi anggota tarekat Hasafiyah Shadziliyah telah mengalami internalisasi dan tercermin dalam personalitasnya. Namun demikian, orientasi Tasawwufnya tidaklah membuat al-Banna kemudian melupakan persoalan-persoalan dunia tetapi sebaliknya justru membuatnya untuk melakukan aktifitas-aktifitas sosial dan politik untuk melakukan perubahan.[12]

Pada awalnya Ikhwanul Muslimin adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan aspek religius and sosial masyarakat Mesir. Di samping itu gerakan ini juga bertujuan untuk menandingi gerakan misionaris Kristen di Mesir yang sedang marak.[13] Setelah mengamati berbagai persoalan sosial dan politik negaranya yang lebih banyak mendapatkan pengaruh peradaban Barat, al-Banna merasakan bahwa rakyat Mesir telah mengalami degradasi moral dan agama. Masyarakat dianggapnya semakin jauh dari ajaran-ajaran Islam dan membuatnya merasa perlu untuk mengembalikan masyarakat Mesir itu pada naungan Islam.[14]

Perkembangan selanjutnya IM mulai mengembangkan perannya untuk terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan Mesir dan dunia Arab dari dominasi dan penjajahan asing. Untuk mencapai tujuannya, al-Banna menggagas sebuah pemikiran keislaman dan gerakan yang berdasarkan pada gerakan ishlahul ummah (perbaikan umat). Dakwah al-Banna mendapatkan sambutan luas masyarakat Mesir dan berhadapan dengan rezim pemerintah yang korupsi dan pro penjajah.

IM adalah perpaduan antara dimensi spiritual dan sosial yang mampu untuk menggerakkan anggota-anggotanya selalu meningkatkan kualitas moral spiritual guna menciptakan perubahan sosial.[15] Al-Banna memandang tidak ada kontradiksi antara tujuan spiritual tasawuf dengan aktifitas sosial.[16] Metode dan model dakwah IM menurutnya merupakan proses transformasi intelektual dan sosial dari perjalanan Tasawwuf dalam hidupnya.[17] Teman spiritual al-Banna sendiri ketika ketika bergabung tarekat Hasafiah, Ahmad Syukri, diangkatnya sebagai wakil IM di Cairo.[18]

Gaya akomodasi Hasan al-Banna juga nampak dari usahanya untuk mendeskripsikan gerakan IM sebagai wadah dari berbagai macam orientasi dan pemikiran. Baginya IM adalah gerakan yang bercirikan pada (1) dakwah Salafiyah (dakwah salafiyyah) yang berlandaskan pada Qur’an and Sunnah; (2) tarekat suni (thariqah sunniyyah) yang mencontoh perjalanan spiritual Nabi Muhammad; (3) hakekat Tasawwuf (haqiqah sufiyyah) yang mementingkan kebaikan dan kesucian; (4) organisasi politik (hayah siyasiyyah) yang menginginkan perubahan politik dari dalam; (5) asosiasi olahraga (jama’ah riyadiyah) yang mengutamakan kesehatan dan kekuatan fisik; (6) jaringan intelektual dan budaya (rabithah ‘ilmiyyah thaqafiyyah) yang berusaha meningkatkan kualitas intelektual dan pengetahuan anggotanya; (7) amal usaha (shirkah iqtishadiyyah) yang menganjurkan anggota untuk melakukan aktifitas ekonomi; (8) organisasi sosial (jama’ah ijtima’iyyah) yang berusaha untuk mengembangkan kekuatan masyarakat.[19]

  1. Paham dan Akidah Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi Islam berlandaskan ajaran Islam. Ia merupakan salah satu jamaah dari beberapa jamaah yang ada pada umat Islam, yang memandang bahwa Islam adalah dien yang universal dan menyeluruh, bukan hanya sekedar agama yang mengurusi ibadah ritual (shalat, puasa, haji, zakat, dll) saja. Tujuan Ikhwanul Muslimin adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan dakwah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.[20]

Ikhwanul Muslimin menolak segala bentuk penjajahan dan monarki yang pro-Barat. Asumsi ini bisa dibenarkan oleh fakta bahwa hingga saat ini kita menyaksikan bagaimana gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang saat ini menjadi oposisi pemerintah masih eksis melawan semua intervensi Barat dan Yahudi di dunia Islam. Begitu juga semua Partai Politik Islam di dunia serta ormas-ormas yang mengadopsi pemikiran Ikhwanul Muslimin hingga saat ini masih konsisten menolak untervenasi Barat di dunia Islam, mereka juga masih tegas “berteriak dan berjuang” bahwa Islam adalah solusi dari semua permasalahan umat Islam saat ini, dan kembali kepada konsep universalitas ajaran Islam adalah suatu “keniscayaan” Maka wajar, Barat dan Yahudi menganggap Ikhwanul Muslimin dan semua gerakan yang berafiliasi kepadanya sebagai musuh nomor satu.

Paham dasarnya, Ikhwanul Muslim­in bertujuan untuk membela Islam, sebab Islam adalah akidah dan ibadah, negara dan bangsa, moral dan materi, toleransi dan kekuatan, serta peradaban dan undang-undang. Hakekat Islam adalah agama dan negara, pemerintah dan rakyat, mushaf dan pedang, dan sesungguhnya khilafah dikaruniai oleh Tuhan kepada umat Islam untuk mengurus umat manusia di muka bumi ini.[21]

Pesatnya perkembangan gerakan Ikhwanul Muslimin di Isma’iliyah, hanya membutuhkan waktu  4 tahun.[22] Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya cabang-cabang di seluruh daerah Terusan Suez. Langkah awal mereka adalah mendirikan mesjid-mesjid, sekolah-sekolah untuk kaum ibu muslimah, pusat-pusat pengajian, industri-industri rumah tangga, gelanggang olah raga, dan klinik.[23]

Setiap cabang al-Ikhwan merupakan kesatuan roh dan hati, yang disatukan oleh tujuan yang luhur dan cita-cita, satu penderitaan dan satu perjuangan. Kesatuan harmonis ini ada, karena antara satu dengan lainnya saling mengingat, saling menyayangi, dan saling menghargai. Seluruh cabang ini terikat kuat dan bersatu dengan markas umum, baik maknawi, kerja, maupun penampilan. Bagaikan gugusan bintang yang bersinar terang, yang mengitari porosnya yang kokoh, demi terwujudnya firman Tuhan dalam QS al-hujurat/49: 10 yang berbunyi: إنما المؤمنون إخوة (sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara).[24]

Dalam sejarah Islam, Gerakan al-Ikhwan ini, secara aktif terlibat dalam kegiatan politik pada dekade 1930, mengembangkan kegiatan atletik dan kemiliteran pada beberapa kelompok lainnya. Sukarelawan Ikhwanul Muslimin, terjun membantu pemberontakan Arab di Palestina tahun 1936-1939. Kelompok persaudaraan ini, mengirimkan para pejuang gerilyawan yang turut berjuang di Terusan Suez dan memprakarsai demonstrasi kekuasaan dan aksi mogok. Pada tahun 1948-1949, demonstrasi tersebut menjadi penyalur kebencian masyarakat terhadap pemerintahan Inggris dan kegagalan sistem politik liberal.[25]

Adapun tema sentral perjuangan politik al-Ikhwan al-Muslim­n, ada dua, yaitu:

  1. Kemerdekaan Mesir dan negara-negara Islam lainnya dari cengkaraman kekuasaan asing.
  2. Mendirikan pemerintahan Islam berdasarkan Alquran dan Hadis, yang di dalamnya berlaku norma-norma Islam seutuhnya.[26]

Negara Islam yang dimaksud oleh al-Ikhwan adalah berbentuk khilafah, sebagaimana yang pernah ada di zaman al-Khulafa‘ al-Rasyidin. Al-Ikhwan sangat menentang konsep negara sekuler yang diinginkan oleh sebagian pambaru di Mesir. Al-Ikhwan yakin bahwa khilafah adalah negara pemersatu umat Islam sedunia dan pelaksana syariat untuk semua umat Islam. Khilafah itu wajib menjalankan syariat Islam sepenuhnya, sebab Islam adalah sebuah sestem perundang-undangan yang lengkap untuk kehidupan manusia, yang disebut al-nizham al-hayat. Di dalam Islam, terdapat aturan tentang sistem politik (al-nizham al-siyasiy), sistem ekonomi (al-nizham al-iqtihad), sistem kemasyarakatan (al-nizham al-ijtima‘iy), sistem kenegaraan (al-nizham al-dawliy), dan sistem perundang-undangan (al-nizham al-hukmiy). Untuk mewujudkan cita-citanya membangun khilafah, al-Ikhwan memulai dari tahap membentuk pribadi Muslim (al-rajul al-muslim), yakni seorang muslim yang pikiran, akidah, akhlak, dan prilakunya mencerminkan pribadi yang Muslim. Selanjutnya, ia membentuk rumah tangga Muslim (al-bait al-muslim), yaitu suatu keluarga yang pikiran, akidah, dan prilakunya dijiwai oleh ajaran Islam. Setelah itu, pembentukan bangsa Muslim (al-sya‘b al-muslim). Dengan adanya bangsa Muslim ini, usaha membentuk pemerintahan Muslim (al-huk­mat al-muslimat) tidak sulit. Pemerintahan Islam ini pada mulanya bersifat lokal, tetapi pada akhirnya akan meliputi segenap wilayah negeri Muslim dan mempersatukannya sebagai satu negara khilafah.[27]

Al-Ikhwan memandang batas negara itu berdasarkan akidah, bukan batas geografis. Menurut  Hasan al-Banna, setiap wilayah yang di dalamnya ada seorang muslim yang mengucapkan “tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah rasul Allah”, maka wilayah itu merupakan tanah air baginya. Ia berhak memperoleh kehormatan, kesucian, kecintaan, keikhlasan, serta berjihad untuk kebaikannya. Seluruh muslim yang berada dalam wilayah tersebut, merupakan keluarga dan saudara kami (ikhwanuna).

Dalam perpolitikan di berbagai negara, Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam proses demokrasi sebagai sarana perjuangannya, sebagaimana kelompok-kelompok lain yang mengakui demokrasi. Contoh utamanya adalah Ikhwanul Muslimin di Mesir yang mengikuti proses pemilu di negara tersebut.

  1. Mahmud Jami’ menyebutkan bahwa Imam Hasan Al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin telah merinci manhaj gerakan ini ke dalam tujuh tujuan(orientasi) gerakan dakwah mereka;[28]
  • Ikhwanul Muslimin menginginkan seorang muslim yang lurus dalam pemikiran, akidah, akhlak, perasaan, amal dan perilakunya.
  • Ikhwanul Muslimin menginginkan rumah muslim dalam pemikiran, akidah, akhlak, perasaan, amal dan perilakunya. Karena itu, mereka bertekad memperhatikan wanita sebagaimana perhatian mereka kepada laki-laki, atau kepada anak-anak sebagaimana perhatian mereka kepada pemuda. Itulah keluarga yang ingin mereka bentuk.[29]
  • Ikhwanul Muslimin menginginkan generasi muslim dalam semua itu. Mereka bertekad menyampaiakan dakwah Ikhwanul Muslimin kepada setiap rumah dan agar suara mereka didengar disegala tempat dan agar pemikiran kita tersebar ke desa-desa, kota-kota, tempat-tempat perkumpulan dan kota-kota kecil, tanpa pernah merasa lelah dan tidak meninggalkan
  • Ikhwanul Muslimin menginginkan “pemerintahan Muslim” yang memimpin generasinya agar masuk ke mesjid dan mengajak manusia agar menerima petunjuk Islam. Ikhwanul Muslimin tidak mengakui undang-undang pemerintahan apapun yang tidak bersumber dari Islam dan tidak mengakui partai-partai politik yang dibujuk orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam agar memilihnya. Ikhwanul Muslimin akan menghidupkan undang-undang Islam dengan segala realitas dan resikonya, serta membentuk Negara Islam yang didasarkan atas undang-undang Islam tersebut.
  • Ikhwanul Muslimin mengingnkan agar setiap kelompok di Negara Islam yang dipecah belah oleh “politik Barat” dan dihilangkan kesatuannya oleh ketamakan Eropa agar bergabung dengan kita. Ikhwanul Muslimin tidak mengakui adanya perpecahan politik itu dan Ikhwanul Muslimin tidak menerima kesepakatan dunia yang menjadikan Negara-negara Islam sebagai Negara-negara kecil yang lemah dan terpecah belah, sehingga memudahkan para penajajah untuk menelannya. Ikhwanul Muslimin tidak akan tinggal diam untuk membebaskan generasi Islam dari penjajahan. Karena itu, Mesir, Syiria, Irak, Hijaz (Arab Saudi), Yaman, Libia, Tunis, Aljazair, Maroko dan setiap jengkal tanah yang didalamnya ada seorang muslim yang mengatakan, “La ilaha illallah”. Semua itu adalah Negara kita yang besar, yang kita akan berusaha untuk membebaskan, memerdekakan dan menyelamatkannya sehingga setiap bagian itu akan bergabung dengan bagian-bagian lainnya.
  • Ikhwanul Muslimin menginginkan agar suatu saat nanti bendera Allah berkibar tinggi di tempat-tempat yang membantu Islam itu, suara azan dikumandangkan didalamnya dengan kalimat “Tahlil dan Takbir”.
  • Yang terakhir, IM ingin menginformasikan dakwah mereka kepada dunia, agar dakwah itu sampai kepada semua manusia, memenuhi segala penjuru bumi dan agar setiap orang yang sombong tunduk kepadanya, sehingga tidak terjadi fitnah dan semua agama menjadi milik Allah. Pada saat itulah orang-orang mukmin akan berbahagia dan mendapatkan pertolongan Allah yang Maha Menolong siapa saja yang Dia kehendaki dan Dia Maha Agung lagi Maha Penyayang.

Dari ketujuh poin orientasi, paradigma dan “manhaj” atau sistem gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gerakan ini tidak bisa dipungkiri merupakan gerakan dakwah yang paling elegan dan universal dari segi manhaj dakwahnya dibandingkan dengan beberapa gerakan dakwah lainnya yang kebanyakan hanya berkutat pada satu sisi serta meninggalkan sisi lainnya.

Universalitas manhaj gerakan ini bisa kita kaji dalam buku panduan dakwah mereka yang berjudul; “Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin” yang berisi kumpulan surat-surat Hasan Al-Banna, pendiri gerakan tersebut.[30]

  1. Konsepsi Politik menurut Ikhwanul Muslimin.

Hasan Al-Banna (Mursyid ‘Aam pertama jamaah ikhwan) pernah memaparkan konsepsi politik ketika berbicara mengenai hubungan antara Islam dengan politik dan sikap seorang muslim terhadapnya. Beliau berpendapat bahwa:  “ politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. Ia memiliki dua sisi: internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan sisi internal politik adalah “mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan. Sedangkan yang dimaksud dengan sisi eksternal politik adalah “ memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya.[31]

Hasan Al-Banna, dengan gamblang mengaitkan antara aqidah dan aktivitas politik. Ia berkata, “ Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang politikus, mempunyai pandangan jauh kedepan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya.[32] Selanjutnya, Hasan Al-Banna mengatakan,“Sesungguhnya kami adalah politikus dalam arti bahwa kami memberikan perhatian kepada persolan-persoalan bangsa kami, dan kami bekerja dalam rangka mewujudkan kebebasan seutuhnya.” [33]

Definisi ini dipandang sebagai definisi politik transformatif (berorientasi kepada perubahan) dan lebih luas dibandingkan dengan definisi politik prespektif modern yang hanya memfokuskan kepada aktivitas struktur-struktur organisasi politik maupun pelaku politik. Karenanya, menurut ikhwan, politik adalah upaya memikirkan persoalan internal dan eksternal umat, memberikan perhatian kepadanya, dan bekerja demi kebaikan seluruhnya. Ia berkaitan dengan aqidah dan akhlak serta bertujuan untuk melakukan perubahan.

Di dalam risalah pergerakan ikhwanul muslimin Hasan al-Banna memaparkan bahwa “ Sesungguhnya dalam Islam ada politik, namun politik yang padanya terletak kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah politik kami.”[34] Hal ini sejalan dengan pandangan ikhwan tentang dakwah, dakwah ikhwan adalah dakwah yang hanya dapat dilukiskan secara integral oleh kata “islamiyah” (إسلامية).[35] Kata islamiyah mempunyai makna luas, ikhwan memandang bahwa Islam adalah nilai yang komprehensif mencakup seluruh dimensi kehidupan.

  1. Karakteristik Masyarakat Muslim Perspektif Hasan Al-Banna.

Hasan Al-Banna mempunyai pandangan tentang karakteristik Masyarakat muslim, ia berpendapat bahwa karakteristik masyarakat muslim adalah : Ia berdiri di atas landasan aqidah, yang terefleksikan pada peribadahan kepada Allah swt. Semata dalam keyakinan, simbol-simbol keislaman, dan ibadah individunya, juga dalam peraturan dan undang-undangnya. Ideologi adalah fondasi, yang oleh Islam diletakkan sebagai dasar dari pilar-pilar lainnya seperti kelas sosial, kepentingan ekonomi, atau lainnya. Karakter ini merupakan hal yang membedakan antara masyarakat muslim dengan masyarakat lainnya.[36] Kemudian Hasan Al-Banna menggambarkan perubahan sosial dengan melihat urgennya asas-asas masyarakat muslim sebagai dasar reformasi sosial.

Hasan Al-Banna menjelaskan tentang asas-asas yang di atasnya tertegak masyarakat muslim, yang dianggapnya sebagai dasar-dasar reformasi sosial yang lengkap, yaitu :[37]

  1. Memperhatikan aspek moral dan melindungi masyarakat dari tindak kriminal dan kemungkaran.
  2. Memperhatikan keluarga dan mendudukkan status perempuan secara proporsional.
  3. Menekankan kesetiakawanan, solidaritas sosial dengan berbagai jenisnya, juga persatuan.
  4. Tanggung jawab negara kepada Islam dan dakwah Islam.
  5. Pemberian tanggung jawab reformasi sosial kepada individu.

Hasan Al-Banna menggambarkan kekhasan masyarakat muslim, secara otomatis, proses pembentukannya juga bersifat khas. Yaitu dengan cara mewujudkan adanya kelompok manusia yang menerima aqidah Islam dan mengakui bahwa ia tidak beribadah kepada selain Allah, baik dalam kayakinan, ibadah, Syi’ar, aturan, maupun undang-undang. Kelompok ini melaksanakan dengan nyata dalam perjalanan hidupnya secara keseluruhan, berdasarkan asas ini. Ketika itu, terjadilah kelahiran atau pembentukan masyarakat baru. Unsur-unsur dari hal itu adalah, pertama, sekelompok manusia. Kedua, terdidik di atas aqidah. Ketiga, kehidupannya diatur dengan landasan aqidah, seutuhnya.[38] Sehingga Hasan al-Banna menekankan pendidikan (tarbiyah) adalah jalan utama (thariq asasi) untuk mewujudkan masyarakat muslim.[39]

  1. Perubahan Sosial Perspektif Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin mempunyai pandangan, bahwa keyakinan yang kuat yang harus tertanam dalam jiwa dan kebangkitan ruh yang harus mempunyai pengaruh nyata dalam kehidupan muslimin. Ikhwanul Muslimin meyakini untuk menuju ke sana, harus didahului dengan kebangkitan amal yang melibatkan pribadi, keluarga, dan masyarakat.[40]

Kebangkitan ruh ini akan berpengaruh dalam diri seorang muslim. Ia pun menjadi figur pribadi ideal sebagaimana yang dikendaki Islam. Perbaikan dalam skala individu akan berpengaruh bagi perbaikan keluarga, karena keluarga merupakan kumpulan individu. Apabila sudang terbangun keluarga yang shalih, umat pun akan menjadi shalih, karena umat merupakan kumpulan keluarga. Dengan kata lain, sesungguhnya keluarga adalah miniatur umat, sementara umat adalah keluarga besar.[41]

  1. Konsepsi tentang Pemerintahan dan Kekuasaan Negara

Sikap pemikiran Hasan Al-Banna (ikhwanul Muslimin) terhadap pemerintahan, berkaitan erat dengan pemahaman akan esensi Islam dan Aqidahnya. Islam-sebagimana yang dipersepsikan Ikhwanul Muslimin-menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilarnya.[42] Sejak awal Ikhwan menolak ide pemisahan antara agama dengan negara, atau dengan politik. Semua pemikir mereka menyebutnya sebagai konsepsi yang seakan-akan sudah menjadi aksioma, atau urusan besar agama yang harus benar-benar dipahami. Konsepsi itu tersimpul dalam ungkapan, bahwa Islam adalah aqidah dan sistem, agama dan negara. Sehingga penegakan pemerintahan Islam adalah salah satu prinsip aqidah atau kewajiban Islam (tegaknya pemerintahan Islam adalah wajib).[43]

Ikhwan mendefinisikan pemerintahan Islam sebagai : ” Pemerintahan yang para pejabatnya adalah orang-orang Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam dan tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan, serta konstitusinya bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah. Yakni, menerapkan syari’at Islam.Ikhwan memandang bahwa pemerintahan Islam memiliki kaidah-kaidah yang tercermin dalam ulasan Al-Banna – ketika membicarakan tentang problematika hukum di mesir dan bagaimana memecahkannya-berupa karakteristik atau pilar-pilar pemerintahan Islam. Ia berpendapat bahwa pilar-pilar itu ada tiga, yaitu :[44]

  • Tanggung jawab pemerintah, dalam arti bahwa ia bertanggungjawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintahan, tidak lain adalah praktek kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintah, untuk memelihara kepentingan bersama.
  • Kesatuan umat. Artinya, ia memiliki sistem yang satu, yaitu Islam. Dalam arti, ia harus melakukan amar ma’ruf nahi munkar dan nasihat.
  • Menghormati aspirasi rakyat. Artinya, di antara hak rakyat adalah mengawasi para penguasa dengan pengawasan yang seketat-ketatnya, selain memberi masukan tentang berbagai hal yang dipandang baik untuk mereka. Pemerintah harus mengajak mereka bermusyawarah, menghormati aspirasi mereka, dan memperhatikan hasil musyawarah mereka.

Hasan Al-Banna (ikhwanul Muslimin) menggambarkan sifat-sifat pemerintahan islam dalam prinsip yang diberi nama ”Teori Pembatasan Kekuasaan Pemerintah” yang diungkapkan oleh Audah. Disebutkan bahwa pemerintahan islam didasarkan kepada tiga prinsip utama, yaitu:[45]

  • Menentukan batas-batas kekuasaan pemerintah. Penguasa tidak boleh melanggarnya, dan jika melakukan pelanggaran itu, kerjanya dianggap tidak sah. Kekuasaanya dibatasi dengan berbagai komitmen dan kewajiban yang telah digariskan. Ia harus mengikuti syariat yang tidak membolehkan penguasa kecuali hal-hal yang dibolehkan untuk setiap indivdu, juga mengharamkan untuknya sesutau yang diharamkan atas setiap individu.
  • Pertanggungjawaban pemerintah atas segala pelanggaran dan kesalahannya.
  • Otoritas rakyat untuk menurunkan pejabat. Islam telah menegaskan kekuasaan rakyat atas pemerintah.

Menurut Hasan Al-Banna (Ikhwanul Muslimin) menggambarkan bahwa sumber kekuasaan adalah satu, yaitu kehendak rakyat, kerelaan dan pilihan mereka secara bebas dan suka rela. Artinya, ikhwan meyakini bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan.

Hasan Al-Banna berpendapat bahwa sistem politik atau pemerintahan diselenggarakan sesuai dan dalam kerangka landasan-landasan tertentu yaitu, Syura (musyawarah), hurriyah (kebebasan), musawah (persamaan), ’adl (keadilan), ta’ah (kepatuhan), dan amar ma’ruf nahi munkar. Hasan Al-Banna berpendapat bahwa anggota syuro terdiri atas, pertama, para ahli fiqh yang mujtahid, yang pernyataan-pernyataannya diperhitungkan dalam fatwa dan pengambilan hukum. Kedua, pakar yang berpengalaman dalam urusan publik. Ketiga, Semua orang memiliki kepemimpinan terhadap orang lain. Mereka ini disebut dengan ahlul halli wal ’aqdi.[46]

Kekuasaan Negara menurut pandangan Ikhwan, Kekuasaan negara (islam) ada lima, yaitu: tanfidziyah (eksekutif), Tasyri’iyah (legislatif), Qhadaiyah (yudikatif), kekuasaan kontrol dan evaluasi, dan kekuasaan moneter. Rancangan konstitusi baru menyebutkannya sebagai ”tugas negara”. Ikhwan telah menetapkan bahwa karena sistem parlementer konstitusional adalah sistem yang sesuai dengan sistem pemerintahan Islam, maka menjadi suatu keharusan jika dilakukan pemisahan antara berbagai  kekuasaan itu dan pembatasanya fungsi masing-masing.[47]  Pandangan  Kekuasaan Eksekutif Menurut Ikhwan. Eksekutif dijabat oleh presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri yang membawahi berbagai departemen. Presiden bisa saja disebut hakim, imam, atau khalifah. Penegakan kepala negara adalah fardhu Kifayah. Bagi kaum Muslimin wajib ’ain hukumnya untuk memilih kepala negara jika jabatan itu kosong. Orang yang dipilih untuk jabatan itu harus memenuhi beberapa syarat. Sebagian di antaranya telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu muslim, laki-laki, mukallaf, dan adil. Sebagian lainnya masih diperselisihkan, misalnya berilmu, mencapai derajat ijtihad, kemampuan fisik, berkebangsaan Quraisy. Ikhwan menegaskan bahwa satu-satunya cara pengangkatan kepala negara adalah melalui pemilihan ahlul halli wal’aqdi (anggota Dewan Umat) yang dipilih oleh rakyat dan kesediaan yang bersangkutan untuk menerima jabatan itu. Jabatan kepresidenan merupakan ”kontrak” antara Dewan Umat dan presiden.

            Ikhwan menegaskan bahwa kepala negara bertanggungjawab kepada Dewan Umat tentang tindakan-tindakannya dalam mengurus negara, baik secara politik maupun secara hukum. Ikhwan Menyebutkan bahwa kepala negara adalah wakil. Karena itu, bila ia tidak memenuhi syarat wakalah (perwakilan), sepantasnya diturunkan dari jabatannya.[48]

  1. Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Dakwah di Indonesia

Pasca kemerdekaan Indonesia pengaruh Ikhwanul Muslimin atas gerakan dakwah di Indonesia sangat terasa. Itu adalah dampak dari interaksi tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan dengan tokoh Ikhwanul Muslimin. Ada  di empat babak pengaruh terhadap gerakan dakwah di Indonesia, yaitu pertama, terhadap Masyumi pasca kemerdekaan; kedua, terhadap Masyumi di masa Orde Baru; ketiga, terhadap gerakan tarbiyah; dan keempat perpolitikan di era reformasi.

  1. Pengaruhnya terhadap Masyumi pasca Kemerdekaan

Interaksi gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin dengan dakwah di Indonesia pertama kali melalui jamaah haji dan pendatang Arab sekitar tahun 1930. Secara formal terjadi di masa kemerdekaan  saat KH. Agus Salim datang ke Mesir membawa rombongan delegasi dalam rangka mencari dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Pemimpin Ikhwanul Muslimin, hasan al-Banna, bertemu dengan delegasi tersebut. Pikiran-pikiran yang diperjuangkan Ikhwanul Muslimin  semakin berkembang di Indonesia setelah M. Natsir memimpin partai yang mengadopsi ajaran Ikhwanul Muslimin, yaitu Partai Masyumi.[49]

Masyumi didirikan oleh Konggres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945. Hadir 500 utusan dari hampir semua  organisasi Islam yang ada sebelum perang dan di masa pendudukan Jepang. Konggres memutuskan untuk mendirikan  Majelis Syuro Pusat bagi umat Islam Indonesia sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam. Jadi, pembentukan Masyumi adalah keputusan dari “seluruh umat Islam Indonesia”.

Setidaknya ada delapan organisasi besar yang menjadi tulang punggung Masyumi, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), al-Irsyad, Mai’iyatul Wasliyah, al-Ittihadiyah dan persatuan Ulama seluruh Aceh (PUSA). Namun pada tahun 1952 NU menyatakan  keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri.

Anggaran dasar Masyumi tahun 1945 memuat dua tujuan didirikannya Masyumi; yaitu pertama menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan negara Islam; kedua, melaksankan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan (Saksi, Oktobert 2005).  Dua tujuan itu memiliki kesamaan dengan pemikiran Hasan al-Banna yang menegaskan bahwa tiada jalan untuk melakukan perbaikan kecuali dengan menggunakan manhaj Islam. Islam adalah harapan untuk meraih kemuliaan, kejayaan dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh umat dalam berbagai bidang keilmuan, moral, kekuatan, perekonomian, undang-undang yang kokoh, penjagaan terhadap minoritas, hubungan antar negara dan lain sebagainya. Dengan demikian, para pemimpin dan pembaru memahami bahwa Islam adalah manhaj yang integral sehingga mereka bangga dengan Islam dan tidak tertipu dengan berbagai manhaj serta slogan nasionalisme sempit (al-Banna, 2005:38).

Pada tahun 1956 partai Masyumi dibubarkan oleh presiden Soekarno. Ini terjadi karena Partai Masyumi menolak ide Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin. Untuk membubarkan Masyumi, Soekarno memakai alasan bahwa beberapa pemimpin Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Bagi Masyumi ide Demokrasi Terpimpin adalah upaya Soekarno untuk mengubah demokrasi menjadi sistem pemerintahan diktatorisme.

 

 

  1. Pengaruhnya terhadap Masyumi di masa Orde Baru

Mohammad Natsir adalah seorang tokoh yang di masa Orde Lama bersikukuh dengan pendapatnya bahwa Islam tidak bisa dilepaskan dari Negara. Pikiran beliau tersebut akan mudah dipahami jika kita mengkaji ucapannya yang terkenal itu;

“ Kalau perlu hendak memperbaiki negara yang begitu keadaannya, perlulah dimasukkan kedalam dasar-dasar hak kewajiban antara yang memerintah dan yang diperintah. Harus dimasukkan kedalamnya pertalian rohani antara manusia dengan Ilahi, yang berupa peribadatan yang khalis, ialah satu-satunya alat yang sempurna untuk menghindarkan semua perbuatan rendah dan munkar. Perlu ditanamkan didalamnya budi pekerti yang luhur, suatu hal yang tidak boleh tidak, perlu untuk mencapai keselamatan dan kemajuan, perlu ditanamkan dalam dada penduduk Negara-negara itu satu falsafah kehidupan yang luhur dan suci, satu ideologi yang menghidupkan semangat untuk berjuang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akhirat. Semua itu terkandung dalam satu susunan, satu stelsel, satu kultur, satu ajaran, satu ideologi yang bernama Islam.”[50]

Setelah rezim Soekarno tumbang, Pemerintahan Orde baru di bawah presiden Soeharto tidak merehabilitasi Masyumi. Bahkan Rezim Soeharto mendapat sokongan militer menghalang-halangi tokoh Masyumi untuk tampil kembali ke pentas politik nasional. Sekali lagi alasan keterlibatan sebagian tokoh Masyumi dalam pemberontakan PRRI digunakan. Sikaf pemerintahan Orde baru terhadap tokoh-tokoh Masyumi tidak disikapi dengan aksi kekerasan. Tetapi, disalurkan dalam bentuk kritik dan sikap oposisi. Para aktivis Masyumi berpendapat bahwa perubahan baru akan terjadi jika kepemimipinan nasional diganti. Karena itu, kritik terhadap berbagai kebijakan rezim Soeharto dilaontarkan sekaligus digunakan untuk menyadarkan rakyat Indonesia atas kesewenang-wenangan kepimimpinan Soeharto.

Soeharto membalas dengan melakukan pencekalan terhadap aktivis Masyumi yang menjadi khotib sholat Jum’at. Pemerintah menilai isi khotbah yang disampaikan tokoh-tokoh Masyumi sebagai lontaran kritik dan hujatan keras. Tidak sedikit aktivis Masyumi dipenjara tanpa proses peradilan karena khotbah yang mereka sampaikan.

Pada tahun 1984, pemerintahan Soeharto menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal setiap organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kebijakan ini mendapat perlawanan dari organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Namun, perlawanan organisasi-organisasi yang ingin mempertahankan Islam sebagai asasnya, mengalami kegagalan. Pemerintah tetap kuat dengan kebijakan itu, terlebih lagi organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah bersikap kooperatif dengan pemerintah.

Penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal mengakibatkan organisasi-organisasi yang mempertahankan Islam sebagai asasnya menjadi organisasi ilegal. Ini menambah faktor yang menyulitkan Masyumi untuk bisa bangkit dan muncul lagi di pentas politik nasional. Karena itu, M. Natsir kemudian mentrans-formasi perjuangan Masyumi dari gerakan politik menjadi gerakan sosial keagamaan melalui lembaga yang bernama dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). DDII dan Bulan Bintang –kelompok bentukan aktivis Masyumi− melalui unit usaha penerbitan mereka adalah lembaga yang banyak menterjemah dan mencetak buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin.[51]

 

  1. Pengaruhnya terhadap Gerakan Tarbiyah di Indonesia

Gerakan Tarbiyah adalah babak baru gerakan Islam di Indonesia. Tarbiyah merupakan salah satu bentuk pengkaderan yang dilakukan Ikhwanul Muslimin. Jejak sistem pengkaderan ini masuk ke Indonesia bisa dirunut melalui pemikiran M. Natsir yang pernah bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin. M. Natsir selaku ketua Masyumi pernah mengirim KH. Bustami Darwis, seorang ulama Sumatera Barat yang menetap di Bandung, untuk mempelajari konsep pendidikan dan pengkaderan yang dilakukan oleh Hasan al-Banna di Mesir. KH. Bustami Darwis belajar langsung dari tokoh Ikhwanul Musliminb India yang bernama Abu Hasan Ali an-Nadwi (Sabili No. 3, Agustus 2001)

  1. Natsir melalui melalui Dewan Dakwah Islam Indonesia mendirikan masjid-masjid dan pesantren berdekatan dengan kampus perguruan tinggi negeri. Natsir melakukan kaderisasi dengan mengadakan training bagi para mahasiswa. Pada tahun 1974 DDII meluncurkan program Bina Masjid Kampus. Program ini menjadi medium pembinaan terhadap mahasiswa oleh mantan tokoh-tokoh Masyumi. Model dakwah kampus seperti ini kemudian berkembang dan menyebar ke perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Selain meluncurkan program Bina Masjid Kampus, Natsir juga mengirim kader-kadernya belajar ke Timur Tengah.

Para alumni timur tengah itu, seperti abu Ridha dan Rahman Zainudin, diminta Natsir untuk menterjemahkan buku-buku kalangan Ikhwanul Muslimin ke dalam bahasa Indonesia. Tampak bahwa Natsir sebagai tokoh Masyumi memiliki kesamaan pemikiran dengan pemikiran dakwah yang dikembangkan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Buku-buku terjemahan terbitan penerbit milik DDII, Bulan Bintang dan Media Dakwah menjadi bahan rujukan aktivis kampus dalam mengkaji Islam dan gerakan islam.

Buahnya terlihat di tahun 1989. Tampak fenomena baru di kampus-kampus perguruan tinggi negeri menunjukkan ada gairah kalangan mahasiswa untuk mendalami Islam. Sejumlah mahasiswi dan siswi-siswi SMA mulai mengenakan jilbab. Para mahasiswa memelihara janggut sebagai tanda mengikuti sunnah. Ini fenomena yang tidak ada di era tahun 1970-an.

Kebijakan pemerintah Orde Baru yang represif terhadap Islam ternyata disikapi oleh anak-anak muda dengan melakukan aktivitas kajian Islam secara sembunyi-sembunyi. Inilah embrio gerakan tarbiyah. Para mahasiswa dan pelajar SMA membentuk halaqah (kelompok-kelompok kecil) dan mengadakan pertemuan berkala untuk melakukan pembinaan, baik tentang pemahaman Islam, moral dan akhlak, dakwah dan sosial, maupun pendidikan juga pemikiran. Dalam kajian-kajian pemikiran mereka menggunakan buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Tak heran jika kemudian bermunculan penerbit-penerbit yang membanjiri publik dengan buku-buku tulisan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin.

Ali Said damanik (2002) mendeskripsikan siapa aktivis gerakan ini;

“Mereka anak-anak muda yang berbasis di mushalla dan masjid-masjid kampus ini menciptakan ruang maya di tengah masyarakat. Mereka bisa menciptakan sebuah ruang kultural yang bisa dilihat, tapi sulit untuk dilacak dan dibuktikan eksistensinya. Masyarakat sempat dibuat bingung dengan anak-anak muda yang terus lahir, tumbuh dan hidup di tengah-tengah mereka sendiri, tetapi berbeda ekspresinya dengan masyarakat kebanyakan”

Apalagi sebagian besar mereka adalah sarjana atau mahasiswa di bidang ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, biologi, kimia, fisika, teknik mesin atau teknik sipil. Jauh sekali dari latar belakang ilmu-ilmu agama. Aktivitas dakwah di perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah menengah atas hampir sebagian besar didominasi oleh gerakan tarbiyah. Mereka mewarnai kampus dan menguasai lembaga-lembaga intra kampus dan sekolah.

  1. Pengaruhnya terhadap partai Politik di Era Reformasi

Setelah rezim Soeharto tumbang pada tahun 1997, presiden baru, BJ. Habibie, membuat regulasi yang membebaskan setiap warga negara untuk bersatu, berkumpul dan berserikat membentuk partai politik. Bahkan kebijakan Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal tidak diberlakukan lagi. Kesempatan ini kemudian dipergunakan oleh elemen-elemen gerakan di Indonesia untuk membentuk partai baru. Tidak terkecuali elemen-elemen gerakan Islam.

Kalangan NU mendirikan Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Tokoh Muhammadiyah menjadi lokomotif pendirian Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) mengklaim diri sebagai partai pewaris Masyumi. Sedangkan para aktivis gerakan tarbiyah mendeklarasikan pendirian Partai Keadilan, yang sekarang berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jadi, PBB dan PKS adalah dua partai Islam yang melanjutkan perjuangan M. Natsir mengembalikan partai berasas Islam ke pentas nasional. Dalam konteks memperjuangkan syariat Islam, PBB mengusung isu Piagam Jakarta, sedangkan PKS yang menyatakan diri sebagai Partai Dakwah mengusung ide Piagam Madinah.

 

  1. PENUTUP

Negara Indonesia pada sejarahnya tidak pernah menemukan ideologi yang sempurna, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Sejak  Pemilu pertama kali usahan untuk memformilkan Syariat Islam sudah dilakukan oleh Masyumi agar Indonesia memilih untuk berideologi Islam, tetapi karena fleksibilitas umat Islam mengakibatkan usaha itu dibatalkan. Sejak keruntuhan Masyumi, partai Islam yang mendominasi adalah golongan nasionalisme, seperti PNI, NU dan Muhammadiyah sehingga format NKRI dianggap sudah sesuai dengan karakter bangsa yang plural. Sehingga hal di atas terjadi yaitu tidak  jelasnya ideologi yang dianut. Baru pada masa orde baru Soeharto menjadikan ideologi Pancasila sebagai ideologi tunggal. Tetapi format ideologi Pancasila sendiri belum dapat diimplementasikan pada semua sektor, dalam hal ekonomi contohnya, kita lebih cocok dikatakan sebagai penganut kapitalisme.

Kemunculan ideologi trans-nasional di Indonesia merupakan manget baru pada arah kebijakan dan strategi politik partai politik, terutama PKS yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Indonesia yang berafiliasi dengan Hizbut Tahrir. Kedua gerakan ini bertujuan mensyariatkan hukum-hukum negara, dan membuat persatuan seluruh dunia dalam satu format keislaman. Partai Keadilan Sejahtera ditengah keringnya ideologi partai-partai di Indoensia yang pragmatis, terutama partai Islam, PKS telah memberikan corak yang khas. Mesin partai yang bergerak dengan semangat jihad merupakan agen-agen partai yang solid dan militan, dalam Platform pembangunan PKS, mereka mampu memformulasikan antara keanekaragaman Indonesia dengan konsep permanen dan fleksibilitas Islam, walau belum diimplementasikan secara menyeluruh.  Ikhwanul muslimin, sebagai organisasi Internasional senantiasa menjadi panutan bagi PKS, dalam beberapa konsep kebijakan dan pemikiran mereka memiliki kesamaan, bahkan buku Hasan al-Banna dan para aktivis al-Ikhwan menjadi sumber rujukan PKS dalam menentukan plaftorm pembangunannya.  Ikhwanul Muslimin dan PKS berpendapat bahwa memformilkan syariah merupakan sebuah jawaban dari keterpurukan bangsa, sistem ada belum mampu membawa keadilan dan kesejahteraan karena berlandaskan kepentingan dan kekuasaan bukan berlandaskan agama. Menformalkan syariat Islam di Indonesia bukan tanpa tantangan, apalagi menjadikan Islam sebagai hukum di dunia, tetapi dengan spirit itu PKS mampu bertahan sampai saat ini, karena bisa jadi disitulah letak keberhasilan PKS dalam pemilu 2009.

Saran

Penulis dalam kesempatan kali ini memiliki saran berkaitan dengan tema yang diangkat. Menyikapi masalah benturan ideologi nasionalisme dan trans-Nasional janganlah menjadi perpecahan umat Islam, karena masalah ini akan menjadi kemelut yang akan menghancurkan nilai-nilai Islam. Hendaknya kita semua memiliki sikap kedewasaan dalam berpolitik dengan memberikan kesempatan kepada partai dengan ideologi apapun yang tidak dilarang oleh negara untuk berpartisipasi aktif membangun Indonesia dan dunia. Sebagai umat Islam, melihat  Islam terintegrasi dengan sempurna bukan hanya dalam menjalankan ritual individu, tetapi dalam bingkai yang lebih besar adalah cita-cita bersama. Tetapi langkah itu harus mengedepankan cara-cara yang baik dan bijak, karena dalam merubah tatatan sosial yang dibutuhkan adalah tranfusi amal dan akhlaq bukan sistem dan aturan.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus terus mengedepankan rakyat Indonesia dalam perjuangannya, tidak menganggap bahwa politik dan kekuasaan adalah tujuan, tetapi hal tersebut merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sehingga tidak terjebak dalam pragmatisme yang sempit dan merugikan. Dan PKS hendaknya mampu menjadi contoh dalam hal melaksanakan politik bersih yang mampu diimplementasikannya. Sehingga dalam tubuh demokrasi yang sekarang kita gunakan tentu banyak kekurangan, ini juga membutuhkan partisipasi kita dalam melaksanakan politik yang bersih, karena demokrasi juga dapat digunakan sebagai ukuran sejauh mana Islam menjadi rahmatan lil’alamin guna memecahkan masalah bangsa Indonesia. Setelah masalah bangsa ini mampu dipecahkan dengan baik, kemudian kita akan lebih mudah berbicara tentang pemecahan masalah dunia.

Daftar Pustaka

Abdul Halim Mahmud, Ali. Manhaj al-Tarbiyyah ‘Inda al-Ikhwan al-Muslim­in, diterjemahkan oleh Syafril Halim dengan judul Metode Pendidikan Ikhwan al-Muslimin Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Al-Bana, Hasan. Risalah pergerakan ikhwanul muslimin jilid 2 Jakarta : Gema Insani Pers, 1987.

____________. Memoar Hasan al-Banna, Solo: Era Intermedia, 2000.

____________. Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna  Jakarta: al-Itishom Cahaya Umat, 2005.

____________. Majmu­’ah al-Rasail al-Ikhwan al-Muslimi­n Cet.3 Solo: Era Intermedia, 2000).

Departemen Agama RI. al-Quran dan Terjemahnya, 1997

Damanik, Ali Said. Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia Jakarta: Teraju, 2002.

Fahmi, Nashir. Menegakkan Syariat Islam Ala PKS Solo: Era Inter Media, 2006.

Gilsenan, Michael. Saint and Tasawwuf in Modern Egypt: an Essay on the Sociology of Religion Oxford: The Clarendon Press, 1973.

Herry, Mohammad dkk.  Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20 Jakarta: Gema Insani, 2006.

Ibrahim,  M. Abu Rabi.  Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World  Albany: State University of New York Press, 1996.

Jami’, Mahmud.  Ikhwanul Muslimin yang Saya Kenal cet. 3 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.

Jabir, Hussain bin Muhammad bin Ali, MA. Menuju Jam’atul Muslimun Jakarta: Rabbani Press, 2001

Lihat kamus online; www.wikipedia.com

  1. Lapidus, Ira. Sejarah Sosial Umat Islam Cet.1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Ma’mun Hudaiby, Muhammad. Politik Islam Dalam Pandangan Ikhwanul Muslimin  Bandung: PT.Syamil Cipta Media, 2003.

Matta, Anis dkk. Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Solo: Era Intermedia,1999.

Mitchell, Richard. The Society of Muslim Brothers London: Oxford University Press, 1969.

Musa Husaini, Ishak.  The Muslim Brethren Westport: Hyperion Press, 1986.

Majalah Sabili, No 3 Th IX, 1 Agustus 2001

Majalah Saksi, Oktober 2005

Nu’man, Farid. Al Ikhwanul Muslimin Anugerah Allah yang Terzalimi Depok : Pustaka Nauka, 2004.

Obert Voll, John.  Islam Continuity and Change in the Modern World Essex: Westview Press, 1982.

Sembiring, Tifatul, Ir. Qiyadah Untuk Para Kader Jakarta: Bidang Arsip DPP PKS, 2007

Tempo, 30 September 2001, 82.

Thameen, Ushama. Hasan al-Banna Visi dan Mission  cet. 1 Kuala Lumpur: Syarikat R dan S, 1995.

Utsman Abdul Mu’iz, Ruslan. Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945 Solo :Era Intermedia, 2000.

Al- Qardhawi, Yusuf. Umat Islam Menyongsong Abad ke-21 Solo: Era Intermedia, 2001

_______________.  Menyatukan Pikiran para Pejuang Islam Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Zulkifli.  Konsep Jama’atul Muslimin dalam Perspektif Al-Qur’an, Skripsi: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008.

 

 

 

[1] Hasan al-Bana, Risalah pergerakan ikhwanul muslimin jilid 2 (Jakarta : Gema Insani Pers, 1987), 162.

[2] Ibid., 114.

[3] Ibid., 175.

[4] Ali Abd al-Halim Mahmud, Manhaj al-Tarbiyyah ‘Inda al-Ikhwan al-Muslim­in, diterjemahkan oleh Syafril Halim dengan judul Metode Pendidikan Ikhwan al-Muslimin cet.1(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 25.

[5] Yusuf Qardhawi, Umat Islam Menyongsong Abad ke-21 (Solo: Era Intermedia, 2001), 117.

 

[6] Hasan al-Banna, Memoar Hasan al-Banna, (Solo: Era Intermedia, 2000), 125.

[7] Richard Mitchell, The Society of Muslim Brothers (London: Oxford University Press, 1969), 3.

[8] Ibrahim M. Abu Rabi, Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World (Albany: State University of New York Press, 1996), 68-69.

[9] Michael Gilsenan, Saint and Tasawwuf in Modern Egypt: an Essay on the Sociology of Religion (Oxford: The Clarendon Press, 1973), 4.

[10] John Obert Voll, Islam Continuity and Change in the Modern World (Essex: Westview Press, 1982), 175.

[11] Ishak Musa Husaini, The Muslim Brethren (Westport: Hyperion Press, 1986), 25.

[12] Rabi, Intellectual Origins of Islamic Resurgence, 87.

[13] Al-Banna, Memoar Hasan al-Banna, 199.

[14] Mitchell, The Society of Muslim Brothers, 6.

[15] Ibid., 16.

[16] Rabi, Intellectual Origins of Islamic Resurgence, 67.

[17] Al-Banna,  Memoar Hasan al-Banna, 42-43.

[18]  Ibid., 132

[19] Al-Banna, Risalah Pergerakan 2, 227-229.

[20] Zulkifli, Konsep Jama’atul Muslimin dalam Perspektif Al-Qur’an, (Skripsi: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008), 39

[21] Hasan al-Banna, Majmu­’ah al-Rasail al-Ikhwan al-Muslimi­n, diterjemahkan oleh Anis Matta dkk., dengan judul Risalah Pergerakan Ikhwan al-Muslimun (Cet.III; Solo: Era Intermedia, 2000), 87

[22] Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 119.

[23] Ibid., 125.

[24] Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, 441.

[25] Ali Abd al-Halim Mahmud,  24-25.

[26] Yusuf al-Qardhawi, Menyatukan Pikiran para Pejuang Islam Cet. 1(Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 17.

[27] Thameen Ushama, Hasan al-Banna Visi dan Mission  cet. 1(Kuala Lumpur: Syarikat R dan S, 1995), 136.

[28] Mahmud Jami’, Ikhwanul Muslimin yang Saya Kenal cet. 3 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 14.

 

[29] Ibid., 17

[30] Anis Matta, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimi (Solo: Era Intermedia,1999),  88.

[31] Ruslan Utsman Abdul Mu’iz, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945 (Solo :Era Intermedia, 2000), 72.

[32] Ibid., 87.

[33] Ibid., 73.

[34] Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, 63.

[35] Hasan Al-Banna, Majmu’atu Rasail (Iskandariyah Mesir: Darud Dakwah), 18

[36] Ruslan Utsman Abdul Mu’iz , 251.

[37] Ibid., 253.

[38] Ibid., 254.

[39] Hasan Al-Banna, Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna (Jakarta: al-Itishom Cahaya Umat,2005), 112.

[40] Hasan Al-Banna,  175.

[41] Ibid., 176.

[42] Ibid., 297.

[43] Ruslan Utsman Abdul Mu’iz,  286.

[44] Ibid., 294.

[45] Ibid., 295.

[46] Muhammad Ma’mun Hudaiby, Politik Islam Dalam Pandangan Ikhwanul Muslimin (Bandung: PT.Syamil Cipta Media, 2003), 13.

[47] Ruslan Utsman Abdul Mu’iz, 304.

[48] Ibid, 317.

[49] Mohammad Herry dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 50.

[50] Ibid., 75.

[51] Ibid., 125

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *