Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan

Oleh:

Syarifa Khasna.1, Endang Larasati,.2, Ida Hayu Dwimawanti.3

ABSTRACT

Development of batik industry in Pekalongan have diverse effects. From the economic improvement to environmental issuesBatik industry producing waste that could potentially pollute the environment. So, The Government of Pekalongan made local regulation about Protection and Environmental Management Pekalongan. The purpose of this policy is to create the environment Pekalongan good and healthy. Various efforts have been made by the government to decrease the pollution with installation of waste water management.

This study discuss about policy evaluation batik-waste management in Pekalongan. In order to explain the results of the policy evaluation batik waste management used a qualitative research method. Subjects in this study is the government represented by the Environment Agency Pekalongan, batik entrepreneurs and communities. The method of data collection is through interviews and observations made by the selection of respondents using purposive sampling method.

Based on the evaluation by Inputs, Process, Outputs, Outcomes can be concluded that the batik-waste management policy in Pekalongan unsuccessful. It is caused by several factors such as the limited funds so that complicates the motion of the government to make some facilities and also of the low participation of batik businessman in Pekalongan.

Keywords: Evaluation Policy, Batik-Waste Management, Pekalongan

ABSTRAKSI

Dilatarbelakangi oleh perkembangan industri batik yang semakin berkembang dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah batik, maka Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah  Kota  Pekalongan  Nomor  3  Tahun  2010  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.  Adapun Tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk mewujudkan lingkungan hidup Kota Pekalongan yang baik dan sehat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkot Pekalongan dalam mengatasi pencemaran akibat limbah batik salah satunya yaitu dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal .

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan. Guna menjelaskan hasil evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik ini, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah yang diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, pengusaha batik dan juga masyarakat. Adapun metode pengumpulan datanya adalah melalui wawancara dan observasi yang dilakukan dengan pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap Input, Process, Output, Outcomes dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan tidak berhasil. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan dana sehingga mempersulit gerak dari pemerintah untuk membuat beberapa fasilitas dan juga dari rendahnya partisipasi dari pengusaha batik itu sendiri akibat keterbatasan dana.

Rekomendasi untuk kebijakan pengelolaan limbah batik diantaranya, memperbanyak koordinasi dengan lembaga lain, meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha batik dalam menangani permasalahan limbah batik, dan adanya payung hukum yang tegas.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Limbah, Kota Pekalongan

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Menjamurnya industri batik di kota Pekalongan memiliki dampak yang beragam. Dari peningkatan ekonomi penduduk setempat yang memang banyak menggantungkan hidupnya pada industri ini sampai isu lingkungan. Isu lingkungan dan pencemaran terlihat dari aktifitas pembuangan limbah yang mencemari lingkungan. Sebagai industri kecil dan menengah, kerajinan batik memproduksi limbah industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

Meskipun pengelolaan mengenai limbah batik ini sudah diatur dalam perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan, akan tetapi mayoritas pengusaha batik di Kota Pekalongan masih membuang limbahnya langsung ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Adapun kendala dari pembuatan IPAL ini adalah kurangnya lahan serta biaya yang mahal sehingga sulit dijangkau mengingat industri batik di Kota Pekalongan mayoritas adalah usaha kecil. Akan tetapi, Pemerintah Kota Pekalongan sudah mengupayakan dengan membangun IPAL komunal di sentra industri batik. Nyatanya, daya tampung IPAL komunal tidak mampu menampung banyaknya limbah yang masuk.

Dari latar belakang tersebut maka dapat dilihat suatu kondisi yang kurang optimal dari upaya dari Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengelola pencemaran limbah batik. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, yaitu:

  1. Perkembangan industri batik di Kota Pekalongan memberikan dampak negatif bagi lingkungan.
  2. Masih banyak pengusaha batik yang membuang limbah langsung ke sungai tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu.
  3. Keberadaan Instalasi Pengolah Air Limbah komunal yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekalongan belum mencakup seluruh unit usaha batik.

Mengingat kompleksnya permasalahan tentang pencemaran air limbah batik di Kota Pekalongan, maka peneliti berusaha untuk mengetahui, meneliti, mengkaji serta memecahkan permasalahan tersebut dengan judul : “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan”.

  • TUJUAN
  • Menganalisis keberhasilan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan.
  • Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekalongan dalam kebijakan pengelolaan limbah batik.

C.    TEORI

1.  Kebijakan Publik

          Pendapat dari Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

          Pendapat lainnya dikemukakan oleh James Anderson dalam bukunya Public Policy Making bahwa: Kebijakan publik adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” yaitu suatu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dari beberapa konsep mengenai kebijakan publik di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Kebijakan publik sebisa mungkin bersifat adil dan seimbang dalam rangka mendorong kemajuan kehidupan bersama.

 Dalam mengeluarkan suatu kebijakan publik, pemerintah daerah selain harus memperhatikan sinkronisasi peraturan daerah tersebut dengan kebijakan nasional, juga harus memperhatikan kesinambungan antar tahapan dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan  kebijakan publik merupakan kajian yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Isa Wahyudi memberikan perumusan yang lebih dalam mengenai tahapan kebiajakan yang meliputi lima tahap, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementai kebijakan, penilaian kebijakan.

Banyak yang mengira bahwa siklus kebijakan akan berakhir setelah dilakukan evaluasi, namun dengan adanya evaluasi akan memunculkan agenda kebijakan baru dengan optimisme dan pertimbangan-pertimbangan baru. Dengan demikian, pengambil kebijakan harus memahami siklus atau tahapan dan dinamika kebijakan publik agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

  • Evaluasi Kebijakan

Menurut  Anderson  dalam  Winarno[1],  secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaann kebijakan tersebut. Sedangkan menurut  William  Dunn, evaluasi kebijakan  berkenaan  dengan  produksi  informasi  mengenai nilai-nilai  atau  manfaat-manfaat  kebijakan  hasil  kebijakan.

Evaluasi  kebijakan merupakan  persoalan  fakta  yang  berupa  pengukuran  serta  penilaian  baik terhadap  tahap  implementasi  kebijakannya  maupun  terhadap  hasil  (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah implementasi kebijakan. Evalusi kebijakan dilaksanakan dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Untuk menilai keberhasilan kebijakan perlu dilakukan pengukuran melalui beberapa indikator. Hal ini dikarenakan, apabila hanya menggunakan satu indikator saja maka hasil penilaiannya akan bias. Secara umum Bridgman & Davis mengemukakan evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator pokok, yaitu indikator input, process, outputs, dan outcomes:

  1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur lainnya.
  2. Indikator process memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
  3. Indikator outputs (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang sudah terkover dalam kebijakan tertentu, demikian seterusnya.
  4. Indikator outcomes (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Apakah dalam jangka panjang penduduk miskin dapat empowered sehingga mampu keluar dari lingkungan kemiskinan? Apakah kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi dalam jangka lama? Demikian seterusnya.

Indikator-indikator tersebut terintegrasi pada masing-masing tipe evaluasi dimana evaluasi nantinya akan menghasilkan rekomendasi apakah sebuah kebijakan publik layak diteruskan, dipertahankan atau dihentikan sama sekali.

D. METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan maka penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.   Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan

Evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan diperlukan untuk melihat tingkat keberhasilan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan  dan sebagai bahan masukan untuk kebijakan masa yang akan datang. Berdasarkan indikator evaluasi kebijakan Bridgman & Davis, maka penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan akan diuraikan melalui empat indikator pokok yaitu: input, proses, output dan outcome.

  1. Input Kebijakan

Input kebijakan merupakan suatu masukan yang memberikan penilaian terhadap suatu sumber daya pendukung dan sumber-sumber daya dasar yang diperlukan guna melaksanakan suatu kebijakan. Keberhasilan dan kegagalan suatu input dari kebijakan pemerintah Kota Pekalongan mengenai pengelolaan limbah batik dianalisis berdasarkan hasil-hasil temuan dari penelitian yang ada di lapangan yang terkait dengan masalah input kebijakan ini. Penjelasan mengenai input kebijakan pengelolaan limbah batik di pekalongan meliputi: ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan dana dan ketersediaan fasilitas.

Pemerintah Kota Pekalongan sudah mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta terlatih. Selain itu, Perlengkapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah batik sudah memadai.

Namun demikian, terdapat kelemahan yang dimiliki oleh Pemkot Pekalongan dalam input kebijakan ini yaitu kelayakan jumlah staf dengan tangungjawab dan tugas yang harus dilakukan, kurangnya dana yang tersedia serta fasilitas yang kurang memadai.

  • Proses Kebijakan

      Proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi metode yang digunakan serta efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

     Metode yang digunakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan masih kurang efektif. Penggunaan metode produksi bersih masih belum dapat dilakukan karena banyak pengusaha yang merasa keuntungan dan kualitas batiknya akan berkurang jika menggunakan pewarna alami  Selain itu, pembangunan IPAL Komunal maupun IPAL mini belum menjangkau seluruh pengusaha batik di Kota Pekalongan sehingga masih banyak limbah yang belum dikelola. Namun, Pemkot Pekalongan telah berhasil melakukan alokasi dana yang tepat dimana input dana sesuai dengan outputnya.

     Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan tidak berhasil, dimana terdapat kelemahan, diantaranya: penggunaan metode produksi bersih serta IPAL Komunal dalam kebijakan pengelolaan limbah di Kota Pekalongan kurang efektif, ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai karena belum adanya peraturan yang jelas serta pencapaian hasil yang kurang maksimal.

  • Output Kebijakan

     Output kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan.

     Berdasarkan output kebijakan, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan sudah menuju ke arah pencapaian tujuan. Selain itu, terdapat kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan. Meskipun jumlah IPAL Komunal tidak mengalami penambahan, selalu ada penambahan jumlah IPAL mini setiap tahunnya.

     Akan tetapi, hasil penilaian terhadap output kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan menunjukkan adanya permasalahan pada ketidaksesuaian antara hasil dan tujuan yang ditetapkan, jumlah peserta kebijakan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan serta pengaplikasian kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan yang sulit diterapkan.

  • Outcomes Kebijakan

     Outcomes (dampak) memfokuskan diri pada dampak yang akan diterima oleh masyarakat luas akibat kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dampak tersebut bisa positif maupun negatif.

     Manfaat hasil kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan belum dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Pekalongan baik pengusaha batik maupun masyarakat pada umumya. Daya tampung IPAL Komunal yang terbatas serta jumlah IPAL skala rumah tangga yang belum menjangkau seluruh industri batik di Kota Pekalongan membuat banyak masyarakat yang tidak terkena dampaknya.

     Adapun konsistensi pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah batik sudah baik. Namun. Sebaliknya konsistensi dari masyarakat dalam hal ini pengusaha batik justru belum berjalan dengan semestinya. Meskipun pemerintah sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi namun tidak disertai dengan kesadaran masyarakat maka kebijakan hanya akan jalan di tempat. Selain itu, harus terdapat sanksi yang tegas kepada industri yang mencemari lingkungan, maka secara otomatis pengusaha batik akan lebih patuh dengan ikut serta dalam program tersebut dan tidak akan membuang limbahnya sembarangan.

  • Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Peengelolaan Batik di Kota Pekalongan

Setelah melakukan penelitian di lapangan mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan dapat diambil kesimpulan bahwa  beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: (1)kelayakan jumlah staf dengan tangungjawab dan tugas yang harus dilakukan, (2)kurangnya dana yang tersedia, (3)fasilitas yang kurang memadai, (4)ketidakefektifan metode yang digunakan, (5)ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai karena belum adanya peraturan yang jelas, (6)pencapaian hasil yang kurang maksimal, (7)ketidaksesuaian antara hasil dan tujuan yang ditetapkan, (8)jumlah peserta kebijakan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan, (9)pengaplikasian kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan yang sulit diterapkan, (10)manfaat hasil kebijakan pengelolaan limbah batik yang belum dinikmati oleh masyarakat Kota Pekalongan baik pengusaha batik maupun masyarakat pada umumya serta (11)Konsistensi masyarakat Kota Pekalongan terutama pengusaha batik yang rendah.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap Input, Process, Output, Outcomes dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan tidak berhasil. Hal ini disebabkan adanya beberapa indikator yang belum berhasil dicapai atau dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut: (1)kelayakan jumlah staf dengan tangungjawab dan tugas yang harus dilakukan, (2)kurangnya dana yang tersedia, (3)fasilitas yang kurang memadai, (4)ketidakefektifan metode yang digunakan, (5)ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai karena belum adanya peraturan yang jelas, (6)pencapaian hasil yang kurang maksimal, (7)ketidaksesuaian antara hasil dan tujuan yang ditetapkan, (8)jumlah peserta kebijakan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan, (9)pengaplikasian kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan yang sulit diterapkan, (10)manfaat hasil kebijakan pengelolaan limbah batik yang belum dinikmati oleh masyarakat Kota Pekalongan baik pengusaha batik maupun masyarakat pada umumya, (11)Konsistensi masyarakat Kota Pekalongan terutama pengusaha batik yang rendah.

  • SARAN


Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal, seperti:

  1. Diskusi kelompok, dialog-dialog, serta sharing pengalaman antar kelompok usaha batik perlu digiatkan agar terjalin transfer pengetahuan antar kelompok.
  2. Melibatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya, tidak hanya Disperindagkop tetapi juga seperti dinas kesehatan untuk ikut menyadarkan masyarakat luas tentang bahayanya limbah batik secara medis.
  3. Perbaikan dalam pengelolaan limbah batik perlu didukung oleh pemerintah dengan payung hukum yang lebih tegas. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi inkonsistensi pengusaha batik dalam pelaksanaan kebijakan.
  4. Meningkatkan sinergi antara masyarakat, pengusaha batik dan pemerintah dalam menangani masalah pencemaran di wilayah sungai Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan industri Pekalongan di satu sisi dan pembangunan kelestarian lingkungan pada sisi lain.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2007. Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta

Atmosudirdjo, Prajudi S. 1986. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia

Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. Kebijakan Publik, Konsep dan Stategi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Ibrahim, Amin. 2008. Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya. Bandung: Refika Aditama

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys, Yogyakarta: Gava Media.

Keban, T. Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu, Yogyakarta: Gava Media, Yogyakarta.

Siagian, Sondang. 2006. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.

Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI). Jakarta:  PT Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2005. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: Grafindo Persada.

Wahyudi, Isa.2008. Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi: Sebuah Panduan Praktis, Malang: In-TRANS Publishing.

Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta:Raja Grafindo.

Sumber Lain:

Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.

Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan.



[1] Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori & Proses,Media Pressindo, Yogyakarta,  2007 , hlm. 166.

geladeri.com

Tinggalkan Balasan

Next Post

Mahasiswa Baru ITS NU Pekalongan dikukuhkan

Ming Sep 8 , 2019
8 September 2019, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama mengukuhkan 280 mahasiswa baru. Pengukuhan dipimpin oleh Rektor ITSNU Dr. Eng. Miftakhul Huda. Pengukuhan ini ikuti dengan peluncuran Tahun Akademik 2019/2020. […]